dipandang sudah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasanhukum dan karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang meminta agarPanitera Pengadilan mengirimkan salinan penetapan ini kepada KantorImigrasi ParePare, oleh karena perubahan pada Paspor merupakankewenangan dari Kantor Imigrasi in casu Kantor Imigras ParePare, makaterhadap petitum ini beralasa

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek)kecuali bila temyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidakmempunyai dasar hukum atau tidak beralasa ;Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya mempunyai dasarhukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP)dan P.2 (Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, serta saksisaksiyang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri

untuk menjadi isteri dan ibu rumahtangga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon telah mampu untukmengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya sebagaimana dijelaskan olehPemohon dan dua orang sa Si; Menimbang, babi sebut di atas, makaPengadilan Agama Be Dispensasi Kawinkepada anak Pei 10F de pasal 7 ayat (2)UndangUndangJNo af # vet fa UndangUndang Nomor 16 Tah 19 ssejalar sebagaimanatercantum da A wa ang dijadikan ploy 9 paiArtinya: Pe ) ahatan; Menim pertimbangantersebut di ate Onan Pemohontelah beralasa

Yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasa, karena itu Majelis membebani Penggugat untukmembuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengandemikian maksud Pasal 130 HIR. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan

SalLembar 7 dari 13 halMenimbang, bahwa oleh karenaTermohon tidak pernah hadir dalampersidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksudpasal 3 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016 tidakdapat dilakukan; 2022 son enone ren nen cne nenaMenimbang, bahwa tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasa dan tidak melawa hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohontetap membuktikan dalildalil

tanggal11 Juli 2012 No. 02/Pid.B/2012/PN Jth, yang dimohonkan Banding, PengadilanTinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudahtepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukumdari Pengadilan Tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi /tingkat bandingdiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 Juli 2012No. 02/Pid.B/2012/PN Jth cukup beralasa

Yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasa, karena itu Majelis membebani Penggugat untukmembuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengandemikian maksud Pasal 130 HIR. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan

SalLembar 7 dari 13 halMenimbang, bahwa oleh karenaTermohon tidak pernah hadir dalampersidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksudPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasa dan tidak melawa hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohontetap membuktikan dalildalil permohonannya Menimbang, bahwa untuk meneguhkan

yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon dalam11keadaan tidak hadir dalam persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa olek karenaTermohon tiak pernah hadir dalampersidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dapasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasa

Yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasa, karena itu Majelis membebani Penggugat untukmembuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengandemikian maksud Pasal 130 HIR. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan

karena Penggugat/Terbanding sebagaibadan hukum perdata baru ada 2 (dua) bulan setelah terbitnya suratkeputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standinguntuk menggugat Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan olehTergugat/Pembanding tersebut;0nnnnne nnn nne n=Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan huku sebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tengugat tidak mempunyai hak untuk menggugat beralasa

SalLembar 7 dari 13 halberdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus tanpahadirnya Termohon (verstek); 22225 22 enn ene nee en neeMenimbang, bahwa olek karenaTermohon tiak pernah hadir dalampersidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksudpasal 3 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016 tidakdapat dilakukan; 220520 202 non noone nnn nee nne neeMenimbang, bahwa tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasa dan tidak

dipandang sudah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasanhukum dan karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang meminta agarPanitera Pengadilan mengirimkan salinan penetapan ini kepada KantorImigrasi Parepare, oleh karena perubahan pada Paspor merupakankewenangan dari Kantor Imigrasi in casu Kantor Imigrasi Parepare, makaterhadap petitum ini beralasa

Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon beralasa untuk dikabulkan. Hal inisesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatuperkawina in casu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidakmungkin dapat tercapai karenanya perkawinan antara penggugat dantergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupununtuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuanpasal 19 PP No.9/1975, gugatan Penggugat beralasa untuk dikabulkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq

Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasa hukum maka Penggugatmohon agar Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PegawaiPencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempattinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkanuntuk dicatat;.

Yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasa, karena itu Majelis membebani Penggugatuntuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar berupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR. jo Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan

pertimbangna tersebut di atas makatelah terbukti bahwa penolakan wali nikah tersebut untuk menikahkan Pemohondengan calon suaminya dinilai tidak cukup beralasan hukum baik menuruhhukum Islam maupun berdasarkan UndangUndang perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapetitum nomor 2 Pemohon dinilai cukub beralasan sehingga patut untukdikabulkan dan wali nikah Pemohon patut dinyatakan adhol;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan' tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasa

Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugatmasih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan danbimbingan dan kasih sayang seorang ibu, akan tetapi Tergugat selakuseorang ibu tidak pernah perduli akan pendidikan formil dan non formilanak anak, Tergugat justru malah mengurusi lelaki lain, oleh karenaitu patut dan beralasa menurut hukum apabila anakanak tersebutditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;22.

Bahwa oleh karena bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara iniadalah alat bukti yang Otentik dan sesuai dengan pasa 191 Rbg/ 180HIR, maka cukup beralasa menurut hukum apabila Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini Sudi kiranya dalam putusandapat dijalankan terlebin dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar BijVoorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupunVerzet;10.Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk RumahTangga yang bahagia dan kekal sebagaimana