Ditemukan 10335 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 124/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
246 — 153
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
246 — 153
daritahun 2010 sampai dengan tahun 2020, kemudian untuk dokumenpembanding requestif adalah yang direques yang diminta olehpenyidik, jadi yang diperiksa itu disuruh tandatangan sebanyak 10 kali,kalau dokumen buktinya ada yang diatas meterai jadi dokumenpembandingnya harus ada yang diatas meterai.Bahwa yang mau di cek tersebut, dia wajib untuk tandatangan yangterbaru, hal itu pembanding requestif, kalau sudah meninggal itudilampirkan surat kematian.Bahwa kemudian berkas masuk ke TAUT, nanti TAUT ke KABID
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFNIDA DJOENED Binti MUHAMMAD DJOENED
79 — 31
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFNIDA DJOENED Binti MUHAMMAD DJOENED
79 — 31
., bin Burhan, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 94 dari 193 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN BnaBahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi keteranganSaksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diparaf danditandatangani Saksi;Bahwa pekerjaan Saksi saat sekarang ini sebagai Pegawai Negeri Sipildan menjabat selaku Kabid Perbendaharaan BPKD (Badan PengelolaanKeuangan Daerah) dan peran sehubungan dengan kegiatan
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
305 — 85
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
305 — 85
MRC dari mulai permohonan, ekspose sampaipengecekan di lapangan;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud Justifikasi Teknis;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PU, saksiberpikir hanya menjalankan tugas manajemen dan administrasi sajasedangkan mengenai masalah teknis sudah ditangani oleh Kabid teknis;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua P3K, saksi sudahmembaca dan memahami Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah;Bahwa aturannya menyebutkan PPK
Bengkalis ada 6 (enam) paket multiyears yang dikerjakanmulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;Bahwa nilai ke6 paket proyek tersebut sekitar Rp2,54 triliun;Bahwa saksi pindah bekerja di Dinas PU pada bulan Agustus 2013menjabat sebagai Kabid Bina Teknik, lalu bulan April 2014 menjabat sebagaiKabid Binamarga sampai dengan September 2016, Kepala Dinasnya pakNASIR;Bahwa saksi mengetahui pada akhir tahun 2013 sampai dengan awal tahun2014 ada pelelangan proses tender 6 (enam) paket proyek multiyears
MRC;Bahwa saksi mengetahul adanya addendum ke2, ke3 dan ke4 ketikasaksi diperiksa oleh Penyidik KPK;Bahwa saksi baru melihat adanya dokumen addendum ke2, ke3 dan ke4pada saat diperlinatkan oleh penyidik KPK;Bahwa dalam proses administrasi Surat menyurat permohonan addendum 1tidak melalui saksi sebagai Kabid Bina Marga namun langsung kepadaKadis PU;Bahwa yang mengajukan permohonan addendum dari pihak PT.
PbrBahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut Semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa dan diancam ;Bahwa saksi tidak mengenal HOBBY SIREGARBahwa saksi mengenal M NASIR;Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kadis PU Bengkalis;Bahwa M NASIR menjabat sebagai kepala dinas PU sejak tahun 2012;Bahwa sebelumnya M NASIR menjabat di tembilahan.Bahwa saksi diperintahkan oleh M NASIR untuk membuat OE/HPS,menurut saksi seharusnya yang membuat adalah kabid Bina Margabernama
Pbr Tahun 2005 s/d 2008 Kabid Layanan Teknis dan Informasi PengadaanBappenas. Tahun 2008 s/d 2010 Kasubdit Saksi Ahli di Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahun 2010 s/d 2012 Direktur Penanganan Permasalahan HukumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP). Tahun 2012 s/d 2016 Direktur Pengembangan Strategi dan KebijakanPengadaan Barang/Jasa Umum Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah (LKPP).
Register : 16-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg Tanggal 27 April 2017 — KASMIR GON,ST.MT
141 — 52
141 — 52
berdasarkankebutuhan tersebut kami di bidang pelayanan masyarakat mengusulkan untukpengadaan BHP dan regentia dalam bentuk rencana kebutuhan, sambil menantipenetapan dalam APBD Kabupaten Manggarai Timur, untuk tahun 2013Penetapan APBD Manggarai Timur itu baru pada Bulan Januari 2013, setelahpenetapan APBD tersebut kami di bidang segera membuat Rencana Kebutuhandisertai dengan banyaknya barang yang dibutuhkan disesuaikan dengananggaran yang tersedia; kKemudian dengan anggaran yang tersedia tersebut,saksi selaku Kabid
Putus : 20-07-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/PID.SUS/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — TARMIZI, S.P. bin AMIR
54 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : TARMIZI, S.P. bin AMIR;Tempat lahir : Lalang Sungai Apit;Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/6 Juni 1962;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Kesuma RT. 03 RW. 05 DesaSengoro, Kecamatan Bengkalis, KabupatenBengkalis;Agama : Islam;Pekerjaan :PNS Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanKabupaten Bengkalis (Eks Kabid
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal Tanggal 17 Desember 2015 —
586 — 246
586 — 246
Urul Hidayati, S.H. sebagai Kabid.
Register : 09-11-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN MANADO Nomor 459/pid.B/2015/PN.Mnd Tanggal 11 Januari 2016 — - Terdakwa MEIKHEL R. MAMENGKO, SE
122 — 378
122 — 378
dilakukan setelah Sholad Jumat.Saksi tidak mengetahui apakah saat itu barang bukti dibawa bersamasama dengan tersangka JOLLY FERRY MUMEK atau tidak.Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang membuka 3 (tiga) koperbarang bukti, yang jelas yang membuka adalah anggota Timsus PoldaSulut, saat penghitungan tersebut saksi menyaksikannya dan juga adaHal... 65 dari... 304 Putusan Pidana No. 459 / Pid.B / 2015 / PN.Mndbeberapa orang dari pihak BNI yang menyaksikan dan jugapenghitungan tersebut disaksikan oleh Kabid
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
352 — 78
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
352 — 78
MRC dari mulai permohonan, ekspose sampaipengecekan di lapangan;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud Justifikasi Teknis;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PU, saksiberpikir hanya menjalankan tugas manajemen dan administrasi sajasedangkan mengenai masalah teknis sudah ditangani oleh Kabid teknis;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua P3K, saksi sudahmembaca dan memahami Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah;Bahwa aturannya menyebutkan PPK
Bengkalis ada 6 (enam) paket multiyears yang dikerjakanmulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;Bahwa nilai ke6 paket proyek tersebut sekitar Rp2,54 triliun;Bahwa saksi pindah bekerja di Dinas PU pada bulan Agustus 2013menjabat sebagai Kabid Bina Teknik, lalu bulan April 2014 menjabat sebagaiKabid Binamarga sampai dengan September 2016, Kepala Dinasnya pakNASIR;Bahwa saksi mengetahui pada akhir tahun 2013 sampai dengan awal tahun2014 ada pelelangan proses tender 6 (enam) paket proyek multiyears
PbrBahwa saksi mengetahui adanya addendum ke2, ke3 dan ke4 ketikasaksi diperiksa oleh Penyidik KPK;Bahwa saksi baru melihat adanya dokumen addendum ke2, ke3 dan ke4pada saat diperlihatkan oleh penyidik KPK;Bahwa dalam proses administrasi Surat menyurat permohonan addendum 1tidak melalui saksi sebagai Kabid Bina Marga namun langsung kepadaKadis PU;Bahwa yang mengajukan permohonan addendum dari pihak PT.
baca terlebih dahulu ;Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa dan diancam ;Bahwa saksi tidak mengenal HOBBY SIREGARBahwa saksi mengenal M NASIR;Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kadis PU Bengkalis;Bahwa M NASIR menjabat sebagai kepala dinas PU sejak tahun 2012;Bahwa sebelumnya M NASIR menjabat di tembilahan.Bahwa saksi diperintahkan oleh M NASIR untuk membuat OE/HPS,menurut saksi seharusnya yang membuat adalah kabid
Tahun 2005 s/d 2008 Kabid Layanan Teknis dan Informasi PengadaanBappenas. Tahun 2008 s/d 2010 Kasubdit Saksi Ahli di Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahun 2010 s/d 2012 Direktur Penanganan Permasalahan HukumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).Halaman 573 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN.
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
61 — 7
61 — 7
yang telah dibahasoleh pihak Tim Eksekutif maupun Legislatif yang sudah disahkan oleh DPRDProp.Kalteng.Dari acuan tersebut saksi mengambil langkahlangkah mengajukanSK.sebagai Pengguna Anggaran dan ditindak lanjuti dengan menunjuk PPTK dan PanitiaBahwa kemudian saksi mengadakan rapat dan meminta masukan dari Kepala BidangDikmen Ode Sawal yang mengajukan usulan untuk PPTK Sdr.Terasto,dan saksi menerimausulan atas pertimbangan kinerja bagus dan tidak cacat dalam tugasdiDinas;101Bahwa atas usulan dari Kabid
Putus : 17-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
49 — 11
49 — 11
pengadaan ini tidak terlalumengerti ;Bahwa, terdakwa sering berkonsultasi dengan Kepala Dinas namun Kepala Dinas tidakpernah ikut sertifikasi pengadaan barang dan jasa ;Bahwa, benar PPK lebih dominan dalam pengadaan ini ;Halaman 137 dari 207 Putusan No. 120/Pid.SusTPK/2015/PN MdnBahwa, tidak pernah PPK bagibagi duit kepada panitia malah dengan PPK terdakwasering berdebat ;Bahwa, dulu terdakwa dinas di Dinas Peternakan jadi kalau dari awal terdakwa sudah20 tahun sebagai PNS dan jabatan terakhir terdakwa Kabid
Register : 24-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 23 Januari 2017 — H. ABDUL MAJID Bin H. MASâÂÂUD
64 — 18
64 — 18
Lab : 3723/DTF/2015 tanggal 24Nopember 2015 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik, yang ditandatangani oleh H AKBP Sutarjo NRP 64040145,Kompol Rochani NRP 75081281 dan AKP Rian NRP 86042048 dandiketahui olen Kabid Dokupalfor Kombes Pol Indriani Budhiharti NRP59040925.Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugiankurang lebin sebesar Rp. 171.914.500, (Seratus tujun paluh satujuta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus) rupiah berdasarkanLaporan Hasil Audit dalam
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1942_Pid.B_2010_PN_SBY Tanggal 10 Maret 2011 — TROY SURYA SUBANDI alias JIE JOEN TJIANG - terdakwa
Drs. ROBBY HARYANTO BUMULO. - terdakwa
296 — 495
296 — 495
permasalahan tersebut yaitu mengenai permohonanperpanjangan HGB yang diajukan oleh PT.Ketabangkali Elektronics ; Bahwa menurut saksi untuk proses permohonan perpanjangan HGB adalahkewenangan Kepala BPN Surabaya ; Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka negoisasi antara PT.SIER denganPengusaha ;= 195 Bahwa yang menyediakan tempat untuk rapat dalam rangka negoisasi adalahBPN Pusat ; Bahwa yang mewakili saat rapat dalam rangka negoisasi adalah Perwakilandari Kanwil BPN Jawa Timur adalah Ibu Dra.Ida Aniati Fran / Kabid
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM Bin ME. SUKARDI SURIADJI
132 — 31
132 — 31
TONOSUKARNO)disaksikan oleh Kabid Risdang (Sdr. DANI), Sadr.SULISTYAWAN,Sdri. HELI, Sdr. EDI MULYANA dan Sekwan Sadr. Drs.H. MAULANA SYACHRUL KOSWARA,MM ~ karena waktu itupengambilan uangnya bersamaan dengan pengambilan uang kegiatanlainya dan saksi tidak menandatangani bukti kwitansi atau bukti lainyasebagai bukti saksi telah menerima uang dari Bendahara Pengeluaransdr. TONO SUKARNO tersebut hanya waktu itu saksi paraf bukucatatan Sdr. TONO SUKARNO tas perintah Sekwan Sadr. Drs.
Register : 01-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I NYOMAN DARTA
135 — 54
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I NYOMAN DARTA
135 — 54
Saksi tidak mengetahui, mungkin bidang lain yang menerima sobekankarcis tersebut;Bahwa Pada saat Saksi bertugas sebagai Bendahara Penerimaan diDispenda Karangasem, Dispenda yang mengelola dan mengeluarkan karcistapi bukan bidang Saksi, kalua tidak salah yang mengelola adalahbidangPembukuan;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah karcis yang keluar saat Saksimenjabat sebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Karangasem, yang lebih paham adalah Kabid Pembukuan padaDispenda
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
43 — 10
43 — 10
kemauanPPK benar karena Kepala Dinas untuk sistim pengadaan ini tidak terlalu mengerti ;Bahwa, saksi sering berkonsultasi dengan Kepala Dinas namun Kepala Dinas tidakpernah ikut sertifikasi pengadaan barang dan jasa ;Bahwa, benar PPK lebih dominan dalam pengadaan ini ;Bahwa, tidak pernah PPK bagibagi duit kepada panitia malah dengan PPK saksisering berdebat ;Bahwa, dulu saksi dinas di Dinas Peternakan jadi kalau dari awal saksi sudah 20 tahunbekerja sebagai PNS dan jabatan terakhir saksi sebagai Kabid
Register : 29-07-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
ASMOL HAKIM,ST BIN SYARIF HUSIN
225 — 107
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
ASMOL HAKIM,ST BIN SYARIF HUSIN
225 — 107
TRI HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan3:sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;Bahwa saksi sebagai Kabid Perencanaan di Dinas Pekerjaan UmumCipta Karya dan Perumahan Kota Palembang;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan diBAP adalah benar;Bahwa saksi yang menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalampembangunan gedung batas kota Palembang dengan Ogan Ilir yangditempatkan di Jakabaring;Bahwa jumlah anggaran untuk membangun gedung batas
Register : 02-12-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
ADITYA KARJANTO, SE Anak dari SUTADI KARJANTO
180 — 62
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
ADITYA KARJANTO, SE Anak dari SUTADI KARJANTO
180 — 62
83. Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016
84. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT.
Register : 07-09-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 04-03-2024
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.TIGANA BARKAH MARADONA, S.H.
2.Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H.
3.Hendra Oki Dwiprasetya, S.H.
4.Agnes Vira Ardian, S.H., M.H.
5.GALIH MARTINO DWI CAHYO, S.H.
6.IWAN DARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
PT RAYON UTAMA MAKMUR Yang Diwakili Oleh MOCHAMAD RACHMAT Bin ABAS
176 — 168
1.TIGANA BARKAH MARADONA, S.H.
2.Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H.
3.Hendra Oki Dwiprasetya, S.H.
4.Agnes Vira Ardian, S.H., M.H.
5.GALIH MARTINO DWI CAHYO, S.H.
6.IWAN DARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
PT RAYON UTAMA MAKMUR Yang Diwakili Oleh MOCHAMAD RACHMAT Bin ABAS
176 — 168
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabid PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kepada Yth. Direktur PT.
Putus : 17-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
44 — 16
44 — 16
kemauanPPK benar karena Kepala Dinas untuk sistim pengadaan ini tidak terlalu mengerti ;Bahwa, saksi sering berkonsultasi dengan Kepala Dinas namun Kepala Dinas tidakpernah ikut sertifikasi pengadaan barang dan jasa ;Bahwa, benar PPK lebih dominan dalam pengadaan ini ;Bahwa, tidak pernah PPK bagibagi duit kepada panitia malah dengan PPK saksisering berdebat ;Bahwa, dulu saksi dinas di Dinas Peternakan jadi kalau dari awal saksi sudah 20 tahunbekerja sebagai PNS dan jabatan terakhir saksi sebbagai Kabid
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 16 Maret 2016 — DHENY AKBAR, ST.
57 — 14
57 — 14
Lebih jelas tetang debit dan analisanyadapat dilihat di Pedoman Studi Kelayakan HidrologiPembangunan PLTMHBuku2A.Jalan akses menuju lokasi dapat dijangkau atau dapatditempuh dengan teknologi yang tidak mahal.Lokasi pembangkit tidak merusak lingkungan dan atau beradadi kawasan cagar alam atau budaya sesuai dan denganmengikuti ketentuan yang berlaku.Bahwa usulan tersebut disampaikan secara informal kepada Kepala BidangListrik dan Pemanfaatan Energi, selanjutnya Kabid LPE memerintahkan KepalaSeksi Pengembangan