Ditemukan 1226 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sp.p sptp spp suap s.ip sppp spjp spbp spph spdp sp2hp sthp
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
263 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berikut penjelasan mengenai Koreksi DPP Keluaran MasaPajak Desember 2008 terkait dengan adanya koreksi PeredaranUsaha.Pada Tingkat Tim PemeriksaPada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.
    Ltd. dikeluarkan karena produk yang dihasilkanselain kosmetik juga terdapat toiletries, health foods, beautyfoods, dan pharmaceuticals.Kemudian, dengan Suratnya No. 019/YASFA/Tanggapan/IV/2010tanggal 13 April 2010 (Bukti PK10), Pemohon Peninjauan Kembalimemberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) tersebut yang isinya mengungkapkanketidaksetujuan Pemohon Peninjauan Kembali atas tindakanTermohon Peninjauan Kembali yang mengeluarkan empatperusahaan pembanding dari 12 yang dihasilkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 672 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. MITSU MIIKE MACHINERY COMPANY LIMITED
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp129.299.044,00;Alasan Banding:1.Koreksi Atas Harga Pokok Penjualan Sebesar Rp13.927.774.585,00;Alasan Koreksi:Bahwa berdasarkan uraian pada SPHP maupun penjelasan Terbandingpada proses pembahasan, koreksi atas Harga Pokok Penjualan terkaitdengan biaya subkontraktor pada dasarnya disebabkan karena Terbandingberanggapan bahwa perhitungan yang menjadi dasar pembebanan biayaberdasarkan percentage of completion tidak jelas dan bukti invoice terkaitbelum tersedia di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
70 — 49
  • Dalam hal ini, ataspenetapan Marginal Profit sebesar Rp983.787,00 dengan menggunakan data penghitungan mundur tidak pernah terdapat dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); b. Pasal 25 ayat (1) UndangUndang KUP yang menyatakan, Wajib Pajakdapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atassuatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; .....
    Dalam hal ini, ataspenetapanMarginal Profit sebesar Rp983.787,00 denganmenggunakan datapenghitungan mundur tidak pernahterdapatdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);b. Pasal 25 ayat (1) UndangUndang KUP yang menyatakan, Wajib Pajakdapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atassuatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; .....
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;
25 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PHP117/WPJ/07/KP.0400/III.1/2012 tanggal 10 April 2012 ("SPHP 117), Terbandingmelakukan koreksi atas kompensasi kelebinan PPN dari masa pajak Januari2010 sebesar Rp 3.4 M. Terbanding kemudian mengenakan sanksi kenaikant00% atas kesalahan kompensasi tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. MITSU MIIKE MACHINERY COMPANY LIMITED ;
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Atas Harga Pokok Penjualan Sebesar Rp13.927.774.585,00;Alasan Koreksi:Bahwa berdasarkan uraian pada SPHP maupun penjelasan Terbandingpada proses pembahasan, koreksi atas Harga Pokok Penjualan terkaitdengan biaya subkontraktor pada dasarnya disebabkan karena Terbandingberanggapan bahwa perhitungan yang menjadi dasar pembebanan biayaberdasarkan percentage of completion tidak jelas dan bukti invoice terkaitbelum tersedia di tahun 2005;Bahwa rincian koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesarRp13.927.774.585,00
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRAHA DINAMIKA SEJAHTERA
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PHP33/WPJ.02/KP.0405/2011 tanggal 21 Maret 2011 dan diterima olehPemohon Banding pada tanggal 22 Maret 2011 (untuk selanjutnyadisebut sebagai "SPHP"), adalah berdasarkan kesimpulan pemeriksabahwa terdapat hubungan istimewa sehingga menurut pemeriksa adatransaksi "Transfer Pricing" antara Pemohon Banding dengan PT.Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.;c.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Yul Dirga
536 — 436
  • WAE melalui Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00066/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017yang pada pokoknya memberikan koreksi atas perhitungan pajak PT.Wahana Auto Ekamarga.
    WAE melalui Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00200/WPJ.07/KP/04/ RIKSIS/2018yang pada pokoknya memberikan koreksi atas perhitungan pajak PT.Wahana Auto Ekamarga. Pada tanggal 18 Mei 2018 Darwin Maspolim memerintahkan LilisTjinderawati dan Amelia Pranata menemui Hadi Sutrisno di Kantor KPPPMA Tiga untuk melakukan klarifikasi.
    WAE melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor SPHP00200/WPJ.07/KP/04/RIKSIS/2018 yang pada pokoknyamemberikan koreksi atas perhitungan pajak PT. Wahana Auto Ekamarga. Pada tanggal 18 Mei 2018 Darwin Maspolim memerintahkan LilisTjinderawati dan Amelia Pranata menemui Hadi Sutrisno di Kantor KPPPMA Tiga untuk melakukan klarifikasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOUTH PACIFIC VISCOSE
59 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angkayang digunakan oleh Terbanding adalah angka gross salessebagaimana dilaporkan dalam SPT PPN, sedangkan angka PeredaranUsaha yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan adalah angka net salesyaitu angka gross sales setelah dikurangi dengan discount, retur danbiayabiaya CIF yang telah sesuai dengan Audit Report;Pada saat keberatan Pemohon Banding menyerahkan dokumenpendukung atas biayabiaya tersebut dan juga menyerahkan buktipenerimaan dokumen tersebut pada saat pemeriksaan yang diserahkanpada saat sebelum SPHP
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 15-08-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 550/Pdt.G./2014/PN.Dps
Tanggal 21 Mei 2015 —
216 — 166
  • Daya Kharisma" P.47Surat Pernyataan Hutang Piutang P.48No. 035/SPHP/DK/I/2014 tanggal 7 April 2014Rekapitulasi Pemakaian Alat Berat Tanggal 17 Desember 2013 P.49 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 028/SPSA/DK/III/2013 Tanggal 28November 2013P.50 Hasil verifikasi CV Kresna Jaya P.S51Surat tagihan dari Kresna Jaya tanggal 26 Oktober 2013 P.52Rekap sewa alat dan dump truk Tanggal 20 Oktober 2013 P.53Bilyet Giro No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonBanding) dapat diterima secara formal dan kemudian dapat dilanjutkankepada pemeriksaan materi banding.Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajak dannilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaran perhitungannya yangharus diputus oleh Pengadilan Pajak terutama setelah di dalam persidangansudah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwamereka tidak tahu asal usul perhitungan tersebut.Bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menerbitkan SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2011 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2814 K/PID.SUS/2010
Tanggal 2 Februari 2011 — EDDI SETIADI
168 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya temuan pajak kurang bayar tahun pajak 2002tersebut sebagaimana terdapat dalam Daftar Temuan PemeriksaanPajak, Pemeriksa Pajak dalam hal ini Supervisor membuat SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) untuk ditandatanganiKepala Karikpa sebagai persyaratan legalitas formal/administratif.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPP) dengan dilampiriDaftar Temuan Pemeriksaan Pajak tersebut disampaikan kepadawajib pajak dalam hal ini PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-05-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — PT. DSM Kaltim Melamine vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK untuk Tahun Buku sebelumdan sesudah Tahun 2007, tidak ada Koreksi Penyerahan Lokal;Bahwa Pemeriksa dari Termohon PK yang memeriksa PPN untukTahun Buku sebelum dan sesudah Tahun 2007 sangat mengerti ilmuakuntansi dan Autiditing serta sistem akuntansi dari Pemohon PK danpaham sekali apa yang termuat dalam Montly Report of containerInpection and Supervision of Stuffing, sehingga tidak melakukankoreksi dari penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal sepertipemeriksaan Tahun Buku 2007;Bukti berupa SPHP
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-06-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
HANDAJA DHARMAHUTAMA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KAPOLDA RI CQ KEPALA POLRES METRO JAKARTA PUSAT
2.PEMERINTAH R.I Cq KEJAKSAAN AGUNG R.I
179 — 185
  • olehPenyidik kepada pelapor dan terlapor, laporan tersebut mempunyai fungsivertikal dan horizontal, vertikal sebagai laporan kepada atasan, horizontal.dalam rangka transparansi dan independensi dalam melakukan suatuPenyidikan;Bahwa Laporaan hasil perkembangan Penyidikan perkara memuat 3 halyaitu: apa yang telah dilakukan, apa kendala, dan rencana/apa yang akanditindaklanjuti;Bahwa SP3 harusnya adalah akhir dari suatu tindakan Penyidik,seharusnya Penyidik menindaklanjuti dulu apa yanag dimuat dalam SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan PajakBahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi,pospos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksiadministrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) apa yang
    Bahwa SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan telah diterbitkandengan menggunakan UU KUP namun di dalam SPHP/SPHV maupunberita acara jelas tidak terdapat adanya perincian pospos yang dikoreksi,nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajakterutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3dan angka 4 PMK No. 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1angka 16 PMK No. 17/PMK.03/2013 dan Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HALIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA;
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • buktipotong Pajak Penghasilan Pasal 22, sehingga sudah sepantasnya PemohonBanding berhak untuk mengkreditkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telahdipotong tersebut dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan Badansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UndangUndang Pajak PenghasilanNomor 36 Tahun 2008, sehingga, tidak seharusnya Pemohon Banding ikutbertanggungjawab seandainya ada Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak ada diMPN Portal Direktur Jenderal Pajak;Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — PT. HUTAHAEAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding) berdasarkan hasil pengujian sebagaiberikut:DPP PPN menurut Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding): Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan Rp 602.788.835.371 +/+ uang Muka Akhir (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2008) Rp 38.841 .500.796 / Uang Muka Awal (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2006) Rp 1.455.721.632 DPP PPN menurut Terbanding Rp 640.174.614.535 DPP PPN menurut SPT PPN Rp 513.831.113.772 Koreksi DPP PPN pada SKPKB PPN Rp 27.343.500.763Bahwa Pemeriksa pada awalnya dalam SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonBanding) dapat diterima secara formal dan kemudian dapat dilanjutkankepada pemeriksaan materi banding;Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajak dannilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaran perhitungannya yangharus diputus oleh Pengadilan Pajak terutama setelah di dalam persidangansudah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwamereka tidak tahu asal usul perhitungan tersebut;Bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menerbitkan SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak vs PT Lion Super Indo
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (semulaTerbanding) sampaikan sebagai berikut:4.2.1. bahwa pokok sengketa adalah terkait denganpembuktian mengenai Koreksi Penyesuaian FiskalPositif Rp 4.3887.743.705,00;4.2.2. bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berasal dari jurnal listingyang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) selama prosespemeriksaan,dengan rincian sebagai berikut: PemohonPeninjauanKembali (semulaTerbanding) (Rp)Uraian penyesuaian fiskal positif menurut SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 15 Mei 2015 — PT. DSM KALTIM MELAMINE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk Tahun Buku sebelumdan sesudah Tahun 2007, tidak ada Koreksi Penyerahan Lokal.Bahwa Pemeriksa dari Termohon PK yang memeriksa untuk TahunBuku sebelum dan sesudah Tahun 2007 sangat mengerti ilmuakuntansi dan Autiditing serta sistem akuntansi dari Pemohon PK danpaham sekali apa yang termuat dalam Monthly Report of containerInpection ans Supervision of Stuffing, sehingga tidak melakukankoreksi dari penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal sepertipemeriksaan PPN Tahun Buku 2007;Bukti berupa SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan,misalnya dalam bentuk Berita Acara Pemberian Keterangan(BAPk);Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikankewajaran transaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapanprinsip kewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasisetiap penerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh datapendukung, baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yangdicari sendiri oleh pemeriksa;Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasi pemeriksaan(SPHP