Ditemukan 84 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perencanaan perencana perencanan perencakan perencaraan perencaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
181 — 52
  • memilikikewenangan mengurus DAK bidang kesehatan dan waktu itu tidak Audit terhadapDAK bidang Kesehatan karena sepengetahuan saksi audit DAK bidangkesehatan baru dilaksanakan tahun 2018.Bahwa benar saksi mengetahui saksi Arief Fadilah dengan membawa informasiada aduan mengenai DAK dan ingin mengetahui system mekanisme pengusulanDAK dan karena saksi di bagian keuangan dan barang milik negara tidak pernahterlibat dalam penyusunan mengenai DAK maka saksi arahkan saksi AriefFadilah bertemu dengan Biro Perencaaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
148 — 55
  • EDY KURNIAWAN;Bahwa saya baru mengetahui yang ditunjuk langsung sebagaikonsultan review perencaaan itu adalah CV.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
253 — 152
  • tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor 10.1/Permentan/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk OperasionalPenggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian yang merupakanpetunjuk teknis penggunaan DAK Tahun Anggaran 2018 karena saksi tidakdiberikan Peraturan Menteri tersebut dari Pihak Dinas Pertanian KabupatenBoalemo, sehingga dalam RAB yang saksi buat tidak mencantumkan pengerjaanprasasti;Bahwa setelah dokumen perencanaan selesai saksi buat dan tandatangani, laludokumen perencaaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
552 — 207
  • kontrakyang cocok untuk pengadaan tersebut adalah kontrak dipecah menjadibeberapa paket yaitu : Paket pekerjaan konsultan perencanaan dan KonsultanManajemen Konstruksi, paket pengadaan peralatan dan paket pengadaankonstruksi atau paket yang dijadikan satu paket menjadi paket pekerjaanteritegrasi (EPC) dengan menggunakan kontrak terima jadi;Bahwa suatu pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Risetdan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung dilaksanakan tanpa adanya hasil daripekerjaan konsultan perencaaan