Ditemukan 18187 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640/B/PK/PJK/2012 Tanggal 27 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR PREMIER REAL PROPERTY INDONESIA
144 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli 2011;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2091 K/Pdt/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 — USMAN IBRAHIM alias DODY, DKK VS NAJIB DAHLAN, DKK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Nomor14, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, KotaBandar Lampung yang dibeli dari pemilik bernama Tuan SulaimanMalik pada tanggal 27 November 19771;b. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Nomor33, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, KotaBandar Lampung yang didapat Para Penggugat Rekonvensi dariwarisan dari almarhum Hi. M.
Putus : 23-11-2020 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935 PK/Pdt/2020 Tanggal 23 Nopember 2020 — PT MANDIRA LANGGENG MULIA vs PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH, dkk
154 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor14, Semarang, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 25 Februari 2020, kemudianmemberi kuasa kepada Asnawi, S.H., M.H., dankawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Maret 2020:Para Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Penggugatdalam
Register : 15-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT PADANG Nomor 236/PID.SUS/2021/PT PDG Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FERRY FERDIAN Pgl FERI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUANA PRASTHA, SH
72 — 27
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUANA PRASTHA, SH
72 — 27
Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor14/Akta.Pid/2021/PN Bkt dan 15/Akta.Pid/2021/PN Bkt tanggal 28 September2021 yang dibuat oleh Plh.
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2014 Tanggal 28 Januari 2015 — MOHAMAD AGUS VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juli 2014;Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2014 telah diberitahutentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun tidak mengajukanJawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi), sebagaimana SuratKeterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 72/G/2013/PTUNBDG. tanggal 8 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14
Register : 19-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2014/PTUN-PLG Tanggal 8 Juli 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN VS GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN ( G A K O S S )
97 — 45
97 — 45
salinan resmi atasPutusan obyek sengketa pada tanggal 5 Mei 2014 dan selanjutnya mengajukan permohonankeberatan secara tertulis terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatantersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Mei 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka permohonan PemohonKeberatan/dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harikerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor14
Register : 03-03-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 38/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 19 Agustus 2015 — ROHEMAH, dkk. melawan REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
123 — 112
123 — 112
sebagaimana telahdiubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena :Keputusan tersebut menghilangkan, menghapus hakhak ParaPenggugat sebagai Para guru peserta sertifikasi bagi guru dalamjabatan yang sah menurut hukum ;Keputusan tersebut menghilangkan, menghapus hakhak ParaPenggugat untuk dapat mendapatkan kesejahteraan sebagaimanayang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor14
Register : 05-05-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 50/PID/2014/PT BJM Tanggal 3 Juni 2014 — Pembanding/Terdakwa : ANISA Binti KAMSUNI
Terbanding/Jaksa Penuntut : NOVITA SARI,SH
23 — 7
Terbanding/Jaksa Penuntut : NOVITA SARI,SH
23 — 7
nn nn conn nn nen n nn nen en nnn n enna nenenennew Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat sebagaimana ditentukan menurut UndangUndang, maka dengandemikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;weecnnee Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingtertanggal O01 April 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusanPengadilan Negeri Tanjung tertanggal 20 Maret 2014, Nomor14
Putus : 08-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1402 K/PID.SUS/2016 Tanggal 8 September 2016 — Samsir Sihotang Bin Alm Mual Sihotang {T1}, Dkk
133 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Hal. 14 dari 15 hal.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511/B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Nopember 2013 — PT. BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
147 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh pihak lawannya telah diajukanjawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 01 Mei 2012.Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WAHANA NORMALINDO
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14Januari 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Register : 03-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Pyb Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
6 — 4
Kotanopan KabupatenMandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan di persidangan;Telah memperhatikan hal inwal yang terjadi di persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telan mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tanggal 03 Januari 2019 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Panyabungan Barat register perkara Nomor14
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42/B/PK/PJK/2014 Tanggal 30 April 2014 — PT BUANA LAUTAN NAGA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal03 Oktober 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Register : 10-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.SWL Tanggal 23 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
34 — 6
34 — 6
Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il dipersidangan;Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Pemohon Il, calonsuami dan orang tua calon suami dari anak Pemohon dan Pemohon IIdi persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor14
Register : 03-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BATANG Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Btg Tanggal 4 April 2017 — Teguh Mujiono Alias Boker Bin Waris
45 — 5
45 — 5
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017.Terdakwa dipersidangan didampingi advokat/Penasehat hukum dari YayasanLembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Putra Nusantara Kendal berdasarkanPenetapan Penunjukan Majelis Hakim secara prodeo ;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN BtgPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor14/Pid.Sus/2017/PN Btg tanggal 3 Februari 2017
Putus : 24-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3458 K/Pdt/2016 Tanggal 24 Januari 2017 — ASRI KENANGASARI VS PT. BANK MEGA, Tbk. Cabang Purwokerto DKK
18 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sinkron;> Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat posita nomor14, petitum Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmerugikan Penggugat secara materiil dan immaterial;> Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas,tidak terang, bias dan kabur karena Penggugat tidakmenyebutkan jumlah kerugian yang dimaksud sebagaikerugian Materiil dan kerugian immateriil;> Bahwa selain tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur, dalilPenggugat dalam Posita nomor
Putus : 27-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886 K/Pdt/2013 Tanggal 27 Oktober 2014 — LAI REMBON VS 1. SIMON TELLU, DKK
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anwar dalampersidangan yang tidak dikutip/ditulis adalah bahwa yang mencatat dan yangmemberikan nomor pada keterangan kematian adalah staf Kelurahan dan bukansaksi, saksi cukup bertanda tangan saja, keterangan saksi yang menyatakanjika surat tersebut diragukan karena seakanakan surat kematian tersebut dibuattahun 1887, keterangan saksi tersebut tidak ada dan sangat ngawur sebab tidakada angka seperti itu dalam bukti P2 yang ada adalah Surat Kematian Nomor14/KK/I/KLKB/887, dan terhadap jual beli sebagaimana
Register : 01-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SINGARAJA Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Sgr Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
Pengganti pada tanggal08 Juli 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja,dan tidak adapihak lain yang mempunyai kepentingan hukum yang merasa dirugikan dankeberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaperkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuanyang diatur pada Buku Il edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yangpemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor14
Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pdt/2012 Tanggal 26 April 2013 — RAKINAH,dk ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,dk
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 00445, Tahun 2001 adalah tanah negara;Bahwa, alasanalasan kasasi lainnya merupakan hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan padatingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahandalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang Undang Nomor14
Putus : 28-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID/2017 Tanggal 28 April 2017 — MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH alias IWAN alias ARI bin H. MUHAMMAD KUASA SAMILU
121 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum Acara Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14