Ditemukan 4900 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-07-2017 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 50/PID.SUS/2017/PT KALBAR
Tanggal 7 Juli 2017 — SUHARTO, AMd.RO., A.Md.Kep., S.KM
561384
  • Kes menerangkanmata saksi korban mengalami cacad dan dapat diobati dengan caratranspalasi atau cangkok kornea mata hal ini didasarkan pemeriksaan dr.Muhammad Iqbal Saad, SP.M., M.
    Kes bahwa tampak jelas luka dikorneabagian central seluas kurang lebih 23 mm yang sudah sampai kejaringanpada lapisan kedua yaitu stroma kornea yang sifatnya menetap danmenimbulkan jaringan Sikatrit atau jaringan parut yang bersifat permanenatau cacad permanen yang dapat disebabkan karena trauma dari luka tusukHalaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT KALBARbenda asing maupun luka pada saat pelepasan benda asing yang menempeldilapisan Stroma yang dapat timbulnya cacad permanen yang
    Kes dengan hasil pemeriksaan :Tampak jelas luka dikornea bagian sentral seluas kurang lebih 23 mm, yangsudah sampai kejaringan stroma kornea, yang sifatnya menetap.Kesimpulan : orang yang bersangkutan mendapat cacad mata kiri.eencennee= Bahwa terdakwa bertugas di Poly Mata pada Puskesmas KecamatanSingkawang Tengah Kota Singkawang yang beralamat di Jalan SamanDiman Nomor 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah KotaSingkawang beradasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas KecamatanSingkawang
    Kes bahwa tampak jelas Iluka dikorneabagian central seluas kurang lebih 23 mm yang sudah sampai kejaringanpada lapisan kedua yaitu stroma kornea yang sifatnya menetap danmenimbulkan jaringan Sikatrit atau jaringan parut yang bersifat permanenatau cacad permanen yang dapat disebabkan karena trauma dari luka tusukbenda asing maupun luka pada saat pelepasan benda asing yang menempeldilapisan Stroma yang dapat timbulnya cacad permanen yang harus segeradikeluarkan karena dapat menimbulkan penetrasi atau
Register : 06-10-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.Bks
Tanggal 29 April 2015 —
5412
  • janji.Penggugat dalam posita tersebut diatas telah menyatakan adanya Somasidan juga menyatakan adanya Perbuatan Wanprestasi/Cacad janji yangditujukan kepada Tergugat.
    Padahalsebagaimana kita ketahui secara hukum Wanprestasi/Cacad janjitersebut muncul karena adanya Perjanjian.Hal yang kami kemukakan diatas adalah suatu hal yang sangat mendasaratau fundamental dalam menyusun suatu Gugatan Wanprestasi atau Ingkarjanji, karena untuk timbulnya wanprestasi/ingkar janji sudah pasti harus adaperjanjian ( persetujuan).
    Terdapat kerancuan dasar hukum ( recht grond ) GugatanPada posita diatas terlihat jelas sebagai dasar Posita Gugatan Penggugatadalah adanya peritiwa Wanprestasi/Cacad janji yang ditujukan kepadaPenggugat, akan tetapi pada lembar ke3 (ketiga) alinea ke 5 (kelima)Posita Gugatannya menguraikan:Bahwa dari uraian diatas dan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai itikadbaik untuk menyelesaikan persoalan ini , dimana Penggugat sangatmemerlukan uang tersebut untuk memproduksi barang pesanan darikonsumen lain
Register : 25-01-2018 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 13/PDT/2018/PT.MTR
Tanggal 23 Maret 2018 — Hj. Zakiyah.H, sebagai PEMBANDING M E L A W A N Haji Sulaiman, DKK sebagai PARA TERBANDING
6462
  • Aknhmad Wahidin(almarhum) adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hak danhukum maka karenanya perbuatanperbuatan tersebut adalah cacad yuridisdan batal demi hukum ;Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 875.
    Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat oleh AmaqAkhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;.
    Desa Bengkel,Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas namaDyahmat alias Haji AKnmad Wahidin adalah dibuat berdasarkan.......Jual Beli yang cacad yuridis, karena asal usul tanah adalahmilik dari Haji Halil yang Kemudian secara melawan hak dan hukum olehHalaman 10 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 /PDT/2018/ PT.MTRHaji Nurudin dilakukan mutasi/ perubahan keatasnamanya, makapemilikan Haji Nurudin adalah tidak sah, cacad yuridis dan melawanhukum, kemudian Haji Nurudin melakukan perbuatan
    DesaBengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atasnama Dyahmat adalah Sertifikat Hak Milik yang cacad yuridis dantidak mempunyai kekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;2.5.
    Menyatakan sebagai hukum jual beli yang dilakukan/dibuat oleh Amaq HajiNurudin dan Amag Ahyar sebagai penjual dan Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin sebagai pembeli adalah tidak sah, cacad hukum, dan batal demihukum ; . Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No. : 875.
Register : 28-07-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 459/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 27 Oktober 2016 — DRG.TITI ASMARIATI MURNI >< JASON GUNAWAN CS
3920
  • TitiAsmariati Murni alias Lie Ai Lie dengan Evie Chandra dalam akte jual belisertifikat hak milik No. 191 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris/PPAT Ny.Indriyani lbrahim, SH, adalah cacad hukum dan tidak mengikat;Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual Beli No. 27/2006 tertanggal 25Juli 2006 tersebut, Sertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat atas nama Drg.Titi Asmariati Murni telah dibalik nama oleh Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan menjadi atas nama Tergugat Il, danselanjutnya oleh
    dalam Akte Jual Beli sertifikat Hak Milik No. 191 yangdibuat oleh Tergugat IV, cacad hukum dan tidak mengikat ;Menyatakan tergugat IV telah melakukan Perbuatan MelawanHukum karena telah membuat, menerbitkan Akte Jual Belitertanggal 25 Juli 2006, karena jual beli dilakukan oleh pihakpihakyang tidak berhak , 722 222 ne nn nehal 11 dari 76 hal put.
    No.459/PDT/2016/PT.DKI15.perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dalam putusan itu juga dengantegas dinyatakan bahwa Akita Jual Beli No. 27/2006 tertanggal 25 Juli2006, adalah cacad hukum dan tidak mengikat, selanjutnya jugadinyatakan bahwa setiap orang, badan hukum, ataupun pihak lain yangmendapatkan hak atas sertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat atas tanahdan bangunan yang terletak di JI.
    Titi Asmariati Murni alias Lie Ai Lie dengan Evie Chandra(Tergugat Il) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 27/2006tertanggal 25 Juli 2006, yang dibuat oleh/dihadapan Notaris/PPAT Ny.Indriyani Ibrahim, SH., adalah cacad hukum dan tidak mengikat, olehkarena itu tindakan Tergugat Il (Evie Chandra) yang menjaminkanSertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat ke kantor Tergugat Ill (PT.
    fisik tanah jaminan di lapangan, tidak menelitisecara cermat keabsahan suratsurat serta dokumen jaminan yangdiajukan oleh Tergugat Il, dan tindakan Tergugat Ill ini telah melanggarazas kepatutan, ketelitian dan kehatihatian (Prudential Banking), dengandemikian Penggugat sangat berkepentingan agar lelang yang dilakukanoleh Tergugat IV terhadap Sertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat yangdilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalamrisalah lelang Nomor : 0075/2010, dinyatakan cacad
Register : 13-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 13-05-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 04/PDT/2013/PT.BKL
Tanggal 2 Mei 2013 — AISYAH SUSILAWATI X SYAFRI, Dkk
6323
  • Penggugat yang sampai saat ini tidakpernah dikembalikan dan akibatnya Penggugat juga telahmengalami kerugian dan akibat ini pula Tergugat harusmenjalanui hukuman di lembaga Pemasayarakatan akibatlaporan Penggugat dengan tuduhan penipuan,Bahwa jika Majelis hakim dengan cara teliti dan bijaksanamempertimbangkan jawaban serta pengakuan para Tergugat tersebutmaka dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat P1 dan P5 yangmenjadi sentral pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Arga Makmuradalah mengandung cacad
    telahdipidananya tergugat atas perjanjian tersebut karena melakukan tindakpidana turut serta melakukan penipuan dan dihukum pidana penjaraselama 2 (dua)tahun dan 6(enam) bulan (untuk mempertegas kembalimaka kami lampirkan photo coipy kutipan putusanPengadilan NegeriArga Makmur No 265/Pid.B/2011/AMBahwa jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telahmempertimbangkan hal tersebut maka seharusnya Pengadilan NegeriArga Makmur adalah berwenang untuk mengadili perkara aquo karenaperjanian tersebut adalah cacad
    Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Arga MakmurNomor 03/PDt.G/2012/PN.AM tanggal 22 Nopember 2012DALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya2223e Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang MengadiliPerkara aquo karena Perjanjian mengandung klausulArbitrase adalah cacad hukum dan tidak sah.DALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding Untukseluruhnyae Meletakkan sita jaminan harta tak bergerak milik ParaTergugat sesuai dengan surat permohonan penyitaanNomor 150
    MengadiliPerkara Aquo karena Meskipun ada klausula Perjanjian yangmenyatakan apabila terjadi sengketa antara Penggugat denganTergugugat menunjuk Badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketaTetapi karena Perjanjian dimaksud dilakukan dengan rangkaiankebohogan dimana Tergugagat telah dibuktikan bersalah melakukanPenipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Arga makmur No265/ Pid.B/2011/AM dan dijatuhi Pidana 2 (dua) tahun dan 6(enam)bulan maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum(cacad
    Hakimanggota Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bengkuluberpendapat sebagai berikut;Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Keberatan PenggugatPembanding yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat cacad hukum maka Hal ini harus dibuktikan terlebihdahulu;Bahwa Untuk membuktikan hal dimaksud harus diketahui pulakapan suatu Perjanjian dinyatakan cacad Hukum, Berdasarkan Pasal1321 Kitab Undangundang hukum Perdata Tiada sepakat sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan
Register : 19-03-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 126/Pdt.G/2018/MS.Jth
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7211
  • Bahwa segala Bentuk surat yang dibuat oleh Tergugat Atas tanah ObjekSengketa guna untuk menjadi milik pribadinya ,Merupakan Perbuatanmelawan Hukum, maka segala bentuk surat yang timbul atas tanah objeksengketa menjadi milik Tergugat adalah cacad Hukum, tidak bekekuatanHukum dan Tidak berlaku menurut Hukum .Oleh karena itu para Penggugat Mohon Kepada Yth.
    Ketua /Majelis HakimMenyatakan surat yang timbul atas Tanah Objek Sengketa menjadi milikTergugat Adalah cacad Hukum, Tidak Berkekuatan Hukum, dan tidakberlaku menurut Hukum, karena Tanah Objek Sengketa adalah TanahWarisan Alm . Sulaiman dan bukan Tanah milik Tergugat, karena masih adaahli waris yang lain yang mempunyai Hak atas Objek SengketaHalaman 6 dari 24 putusan Nomor 126/Pat.G/2018/MS.
    Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat atas tanahobjek sengketa menjadi milik pribadinya adalah perbuatan melawanHukum .dan menyatakan segala bentuk surat yang timbul atas objeksengketa atas nama Tergugat adalah cacad Hukum , tidak berkekuatanHukum dan tidak berlaku menurut Hukum.3. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga .4. Menyatakan tanah kebun /tanah Lapangan Bola Kaki adalah milik Alm.Sulaiman Alias Leube Leman /Almh.
    Ketua /Majelis Hakim Menyatakan surat yangtimbul atas Tanah Objek Sengketa menjadi milik Tergugat Adalah cacad Hukum,Tidak Berkekuatan Hukum, dan tidak berlaku menurut Hukum, karena TanahObjek Sengketa adalah Tanah Warisan Alm.
    Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat atas tanahobjek sengketa menjadi milik pribadinya adalah perbuatan melawan Hukumdan menyatakan segala bentuk surat yang timbul atas objek sengketa atasnama Tergugat adalah cacad Hukum, tidak berkekuatan Hukum dan tidakberlaku menurut Hukum; Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga; Menyatakan tanah kebun /tanah Lapangan Bola Kaki adalah milik Alm.Sulaiman Alias Leube Leman /Almh.
Register : 03-02-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Ska
Tanggal 9 Juni 2014 — 1. EDY HARYANTO ; 2. NYONYA MUNIROTUN vs 1. Kepala PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Solo ; 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta
237
  • Implikasi yuridisnya kedua Akta tersebut di atas cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.5. Bahwa sejak dibuatkan Akta Jual Beli No. 189/Gml/2008 tanggal 09 April 2008untuk Sertifikat SHM. No. 2765 an. Nyonya Munirotun dan Akta Jual Beli No.190/Gml/2008 tanggal 09 April 2008 an.
    Edy Haryanto tersebut hingga saat iniPara Penggugat tidak pernah menerima, memegang, memiliki dan menyimpanAktaakta tersebut, melainkan dikuasai secara sepihak oleh pembeli, bahwadalalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian diatur secara jelas dantegas Akta Jual Beli dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yangsama dan diberikan kepada masingmasing para pihak yaitu penjual dan pembeli,dengan demikian kedua Akta Jual Beli tersebut di atas adalah cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.6
    Edy Haryanto cacad hukum danbatal demi hukum, maka Jul Santoso tidak berhak balik nama dan tidak berhakmenjadikan hak milik atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat SHM No.2765dan Sertifikat SHM No. 2766. Selanjutnya Sertifikat SHM No.2765 dan SertifikatSHM. No.2766 atas nama Jul Santoso, karena sejak 9 April 2008 secara jelas dantegas harus batal demi hukum.7.
    Edy Haryanto dan Sertifikat SHMNo.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766 atas nama Jul Santoso cacad hukum danbatal demi hukum, maka Sertifikat SHM No.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766atas nama Jul Santoso yang dijadikan jaminan hutang Fasilitas Kredit denganPT.BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Solo Jl. Ir. Sutami No. 76 Surakarta(Tergugat I) adalah secara jelas, nyata dan tegas dinyatakan juga cacad hukumdan batal demi hukum.
    pasti tentang pelaksanaan penjualan secaralelang.12.Bahwa menurut hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum Para Penggugatharus di Aanmaning/Somasi dari Pengadilan Negeri dahulu, maka penjualanbarang/benda yang menjadi obyek sengketa tidak akan cacad hukum dan bataldemi hukum.13.Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari PengadilanNegeri adanya Sita Eksekusi terhadap barang/benda yang menjadi obyeksengketa yang akan dijual secara lelang.
Putus : 23-08-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33PK/TUN/2005
Tanggal 23 Agustus 2007 — PHEBE LIMAN ; DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA
6028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 33 PK/TUN/2005.tidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad hukum; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan
    obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan;Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI .yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas Permohonan PemohonPeninjauankembali terhadap obyek sengketa berupa Surat KeputusanDEPUT GUBERNUR SENIOR BANK ~ INDONESIA No,3/60/DGS/DPwBI/Rahasia, tanggal 24 Desember 2001 telah berakhir dantidak berlaku lagi hanya berlaku
    Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demi mencapaitujuan yang lebih baik kehidupan perbankan dan memberikan perlindungankepentingan masyarakat luas, maka adanya kekeliruan kecil dalampelaksanaan tahapan ke VII Fit and Proper test yang dinilai oleh JudecFactie sebagai cacad formal tidak harus dijadikan alasan formal untukmembatalkan hasil Fit and Proper Test dimaksud .., dstnya".Bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan putusan Hakim JudexFactie baik dalam tingkat banding maupun dalam
    hasil PembahasanKomite Evaluasi Perbankan kepada Bank dan pihakpihak yang dinilaitidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad
    hukum.Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan..
Putus : 10-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2649 K/Pdt/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — 1. MUCHTAR bin A. BAKAR, dkk. VS 1. H. ZAKARIAH bin JAFAR, dkk.
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tau bahwa tanah sengketa adalahmilik orang tua Penggugat I,II,IIIIV, V, VI,VII,VII dan milik orang tuaTergugat XII,XIIl, dengan demikian tindakan Tergugat VII dan ibu kandungTergugat II,III,IV,V,VI yang ikut menyetujui jual beli tanah sengketa adalahtermasuk perbuatan yang melawan hukum dan atau melawan haknya orangtua Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VILVII dan melawan haknya orang tuaTergugat XII, XIII,XIV,XV,XVI dengan demikian akta jual beli tanah sengketaAkta Nomor 7/Juli/1988, adalah mengandung cacad
    juga Tergugat VIII ikut digugat karena ibu kandung TergugatVIII ikut menyetujui jual beli tanah sengketa, pada hal ia tau bahwa tanahsengketa adalah milik orang tua Penggugat I, II ,III,IV, V, VI, VII, VIII, dan milikorang tua Tergugat XII,XIII,XIV,XV,XVI justru itu perbuatannya tersebutadalah melawan hukum dan atau melawan hakhaknya orang tua PenggugatLIL ULIV,V,VLVILVII dan orang tua Tergugat XIl, XIII,XIV,XV,XVI; dengandemikian akta jual tanah objek Perkara Nomor /7/Juli/1988, adalahmengandung cacad
    Menyatakan Akta Jual Beli Nomor/Juli/1988 tanggal Tahun 1988 atas tanahsengketa adalah cacad hukum (cacad yuridis)karena di dalam prosesApembuatan akta tersebut oleh Tergugat IX dan Tergugat X tersebut tidakmelanggar peraturan yang berlaku (PP Nomor 10 Tahun 1961) tentangpembuatan akta jual beli tanah sengketa, oleh karena itu akta jual belitersebut adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;5.
    Menyatakan membatalkan balik nama dari nama Murtala bin M.Yasin at.Said ke nama anakanaknya 7 orang lalu ke nama Tergugat (H.ZakariahJafar) dalam Sertifikat tanah sengketa/Sertifikat Nomor 180, karena baliknama tersebut berdasarkan akta jual beli yang cacad yuridis/ cacad hukumdan atau menyatakan di dalam Sertifikat nomor 180 tanah sengketa tetapkembali ke nama asal yaitu nama Murtala M. Yasin at. Said;6.
Register : 24-08-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN RABA BIMA Nomor 56/PDT.G/2016/PN.Rbi
Tanggal 3 April 2017 — ANWAR ABDULLAH alias ANWAR DAYA MELAWAN I AS ARI II RAMLI SILFA III SRI DEWI ASLINDA IV SITI KAMURIA V PEMERINTAH NEGARA RI
8241
  • Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBiNegara dan Hak Pengelolaan BAB VI Tata cara Pembatalan hak atas tanahbagian kedua pasal 107 berbunyi :Cacad Hukum Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106ayat 1 adalah:a. Kesalahan Prosedurb. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundangundangan,c. Kesalahan Subyek Hak,d. Kesalahan Obyek,e. Kesalahan Jenis Hak,f. Kesalahan Perhitungan Luas,g. Terdapat Tumpang tindih Hak atas Tanah,h. Data yuridis dan data fisik tidak benar, ataui.
    Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBi28.Bahwa karena tindakan dan Perbuatan Tergugat Il, menjual dan ataumengalinkan hak milik Penggugat kepada orang lain tampa alas hak,melanggar hakhak penggugat dan atau melanggar hukum sebagaimanaterurai pada nomor 26, 27 di atas Maka Jual beli antara Tergugat Il danTergugat Ill dalam perkara in casu sekarang ini, di hadapan Notaris/ PPATSodikin Andaya, SH dengan Akta Jual beli No.48/19/Rasanae Barat/ 2012pada tanggal, 12022012 Adalah Perbuatan melawan hukum, cacad
    hukum,batal demi hukum dan tidak mengikat obyek sengketa.29.Bahwa tindakan Tergugat Il menjual tanah obyek sengketa milik Penggugatkepada Tergugat Ill di hadapan Notaris/ PPAT Sodikin Andaya, SH denganAkta jual beli No. 48/ 19/ Rasanae Barat/ 2012 pada tanggal 12022012Adalah mengandung cacad yuridis/ cacad hukum dan batal demi hukum danatau tidak mengikat sebagaimana yang di maksud pasal. 147 BW, yang dapatkami kutip sebagai berikut : jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan
    Adalah batal demi hukum, cacad yuridis, tidakmemiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.Halaman 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBi32.Bahwa tanah milik Penggugat seluas 223 M2 ( dua ratus dua puluh tiga meterpersegi ), yang menjadi obyek sengketa sekarang, yang mana seluas 100 M2 (seratus meter persegi ), di tempati Penggugat bersama St.
    Mkn Nomor. 04/11/2016 tertanggal, 15 Pebruari 2016 cacad yuridis danHalaman 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBioleh karenanya batal demi Hukum serta tidak mengikat tanah obyekSengketa.9.
Register : 21-09-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 12-07-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 52/Pdt.G/2011/PN.Pkl
Tanggal 26 Oktober 2011 — H.M. ANSOR MELAWAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) Tbk CABANG PEKALONGAN (TERGUGAT I); MUSTAKIM Bin AMSOR (TERGUGAT II)
8914
  • Karya Usaha dan untuk selanjutnya disebut Perseroan;5 Bahwa, Akta Perjanjian Kredit Dengan Pemberian Jaminan tersebut terdapat cacadhukum yaitu bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan adanya cacad kehendak,dengan akibat hukum batal demi hukum;6 Bahwa, tanah termasuk obyek sengketa adalah hak milik bersama antara Tergugat IIdengan Penggugat;7 Bahwa, Tergugat I dan atau siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atausiapa saja yang merasa menguasai tanah termasuk obyek sengketa baik yang
    segala kerendahan hati denganini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Bapak KetuaPengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag);3 Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Dengan Pemberian Jaminan Nomor : 38 tanggal 30Januari 2008 yang dibuat dihadapan Iis Aisyah El Yunusiah, SH Notaris di KabupatenPekalongan adalah terdapat cacad
    tersebutdalam amar putusan;Mengingat akan pasal 125 ayat (1) HIR dan Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telahdipanggil secara sah dan patut ;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;3 Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Dengan Pemberian Jaminan Nomor : 38 tanggal30 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Iis Aisyah El Yunusiah, SH Notaris di KabupatenPekalongan adalah terdapat cacad
Putus : 25-07-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1325 K/PDT/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — IDA AYU KOMANG SUKIADI, dkk. VS KHO TJAUW TIAM, dkk.
8430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • akta perjanjian dan akta kuasa yang dibuat oleh Tergugat IIIberupa Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 5 September 2006, Akta KuasaNomor 14 tanggal 5 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketaII dan IV dan Akta Perjanjian Nomor 56 tanggal 18 September 2006, AktaKuasa Nomor 57 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanahsengketa serta Akta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18 September 2006,Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikattanah sengketa II adalah cacad
    Dengan demikian maka sudah sepatutnyalah Akta PerjanjianNomor 13 tanggal 5 September 2006, Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 5September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa III dan IV dan AktaPerjanjian Nomor 56 tanggal 18 September 2006, Akta Kuasa Nomor 57tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa sertaAkta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18 September 2006, Akta Kuasa Nomor59 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa Ildinyatakan cacad hukum dan batal demi
    Bahwa oleh karena dasar penguasaan Tergugat terhadap ke4 sertifikattanah sengketa , Il, Ill, I1V adalah berdasarkan ke3 akta perjanjian dan aktakuasa yang cacad hukum dan batal demi hukum, maka sudahsepantasnyalah pengadilan menghukum Tergugat dan barangsiapa sajayang mengaku mendapat hak dari Tergugat dan ikut menguasai ke4sertifikat tanah sengketa , Il, Ill, IV dihukum untuk menyerahkan ke4sertifikat tanah sengketa I, Il, Ill, IV kepada Para Penggugat, bilamana perludalam pelaksanaannya dengan
    Bahwa olehkarena ke3 akta perjanjian dan akta kuasa tersebut adalah cacad hukumdan batal demi hukum, maka sudah sepatutnyalah Tergugat IIl dihukumuntuk tunduk pada putusan yang diambil oleh majelis hakim yang memutusperkara perdata ini;14.
    dibuat olehTergugat III yaitu Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 5 September 2006, AktaKuasa Nomor 14 tanggal 5 September 2006 dengan objek sertifikat tanahsengketa Ill dan IV dan Akta Perjanjian Nomor 56 tanggal 18 September2006, Akta Kuasa Nomor 57 tanggal 18 September 2006 dengan objeksertifikat tanah sengketa serta Akta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18September 2006, Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 18 September 2006dengan objek sertifikat tanah sengketa Il antara Para Penggugat denganTergugat adalah cacad
Putus : 29-05-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pdt/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — ABDUL HAMID vs Ir. TATANG SUDJATI YUSUP
10479 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tujuh ribuseratus empat puluh meter persegi) atas nama Tergugat dan Tergugat II(bukti TIl), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaBandung (Turut Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Tergugatl/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi IV) berdasarkan atas jualbeli yang cacad hukum dan cacad hukum berdasarkan surat segel jualbeli sawah (tanah terperkara) tertanggal 30 Mei 1957 (bukti P.10 danbukti TTIV1) yang cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukumsebagaimana telah dipertimbangkan
    terbit pada tanggal 9121992 Agustus 2013 atas namaPembanding semula Tergugat dK/Penggugat dR. a quo didasarkanatas jual beli yang cacad hukum berdasarkan surat segel jual belisawah (tanah terperkara) tertanggal 30 Mei 1957 (bukti P.10 dan buktiTTIV1) yang cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum;Sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim yangterurai dalam pertimbangan pada halaman 6572 Putusan PengadilanNegeri Kelas IA Bandung Nomor 342/Pdt.G/2012/PN Bdg. tanggal 20Agustus 2013,
    terbit pada tanggal 9121992 Agustus 2013 atas namaPembanding semula Tergugat dK/Penggugat dR. a quo didasarkanatas jual beli yang cacad hukum berdasarkan surat segel jual belisawah (tanah terperkara) tertanggal 30 Mei 1957 (bukti P.10 dan buktiTTIV1) yang cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum, sehinggasertfikat a quo tidak mempunyai kekuatan hukum; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan beberapa orang Para Turut TermohonPeninjauan Kembali Il dahulu Para
    terbit pada tanggal 9121992 Agustus 2013 atas nama TermohonPeninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasia quo tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karenapenerbitannya didasarkan atas jual beli yang cacad hukum berdasarkansurat segel jual beli sawah (tanah terperkara) tertanggal 30 Mei 1957(bukti P.10 dan bukti TTIV1) yang cacad hukum, tidak sah dan bataldemi hukum, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,Nomor 161/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 19 Oktober 2011 (bukti
    terbit pada tanggal 9121992 atas namaTermohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat a quo didasarkan atas jual belliyang cacad hukum berdasarkan surat segel jual beli sawah (tanah terperkara)tertanggal 30 Mei 1957 (bukti P10 dan bukti TTIV1) yang cacad hukum, tidaksah dan batal demi hukum, maka dengan demikian, Ir.
Putus : 18-08-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Agustus 2015 — CARNAUD METALBOX ASIA LIMITED VS PT. INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING LIMITED
6233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan tidak berfungsinya mesinmesin berarti TergugatRekonvensi telah ingkar janjiwanprestasi karena menjual mesinmesin yangtidak berguna dan tidak baik, menyimpang dari syaratsyarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Bukti T1, sehingga mesinmesin itu secarayuridis mengandung cacad tersembunyi;8.
    Pasal 1504 KUHPerdata: Si Penjual (=Tergugat Rekonvensi) diwajibkanmenanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijual, yangmembuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atauyang demikian mengurangi pemakaian itu, seandainya pembeli(= Penggugat Rekonvensi) mengetahui cacad itu, ia sama sekali tidakakan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain denganharga yang kurang;c.
    Pasal 1506 KUHPerdata, Penjual (= Tergugat Rekonvensi) diwajibkanmenanggung terhadap cacad yang tersembunyi, meskipun ia sendiritidak mengetahui tentang adanya cacad itu;d. Pasal 1507 KUHPerdata, Pembeli (= Penggugat Rekonvensi) dapatmemilin apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntutkembali harga pembelian atau apakah ia akan tetap memiliki barangnyasambil menuntut pengembalian sebagian harga sebagaimana akanditentukan oleh Hakim;9.
Register : 17-05-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mpw
Tanggal 14 Maret 2017 — YOHANNA LIVIA, L A W A N 1. THE KHUN SENG alias YOHNI MULIAWAN, 2.ERICK SUSENO MARTIO 3. SAPONARYA LIM, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROPINSI KALIMANTAN BARAT, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,
20732
  • Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 PeraturanMentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan :Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu. hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengandung cacad hukum adminisirasi dalam penerbitannyaatau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan
    Pasal 104 Peraturan Mentri Negara Agraria/KepalaHalaman 40 dari 94 Putusan Nomor 19/Pat.G/2016/PN MowBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan :(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hakdalam rangka pengaturan penguasaan tanah;(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacad
    Peraturan Mentri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan : (1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan Keputusan Menteri;(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah ataupejabat yang ditunjuk;Bahwa berdasarkan Bab VI Tata Cara Pembatalan Hak Atas TanahBagian Kedua Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad
    HukumAdministratrif Pasal 106 Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan :(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan):(2) Permohonan pembatalanhak dapat diajukan atau langsung kepadaMenteri atau Pejabat yang ditunjuk
    atau melalui Kepala KantorPertanahan); = 222222 oon nn nnn enn en cee nn nn neeBahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Meteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan : Cacad hukum administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 19/Pat.G/2016/PN Mowa.
Register : 03-11-2011 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 01-06-2012
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 55/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 3 April 2012 — YANTO HO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG ; KAMARUDDIN ; YUWAN SETIAWAN ; ROBBY HARTONO
10152
  • : 55/G/2011/PTUNPLGsebagai Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5.Putusan tingkat pertama sebagaimana dimaksud olehP7 diputus pada tanggal 5 April 2001, kemudian putusan terakhir (PK) pada tanggal21 Februari 2007; Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa perdata tersebut Tergugat 1, 2,3, 4 dan 5 sebagai pihak yang dimenangkan sebagaimana dimaksud dalampertimbangan Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa setipikat SHMNo. 1411 dan SHM No. 1413 masingmasing atas nama Kamaruddin adalah cacadyuridis, cacad
    menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui kebaradaan objeksengketa karena walaupun pada saat Sihabudin bin Rauf berperkara di peradilanHalaman 53 dari 75Halaman Putusan Nomor: 55/G/2011/PTUNPLGperdata dengan kuasa hukum Penggugat pada saat permohonan pengukuran adalahsama, namun suasana hukum dan yang dikuasakan adalah dalam lapangan hukum yangberbeda, atau setidaktidaknya pengetahuan Penggugat atau kuasa hukumnya terhadapsertipikatsertipikat yang telah diputus oleh pengadilan perdata adalah cacad
    saksi ahli dari Agraria yang menyatakan bahwalahan tanah adat (tanah negara) yang digarap seseorang tidak boleh dimintakansertipikat oleh orang lain, oleh karena sipenggarap itulah yang harus diberikan hakutama untuk memperoleh kepemilikan atas tanah tersebut; Bahwa, berdasarkan pertimbanganpertimbang tersebut diatas, maka majelisberkesimpulan bahwa sertipikat yang menjadi bukti hak milik Penggugat (P3/objeksengketa 1dan P6/SHM No. 1413 yang telah dipecah menjadi objek sengketa 3 dan4) mempunyai cacad
    /tuna, karena status hukum objek sengketa 1, 2, 3 dan 4setelah adanya putusan hakim (pengadilan perdata) adalah batal demi hukum (vanrechtswege nietig), akibat keputusan yang batal demi hukum berlaku surut mulai dari saatmembuat keputusan yang dibatalkan/dinyatakan cacad yuridis, sehingga keadaandikembalikan semula seperti sebelum membuat keputusan (tidak sah ex tunc); Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan perdata yang menyatakanbahwa sertipikat No. 1008 beserta pecahannya adalah cacad
    secara prosedural,sehingga pecahannya pun adalah mengandung cacad hukum; Menimbang, bahwa oleh karena tugas peradilan adalah memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara, makadalam memutus perkara demikian MajelisHakim berpedoman pada asas kemanfaatan, asas kepastian hukum serta rasa keadilanmasyarakat maka sudah sepatutnya terhadap keempat objek sengketa yang cacad subsatnsi/ isi dan cacad prosedural untuk dinyatakan batal;Menimbang, bahwa oleh karena keempat objek sengketa dinyatakan
Register : 15-04-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 33/Pdt.G/2019/PN KDR
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
AGUS SUMARSONO
Tergugat:
MELIANAWATI
11830
  • GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKANGUGATAN YANG MENGANDUNG CACAD PREMATURE DAN BELUMSAATNYA DIAJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERIKEDIRI (DILATOIR EXCEPTIE)1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quomerupakan gugatan mengandung cacad premature, dengan faktasebagai berikuta.
Register : 30-09-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 221/B/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 9 Desember 2013 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA; PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES;
7734
  • Negara tidak memiliki kewenangan absolutmengadili perkara a quo karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pembanding adalah permasalahan Hak/Kepemilikan; Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat/Pembanding adanyakepemilikan terhadap suatu bidang tanah merupakan upaya menunjukkan adanyakepentingan Penggugat/Pembanding terhadap surat keputusan objek sengketasebagaimana syarat formal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara vide Pasal 53ayat (1) di atas, dengan alasanalasan gugatan bukan menyangkut cacad
    hukumnyaterhadap kepemilikan pihak lain, namun karena cacad hukumnya tindakan hukumadministratif yang dilakukan Tergugat/Terbanding selaku pejabat Tata UsahaNegara dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakPakai Nomor : 0001/Parungmulya dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 0002/Parungmulya atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding (vide bukti T II Int15Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat/Pembanding a quo,yang dituntut dalam petitumnya adalah keputusan Tata Usaha
    Negara berupapembatalan Sertipikat Hak Pakai dan pokok permasalahan bukanlah pengujianmenyangkut cacad hukumnya kepemilikan namun cacad hukumnya tindakanhukum administratif yang dilakukan Tergugat/Terbanding selaku pejabat TataHal. 11 dari 17 hal.
Register : 17-12-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 325/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 12 Februari 2015 — Pembanding/Penggugat : Samson Sucahyo
Terbanding/Tergugat : HAJJA KANANG
Terbanding/Tergugat : ABDUL RAHMAN LA TUNRUNG
Terbanding/Tergugat : ANDI SENGNGENG PULAWENG SALAHUDDIN,SH .MKN
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
8848
  • No.325/PDT/2014/PT.Mksmeminta kepada Rajja Buseng dan Tergugat menjempol kertastanpa dibacakan dan tanpa diketahui apa isinya dengan alasanuntuk memperlancar urusan jual bell tanah milik Rajja Buseng,dalam keadaan sakit dan usia yang sudah uzur (Lanjut Usia )Rajja Buseng dipegang tangannya menjempol kertas bersamaTergugatI Konvensi, sehingga secara hukum Akta Jual Beli tersebutadalah cacad yuridis dan hams dinyatakan tidak sah dan ataubatal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatanmengikat menurut
    (HAJJA KANANG), karenanya AktaJual Bell No. 177/AJB/BRKNNI/2008, tanggal 2 Juni 2008 yangdibuat dihadapan Notaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.adalah cacad yuridis bertentangan dengan ketentuan hukumpasal 1320 KUHPERDATA sehingga harus dinyatakan tidak sah ataubatal demi hukum dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatanmengikat menurut hukum ;.
    No.325/PDT/2014/PT.Mkshukum Akta jual Beli tersebut adalah cacad yuridis dan harusdinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;.
    Sucahyo selaku Pembeli sepertiAkta Jual Beli tersebut di atas telah didahului dengan suatu itikadburuk dan adanya suatu sebab yang tidak halal, serta RAJJA BUSENG(Penjual) ketika itu sudah sangat tua ( lanjut usia/sudah uzu)sehingga secara hukum tidak bisa lagi bertindak melakukanperbuatan hukum termasuk melakukan Jual Beli terhadap barangmiliknya, sehingga terbitnya Akta Jual Beli No.177/AJB/BRKNNI/2008, tanggal 2 Juni 2008 antara Rajja Buseng( penjual ) kepada Samson Sucahyo ( pembeli ) adalah Cacad
    pernahNotaris menjelaskan kepada RAJJA BUSENG maupun kepadaTergugat untuk menjual tanahnya kepada TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi seperti tersebut di atas, sehinggadengan adanya terbit Akta Jual Beli seperti tersebut di atasadalah merupakan Tipu Daya TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap RAJJA BUSENG maupunterhadap TergugatI (HAJJA KANANG), karenanya Akta Jual Beli No.177/AJ)B/BRKNNI/2008, tanggal 2 Juni 2008 yang dibuat dihadapanNotaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH. adalah cacad
Register : 29-03-2012 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 29-03-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 08/Pdt.Plw/2011/PN.Gs.
Tanggal 8 Desember 2011 — MUNAIYAH. VS. SOLIKIN. DKK.
739
  • Surat Kuasa cacad formil/ cacad hukum :Bahwa para Terlawan ~ setetah memeriksa berkas perkarabersangkutan (insage), khususnya terhadap Surat kuasa Pelawantertanggal 27 Pebruari 2011 yang menjadi dasar pihak Penerimakuasa DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH., M.Si. dan PUDJOSUSANTO, SH., CN.
    Maka Surat kuasa tertanggal 27 Pebruari2011 a quo adalah cacad formil/ cacad hukum, dan tidak sesuaiketentuan pasal 123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggai 14Oktober 1994. Sehingga DR. H. M.
    hari lalaimelaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masingmasing kepada Pelawan;dimaksud adalah sudah mengenai pokokperkara yang justru harus dibahas secara mendalam dankomprehensip dalam pokok perkaranya ;maka berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan provisi a quotidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;DALAM KONPENSL :DalamEksepsi 3DMenimbang, bahwa Para Terlawan dalam mengajukan jawabantertanggal 13 Juni 2011 telah mengajukan eksepsi sebagaiberikut1.Surat Kuasa cacad
    formil/ cacad hukum :Bahwa para Terlawan setetah memeriksa berkas perkarabersangkutan (insage), khususnya terhadap Surat kuasaPelawan tertanggal 27 Pebruari 2011 yang menjadi dasarpihak Penerima kuasa DR.
    MakaSurat kuasa tertanggal 2/7 Pebruari 2011 a quo adalahcacad formil/ cacad hukum, dan tidak sesuai ketentuanpasal 123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggai 14Oktober 1994. Sehingga DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH.