strong>Kwee Hock Hav (Robbert) menjadi Hajanto Segaradjaja;

3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang guna didaftarkan pada

Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta

Kelahiran yang bersangkiutan sesuai pembahan

aktaKelahiran No. 92/1957, tanggal O02 April 1957,yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang, yang semulaKwee Hock Hav menjadi Hajanto Seaaradiaia;3.Memerintahkan kepada Pemohon untukmengirimkan satu helai salinan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inikepada Pegawai Pencatat padaDinas Kependudukan dan Pencatatan sipil KotaMalang guna didaftarkan padaRegister Akta Pencatatan Sipil dan dicatat padacatatan pinggir pada Kutipan AktaKelahiran yang bersangkiutan sesual pembahan

pernikahannya dengan seorang perempua yangdibenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan paraPemohon tersebut dapat dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntermaka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuaidengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

Menetapkan sah ganti / pembahan nama ayah pada akta kelahirananak pemohon yang semula bernama SOLIKHIN berdasarkan kutipanakta INo. 474.1/8173/2007 Tertanggal 3 April 2007 menjadi SHOLIKIN3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada kantorkependudukan dan cacatan sipil Kab Sleman dan catatan sipilkabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan ini4.

nikah untukmendapatkan kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon danPemohon Il serta kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa aturan pengesahan (itsbat) nikah dibuat atas dasaradanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatatoleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasanHalaman 4 dari 7 halaman, Penetapan ltsbat Nikah Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA RhUndangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertamadengan Undangundang Nomor 3 tahun 3006 dan pembahan

pernikahannya dengan seorang perempua yangdibenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan paraPemohon tersebut dapat dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntermaka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuaidengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

Olehkarena itu Tergugat hams dinyatakan tidak hadir dan haknya untuk membantah dalilgugatan Penggugat hams dinyatakan pula sudah lepas.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pemah hadir dan secara hukumdapat dikategorikan sebagai pengakuan terhadap isi dalil gugatan Penggugat, akan tetapidemi memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemmerintah Nomor 9 Tahun 1975dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai pembahan keduadengan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

majelis hakim pula ingin mengetengahkan dalil dari AlQuranul Karim Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:mu jli J Uall ynjc Jj'jArtinya : Apabila seorang suami sudah berketetapan hati untuk menalak istrinya, makasesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui.Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusanperkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, sebagaimana yangdimaksud Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agamadengan pembahan

penting uang antaralain kelahiran , kematian perkawinan , perceraian , ganti nama , yang dialami olehseseorang merupakan kejadian yang hams dilaporkan karena membawa implikasipembahan data identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untukdilakukan Proses administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undangundang.Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 UndangundangNomor 23 tahun 2006 ,pencatatan pembahan

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU.Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009 tentangperadilan Agama, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian untuk itu penggugatdi depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebutdi atas.Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yang diajukan oleh penggugat majelismenilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena dibuat dan ditanda tanganioleh pejabat yang berwenang dan berisikan

Yusuf S.Menimbana. bahwa bukti P2. berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukmemuat tentang data kependudukan atas nama Sakiab Yusuf, tempat dantanggal lahir Langkidi, 14 Desember 1992, bukti tersebut dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, terkait bukti tersebutMaielis Hakim meruiuk terminology sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka14 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pembahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kartutanda

89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah ciubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan pembahan kedua dengan Undangundang Nemor 0 tahun2008, diaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturar perundangundangan danhukum Isiam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara reami dan patuf untukmenghadap sidang., tidak hadir,2.

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut dan karenapermohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, dandengan mengingat ketentuan Pasal 70 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 pembahan

pernikahannya dengan seorang perempuan yangdibenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan paraPemohon tersebut dapat dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntermaka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuaidengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinanputusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dankepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkanPasat 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut dan karenapermohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, dandengan mengingat ketentuan Pasal 70 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 pembahan

, bahwa untuk terti b administrasi pencatatan perceraian pada KantorUrusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada PegawaiPencatat Nikah Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkehmtanhukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang No . 50 tahun 2009perubahan kedua atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 50 tahun2009 pembahan

Tahun 1862sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nemer 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nemer 50 Tahun 2009 Tentang Pembahan Kedua Atas UndangUndang Nomer * Tahun 71989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara inidibepankan kepada Penggugat;Mengingat dan menperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku serta Ketentuan hukum syara' yang berkatan dengan perkara ini,MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat, .2.

dalil dalil permohonannya pemohon telahmengajukan bukit tertulis berupa buki P.1, P.2, dan P.3, sebagaimana dalam dudukperkaranya tersebut di atas dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dikaitkan dengan bukt P.3. terouktbahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Garuda RT.02 RW. 01 Desa SeranganKecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menten Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yangberbunyi: Pembahan

pernikahannya dengan seorang perempuan yangdibenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan paraPemohon tersebut dapat dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntermaka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuaidengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

pertimbangan ini ditunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dannasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pembahan