Kebersamaan Kabupaten KutaiKartanegara;28.Stempel Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;29.Stempel lIkatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten KutaiKartanegara;30.Stempel Ikatan Pemuda Pemudi Kesuma Bangsa Kabupaten KutaiKartanegara;31.Stempel Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kutai Kartanegara;32.Stempel Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten KultaiKartanegara;Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor urut 1 s/d 18 dikemblikankepada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab

No. 50 K/Pid.Sus/2013Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor urut 1 s/d 18 dikemblikankepada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab Kutai Kartanegara,sedangkan yang tersebut pada nomor urut 19 s/d 32 dirampas untukdimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 27/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA.

Asisten IV Setkab Kutai Kartanegara, untukkeperluan Organisasi Masyarakat Banteng Mahakam sebesar Rp.6.300.000.000. (Enam milyar tiga ratus juta rupiah) ;.

wewenang, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau. kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yangdilakukan cara cara perbuatan sebagai berikutPada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas,Terdakwa dalam jabatan sebagai Bendahara Rutin yangmempunyai tugas dan kewenangan untuk ~~ menerima,membayar dan membukukan bukti penerimaan danpengeluaran keuangan rutin di Dinas PendidikanKabupaten Kutai Timur serta mempertanggungjawabkanke bagian keuangan Setkab

No. 379K/Pid.Sus/2007bagian keuangan Setkab Kutim telah mengelola anggaranrutin Dinas Pendidikan Nasional Kab.

Foto copy Pewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : B0215/Setkab/PWI/12/8, tertanggal 16 Desember 1981, sesual denganaslinya, diberi tanda bukti P3;4. Foto copy Berita Acara Sumpah Nomor : 5/PN.SGR/PWI/1982, tertanggal18 Januari 1982, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P4;5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : Delapan Belas, atas nama Kian Gwan,tertanggal 21 September 1970, sesuai dengan aslinya, diberi tanda buktiP5;6.

No. 35 PK/Pid.Sus/2016Permohonan Pembebasan Hak Atas Tanah di Lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

Bahwa pada saat itu para pemilik tanahmenghendaki harga tanah di tepi jalan sampai dengan 150M ke dalam sebesarRp135.000,00 permeter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M ke dalam danseterusnya seharga Rp65.000,00 per meter persegi;Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemiliktanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 08Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahandan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs.

No. 35 PK/Pid.Sus/2016600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

Bahwa pada saat itu para pemilik tanahmenghendaki harga tanah ditepi jalan sampai dengan 150M ke dalam sebesarRp135.000,00 per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150M ke dalamdan seterusnya seharga Rp65.000,00 per meter persegi;Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemiliktanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 08Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahandan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs.

Amin (pemilik tanah) melaporkankepada Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaanmerangkap anggota dan menyetujui hasil musyawarah tanggal 8 Oktober2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin Asisten Pemerintahan danHukum Setkab Kukar sdr. Husni Thamrin, Soeparlan, KabagPemerintahan Kukar sdr. Edi Damansyah, staf ahli lingkungan idupPamkab Kukar sdr. Halid Imran, Kepala Desa Perjiwa sdri. Lasri, stafKantor Pertanahan Terdakwa SIHAR MANULLANG, sdr.

PemkabSumenep bersumber dari APBD yang nilainya sebesar Rp. 250.000(duaratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut sudah termasuk PPNdan PPH;Bahwa setelah Panitia mengumumkan tender pengadaan mobil dinastersebut melalui surat kabar Surabaya Post, kemudian dilakukanpenyeleksian terhadap peserta dan yang memenuhi syarat untuk ikut tenderkemudian diumumkan secara resmi, dan dari hasil tender diketahuipemenangnya untuk selanjutnya diserahkan kepada Kuasa PenggunaAnggaran (KPA selaku Kabag Umum Setkab

Umum Setkab Sumenep untuk menentukanpemenangnya;Bahwa yang menjadi pemenang dalam tender tersebut adalah CV Merdekayang Direkturnya adalah Drs. Moh.

Zukarnaen;Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut tapi hanya 1 berupa mobilAvanza;Bahwa setelah diperiksa penyidik baru saksi mengetahui bahwa terdakwadiajukan ke persidangan karena pengadaan mobil dinas tersebut bermasalahkarena seharusnya mobilnya 2 unit ternyata yang datang hanya unit;4 Saksi Arman Mustafa :21Bahwa benar saksi adalah anggota Panitia pengadaan Mobil Dinas EselonIll Setkab. Sumenep TA 2007 dan yang menjadi Ketua adalah saksi Adnan,sedangkan Sekretarisnya adalah saksi Ach.

Zukarnaen;Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut tapi hanya 1 berupa mobilAvanza;ZeBahwa setelah diperiksa penyidik baru saksi mengetahui bahwa terdakwadiajukan ke persidangan karena pengadaan mobil dinas tersebut bermasalahkarena seharusnya mobilnya 2 unit ternyata yang datang hanya unit;5 Budi Rohayati :Bahwa benar saksi adalah anggota Panitia pengadaan Mobil Dinas EselonIll Setkab. Sumenep TA 2007 dan yang menjadi Ketua adalah saksi Adnan,sedangkan Sekretarisnya adalah saksi Ach.

Sumenep.Bahwa berita acara penyelesaian pekerjaan 100 persen dan dinyatakanlengkap saksi kenal dan dimaksudkan untuk pengaajuan permintaan dana40kepada KPA induk Setkab Sumenep (ibu Kandeg) sesuai dengan BAPpemeriksaan barang tanggal 6 Maret 2008 bukan BAP tanggal 3 Juni 2008karena akan tutu anggaran;Bahwa BAP pemeriksaan barang dibuat oleh saksi sendiri danditandatangani sebelum pemeriksaan barang dilakukan;Bahwa dalam BAP Pemeriksaan barang tersebut saksi yang pertama tandatangan, kemudian anggota

., jabatanKepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor03/SKKBankum/V/2018, tanggal 9 Mei 2018:Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BRIAN ANJAT SENTOSA, tempat kedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 17A RT 07, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh ZeniHandayaningrum, jabatan Direktur;Halaman 1 dari 8 halaman.

,M.H.Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;2. Hj. ASNANI, S.H.,M.H.Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub. Bag.BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;3. DEDDY WAHYUDL, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian BantuanHukum Setkab.Kutai Kartanegara ;4. SURATNO, SH.Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian BantuanHukum Setkab.

No. 172 PK/Pid.Sus/2015Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

No. 172 PK/Pid.Sus/2015maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut : No JABATAN KEDUDUKAN DALAMTIM1 Bupati Kutai Kartanegara Ketua Tim2 Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas

A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab.

ANTON pada tanggal 27 September 2014 (bermaterai 6000);
4) Dokumen Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Marukangan Tahap I:

Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa GedungPIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000, (delapanpuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa jugamelakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrikyang ditagih kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebongsebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan NomorKwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biayarekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007

Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa GedungPIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000, (delapanpuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa jugamelakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrikyang ditagin kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebongsebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan NomorKwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biayarekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007

Bahwa pada tahun 2009 XX pensiun sebagai PNS sebagaimana tercantumdalam petikan keputusan Presiden Nomor 23/K tahun 2009 yang dikirimkanoleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan surat nomorB.627/Setkab/KP/IV/2009 tertanggal 30 April 2009;10.

Rahim, umur 38 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS pada Setkab Kutai Timur, tempat tinggal diJalan YosSudarso Il RT 15 No 173 Desa Sangatta Utara Kecamatan SangattaUtara sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta anakanakpara Pemohon sebagai calon mempelai;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Republik Indonesia,Nomor:127/PWI Tahun 1996, diberi tanda P6;7 Fotocopy Berita Acara Sumpah, Nomor:135/S/1996/53/PWI/1994/PN.M, atasnama Liong Tui Who, diberi tanda P7;8 Fotocopy Surat Catatan Sipil di Singkawang Kutipan Akte Kelahiran Tambahan(Warganegara Indonesia), Nomor:424/1981, diberi tanda P8;9 Fotocopy Surat Keterangan No.Pol:Sket/164/III/96/Ipp, diberi tanda P9;10 Fotocopy Kartu Keluarga, No.1872011011060011, diberi tanda P10;11 Fotocopy Surat dari Kementerian Sekretaris Negara, Nomor:B131/Setkab

) untuk memintakan persetujuan, setelahditerbitkan persetujuan oleh Sekretariat Kabinet (Setkab), lalu ITAMEGASARI DACHLAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)melaksanakan pengurusan dokumendokumen dan anggarankeberangkatan sesuai dengan surat persetujuaan Pimpinan dan Setkab(SPPD, tanda terima penyerahan uang kepada yang bersangkutan/orangyang melakukan perjalanan dinas), penyerahan biaya perjalanan dinas keLuar Negeri kepada yang bersangkutan berdasarkan Standar Biaya Umum(SBU) dengan suatu jumlah

Izin dari Setneg/Setkab;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);Hal. 26 dari 120 hal. Put. No. 792 K/Pid.Sus/20133.

No. 792 K/Pid.Sus/2013Perdagangan Internasional (KPI) menulis surat pemberitahuan ke SekretarisJenderal (Sekjen) mengenai pengiriman pejabat yang mengikuti sidangtersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) akan membuat surat yang ditujukankepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk memintakan persetujuan, setelahditerbitkan persetujuan oleh Sekretariat Kabinet (Setkab), lalu saksi MAMANSUWARMAN AR, SE., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)melaksanakan pengurusan dokumendokumen dan anggarankeberangkatan

Izin dari Setneg/Setkab;2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);3.

barang;

KUKAR Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar;

/ SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember 2015;