Ditemukan 711 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA
7031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotocopy /nvoice dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada customer;Bahwa tidak ada kontrak perjanjian antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganclient dan tidak ada kontrak antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak vendor;Bahwa dari Nilai Sengketa sebesar Rp 861.804.958,00 padasaat uji bukti data yang ditunjukkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganrincian dokumen pada angka 14.7. di atas adalahRp
    Fotocopy /nvoice dari pihak vendor kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), danb. Fotocopy /nvoice dari Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding) kepada konsumen;Namun Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kesulitan untuk mengumpulkan dokumen yangdapat menyanggah pokok sengketa;Bahwa atas dokumen yang sama tersebut telah diminta padasaat pemeriksaan dan keberatan, namun tidak disediakanpada proses tersebut.
Register : 16-04-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50339/PP/M.XVII/19/2014
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11016
  • menurut Terbanding, format Sales Contract tidak memerinci barangyang dipesan, hal ini tidak lazim dalam praktek perdagangan internasional,dan dalam hal Pemohon Banding atas seluruh berkas permohonan bandingyang sedang menjalani sidang ini, untuk supplier yang berbeda format SalesContract tetap sama, padahal setiap supplier tersebul merupakan entitasterpisah, format yang sama untuk supplier yang berbedabeda juga samauntuk Proforma Invoice;d. bahwa menurut Terbanding, dokumendokumen berupa porforma /nvoice
    tersebut nilai transaksiyang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: 129/PDI/XI13 tanggal 18 November 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagaiberikut:bahwa sehubungan dengan tanggapan Terbanding atas dokumen pendukung nilaipabean, maka bersama ini Pemohon Banding akan membantahnya, yaitu:1. bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti yang Pemohon Banding ajukanvalid, dan tidak terdapat inkonsistensi data dalam /nvoice
Register : 10-04-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44702/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
17024
  • pendukung atau datadatatambahan yang disampaikan dengan ini dapat Pemohon Banding jelaskan sebagaiberikut:a. bahwa Pemohon sudah melampirkan Proforma Invoice yang mana dokumentersebut memiliki arti yang sama dengan Sales Contract,b. bahwa dokumen Proforma Invoice, Invoice, dan Packing List yang Pemohonlampirkan adalah dokumen asli dan keabsahannya dapat Pemohonpertanggungjawabkan,c. bahwa aplikasi transfer Nomor: NKV6P tanggal 18 Januari 2012 via BCAsebesar USD28,512.00 adalah benar untuk pembayaran /nvoice
    PIBNomor: 462305 tanggal 7 Desember 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadisebesar USD38,016.00;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor PemohonBanding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 462305 tanggal7 Desember 2011 adalah Bicycle Parts: Fork Suspention dengan harga CIFUSD28,512.00 telah sesuai dengan Invoice Nomor: TDI111100050 tanggal 24November 2011 dan Bill of Lading Nomor: MOLU13004725199 tanggal 24November 2011;bahwa atas barang impor dengan /nvoice
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 —
3417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 559/B/PK/PJK/2017dan benar yaitu /nvoice, Bill of Lading, PEB, Sales confirmation danPacking List;Bahwa sudah jelas faktanya dan diketahui pula bahwa Pemohon Bandingtelah melakukan Ekspor Barang Kena Pajak ke pembeli di luar negeri.Barang yang di ekspor jelas dikirim secara fisik ke luar negeri melaluipelabuhan muat yang telah diverifikasi pelaksanaannya oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai.
    Hal ini bisa dibuktikan denganadanya appointment letter yang menyatakan bahwa ketiga perusahaantersebut masingmasing mewakili dan memiliki wewenang dari pihakpihakpembeli di Luar Negeri untuk melakukan pemesanan dan melakukanpembayaran untuk dan atas nama pihakpihak pembeli luar negeri tersebutbaik parsial maupun secara penuh dengan Pemohon;Bahwa pada /nvoice tertulis bahwa pembeli adalah perusahaan di luarnegeri bukan ketiga PT tersebut. /nvoice jelas dimengerti adalah suatu buktitagihan.
    Putusan Nomor 559/B/PK/PJK/2017pelaksanaan ekspor oleh perusahaan tentunya tidak bisaditiadakan;Bahwa pada /nvoice tertulis bahwa pembeli adalahperusahaan di luar negeri bukan ketiga PT tersebut. Invoicejelas dimengerti adalah suatu bukti tagihan.
    Kehutanan, Nota Kreditdari Bank atau Bukti Pembayaran lainnya, /nvoice, KontrakPenjualan, Kuota, biaya muat dan atau dokumendokumenjasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran transaksiekspor. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka standarpemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan kebenarantransaksi ekspor meliputi 3 (tiga) tahapan pengujian, yaitupengujian arus dokumen, pengujian arus barang, danpengujian arus uang. Dengan demikian, Majelis tidakHalaman 35 dari 39 halaman.
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. UNZA VITALIS
4822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembayaran berupa pajak dalamrangka impor sebesar Rp115.414.000,00; tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo yang telah didukung dengandokumen yang memadai di antaranya /nvoice
Putus : 11-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1481 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Nopember 2014 — dr. SUWIGNYO
6443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1481 K/Pid.Sus/20146212.13.14.15.16.untuk Pembayaran /nvoice tanggal 28 Februari 2011, nama Penyetor dr.Suwignyo, No. Telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/InkasoBank Mandiri, nama Penerima PT.
    Peranap Moranita, Nomor Rekeningtujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai,sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah),dengan berita untuk Pembayaran /nvoice tanggal 25 Maret 2011, namaPenyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon085265499342, tanggal 5 April 2011 ;2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/InkasoBank Mandiri, nama Penerima PT.
    Peranap Moranita, Nomor Rekeningtujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai,sejumlah Rpi25.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah),dengan berita untuk Pembayaran /nvoice tanggal 29 Juni 2011, namaPenyetor dr. Iskandar M.Kes/dr. Suwignyo, alamat KKP Kelas IlPekanbaru, Nomor Telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011 ;2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/InkasoBank Mandiri, nama Penerima PT.
    Peranap Moranita, Nomor Rekeningtujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai,sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan berita17.18.19.20.21.22.23.untuk Pembayaran /nvoice tanggal 30 Juni 2011, nama Penyetor dr.Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon081371446094, tanggal 26 Juli 2011 ;2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/InkasoBank Mandiri, nama Penerima PT.
    No.1481 K/Pid.Sus/20146424.20.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.1 (satu) lembar asli /nvoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/II/2011,tanggal 31 Januari 2011 ;1 (satu) lembar asli /nvoice PT. Alkifar Medika, No.006/IN/IV/2011,tanggal 01 April 2011 ;1 (satu) lembar asli /nvoice PT. Alkifar Medika, No.005/IN/III/2011,tanggal 21 Maret 2011 ;1 (satu) lembar asli /nvoice PT. Alkifar Medika, No.004/IN/II/2011,tanggal 15 Februari 2011 ;1 (satu) lembar asli bukti pengiriman PT.
Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2471/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Penggugat sekarangPemohon Peninjauan Kembali terlambat melaporkan PEB yangtelah disertai BL dan /nvoice (difiat muat) sesuai dengan masaditerbitkannya PEB atau Bill of Lading a quo, sehingga in casuPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelaksankan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansihukum yang benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Putus : 15-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1271/B/PK/PJK/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — PT PRIMA DAYA INDOTAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding diwajibkan untuk membayarBea Masuk, PPN, PPh 22, Denda Administrasi Dalam Rangka Impor sejumlahRp67.336.000,00;Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasansebagai berikut:Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidakberdasarkan datadata yang akurat, padahal harga yang Pemohon Bandingberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 501216 tanggal 11Desember 2012 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Bandingbeli/bayar yaitu sesuai dengan /nvoice
    ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidakdapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabeanditetapbkan dengan metode II sampai dengan VI sesuaiPMK160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbandingsampaikan dalam SUB;3. bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan PemohonBanding dalam persidangan, Terbanding sampaikan bahwa:a. bahwa terdapat inkonsistensi data dalam buktibuktiyang berkaitan dengan importasi, yaitu dalam /nvoiceNomor ITL/12/00112 tanggal 26 November 2012,disebutkan bahwa total nilai /nvoice
    Putusan Nomor 1271/B/PK/PJK/201510.11.12.13.14.13.16.17.18.19,20.21.22.23.24.29.Fotokopi Sales Contract Nomor SC14464 tanggal 16 November2012;Fotokopi Letter of Intent dari supplier tanpa nomor tanggal 10Desember 2012:Fotokopi Confirmation Letter dari United Impact tanpa nomortanggal 26 Desember 2012;Fotokopi /nvoice Nomor ITL/12/00112 tanggal 26 November 2012,Fotokopi Packing List tanggal 26 November 2012;Fotokopi Bill of Lading Nomor SSLSGJKTCUB907 tanggal 2Desember 2012:Fotokopi Multipurpose Form
    tidakmemadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukanmerupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sertaterdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapatdijadikan alasan untuk menggugurkan metode nilai transaksi dalampenetapan nilai pabean, dengan demikian berdasarkan fakta dan buktibuktitersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali telah mengimpor Oils seal,Gear Type Coupling, etc (44 jenis barang sesuai lampiran PIB)sebagaimana tercantum dalam /nvoice
Putus : 31-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas penjualantersebut telah Pemohon Banding terbitkan /nvoice dan FakturPajaknya. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa PemohonBanding tidak mungkin memproduksi 2 atau lebih unitkendaraan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sama.Demikian juga dengan nomor STNK dan BPKB. Berdasarkanhal tersebut, tidak mungkin Pemohon Banding dua kali menjualunit kendaraan dengan nomor rangka dan nomor mesin yangsama apabila sebelumnya tidak terdapat retur kendaraantersebut.
    /nvoice dan Faktur Pajakyang telah diterbitkan atas penjualan dengan mengunakan pricelist yang keliru tersebut kemudian Pemohon Banding ganti.Nomor Invoice dan Faktur Pajak sama namun dengan hargajual yang telah disesuaikan dengan price list yang berlaku.Namun demikian, secara pembukuan, Pemohon Banding harusmelakukan penyesuaian/koreksi atas jumlah penjualan tersebutdengan mendebet akun penjualan atas nilai yang kelirutersebut, dan kemudian mengkredit nilai dari price list yangbenar, sehingga jumlah
    PemohonBanding telah menerbitkan /nvoice dan Faktur Pajak denganharga jual bersih unit kendaraan dan mencatat penjualandengan harga bersih tersebut tanpa mencatat adanya discountdalam pembukuan Pemohon Banding. Dengan demikian,secara substansi Pemohon Banding telah melakukanpencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT ARTHA KREASI ABADI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Ltd. sebagaimana tercantum dalam /nvoice Nomor:HSC/12/45650 tanggal 20 November 2012 yang telah diberitahukan dalamPIB Nomor: 503545 tanggal 12 Desember 2012 dengan Nilai Pabeansebesar CIF USD 10,969.39;serta:e bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitianterhadap buktibukti yang ada Majelis berketetapan menolak permohonanbanding Pemohon Banding.Dengan alasan sebagai berikut :bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan buktipendukung kebenaran nilai transaksi
    yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 503545tanggal 12 Desember 2012 adalah 12 Jenis Barang Sesuai Lampiran PIB dariHuzhou Shuangshi Chain Transmision Co., Ltd., dengan nilai pabean sebesarCNF USD 10,914.80 telah sesuai dengan Invoice Nomor: HSC/12/45650 tanggal20 November 2012 dan Packing List tanggal 20 November 2012 serta Bill ofLading Nomor: EGLV142201245215 tanggal 26 November 2012 ditambahdengan perhitungan asuransi sebesar USD 54.59 (0.5% x CNF USD 10,914.80);bahwa atas barang impor dengan /nvoice
Register : 16-04-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50354/PP/M.XVII/19/2014
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11434
  • Format yang sama untuksupplier yang berbedabeda juga sama untuk Proforma /nvoice;Sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding dalam No. 18 yang menyatakanbahwa menurut Terbanding,, "Ybs tidak menggunakan buku besar persediaankarena tidak ada barang yang disediakan, semuanya langsung ke customer, makaTerbanding berpendapat bahwa menurut Terbanding, kepemilikan barang imporPemohon Banding diragukan kebenarannya;bahwa menurut Terbanding, surat tanggapan ini disampaikan Terbanding denganpermohonan kepada
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT KARYAMEGAH ADIJAYA, diwakili oleh Temi Efendi (Direktur) VS AXN HOLDINGS, LLC
13299 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tagihan (/nvoice) Tanggal Tagihan Tanggal Jatuh(Invoice) Tempo1 Tagihan No. 3200010532; 1 Februari 2013 31 Maret 20132 Tagihan No. 3200007673; 1 Maret 2013 30 April 20133 Tagihan No. 3200007704; 18 Maret 2013 30 April 20134 Tagihan No. 3200009676; 1 April 2013 31 Mei 20135 Tagihan No. 3200009711; 18 April 2013 31 Mei 20136 Tagihan No. 3200009805; 1 Mei 2013 30 Juni 20137 Tagihan No. 3200009842; 22 Mei 2013 30 Juni 20138 Tagihan No. 3200007796; 1 Juni 2013 31 Juli 20139 Tagihan No. 3200007868; 1 Juli
    Rincian Perhitungan untuk Tagihan (/nvoice) No.3200010744 tanggal 1 November 2013 yang 3200013220 tanggal 1 Desember 2013 yangjatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2013 jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2013Jumlah Bunga Jumlah Jumlah Bunga JumlahTagihan Keseluruhan Tagihan KeseluruhanPokok Tagihan Pokok Tagihanper Januari 2014 US$ US$ 866.49 US$57,766.00 58,632.49per Februari 2014 US$ US$ US$ US$ US$ US$58,632.49 879.49 59,511.98 58,668.00 880.02 59,548.02per Maret 2014 US$ US$ US$ US$ US$ US$59,511.98
    Nomor 1322 K/Pdt/2017Per Mareton14Per April 2014Per Mei 2014Per Juni 2014Per Juli 2014Per Agustus2014Per September2014Totalpuluh satu sen);Untuk lebih jelasnya, berikut rincian perhitungan jumlah tagihanpokok beserta bunga setiap bulannya untuk biaya berlanggananuntuk saluran televisi (channel) AXN yang secara tanpa hak masihdisiarkan oleh Tergugat terhitung sejak Januari 2014 hinggatanggal 30 September 2014: Rincian Perhitungan untuk Tagihan (/nvoice) Rincian Perhitungan untuk T agihan (/nvoice)
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. PRIMA DAYA INDOTAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi /nvoice Nomor: MML/13/00015 tanggal 18 Desember 2012senilai CNF USD14,914.34,8. Fotokopi Packing List tanggal 18 Desember 2012 Gross Weight :4.864,00 kgs,Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1295/B/PK/PJK/201510.11.12.13.14.15.16.1?
    diberitahukan merupakanharga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar serta terdapatpersyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapat dijadikan alasanuntuk menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean,dengan demikian berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas PemohonPeninjauan Kembali telah mengimpor 58 jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB (Pos 1 Metal Ivory Pullout Table Peralatan dari logam lainnya....sesuailembar lanjutan PIB) sebagaimana tercantum dalam /nvoice
Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak ; PT Sinar Perkasa Abadi
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dikarenakanadanya kemungkinan satu transaksi dicatat dalam dua ataulebih sumber, misalnya penjualan produk X pada pembeli Ytercatat pada dokumen /nvoice penjualan. Namun dikarenakanpembayarannya dilakukan melalui transfer antar bank, makatransaksi tersebut terekam juga pada rekening koran.
    Atas haltersebut, apabila diyakini transaksi tersebut tercatat dua kali,maka hanya satu transaksi yang diakui;Bahwa hal yang dipertimbangkan dalam hal ini adalahinformasi pada laporan kas, nominal yang masuk, berita padarekening koran, nama pembeli pada /nvoice penjualan, dantanggal transaksi;4.5. Bahwa perhitungan DPP PPN Masa Pajak September 2004berdasarkan sumber data adalah sebagai berikut:a. Penerimaan berdasarkan data eksternal (rekening koran Bank)1.
    Dalam Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengakui DPP yang seharusnyaadalah sebesar Rp184.544.300,00 dengan nomor fakturpenjualan//nvoice menjadi nomor 3169, 3486 dan lainnya yangmana nomor ini berubah sama sekali dari nomor Invoice yanglama.c.
    Terdapat kejanggalan sistem penomoran /nvoice penjualan,pada data penjualan yang pertama kali disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),nomor Invoice penjualan adalah antara 452 sampai dengan479. Sedangkan pada data tambahan yang diajukan, nomorInvoice menjadi 4 digit, yang antara lain adalah 3169, 3486,dan lainlain. Berdasarkan hal tersebut maka dapat didugaadanya penjualan lain yang belum dilaporkan.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA
11026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini didukungdengan alat bukti yang memadai di antaranya dibuktikan dengan adanyabukti Tagihan (/nvoice), Bill of Lading, Packing List, dari Idemitsu Lube(Singapore) Pte Ltd., namun dalam Pemberitahuan Impor Barang terteranama pemasok seperti, Apollo (Thailand) Co Ltd, Bericap (Kunshan) CoLtd, idemitsu Kosan Co Ltd, dan Petronas Base Oil (M) SDN BHD yangoleh Terbanding dianggap sebagai transaksi pembelian impor yangbelum dilaporkan, sehingga penerbitan keputusan Terbanding sekarangPemohon Peninjauan
Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 891/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT UNZA VITALIS
3320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 891/B/PK/Pjk/2019dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara aquo yang telah didukung dengandokumen yang memadai di antaranya /nvoice, Bill of Lading, dan Form ENomor E14470ZC21590617 yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diputus serta diberikan pertinbangan hukum atas PIBNomor 029175 tanggal 4 Agustus 2014 dan berhak untuk mendapatkanhak preferential tarif dalam rangka skema ACFTA oleh MaajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15835 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pulaPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terlambatmelaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice (difiat muat) sesuaidengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Lading a quo, sehingga incasu.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali terlambat melaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice(difiat muat) sesuai dengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Ladinga quo, sehingga in casu Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak melaksankan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali terlambat melaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice(difiat muat) sesuai dengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Ladinga quo, sehingga in casu Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak melaksankan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Register : 08-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. UNZA VITALIS;
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 739 B/PK/Pjk/2019menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo yang telah didukung dengandokumen yang memadai di antaranya /nvoice, Bill of Lading, dan Form ENomor: E14470ZC21590973 yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diputus serta diberikan pertinbangan hukum atas PIBNomor: 047470 tanggal 2 Desember 2014 dan berhak untukmendapatkan hak preferential tarif dalam