Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD HUSNI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 34
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianPutusan Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR 14Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013(Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 40
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 46/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
LILY MARYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 36
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
NURUL HAKIM
229 — 125
  • pidanasecara umum sebagimana diatur dalam pasal 56 KUHP , namun hal ini juga diaturkhusus dalam penjelasan Perpu No 2 Tahun 2002 yaitu :Penjelasan Pasal 13Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baiksebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelahtindak pidana dilakukan.Penjelasan Pasal 15Pembantuan dalam Pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelahkejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 36/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
177 — 68
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutPutusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR 14adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 124/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
ERY FITRIYANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
142 — 46
  • Validasi terdiri dari para pejabat / PegawaiKementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP BKN dan BPS.Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan LampiranPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantautersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi TimPemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yangtidak Lulus mengikuti seleksi Akademis
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN MAGELANG Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mgg
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MULIA SOGOT ARI SIREGAR, SH
Terdakwa:
INGE RATNASARI Anak dari SURYA BUDIMAN
290 — 240
  • teoriSiapa yang dipakai, ahli mencontohkan jika menurut John Austin makahukum adalah perintah penguasa; Menurut Hart hukum adalahperaturan primer dan peraturan sekunder; Menurut Kelsen hukumadalah keharusan normative dan menurut Redbruch hukum adalahaturan yang mengandung kebaikan; Bahwa menurut ahli, hukum adalah aturan yang kita sepakatidibuat secara moral dan mengikat yang dibuat lewat Negara; Bahwa ahli tidak sependapat dengan pernyataan semua orangdianggap tahu tentang hukum yang di dalam dunia akademis
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 68/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Nor Chayati
2.Aris Sulkhakim
3.Ajemain
Tergugat:
Kepala Desa Kedungmutih
212 — 76
  • Kepala Desa se Kecamatan Wedung ( vide bukti T3 ); Bahwa, Kepala Desa Kedungmutih menerbitkan Surat keputusanNomor 141/19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia PengangkatanPerangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demaktanggal 23 Januari 2017 beserta lampirannya (videBukti T29); Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutihmengeluarkan surat no. 02/PPPD/II/2018 tanggal 13 Februari 2018kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UItentang permohonan kerjasama Tes Akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUSTAKIM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 27
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SKtersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulusmengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (SainganPenggugat).16.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tim/Ahli Konsultan Perancang Peraturan dan Produk Hukum DaerahPertanyaan:Sebagai seorang akademis yang memiliki keahlian dan kajian hukumadministrasi dan juga hukum tata Negara, dapatkah dijelaskan pengertianprinsipprinsip good government bisakah terjadi tumpang tindih sertipikatdalam penyelenggaraan adminstrasi pemerintah dan jika secara factualterjadi di lapangan apa pendapat ahli ditinjau dari asoek hukum adminstrasi ?
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 30/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SARINAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
58 — 48
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
1.COENRAAD ADRIANUS KALUMATA
2.LEMOES CHRISTIAN KALUMATA
3.I MEOS CHRISTIAN KALUMATA
Tergugat:
PT. WENANG PERMAI SENTOSA
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau TATA RUANG KOTA MANADO
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
118 — 50
  • abhliuntuk didengar keterangannya dalam perkara ini ;1.Keterangan Ahli ISMET ABDUL dibawah sumpah ada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah pensiunan Dosen Fakultas Hukum UniversitasGorontalo;Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2020/PN MndBahwa Latar belakang pendidikan Ahli S21 Fakultas hukum UNSRAT danS2 di UMI Makassar;Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikanpendidikan khusus dan Ahlipernah mengikuti keahlian khusus advokat;Bahwa Ahli dalam konsentrasi akademis
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 22-05-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
23 — 15
  • Terlebih lagi salah satu programkurikulum sekolah saat ini adalah pendidikan karakter sesuai denganjargon presiden JOKOWI yakni revolusi mental, tentunya secara mutatismutandis anak yang berprestasi disekolah didasari atas variabel penilaianterhadap anak yang berprestasi secara akademis dan yang baik secaramental dan moral, sehingga dalil Tergugat poin 3 (tiga) dalam rekonvensiadalah dalil yang tendensius, penuh curiga dan tidak berdasar hukum,sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;Bahwa kedua
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 44/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUHLIS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 29
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
DPK ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
116 — 77
  • Tahun 2018 di JawaTimur dan berdasarkan hasil pembahasan usulan Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSK) Pasuruan pada tanggal 13 Desember 2017 diusulkan upahminimum sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 ( vide bukti T 3 ) ;Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pembahasan PenetapanUpah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2018, DewanPengupahan Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2018 yang dihadiri 22 (duapuluh dua orang) terdiri dari unsur pemerintah, unsur pakar, unsur akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 51/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
FAISAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 27
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DK
231 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BuktiT223);Fotokopi Surat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor:1758/XI/IAPI/2015 tanggal 4 November 2015 Hal: Permohonsn KesediaanUntuk Memberikan Sambutan dan Penunjukan Pembicara (Bukti T224);Fotokopi Surat Nomor: S185/PM.223/2015 tanggal 5 Maret 2015 HalPemberitahuan Il Kewajiban Penyampaian Laporan KeikutsertaanPendidikan Profesi Lanjutan (PPL) Akuntan Tahun 2014 (Bukti T225);Fotokopi Putusan Mahakamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PUUXII/2014 (Bukti T226);Fotokopi Naskah Akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 22-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 415/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 27 September 2017 — Pidana = BAHRAINI alias BAHRAINI AGAM alias DEBU JIHAD alias ARMIA
684 — 281
  • Menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan dengan Rancangan UndangUndang tentang pemberantasanTindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa untuk memberikan perangkathukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme dibutu hkanundangundang yang secara tegas mengatur bahwa permufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana.
    Batasan mengenai percobaan inimensyaratkan permulaan pelaksanaan.Menimbang, bahwa dalam hal pembantuan, menurut Pasal 56, dipidanasebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan: (1) mereka yang sengajamemberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi, (2) mereka yang sengajamemberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.Menurut naskah akademis yang berkaitan dengan Rancangan UndangUndangTentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis)disebutkan bahwa tindak
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 05-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
AMRIL ABDI,SH
Terdakwa:
EGI FERATAMA alias EGI alias ALGIFARI Bin EFFENDI
137 — 90
  • pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa Menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 30
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidakPutusan Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR 14sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.