Ditemukan 14675 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Srh Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
Christianto,S.H.
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI
41 — 21
Christianto,S.H.
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI
41 — 21
., dari LBHPK PERSADA(Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yangberalamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun Ill, Desa SeiRampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagal, berdasarkanPenetapan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 18 Januari 2022;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor10/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022
Register : 25-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 58/PID.SUS/2016/PT BDG Tanggal 15 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR SAID
Terbanding/Terdakwa : M HUSEN
42 — 10
Terbanding/Terdakwa : M HUSEN
42 — 10
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa telah membaca, akta permintaan banding Nomor10/BAN/Akta.Pid/2015/PN.Kwg., yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Karawang, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum padatanggal 03 Nopember 2015 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaandalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan bandingmana telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama padatanggal
Putus : 03-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/ 2011 Tanggal 3 Agustus 2011 — SLAMET WAHYUDI (Direktur Cv. Putra Jaya) vs MENTERI KEUANGAN
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diketahui pada rumusanberikut : dari aspek filosofis, hakikat terbitnya Peraturan Menteri Keuangantersebut mendasarkan pada hasil penyelidikan Komite PengamananPerdagangan Indonesia yang menyatakan terjadi lonjakan impor produk kawatseng yang menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri dan tidakmendasarkan pada tuntutan Pembangunan Nasional sebagaimana digariskandalam Konsiderans huruf a bagian Menimbang pada UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 P/HUM/2014 Tanggal 5 Maret 2015 — RIDWAN., DKK VS PRESIDEN RI;
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 81 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 51 A ayat (1) dan Pasal 51 B ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHutan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut,dalam perkara:1.RIDWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat
UndangUndangKehutanan.Pengajuan permohonan hak uji materiil terhadap suatu normayang seharusnya ada dalam peraturan perundangundangandi bawah Undangundang, namun karena suatu hal tidakmasuk dalam norma dalam peraturan perundangundangantersebut telah pernah diterima dalam Putusan Uji Materiil Pasal12 dan Pasal 67 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor10
Kemudian, perubahan peruntukan danfungsi kawasan hutan dilakukan dengan didasarkanpada hasil penelitian terpadu sesuai dengan perintahketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan;(3) Bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 2010 sematamata didasarkan atau merupakanperaturan pelaksana atas ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana bunyikonsideran menimbang Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 2010 yang menyebutkan :Bahwa untuk melaksanakan
Register : 29-01-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Smr Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
Ir. SUNARTOMO
Tergugat:
1.ROBERT LIM
2.ELNA
Turut Tergugat:
PT. RESTU INSAN SEJAHTERA
113 — 40
Ir. SUNARTOMO
Tergugat:
1.ROBERT LIM
2.ELNA
Turut Tergugat:
PT. RESTU INSAN SEJAHTERA
113 — 40
RESTU INSAN SEJAHTERA, tanggal 28 Oktober 2016, Nomor10, dihadapan Notaris ILHAM WAHYUDIN, SH, Spn, diberi materai cukup,tidak diperlinatkan aslinya foto copy dari foto copy, diberi tanda P9;10. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU50502.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 17 Oktober 2011,Halaman 41 dari 64 Putusan Perkara Nomor 08/Padt.
RESTU INSAN SEJAHTERA, tanggal 28 Oktober 2016, Nomor10, dihadapan Notaris ILHAM WAHYUDIN, SH, Spn, diberi materai cukup,sesuai dengan aslinya, diberi tanda T3;4. Foto copy Salinan / Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. RESTU INSAN SEJAHTERA, tanggal 29 Oktober 2016, NomorHalaman 43 dari 64 Putusan Perkara Nomor 08/Padt. G/2020/PN Smr12, dihadapan Notaris ILHAM WAHYUDIN, SH, Spn, diberi materai cukup,sesuai dengan aslinya, diberi tanda T4;5.
RESTU INSAN SEJAHTERA, tanggal 28 Oktober 2016, Nomor10, dihadapan Notaris ILHAM WAHYUDIN, SH, Spn, diberi materai cukup,tidak diperlinatkan aslinya foto copy dari foto copy, diberi tanda P9;4. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU50502.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 17 Oktober 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi materai cukup, tidak diperlihatkan aslinya foto copy dari foto copy, diberi tanda P10;5.
Register : 23-07-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 08-04-2016
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 208/Pdt.G/2015/PA.Pyb Tanggal 26 Januari 2016 — . Penggugat
-
. Tergugat
30 — 7
30 — 7
., hakim pada PengadilanAgama Panyabungan;Bahwa berdasarkan laporan tentang pelaksanaan mediasi yangdisampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 1 September 2015,ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatanperdamaian;Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 jo.
Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 12 Juni 2012 — DANIEL PATTIWAEL L. vs PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
86 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 10Tahun 2008 kepada Pejabat BUMN dilarang untuk ikut sertadalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksanakampanye Pemilu, kepada Pejabat BUMN yang menjadipelaksana kampanye, dapat dikenai sanksi pidana dan penjarasebagaimana diatur dalam Pasal 272 UndangUndang Nomor10 Tahun 2008;4.
Register : 15-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Smd Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 18
27 — 18
Kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana perintah dari PERMA Nomor 1Tahun 2016, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, terbuktiantara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sahdan berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti pemohon sebagai AnggotaKepolisian Republik Indonesia dalam melakukan perceraian telah menempuhprosedur perceraian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan Nomor10
Register : 21-03-2011 — Putus : 18-07-2011 — Upload : 27-11-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Wsp Tanggal 18 Juli 2011 — pemohon
24 — 10
24 — 10
Nomor10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebutbukanlah merupakan ketentuan hukum acara di Pengadilan melainkan Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, sebagaimana yang yang dijelaskanpada angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1984 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.
Register : 07-05-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PA MALANG Nomor 809/Pdt.G/2012/PA.Mlg Tanggal 13 September 2012 — PEMOHON
TERMOHON
11 — 5
11 — 5
PengadilanAgama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDNLowokwaru I Malang) telah melampirkan Surat Ijin Perceraian dari WalikotaMalang, dengan Surat Keputusan Nomor : X.474.3/68/35.73.403/2012, tanggal18 April 2012, dengan demikian ia telah memenuhi persyaratan administrativekepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor10
Putus : 28-08-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 686 PK/Pdt/2014 Tanggal 28 Agustus 2015 — Ny. SELMY KUSUMA DEWI SYAMSUDIN VS SDR. ANANDA R. MOOY, DKK
215 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Turut Tergugat melalui Tergugat , Il, Ill dan IV padaperkara a quo adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasandan pembinaan yang telah diatur di dalamUndang Undang Nomor 7Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UndangUndang Perbankan danUndang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesiasebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6Tahun 2009 selanjutnya disebut UndangUndang Bank Indonesia (buktiTI, Il
Register : 07-04-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 189/PID.B/2020/PT PBR Tanggal 15 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : PRIANDI FIRDAUS, S.H.,M.H
Terbanding/Terdakwa : JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN
63 — 37
Terbanding/Terdakwa : JHON HAIGENSON TAMBUNAN Bin DAVID TAMBUNAN
63 — 37
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan NegeriDumai telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2020 Nomor10/Pid.B/2020/PN Dum.yang amarnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Jhon Haigenson Tambunan Bin David Tambunantersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikankesempatan kepada khalayak umum untuk permainanjudi*sebagaimana
Register : 09-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 12/G/2019/PTUN.YK Tanggal 12 Februari 2020 — Winarno Sebagai Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN sebagai Tergugat I dan PEMERINTAH DESA WEDOMARTANI Sebagai Tergugat II intervensi
527 — 504
527 — 504
Riwayat peralinan tanah yang terdaftar dalam Letter C Nomor10 Persil 277 dan 278 Klas d.l yang menyatakan Persil 277 dan278 adalah Tanah Kas Desa dan STPP sesuai ketentuanperundangan yang berlaku;e. ljin peralinan atas tanah karena beralih ke STPP. 4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). d.
Register : 07-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2017 Tanggal 14 September 2017 — MAMAN SURYAMAN VS I. CAMAT MUARA BANGKAHULU., II. LURAH BENTIRING PERMAI., III. PT. PARADISA NUSANTARA;
79 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun pada poin 2 dasar dasar pembatalan yangberbunyi, Ditemukan arsip penerbitan Akta Jua Beli Nomor10/PPAT/X.MB/1989 pada tanggal 21 September 1989 atas namaKhazanatul Aini. Alasan tersebut bukanlah ditujukan untuk tanahmilik Penggugat akan tetapi ditujukan untuk tanah milik IzharSyafawi.
Register : 26-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre Tanggal 14 Maret 2019 — Terdakwa
21 — 8
21 — 8
;Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingiorangtua para Anak;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor10/Pid.SusAnak/2019/PN Mre tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukanHakim;Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN Mre tanggal 26 Februari2019 tentang penetapan hari sidang;Hasil penelitian kemasyarakatan;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Anak
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2993 K/PDT/2009 Tanggal 23 Februari 2011 — WILSON LEONARD NAPITUPULU vs NONI binti JENAL, DK
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlebih lagi Surat Keterangan Tanah tanggal 04 Mei 1976 dan SuratPelepasan Hak Nomor 19 tanggal 04 Mei 1981 yang dikemukakan olehPenggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum, cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum dan dapat dimintakan pembatalannya kepadaHakim, karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang Ketentuanketentuan Pokok Agraria, jo Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah diubah/diganti denganPeraturan Pemerintah Nomor 24
Putus : 13-12-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Desember 2013 — PT. TAREO UTAMA KARYA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permohonan banding diajukan berdasarkan Pasal 95 UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;2. Surat Keputusan diterima tanggal 11 September 2008 dan telah melunasi50% sebagaimana tercantum dalam SPKPBM Nomor S021671/NOTUL/Halaman 1 dari 23 halaman.
Putus : 22-05-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN AMURANG Nomor 23/Pid.B/2013/PN.AMG Tanggal 22 Mei 2013 — FANNY MANUHURUAPON
34 — 14
34 — 14
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriAmurang sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal10 April 2013, berdasarkan Penetapan Nomor10/Pen.Pid/2013/PN.Amg, tanggal 7 Maret 2013 ;3.
Register : 08-09-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PA BANGGAI Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi Tanggal 22 Nopember 2017 — PERDATA
- PENGGUGAT
- TERGUGAT
37 — 25
37 — 25
Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriHal.13dari26 hal.Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.BgiSipil, sehingga P.2, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaiakta autentik;Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah Daftar Pembayaran Gaji IndukTergugat,Bulan Nopember 2017.
Register : 14-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PA AMURANG Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Amg. Tanggal 22 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
36 — 23
36 — 23
Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Ersa Mokodompit, Nomor10/SKP/TRT/I/2020 tertanggal 05 Januari 2020, yang dikeluarkan olehHukum Tua Torout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten MinahasaSelatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;.