tentang teknisYudisial dan managemen peradilan tahun 2005 dan Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 tahun 2008 tentang petunjukpenanganan perkara tindak pidana kehutanan yang pada pokoknyaHalaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2020/PN Unhmenyatakan barang bukti termasuk alat yang dipakai harusdirampas untuk Negara.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :2317 K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 November 2015 menyatakan bahwakendaraan yang digunakan untuk kejahatan illegal

logging dirampasuntuk Negara terlepas siapa pemilik sah kendaraan tersebut.Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor : 021/PUUIII/2005 tertanggal 1 Maret 2006atas uji materiil yangdiajukan oleh PT.

ONDRI diCanggang Jorong Canggang Nagari Durian Tinggi Kecamatan LubukSikaping Kabupaten Pasaman;Bahwa kayu olahan yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit TrukMitshubishi Colt Diesel PS 125 warna kepala dan bak kuning dengan NomorPolisi BA 9165 DE tersebut tidak memiliki dokumen yang syah dan patut diduga dari hasil illegal logging, maka saksi JONI EKA PUTRA pgl JONI dan 1(satu) Unit Truk Mitshubishi Colt Diesel Ps 125 warna kepala dan bakkuning dengan Nomor Polisi BA 9165 DE yang membawa kayu

dan saksi korban;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebutharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perobuatannya dengan seadiladilnya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakimterlebin dahulu) mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:Halhal yang memberatkan:* Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan illegal

logging ;* Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem kawasan hutan sehinggamenyebabkan erosi dan banjir ;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;* Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukanpenangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula,maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo.

Kerusakan lingkungan akibat illegal logging dan pembakaran hutan;6. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan illegalmining;7. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaranlahan, usaha perkebunan illegal;8.

Bahwa uang senilaiRp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut belumpernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan menurut Tergugat uang senilai Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebutdigunakan oleh Tergugat untuk mengurus perkara suami Penggugat diPolda Kalimantan Tengah dalam perkara illegal logging serta mengeluarkanbarang bukti kayu olahan yang disita oleh Polisi, namun sampai sekarangbarang bukti kayu olahan tersebut belum bisa dikeluarkan dan sekarangbarang

Maka jika hal tersebutterpenuhi, barulah dapat dikatakan Para Terdakwa memenuhi unsurunsuratau pasalpasal yang ada dalam undangundang kehutanan; Bahwa penebangan hutan termasuk dalam illegal logging; Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 terdapat 2subyek delik yaitu: Kelompok yang terstruktur, terorganisasi dan kooperasi(berbadan hukum); Kelompok yang terstruktur dan terorganisasi.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat HukumTerdakwa yang menyatakan Judex factie dalammenjatuhkan pidana tambahan tidak mempertimbangkanpenekanan pimpinan TNI bahwa tindak pidana yang dapatdijatuhi pidana tambahan dipecat ialah ; Tindak pidananarkotika, tindak pidana penyalahgunaan senjata api,tindak pidana illegal logging, desersi, in subordinasi,pelanggaran susila dengan keluarga besar INI,perkelahihan antar Angkatan dan pembunuhan denganancaman hukuman 15 (lima belas) tahun lebih.Majelis Hakim Tingkat

dan Irma selaku konsultan individual Penataan Bangunan danLingkungan Dinas PU melakukan rapat koordinasi membahas keterlambatanpekerjaan, dan hasil rapat meminta terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswiuntuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.Bahwa pada bulan Nopember 2012, saksi Solekatin menerima suratpermohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat nomor :04/CV.RADP/Adm/XI/2012, dengan alasan pemindahan posisi lokasi, kesulitanpendistribusian barang (kayu) karena ada razia illegal

logging, tetapi suratdimaksud tidak ditandatangani oleh terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswiselaku Direktur CV Rahmat Anak Dua Putra.123Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012, saksi Solekatin menyetujuiperpanjangan wakitu penyelesaian pekerjaan melalui surat nomor663.10/05/PBLKS/X1/2012, namun surat dimaksud tidak ditandatangani olehsaksi Solekatin.Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 terbitlah Addendum kontrak nomor663.10/06.a/ADD/SKPA/PBL.KS/XI/2012, yang semula 180 (seratus delapanpuluh) hari

ratus ribu rupiah), tetapi surat persetujuan ccodengan surat Nomor 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/V1I/2012, tidakditandatangani oleh saksi Solekatin selaku PPK dan terdakwa Masrawi als Awibin (alm) Baswi selaku Direktur CV Rahmat Anak Dua Putra.Bahwa pada bulan Nopember 2012, saksi Solekatin menerima suratpermohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat nomor :04/CV.RADP/Adm/X1/2012, dengan alasan pemindahan posisi lokasi, kesulitanpendistribusian barang (kayu) karena ada razia illegal

logging, tetapi suratdimaksud tidak ditandatangani oleh terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswiselaku Direktur CV RahmatAnak Dua Putra.Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012, saksi Solekatin menyetujuiperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat Nomor663.10/05/PBLKS/X1/2012, namun surat dimaksud tidak ditandatangani olehsaksi Solekatin selaku PPK.Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 terbit Addendum kontrak Nomor663.10/06.a/ADD/SKPA/PBL.KS/XI/2012, yang semula 180 (seratus delapanpuluh) hari

Maka jika hal tersebutterpenuhi, barulah dapat dikatakan Para Terdakwa memenuhi unsurunsuratau pasalpasal yang ada dalam undangundang kehutanan; Bahwa penebangan hutan termasuk dalam illegal logging; Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 terdapat 2subyek delik yaitu: Kelompok yang terstruktur, terorganisasi dan kooperasi(berbadan hukum); Kelompok yang terstruktur dan terorganisasi.

/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau secara tidak sah).Undangundang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.e Bahwa Ahli menerangkan kayukayu tersebut bila pemiliktidak bisa membuktikan asal usul tempat tumbuh berupalahan milik diduga kuat berasal dari kawasan hutan negara.Karena di wilayah kawasan hutan Negara di KabupatenSumbawa terdapat kayu jati yang dipungut/diambil secaraillegal.e Bahwa Ahli menerangkan prinsip illegal

logging adalahmelakukan pembuatan log yang illegal atau penebangantanpa izin sedangkan pengangkutan kayu yang illegal darihutan negara tanpa melalui prosedur yang sah adalahlanjutannya dari perbuatan illegal loging yang dimana pasalpelanggaran adalah pasal lain dalam undangundang Rlnomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.e Bahwa Ahli menerangkan atas perbuatan tersebut tidakdibenarkan dengan akibat tindakan atau tersebut dapatmengurangi jumlah aset negara berupa kayu

tergugat pada waktu itu ditahan polisi sedangkankapal penggugat yang belum memuat kayu tergugat71tersebut segera ditarik oleh penggugat agar tidakditahan/disita oleh yang berwajib dan secara kebetulanjuga tergugat belum membayar uang sewa kapal,sedangkan mengenai pembelian BBM, biaya sewa kapallainnya, denda keterlambatan penyerahan kayu dankehilangan keuntungan adalah menjadi resiko daripadatergugat karena pada waktu itu tergugat dalam prosespenegakan hukum oleh penyidik polisi yang disangkamelakukan illegal

logging ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Linabahwa benar kapal Tunda dan tongkang yang disewaTergugat ditarik sekitar bulan Oktober 2006 karenamacet pembayarannya, dan berdasarkan keterangan saksiSumantri, Alfian bahwa pada akhir Tahun 2006, tanggaldan bulan lupa Polisi menangkap dan menahan/menyitaKapal dan tongkang yang sedang memuat kayu~ dipelabuhan di desa Linau Lingga di lokasi perusahaantergugat dan menyita kayu kira kira sebanyak 1 Ton dansaat itu petugas polisi menghentikan

Perihal apabila ada kejadian di luar Pos, sepertipenangkapan serta penggerebekan terhadap pelaku tindak pidanaseperti illegal logging, narkotika dan lain sebagainya.11.

Nomor : 424 K/PID.SUSLH/2016 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalammemberantas Illegal Logging;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi; Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, makabiaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada

tersebut, maka seyogyanya Jaksa menunda eksekusi putusanmenyangkut barang bukti tersebut hingga jelas status putusan perdatanya;bahwa apabila putusan tersebut sudah inkracht, bisa diupayakan melalui jalurgugatan perdata asalkan si pemilik bisa membuktikan status hakkepemilikannya yang sah dan dia punya itikad baik serta tidak terlibat dalamtindak pidana; Bahwa penafsiran Pasal 194 KUHAP berlaku secara universal, untuk semuaundangundang yang mengandung ketentuan pidana, juga berlaku untukkejahatan Illegal

Logging, Kepabeanan, Kehutanan; bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, si pemilik barang itu sendiri yangseharusnya membuktikan status kepemilikan barang bukti apabila diberikanforum untuk itu dalam tiap tahapan proses penyidikan dan penuntutan;50bahwa jika Penyidik maupun Penuntut Umum tidak menghadirkan pemilikbarang bukti dalam perkara pidana, sehingga menimbulkan diktum putusanbarang bukti dirampas untuk Negara, maka bisa dikatakan putusan pengadilantersebut adalah cacat secara prosesnya; bahwa

Ptsn Nomor 15/Pid.SusTPK/2015/PT.Ptk. 787980818283848586878889Peternak Unggas Indonesia (PPUI) tgl. 2 Nop. 20061 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 650.1 Tahun 2006 tentangPemberian Bantuan Kepada Forkom Pengawasan Illegal Logging (FK.Pil)Kota Pontianak1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada ForkomPengawasan Illegal Logging (FK.Pil) Kota Pontianak tgl. 31 Okt. 20061 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 651.1 Tahun 2006 tentangPemberian Bantuan Kepada LPM Justitia1 (satu

SusTPK/2015/PT.Ptk. 7980818283848586878889Logging (FK.Pil) Kota Pontianak1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada ForkomPengawasan Illegal Logging (FK.Pil) Kota Pontianak tgl. 31 Okt. 20061 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 651.1 Tahun 2006tentang Pemberian Bantuan Kepada LPM Justitia1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LPM Justitis tgl.31 Okt. 20061 (satu) eksemplar Proposal Aliansi Putra Borneo1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 676.2 Tahun 2006tentang

SAK sekarang ini menjadi tersangka dalam perkarapidana terkait dugaan illegal Logging di Areal PT SAK;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda T.II & Ill11, TU & WI12, Tl & Il13 dan T.ll & Ill14, oleh karena sebagaimana yangtelah didalilkan oleh Turut Tergugat bahwa sebagai notaris yang menjalankantugas dan fungsi jabatan notaris yaitu membuat akta jual beli dalam hal inisaham sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan, maka tentunyapetitum angka 2, 3, 4 dan 5 Para Penggugat

Konawe dahulu Kabupaten Kendari memasukkannya kedalamdaftar inventaris barang Priode Januari s/d 31 Desember 2004 sampaidengan daftar inventaris barang Priode Januari s/d 31 Desember 200877dengan cara perolehan barang PAD Dishut Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari;Bahwa atas kompensasi 2 mobil truk Toyota Dyna diberi nomor polisi DT9021 A dan DT 9022 A; Bahwa dengan kompensasi 2 unit mobil truck Toyota Dyna mobilisasiDinas Kehutanan Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari dalampemberantasan illegal

logging semakin mudah dan terjangkau denganmenggunakan mobil tersebut; Bahwa sejak 2 mobil kompensasi telah diterima oleh Dinas KehutananKabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari sampai dengan Tahun 2008kedua unit mobil tersebut masih masuk dalam inventaris barang DinasKehutanan Kabupaten Konawe maka selam kurun waktu tersebut ke duamobil tersebut digunakan untuk kepentingan Dinas Kabupaten Konawedahulu Kabupaten Kendari.

Misalnya tentang lingkunganhidup, maka LSM Lingkungan hidup berhak mengajukan praperadilantentang illegal logging;Bahwa salah satu putusan tentang pihak ketiga yang mengajukangugatan peradailan adalah putusan PN Jaksel tentang Praperadilancentury. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memenangkangugatan praperadilan terhadap KPK terkait kasus Century.

adameminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah); Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan ataupun instansiberwenang lainnya atas perbuatannya tersebut;" Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatandan membenarkannya.Saksi AHMAD AFFANDI Alias AFAN Alias ATAN dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:=" Bahwa Saksi pernah dihukum atas tindak pidana illegal

logging di Bengkalis padatahun 2008, perkara tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Bengkalis, atastindakan tersebut Saksi divonis selama 2 (dua) tahun dan menjalani hukumantahanan selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan;" Bahwa saksi kenal Sdr.

Saksi AHMAD AFFANDI Alias AFAN Alias ATAN dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:=" Bahwa Saksi pernah dihukum atas tindak pidana illegal logging di Bengkalis padatahun 2008, perkara tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Bengkalis, atastindakan tersebut Saksi divonis selama 2 (dua) tahun dan menjalani hukumantahanan selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan;" Bahwa Saksi kenal Sdr. JALIL (DPO) karena samasama bekerja sebagai anakbuah kapal dan Sdr.