Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akedemik
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bms
Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON : Ir. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si; Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI PURNOMO, S.H., M.H., SUNARTO, S.H., M.Hum., UNTUNG PRIBOWO, S.H., PARTONO, S.H., DJOKO WIDODO, S.H., DAVID DJOHAN PERMADI, S.H., DIAN HUSNA FADLIA, S.H., M.H. dan BERTI ELZA PELDI, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Office” M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co. Melawan TERMOHON : PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS Dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU SATRIYO, S.H., AGUS DARMAWIJAYA, S.H., PURNOMOSARI, S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas
162 — 42
  • Koordinasi bisadilaksanakan kalau kasus didasarkan atas laporan masyarakat atau temuanAPIP, karan dalam Pasal 385 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014tidak ditemukan implikasi apapun apabila kewajiban koordinasi dalampenanganan tindak pidana tidak dilaksanakan ;Bahwa terhadap PNS/ASN/aparatur pemerintahan yang dikenai sanksiadministratif karena perbuatannya merugikan keuangan negara kemudianmenjadi tidak bisa ditersangkakan / dipidanakan yang padahal sudah adabuktibukti yang cukup, berdasarkan teori akademis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-04-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 11 September 2012 — UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM JOMBANG, YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM TRISULA JOMBANG melawan KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
108 — 72
  • ., M.Hum,selaku Rektor Universitas Darul Ulum Jombang ; Surat objek gugatan tersebut juga bersifat final, yang mana atas surat tersebutmengakibatkan kepentingan dari Para Penggugat khususnya Penggugat I dirugikan karenaPenggugat I tidak mendapatkan pelayanan dari Tergugat sebagai Institusi DinasPendidikan Nasioanal sehingga pelaksanaan akademis dan legalitas Penggugat I sebagaiUniversitas menjadi tidak jelas atau tidak ada kepastian hukum.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
435 — 1080
  • pembayaran biaya pendidikansesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas;angka 31: Regristrasi akademik adalah kegiatan pembimbingan,pengisian dan pengesahan matakuliah pada Isian RencanaStudi (IRS) melalui sistem informasi akademik;Halaman 72 dari 80 halaman, Putusan Nomor: 114/G/2019/PTUN.JKT.Pasal 22Pasal 26Pasal 27Pasal 28Pasal 31Pasal 44Pasal 37ayat (5) :Isian rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikanbelum dibayar sampai akhir masa pembayaran;ayat (3) huruf (b) : Pembimbing akademis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
65 — 14
  • satu) Tahun ;Bahwa setelah melihat kontraknya Ahli tidak melinat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa secara Akademis
    setelah ahli melihat kontraknya tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa tehnik sampling Menurut Akademis
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 22 Juni 2015 — IQBAL AL HADAR, S.Ip
45 — 18
  • Malut SofifiJakartadalam rangka mendampingi Gubernur Maluku Utara dalam rangkamenghadiri presentasi dan penyerahan naskah akademis sesuai SPPDNomor: 093/209/DPRD/PROV.M.U/2011 dan menerima uang sebesarRp. 17.500.000, sebagaimana tercantum dalam kwitansi tertanggal 15Juli 2011, dan saksi menerima uangnya ;Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah SofifiKab.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 4 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Ni Putu Evy Widhiarini, SH., M.Hum.
Terdakwa:
Tsvetanov Radoslav Ivanov
430 — 691
  • Hp.08119631113.Ahli berhalangan hadir dipersidangan sehingga keterangannya dalamBAP dibacakan: Ahli menjelaskan tentang latar belakang pendidikan akademis yaituahli lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas GunadarmaJakarta pada tahun 1994 dan sejak bulan Februari 2002 s/d sekarang,dimana saya bekerja di Bank BNI Jakarta di bagian PemimpinKelompok Otorisasi & Pengendalian Fraud, yang tugas pokoknyamenangani kasus yang berkaitan dengan transaksi penyalahgunaanmaupun kejahatan yang berkaitan dengan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 927/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RAFII Als ARY HERNANDES Als UCOK Bin M. SYAFII .Alm
391 — 310
  • Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksudHalaman 78 dari 91 halaman Putusan Pidana Nomor 927/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Timdengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelahkejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
ABIDIN Als BIDIN Als ABU RAYYA Bin .Alm MUHRODI
171 — 74
  • pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiUndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa Menurut naskah akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 12-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 942/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
POERWOKO HADI SASMITO, S.H.
Terdakwa:
KARWANTO Alias KANCIL Alias RIDWAN Bin KABUL .Alm
252 — 217
  • Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksuddengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelahkejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindakpidana
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
AZWAR LUBIS alias ZUAR Alias ABU IBRAHIM Bin TARMIZI
206 — 72
  • permulaanpelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum,selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)
Kata Kunci : Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan; Fit and Proper Test;
TATA USAHA NEGARA/D.2/SEMA 3 2015
951 — 0
  • Keputusan hasil fit and proper test merupakan keputusan tata usahanegara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengujikeputusan tersebut karena :-     Keputusan tatausaha negara tersebut diterbitkan oleh ... [Selengkapnya]
  • ">-     Subtansinya tidak hanya berisi tindakan hukum sematan akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
195 — 289
  • yang telah dipublikasikan di KantorDesa tersebut jika ada orang lain yang keberatan Berita Acara tersebuttetap dibuatkan;Bahwa Dalam daftar Nominatif yang telah diumumkan biasanya tidakada lagi keberatan dan apabila namanama yang sudah dipublikasikansebagai penerima ganti rugi lahan tersebut ada yang kompleng/keberatan,maka dibentuk Tim Kajian oleh Gubernur yang dipimpin oleh Sekda,Badan Pertanahan Nasional sebagai Sekretaris diantaranya Kepala KantorWilayah Hukum dan Ham, Walikota setempat dan Akademis
    pribadiHalaman 164 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Ambpribadi dan diketahui oleh Kepala Desa,dan menurut pendapa abhli daftarNominatif yang telah diumumkan biasanya tidak ada lagi keberatan danapabila namanama yang sudah dipublikasikan sebagai penerima ganti rugilahan tersebut ada yang kompleng/keberatan, maka dibentuk Tim Kajian olehGubernur yang dipimpin oleh Sekda, Badan Pertanahan Nasional sebagaiSekretaris diantaranya Kepala Kangtor Wilayah Hukum dan Ham, Walikotasetempat dan Akademis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
63 — 21
  • Nunukan danuntuk titiktitik yang lainnya hanya berupa Premark yang dibuat dariKayu ;e Bahwa biaya pembuatan titik BM dari beton dengan titiktitik Premarkyang menggunakan kayu yang dikeluarkan pasti berbeda tetapimempunyai fungsi yang sama ;e Bahwa pada saat pemotretan tidak menggunakan sensor lidar karenaoutput yang diinginkan hanya peta garis tidak sampai peta kontur ;e Bahwa sesuai penghitungan akademis untuk jumlah BM sebanyak 33(tiga puluh tiga) titik sudah cukup untuk menentukan titik ikat/
    titikacuan koordinat ditambah dengan titiktitik bantu ;e Bahwa pada saat Tim Teknis mengatakan secara akademis cukuphanya dengan menggunakan titik BM sejumlah 33 (tiga puluh tiga)titik, hal tersebut sudah disampaikan kepada PPTK dan sudahdisepakati antara penyedia jasa dengan pengguna jasa ;e Bahwa yang merumuskan/ menentukan nilai dari rincian item tersebutadalah Jumali bersama dengan saksi ;e Bahwa saksi melakukan Survey GPS bersama Tim yang jumlahnya 5(lima) orang, dan menggunakan kendaraan roda
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2013 — Putus : 02-08-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 2 Agustus 2013 — BASRI DT. RAJO NAN SATI
70 — 11
  • secara de factoapabila ada pengakuan tentang suatu hak dan diakui batas sepadannya makaitu dianggap sudah sah.e Bahwatanah ulayat nagari itu bisa digunakan untuk kepentingan lain.e Bahwa arti siliah jariah secara terminologi ialah bentuk pengakuan haksecara materil.121Putusan Basri Dt.Rajo Nan SatiBahwa siliah jariah itu diberikan terhadap hak atas tanah dan bukan hak atastumbuhan.Bahwa ahli ada mendengar bahwa pihak PLN mengajukan pinjam pakaikawasan hutan untuk PLTU Teluk Sirih tetapi secara akademis
    saksi tidaksetuju karena menurut pengetahuan ahli lokasi pembangunan PLTU TelukSirih itu termasuk APL sehingga ahli merasa heran kenapa ada istilah pinjampakai terhadap APL tersebut.Bahwa ahli juga mengetahui bahwa Gubernur Sumatera Barat mengirimsurat ke Menteri Kehutanan terkait dengan kawasan hutan lindung Arau Ilir.Bahwa Surat Keputusan Nomor 422 merupakan pedoman untuk APL.Bahwa apabila akan mengubah status hutan lindung, yang harus dilakukansecara akademis ialah alam harus dilindungi, erosi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 29 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO Alm
116 — 48
  • Demak kepada UNS Surakarta;

    22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Uniersitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;

    23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676 K/PDT/2010
Tanggal 18 Juli 2011 —
95 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali (transfer)adalah setelah masa setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir,sehingga dengan atau tanpa perbuatan transfer dilakukan atau tidak, jikajangka waktu operasional berakhir maka dengan sendirinya telahmemasuki fase transfer dan berakhirnya Perjanjian BOT;Bahwa makna transfer essensinya adalah pelimpahan denganmemperhatikan unsur adaptasi, asimilasi, desiminasi atau difusikannyaobjek yang ditransfer (linat : Segisegi Hukum Pelimpahan Teknologi,Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 24-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
185 — 75
  • Pejabat, karena yang membatalkannya adalahPutusan;Bahwa terkait dengan putusan ada yang mencabut saja dan adayang mencabut dan menerbitkan kembali, hal tergantung padapokok dalam sengketa tersebut, dengan mencabut selesai, tidakperlu diterbitkan kembali, akan tetapi karena perintah pengadilan,maka harus dilakukan, sehingga tidak ada kesalahan prosedur;Bahwa Undangundang kita administrasinya masih ngambang.Jadi dalam hal ini upaya administrasi bukan kumulatif, akan tetapialternatif;Bahwa Naskah Akademis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 203/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 17 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PERADI
Terbanding/Tergugat I : Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Teguh Santoso, S.H.,
678 — 2373
  • Microsoft Indonesiauntuk meningkatkan kualitas advokat dalam hal teknologi digital dan kantor modern.KOMNAS Perempuan dan UN Women juga meminta masukan PERADI pimpinanPARA TERGUGAT tentang Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.Selain itu, DPR RI juga meminta masukan tentang RKUHP, Naskah Akademis RUUAdvokat, Pansus Angket KPK dan lain sebagainya.Presiden RI juga meminta pendapat hukum dari TERGUGAT mengenai isuetentang UU MD3 dan RUU KUHP.Bahwa selain halhal tersebut di atas, sebagian Pengurus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
246 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Bukti T22);23.Fotokopi Surat BPOM Nomor HM.03.01/1/72.09.11.08123 tanggal 28September 2011 Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T23);24.Fotokopi Surat BPOM Nomor PY.09.72.05.14.0932 tanggal 19 Mei 2014,Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T24);25.Fotokopi Surat BPOM Nomor PY.09.1.72.10.14.6284 tanggal 14 Oktober2014, Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T25);26.Fotokopi Kajian Akademis
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 52
  • Adapun laptop digunakan anak kamiDarren Alfa Rizqi untuk pembelajaran motorik halus dan akademis disekolahuntuk tugas sekolah.Bahwa, sejak tanggal 15 April 2019, penggugat dan anakanak tinggalmenetap kembali di rumah ibu penggugat di Duren tiga, dikarenakanketidaknyamanan selama tinggal di Bella Casa tersebut, seperti : debtcollector bank niaga karena angsuran KPR yang tertunggak selama 2 bulan(20182019), adanya peringatan dari petugas Listrik yang menagih tagihantelat bayar dll.Hal. 19 dari 86 hal