Uang muka sebesar 20% sebesar Rp.461.591.400, setelahdipotong PPN dan PPH oleh BPKAD Kab.Lebak kemudianditransfer ke rekening Giro PT. Dharma Usaha Taruna Ampatsebesar Rp.411.235.974,b. Termin sebesar Rp.865.483.875, setelah dipotong PPN danPPH BPKAD Kab.Lebak kemudian ditransfer ke rekening GiroPT. Dharma Usaha Taruna Ampat Sebesar Rp.771.065.435,c.

DUTA sebagai penandatangan kontrak denganRumah Sakit sebesar 17,5 % dari Nilai Kontrak PPN PPH sesuaikesepakatan dalam SPK yang ditandatangani bersama sama denganPT. KHI dan PT. DUTA disaksikan oleh dr.

Pembayaran uang muka 20% dari niai kontrak dikurangi retensi sebesar5% = Rp. 461.591.400,00 PPn dan PPh = Rp. 411.235.974,00 (empatratus sebeas juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluhempat rupiah), oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT.DUTA Nomor : 19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung.Dari uang muka tersebut oleh H.

Termijn sebesar 50% dari nilai kontrak diurangi retensi sebesar 5% =Rp. 865.483.875,00 PPn dan PPh = Rp. 771.067.435,00 (tujuh ratustujuh puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh limarupiah) oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT. DUTANomor : 19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung. Dariuang muka tersebut oleh H. Erry Djuhaeri (selaku Direktur PT.

Termijn sebesar 50% dari nilai kontrak diurangi retensi sebesar 5% = Rp.865.483.875,00 PPn dan PPh = Rp. 771.067.435,00 (tujuh ratus tujuhpuluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT. DUTA Nomor :19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung. Dari uang mukatersebut oleh H. Erry Djuhaeri (selaku Direktur PT.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; Memerintahkan barang bukti berupa* 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, dirampas untukdimusnahkan ;* Uang tunai sebesar Rp. 252.000, (dua ratus lima puluhdua ribu rupiah) ,dirampas untuk Negara ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: RA BU, tanggal 25SEPTEMBER 2013, oleh kami : JOOTJE SAMPALENG, SH,MH, selaku HakimKetua Majelis, PPH

WOKAS, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,PPH,. SITORUS, SH,MHum JOOTJE SAMPALENG, SH,MH LENNY WATIM, SHPanitera Pengganti,KUSTINT ENDAH N, SH

Agustus 2012terjadilah kesepakatan dan penyelesaian kewajiban bagi pihak PT Sinar JayaWijaya untuk membayar hutang kegiatan TPTI (Tebang Pilih TanamanIndonesia) tahun 20062012 sebesar Rp 5.164.838.985,11 (lima milyarseratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribuSembilan ratus delapan puluh lima koma sebelas sen), membayar hutangpembuatan jalan sepanjang 11 km di blok RKT tahun 2012 sebesar Rp2.838.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah),membayar PPh

Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp 162.276.338,00, (seratusenam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapanrupiah), denda keterlambatan PPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp12.982.107,00 (dua belas juta sedmbilan ratus delapan puluh dua ribu seratustujuh rupiah), PPh Pasal 25 tahun 2012 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah), PBB tahun 2012 sebesar Rp 518.000.000,00(lima ratus delapan betas juta rupiah), luran APHI (Asosiasi PengusahaHutan Indonesia) atas produksi

tahun 2012 sebesar Rp 95.725.000,00(Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), hutangPPh tahun 2011 sebesar Rp 5.883.094.000,00 (lima milyar delapan ratusdelapan puluh tiga juta Sembilan puluh empat ribu rupiah), hutang dendaketerlambatan membayar PPh Pasal 25 tahun 2011 sebesar Rp1.058.956.920,00 (satu milyar lima puluh delapan juta Sembilan ratus limapuluh enam juta Sembilan ratus dua puluh rupiah), hutang PPh Pasal 21tahun 2011 sebesar Rp 176.442.301,00 (seratus tujuh puluh

enam juta empatratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), hutang denda atasketerlambatan PPh Pasal 21 tahun 2011 sebesar Rp 51.162.467,29 (limapuluh satu juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuhkoma dua puluh Sembilan sen), hutang iuran APHI (Asosiasi PengusahaHutan Indonesia untuk produksi tahun 2011 sebesar Rp 136.988.787,00(seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ributujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), hutang denda atas keterlambatanbayar

Neta Jaya sebesar Rp. 427.374.665, (empat ratus dua puluh tujuh jutatiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah),setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 dilakukan Addendum atau ContractChange Order (CCO) atau tambah kurang pekerjaan No. 03/ADDI/KPUSS/APBN/2012 yang dibuat oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTUdan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa SALEH KADRI, SE., M.Si., BinH. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm.

Neta Jaya sebesarRp. 356.145.555, (tiga ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh limaribu lima ratus lima puluh lima rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4(2);Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, Terdakwa II H. MIKUNSIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

Neta Jaya sebesar Rp.71.229.110, (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribuseratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa SALEH KADRI,SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa II H. MIKUN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

No. 586 K/Pid.Sus/201571.229.110, (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribuseratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa SALEH KADRI,SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa II H. MIKUN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

Pengadilan Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanPeninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:I Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46980/PP/M.1/99/2013 tanggal4 September 2013 nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;Pengadilan Pajak menafsirkan makna keterangan lain yang menjadi dasarditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh

miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluhtujuh ribu tiga ratus delapan belas Rupiah) = Rp18.112.731.954,00 (delapan belasmiliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus limapuluh empat Rupiah) melalui terdakwa sebagai wakil komisaris;(vide halaman 219 putusan tersebut)Bahwa jumlah kerugian pendapatan Negara atau jumlah pajak yang terutang olehTIARA GROUP menurut Pengadilan dengan berpegang kepada perhitungan olehkonsultan Maidy SE adalah sebagai berikut:I PPh

Putusan Nomor 1091/B/PK/PJK/2014Sehingga secara keseluruhan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 danTahun 2006 serta Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan DesemberTahun 2005 dan Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 yang masihterhutang oleh Tiara Dewata Group adalah sebagai berikut: RupiahUraianTotal PPh Badan tahun 2005 dan2006 yang terutang 1.921.510.907Total PPN masa Januari s.d. 4.116.066.411Desember 2005 dan masa Januaris.d.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) UndangUndang KUP ini mengatur mengenai penerbitan SKPLB olehDirektur Jenderal Pajak sehubungan dengan permohonanWajib Pajak atas pengembalian pembayaran pajak yangseharusnya tidak terutang, baik untuk jenis pajak PPh maupunPPN, yang tata caranya diatur lebih lanjut melalui PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.03/2007.

Dalam konteks Pajak Penghasilan(PPh),pengertian pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajakyang bukan merupakan objek pajak yang terutang adalah pajakyang telah dibayar atas Non Objek Pajak sebagaimana diaturdalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, sedangkan dalam konteksPPN, pengertian pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajakyang bukan merupakan objek pajak yang terutang adalah pajakyang telah dibayar atas barang/jasa yang tidak dikenakan pajak(non BKP/non JKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UUPPN;Bahwa

Foto copySurat Pengantar Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa Foto copySurat Pengantar (Bendahara Pengeluaran dan PPTK) Foto copyRingkasan (Bendahara Pengeluaran dan PPTK) Foto copyRincian (Bendahara Pengeluaran dan PPTK) Foto copySurat Perintah Pencairan Dana (Kuasa BUD) Foto copyJaminan Uang Muka Foto copyPajak PPN dan PPh Foto copyFaktur Pajak - 1 (satu) bendel Pembayaran tahap II (80 %) yaitu

: Foto copykwitansi Pembayaran Foto copyBAPembayaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 Foto copySurat Kuasa Memotong Pajak (PPN dan PPh) Foto copyPermohonan Pembayan 80 % (Penyedia Barang) Foto copyBA.

Foto copyPajak (PPN dan PPh). Foto copyfaktur Pajak ditanda tangani Penyedia Barang.6.

Karya Bhakti Pemuda untuk memotong PPn dan PPh.- Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 80% dari CV. Karya Bhakti Pemuda.- Berita acara serah terima pekerjaan 100 % Nomor : 65 / ST- Kend. R.4/ 2009 tanggal 24 Desember 2009.- Berita acara prestasi pekerjaan (tidak ada nomor surat) dari KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.- Berita acara penerimaan barang Nomor : 66 / BA / Pemer.Brg / Kend.

Sri RahayuSIP)Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditanda tangani olehBendahara Pengeluaran dan PPTK.Foto copy Ringkasan ditanda tangani Bendahara Pengeluarandan PPTKFotocopy Rincian Penggunaan ditanda tangani BendaharaPengeluaran dan PPTK.Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa ditanda tangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditandatangani oleh KPA.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD keBank Jateng Cab Purworejo.Foto copy Pajak (PPN dan PPh

roda 4 spek Il (kijang Inova) 1 unit HPSnya Rp.253.000.000.Kendaraan bermotor roda 4 spek Ill (Toyota Rush) sebanyak 7 unitHPSnya@ Rp. 179.600.000, total Rp. 1.257.200.000,Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unitHPSnya @ Rp. 127.700.000, total Rp. 2.426.300.000,Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.202.573.000, (empat milyar dua ratus dua juta lima rtus tujuh puluhtiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak PPN sebesar 10 % darinilai penjualan dan pajak PPH

Akta pendirianSIUPTanda Daftar PerusahaanSurat pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajakMelunasi kewajiban pajak tahun 2008 serta laporan bulanan PPH Pasal25 atau pasal 21 atau pasal 23, PPN sekurang kurangnya 3 bulanterakhir (Juli, Agustus, September 2009).Page 35 of 203e Bahwa CV. Karya Bhakti Pemuda menurut saksi telah memenuhisyarat dalam evaluasi kualifikasi.Bahwa Panitia ULP B/J mengusulkan CV.

SPP dan SPM kemudian dikirim ke Kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) untuk dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).Bahwa pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal8 Desember 2009 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitusebesar Rp. 838.187.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)dikurangi pajak PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) = 76.198.819, dan PPh 1,5 % dari Bruto = Rp.11.429.823, jadi pembayaran pertama uang yang diterimaoleh CV.

Setelah SP2D diterbitkan kemudian diteruskan kebank yang ditunjuk untuk membayarkan dana pelunasansebesar Rp.3.352.748.000, (belum dipotong PPN dan PPH).Bahwa dokumen kelengkapan untuk dapat memprosespembayaran pelunasan sebesar 80% tersebut adalah Beritaacara pemeriksaan, berita acara prestasi pekerjaan, suratpermohonan pembayaran dari pihak penyedia barang, suratpengantar SPPLS dari terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran, SPP yang disertai faktur pajak PPN dan PPH yangtelah ditandatangani wajib

PPh Pasal 21b. PPh Pasal 23C. PPh Pasal 25/29d.

PPh Pasal 23Cc PPh Pasal 25/29d. PPh Pasal 4 ayat 2untuk tahun 20122014 kewajiban perpajakan PT MILKA INDAH PERSADAjuga terdapat kewajiban PPN karena pada saat itu masih dikukuhkansebagai PKP ;Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada padaKPP Pratama Jakarta Cilandak, kewaijban perpajakan yang telahdilaksanakan oleh PT MILKA INDAH PERSADA NPWP. 03.259.327.9016.000 adalah sebagai berikut:a. Tahun 2012 No.

PPh Pasal 21b PPh Pasal 23C.

PPh Pasal 25/29d PPh Pasal 4 ayat 2untuk tahun 20122015 kewajiban perpajakan PT PANCA INPORABERSAMA juga terdapat kewajiban PPN karena pada saat itu masihdikukuhkan sebagai PKP ;Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan (SIDJP) yang ada padaKPP Pratama Jakarta Cilandak, kewaijban perpajakan yang telahHalaman 40 dari 159 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SELdilaksanakan oleh PT PANCA INPORA BERSAMA NPWP. 03.259.319.6016.000 adalah sebagai berikut : Tahun 2014No Masa Pembetulan BPS Peano eee

Masa n BPS Jenis SPT n Lapor=1 A Norma) 2013268/PPH SPH nee 124 5/3/201Jan 2109/WPJ.04/K ae ,000 3P.0903/2013=5 1 Normal 22013269/PPN Nee 3,864 5/3/201Jan 1111/WPJ.04/K EB AE 450 qP.0903/2013SSPT MasaA 01013267/PPH 1 5/3/2013 Jan Normal 25WPJ.04/KP.0 PPh vasa Nihil 3903/2013E4 2 Norma) 22022497/PPH SPH nee 124 1504Feb 2109/WPJ.04/K 51/06 ,000 2013P.0903/2013S5 2 Norma) 02022498/PPN PAN ic 6,068 1504Feb 1111/WPJ.04/K FnBAI 460 2013P.0903/2013=% Normal 21033365/PPH SPH nee 124 2305Mar 2109/WPJ.04/K

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita HilirAsli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir ( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) PekerjaanPengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (80%) tanggal10 Februari 2011 (1 lembar).f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan PengawasanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (80%) tanggal 10 Februari2011 (1 lembar).g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni2011 (1 lembar).h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor ;000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).i.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita HilirAsli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar PelitaHilir (1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir89. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)90.Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir ( 1 lembar)91.Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk PekerjaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Purukcahu 22 Desember 2010 (2 lembar)102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk PekerjaanPembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember2010 (1 lembar)103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor: /027/PPKUMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)b.

BANGUN KARYAMANDIRI dengan progres kemajuan pekerjaan sebesar pekerjaan 30%tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 129.972.900, (Seratus Dua PuluhSembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Sembilan Ratus RibuRupiah) setelah dipotong pajak ppn dan pph menjadi Rp. 115.794.038.

,(Seratus Lima Belas Juta Rupiah Tujuh Ratus Sembilan Puluh EmpatRibu Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan memproses surat permintaanpembayaran termin kedua dengan progres kemajuan pekerjaan sebesar60% tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 129.972.900, (SeratusDua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua SembilanRatus Ribu Rupiah) setelah dipotong pajak pon dan pph menjadi115.794.038, (Seratus Lima Belas Juta Rupiah Tujuh Ratus SembilanPuluh Empat Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) sehingga CV.

tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp.129.972.900, (seratus dua puluh Sembilanjuta Sembilan ratus tujuh puluh dua Sembilanratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak ppndan pph menjadi 115.794.038, (seratus limabelas juta rupiah tujuh ratus Sembilan puluhempat ribu tiga puluh delapan rupiah),sehingga CV.

25 Nopember 2013 sebesar Rp.129.972.900, (seratus dua puluh Sembilanjuta Sembilan ratus tujuh puluh duaSembilan ratus ribu rupiah) setelahdipotong pajak ppn dan pph menjadi115.794.038, (seratus lima belas jutarupiah tujuh ratus Sembilan puluh empatribu tiga puluh delapan rupiah), sehinggaCV.

justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara daritindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalahnama baik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukumyang akan sirna kembali setelah selama lebih dari tigadasawarsa kita pupuk dan telah banyak membuahkan hasilnyata.Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexSpecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutharus juga diartikan bahwa tarif PPh

Badan berdasarkanKontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku,dan penghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yang diaturdi dalam UndangUndang Pajak Penghasilan.

Putusan Nomor. 841/B/PK/PJK/2012 UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dantarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%. UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001,dengan tarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.

UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009,dengan tarif PPh Badannya adalah: Untuk Tahun Pajak 2009 = 28% Untuk Tahun Pajak 2010 dan seterusnya = 25%.Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, denganmenerapkan tarif PPh Badan berdasarkan UndangUndangtersebut di atas, maka pemerintah RI harus mengembalikan PPhBadan sampai dengan periode tahun pajak 2005 2010 yaitukurang lebih sebesar USD 343 juta (Bukti PK11).8.2.a.3 Majelis Hakim Pengadilan

No. 576 K/Pid.Sus/2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dandiketahui oleh Sdr. Hj.

Eva Evi Bersaudara,terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debetsebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) padatanggal 13 September 2008;4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelahdikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkanoleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Terdakwa ABDUL MAJID(Kades Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 sebesar Rp74.000.000,setelah dipotong oleh Sdr.

Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakansebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr.

22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagai berikut : STAFTW Il TW Ill TW IV TW!

22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagai berikut : STAFTW I tahun TW Il TW Ill TW IV TW Il TW Il2014 tahun tahun tahun tahun tahun2014 2014 2014 2015 2015 Intel1106.526.300 106.526.300 106.371.300 38.194.630 123.193.500 123.193.500 Opsq8.233.600 10.102.200 54.804.000 4.261.400 80.562.000 38.147.000 Pers26.250.000 26.250.000 26.250.000 42.250.000 31.140.000 31.140.000 Ter496. 725.900 117.223.400) 113.822.600 87.711.000 164.004. 800 405. 798.500 Log7.785.900 28.012.180 28.249.440 28.252.135 25.369.260

22, PPH 21 dan PPH 23 dari penghasilan yangditerima, untuk dana BPD (biaya perjalanan dinas) tidak adapemotongan, jadi dana yang Terdakwa terima, adalah danayang tertera dalam P3 setelah dikurangi PPH;bahwa anggaran Progja Kodim 0828 Sampang selama TA 2014dan TA 2015 TW s.d Ill sebesar Rp. 2.501.462.655, (duamilyar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh dua ribuenam ratus lima puluh lima rupiah) dan menurut laporan danpembukuan dari Pasilog dan Batilog, yang tersalur sesuai P3sebesar Rp.615.704.125

22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagaiberikut : STAFTW Iltahun2014TW Iltahun2014TW Illtahun 2014TW IVtahun2014TW tahun2015TW Iltahun2015 Intel1 06.526.300106.526.300106.371.30038. 194.630123. 193.500123. 193.500 Ops8.233.60010.102.2004.804.0004.261.4000.562.000B8.147.000 Pers26.250.00026.250.00026.250.00042.250.000B1.140.000B1.140.000 Ter296. 725.900117.223.400113.822.600i87.711.000164.004.8004.05.798.500 Log27.785.900 28.012.18028.249.44028.252.13520.369.260 b2.504.610 Jmlh465.521.700288.114.180

22, PPH 21 dan PPH 23 adalah sebagaiberikut :119 STAFTW Iltahun2014TW Iltahun2014TW Illtahun 2014TW IVtahun2014TW Iltahun2015TW Iltahun 2015 Intel1 06.526.300106.526.300106.371.30038. 194.630123. 193.500123.193.500 Ops8.233.60010.102.2004.804.0004.261.400B0.562.00038. 147.000 Pers26.250.00026.250.00026.250.00042.250.000B1.140.00031.140.000 Ter296. 725.900117.223.400113.822.600i87.711.000164.004.800405.798.500 Log27.785.900 28.012.18028.249.44028.252.13525.369.260 2.504.610 Jmlh465.521.700I 288.

ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepadasaksi Retno Puji Utami selaku Bendahara/Pemegang Kas Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya untuk mencairkan dan membayarkan dana sebesarRp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipotong PPh 15% kepadasaksi Gunawan Basri (yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri SurabayaHal. 3 dari 46 hal. Put.

ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepadasaksi Retno Puji Utami selaku Bendahara/Pemegang Kas Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya untuk mencairkan dan membayarkan dana sebesarRp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipotong PPh 15% kepadasaksi Gunawan Basri (yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabayabersalah melakukan tindak pidana Penggelapan) untuk keperluan PenunjangOperasional SP/SB (Serikat Pekerja

ISMAIL NAWAWI, M.Si dalam hal ini selaku Kepala DinasTenaga Kerja Kota Surabaya tahun 2006 adalah sebagai pihak yangpaling bertanggung jawab atas pencairan dan pembayaran uang sebesarRp 35.000.000,00 (dipotong PPh 15%) karena tanpa adanya permintaanpencairan uang mendahului APBD TA 2006 kepada Walikota Surabaya uangsebesar Rp 35.000.000,00 tidak bisa cair ;Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011Jadi total dana yang digunakan oleh Terdakwa Dr. H.

2006 perihal permohonan pengguna anggaranmendahului APBD 2006 kepada Walikota Surabaya sebesar Rp 35.000.000,00untuk keperluan dana penunjang operasional dalam rangkamensosialisasikan dan mengamankan SK Gubernur Jawa Timur tentangpenetapan upah minimum Kab/Kota Jawa Timur 2006 ;Pada tanggal 3 Maret 2006 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pencairan dan pembayarankepada Gunawan Basri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dipotong PPh

ISMAIL NAWAWI, M.Si mengajukanpermohonan dan mengeluarkan anggaran mendahului pengesahan APBDTA 2006 sebesar Rp 35.000.000,00 dipotong PPh 15% dan diserahkankepada Gunawan Basri, tanpa disertai rancangan penggunaan yang danjuga tidak terdapat laporan pertanggungjawaban dari Gunawan Basri,sehingga Terdakwa Dr. H.

Setdakab/2012 tanggal 7 Nopember 2012;21. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor : 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 Nopember 2012;22. 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor : 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 Nopember 2012;23. 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor : 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 Nopember 2012;24. 1 (satu) Lembar Rincian PPN dan PPH

ALDA TAURUS Nomor : 119/CV.AT/XI/2012 Tanggal 1 Nopember 2012; 32. 2 (dua) potong kain groden warna coklat motif benang emas, 1 (satu) potong kain gorden warna silfer, 1 (satu) potong kain gorden poni warna abuabu, 2 (dua) potong kain fitras, 1 (satu) buah tali gorden, 1 (satu) potong besi gorden, 1 (satu) potong stik besi gorden, 3 (tiga) buah mahkota, 1 (satu) buah tali dengan gantungan kristal. 33.Bukti Surat T.1 Pembayaran PPN dan PPh dari Penasihat Hukum Terdakwa;Tetap terlampir dalam

SPPLS Nomor : 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 Nopember 2012;1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor :216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 Nopember 2012;1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor : 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 Nopember 2012;1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)Nomor : 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 Nopember 2012;1 (satu) Lembar Rincian PPN dan PPH

Biayapengirimandari TokoPutra Bungsudi TanahAbang keBandaraSukarnoJakarta2.500.000,2.500.000 Biayapengirimandari BandaraSukarnoJakarta kePalu15.000.000,15.000.000, Biayapengirimandari BandaraPalu keTravelLorena1.000.000,1.000.000, Biayapengirimandari Palu keTolitoli5.000.000,5.000.000, 10Biaya lundrykain gorden5.000.000,5.000.000, 11Biaya setrikakain1.500.000,1.500.000, 12Biayapemasangangorden5.000.000,5.000.000, 13Keuntungankegiatan15%44.644.950,44.644.950, 14Pajak PPn 31.116.117 31.116.117, dan PPH

serahkan kepada Muhammad Farhan Al Hani Alias Memet yang waktu itumereka janjian ketemu di Bank BPD, yang kemudian setelah saksi serahkan saksi langsungpulang, sehingga pencairan dananya di bank saksi tidak tahu lagi atau dicairkan sendiri olehsaudara Farhan.e Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) jumlah bersih dana yang telah diterimaoleh saudara Muhammad Farhan Al Hasni selaku Kuasa Direktur CV Alda Taurus adalah nilaikontrak sebesar Rp.297.633.000, dikurangi dengan pajak PPn dan PPh

Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2012;e Bahwa adapun inisiatif saksi menyuruh Terdakwa MUH.FARHAN membuatSurat Pernyataan tersebut adalah karena saudara MUH.FARHAN telah merasarugi akibat disuruh oleh istri Bupati yaitu ibu Nuraini Bantilan untukmengganti kain gorden dan besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;e Bahwa jumlah bersih dana yang telah diterima oleh Terdakwa MuhammadFarhan Al Hasni selaku Direktur CV Alda Taurus adalah nilai kontrak sebesarRp. 297.633.000, dikurangi dengan pajak PPn dan PPh

Denganjumlah Rp.269.781.866,00 Rp.31.116.117,00 (PPn dan PPh) Rp. 44.644.950,00 (keuntungan 15%dari rekanan) = Rp.194.020.799,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratussembilan puluh sembilan rupiah).

Ac.250.01.04.0043080 pada PT.Bank Sumut Cabang Kabanjahe, dan PPn +PPh sebesar Rp. 10.174.545,( sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)disetor ke Kas Negara.

Karo menemukan adanya Pembayaranmelebihi Prestasi atas pembangunan TPS sbb. :1 Pasangan seng gelombang BJLS volume 954,36 @Rp. 63.528, total Rp.60.628.582,08.2 Rabung seng volume 159,19 @ Rp.21.596, total Rp.3.437.867,24.3 Galian tanah keras untuk umpak volume 88,50 @ Rp. 86.075, total Rp.7.617.637,50.4 Lat triplek volume 6.660,31 @ Rp. 2.007, total Rp. 13.367.242,17 Totalkeseluruhan harga Rp. 85.051.328,99, (termasuk PPh pasal 23 sebesar2% yakni Rp. 1.702.026,58, yang seharusnya PPh tersebut sebesar

Lat triplek volume 6.660,31 @ Rp. 2.007, sebesar Rp. 13.367,17,Sehingga jumlah keseluruhan harga Rp. 85.051.328,99, (termasuk PPh pasal 23sebesar 2 % yakni Rp. 1.702.026,58, yang seharusnya PPh tersebut sebesar 3 %yakni sebesar Rp. 2.551.539.67, jadi ada kekurangan perhitungan PPh pasal 23sebesar Rp. 850.513,29 yang merupakan hak dari Kontraktor) sehingga yangseharusnya disetorkan adalah sebesar Rp. 82.499.789,32;e Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 83.350.303,41, (delapanpuluh tiga juta tiga

harga satuan Rp. 63.528,00 sebesar Rp.23.722.625,76Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.566.525,87 dikurangi dengan PPh 3%yaitu Rp.1.876.995,77, sehingga total yang harus disetorkan oleh kontraktor adalahsebesar Rp. 60.689.530,10 akan tetap karena ada kelebihan pembayaran PPh pasal23 sebesar Rp. 850.513,29 oleh pihak Kontraktor pada penyetoran terdahulu(sebagai temuan Inspektorat Kab.

(Rp)1 Skat Tripleks 577,51 67.261.00 38.843.2, Atap 373,42 63.528,00 980,22.Total 62566.Pajak PPh 3 % 525,87Kelebihan Perhitungan PPh 22 temuan Inspektorat 1.876.9858393 Bahwa kelebihan bayar yang merupakan temuan InspektoratKabupaten Karo sebesar Rp. 83.350.302,41 (delapan puluh tiga jutatiga ratus lima puluh ribu tiga ratus dua koma empat puluh satu sen)telah dikembalikan terdakwa ke kas Daerah Kabupaten Karo padatanggal 31 Maret 2010 ;Bahwa kelebihan bayar yang merupakan temuan InspektoratKabupaten

DJILOY pada tanggal 15September 2010 perihal pembayaran PPH dan PPN di kantor PelayananPajak Palu sesuai dengan kegiatan pada KPU Sigi;1 (satu) lembar Surat perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUF TENGAyang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K.

Nomor 746 K/PID.SUS/20135 (lima) berkas Daftar Pembayaran Jasa Distribusi Logistik ke daerahtertentu antara lain Palolo, Kinovaro, Kulawi, Lindu dan Marawola Baratdengan total nilai sebesar Rp28.480.000,00 (dua puluh delapan jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh;1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Distribusi logistik dari PPS keKPPS (TPS) dengan nilai sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empatjuta tujuh ratus ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh;1 (satu) berkas Daftar Pembayaran

DJILOY padatanggal 15 September 2010 perihal pembayaran PPH dan PPN dikantorPelayanan Pajak Palu sesuai dengan kegiatan pada KPU Sigi;1 (satu) lembar Surat perintah kepada HARIYANTO ABD. RAUFTENGA yang ditandatangani oleh FREDERIKSEN K. DJILOY padatanggal 18 Oktober 2010 perihal penyelesaian pembayaran yangberhubungan dengan Kantor Akuntan Publik;Hal. 67 dari 93 hal. Put.

Surya Agungtentang Pengadaan Surat Suara, 1 Paket dengan nilai sebesarRp332.985.400,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapanpuluh lima ribu empat ratus rupiah);1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Sortir dan Pelipatan SuratSuara tertanggal 19 Agustus 2010 dengan nilai sebesarRp30.271.400,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh satu ribu empat ratusrupiah) sebelum PPh;Hal. 72 dari 93 hal. Put.

;95) 5 (lima) berkas Daftar Pembayaran Jasa Distribusi Logistik ke daerahtertentu antara lain Palolo, Kinovaro, Kulawi, Lindu dan Marawola Baratdengan total nilai sebesar Rp28.480.000,00 (dua puluh delapan jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh;96) 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya Distribusi logistik dari PPS keKPPS (TPS) dengan nilai sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empatjuta tujuh ratus ribu rupiah) sebelum PPN dan PPh;97) 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Biaya

BUT Toyota Tsusho Corporation jugadiketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15Masa Januari 2008 s.d Desember 2008 yang terkaitdengan penghasilan dari perwakilan dagang asing.Bahwa pokok sengketa adalah koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DasarPengenaan Pajak PPN Masa Pajak April 2008 sebesarRp4.467.487.032,00 dengan alasan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belummelaporkan DPP PPN~ atas penghasilan komisiperdagangan dari Wajib Pajak Luar Negeri berupacommission

Corporation yang terdaftar di KPP BadanDan Orang Asing Satu NPWP 01.000.389.5053.000;Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepadaAccount Representative BUT Toyota Tsusho IndonesiaCorporation serta data dari Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota TsushoCorporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU) yaitu:(1) KLU 45231: Bangunan Elektrikal(2) KLU 54220: Jasa Perdagangan;Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telahmelaporkan SPT PPh

dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah menyampaikan bahwa berdasarkan hasilpenelitian dan konfirmasi kepada Account RepresentativeBUT Toyota Tsusho Indonesia Corporation serta data dariSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahuibahwa BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua)Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu KLU 45231:Bangunan Elektrikal dan KLU 54220: Jasa Perdagangan.Disamping itu BUT Toyota Tsusho Corporation jugadiketahui telah melaporkan SPT PPh

Dalam hal ini putusan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak mempertimbangkan fakta bahwasalah satu klien Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) memiliki BUT di Indonesia yaitu BUTToyota Tsusho Corporation yang terdaftar di KPP BadanDan Orang Asing Satu (NPWP 01.000.389.5053.000)dan BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahuitelah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari2008 s.d Desember 2008 yang terkait denganpenghasilan dari perwakilan dagang asing, sehinggadapat disimpulkan bahwa

ALASAN BANDINGKoreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Rp354.927.069,00Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas Pajak Keluaran1.Masa Pajak Februari 2009 dengan didasarkan kepada hasil ekualisasidengan PPh Badan, adapun rincian perhitungan ekualisasi tersebutadalah sebagai berikut:Penyerahan menurut SPT PPh BadanPenyerahan menurut SPT Pajak Pertambahan NilaiSelisihSelisih atas ekspor yang disetujuioleh Pemohon BandingSelisin yang tidak disetujui Pemohon Banding?

4.259.124.833Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1546/B/PK/PJK/2017 Bahwa atas selisih yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dibagisama rata menjadi dua belas bulan, sehingga koreksi DPP PPN untukMasa Pajak Februari 2009 adalah sebesar: Rp.4.259.124.833,00 : 12 =Rp.354.927.069,00 ;Tanggapan Pemohon Banding:* Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang telahdilakukan oleh Terbanding tersebut, karena koreksi yang dilakukanoleh Terbanding didasarkan pada ekualisasi antara SPT Masa PPNdan SPT Tahunan PPh

Surat Perjanjian Pengalihan Hak No.200.2/188/PPH/KTS/VII/2007,tanggal 21 Juni 2007;5. Kwitansi Penarikan Fee;Bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerbitkan Surat jinOperasional Taksi untuk PT. Koperasi Taksi Surabaya Baru dengan namapimpinannya adalah Terdakwa H. DASLAWI dengan alamat perusahaan Jl.Benowo, No.111, Surabaya adalah berdasarkan pada surat Permohonan dariTerdakwa H.

Surat Perjanjian Pengalihan Hak No.200.2/188/PPH/KTS/VIV/2007,tanggal 21 Juni 2007;5. Kwitansi Penarikan Fee;Bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerbitkan Surat jjinOperasional Taksi untuk PT. Koperasi Taksi Surabaya Baru dengan namapimpinannya adalah Terdakwa H. DASLAWI dengan alamat perusahaan Jl.Benowo, No.111, Surabaya adalah berdasarkan pada surat Permohonandari Terdakwa H.

Surat Perjanjian Pengalihan Hak No. 200.2/188/PPH/KTS/VIV/2007 tanggal21 Juni 2007;5.