Ditemukan 18919 data
16 — 11
tangga), dan pihakkeluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah bahkan anak ParaPemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, maka untuk menghindari halhal yangnegatif dan kemungkinan terjadinya halhal yang tidak diinginkan sertamafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segerauntuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitukeadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor16
8 — 4
, hal itu Ssesuai dengan pendapat AbdulWahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fighinya pada halaman 93 sebagai berikut:J ods a) plole aro Jl agus UMS dr gj ails 946 YoLilgsl ale Ju>Artinya:"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebutdilaksanakan sesuai dengan ketentusan Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor16
1.MISDI bin NARYO
2.SUNA binti ARSAWI alias SATU
12 — 1
MISNALI karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang disebabkan usia calon Istribelum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calonmempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisanhkan bahkan anak ParaPemohon kini Ssudah sering kKemanamana berdua dengan calon isterinya tanpabisa dipantau oleh orang tua;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkaradispensasi kawin, maka sesuai bunyi pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor16
35 — 10
perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untukbercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUHPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPenggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suamisteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor16
33 — 8
quo;Menimbang, bahwa guna mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon juga mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yangakan dipertimbangkan berikut ini;Menimbang, bahwa disebabkan perkara a quo merupakan perkaraperceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
10 — 5
dalamsebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkanakan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari halhal yang negatif dan kemungkinan terjadinya halhal yang tidak diinginkan sertamafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segerauntuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitukeadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor16
17 — 7
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebutjuga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalamPasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalildalil permohonan Pemohon danPemohon Il telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkanketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
29 — 2
dinyatakan dalil Pemohon danPemohon II yang menyatakan telah menikah pada tanggal 29 November 2013adalah benar dan untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang ada tidaknya ikatanpernikahan antara Pemohon dan Pemohon II maka untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut sahsecara hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
47 — 11
Perkawinanyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, sehinggajika tidak diberi dispensasi untuk menikah, dikhawatirkan akan berakibat negatifyang lebih besar pada masa yang akan datang, apalagi keduanya sudah salingmencintai dan sepakat untuk menikah bahkan keduanya sudah bertunangansekitar 2 (dua) tahun lalu dan keduanya tidak ada halangan/larangan untukmenikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
17 — 16
dandampaknya terhadap anak sehingga Pemohon disarankan untukmenunda pernikahan anaknya sampai usia minimal melakukanperkawinan, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yangakan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundangundangan, maka berdasarkanPasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
11 — 11
2020 tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah olehpara pihak, maka nilai kekuatan pembuktianya sempurna dan mengikatberdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbuktibahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
102 — 27
kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah berupaya dengansungguhsungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugatoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugatdan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
35 — 24
/memperpanjang Pasport Negara Jerman tanpa adanya kendala dariPihak manapun, sekalipun Ibu kandungnya sesuai Haknya untuk kemudian setelah18 Tahun berhak memilih kewarganegaraannya sesuai UU No.12 Tahun 2006tersebut ; Berdasarkan Alasan dan ketentuan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati,Kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untukmenetapkan sebagai berikut : 1 Menetapkan Hak Asuh Anak bernama NATHAN HOLLINGER lahir padatanggal 17 Mei 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor16
43 — 19
syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal 6 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.NnkMenimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada laranganperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
14 — 8
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UndangUndang Nomor16 tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkanjika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalamhal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasikepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tuapihak pria maupun pihak
18 — 20
Dusun II Maittiro,RT.001, RW.001, Desa CiroCiroe, Kecamatan Watang Pulu,Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai PemohonII;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istriAnak Para Pemohon dan memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2022yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor16
36 — 13
karena usia calon suamidan calon isteri belum mencukupi menurut UndangUndang, demi untukmencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatanperbuatan dosa/maksiatdan kemudharatan yang berlarutlarut, maka Majelis Hakim berpendapat perludiberikan dispensasi kepada anak Pemohon dan anak Pemohon Il tersebutuntuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
54 — 20
Membebankan kepada Terdakwa mmembayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00, (dua ribu rupiah) ;Halaman 10 Putusan Nomor 110/PID.B/2017/PT.PBRMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/PenasihatHukum dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masingmasing pada tanggal 19 April2017, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor16/Akta.Pid/2017/PN.Rhl. dan permintaan banding masingmasing dariTerdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut
15 — 4
pihakkeluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan menimbulkan perkataan yang tidakenak di lingkungan masyarakat dan menimbulkan mudharat, maka untukmenghindari halhal yang negatif dan kemungkinan terjadinya halhal yang tidakdiinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, makakeduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangatmendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harusdilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor16
13 — 8
dan wanitatelah begitu eratnya menjalin hubungan, serta akibat dari hubungan tersebutberujung kehamilan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkanmendatangkan madharat yang lebih besar terhadap status Anak para Pemohondan bayi yang dikandungnya, sedangkan keduanya telah menyatakan mampuuntuk menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya perkara tersebuttelah memenuhi unsur adanya hal mendesak sebagaimana perintah pasal 7ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaiman telah dirubah dengan UU Nomor16