Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Unr
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.SUPRIYANTO
2.WARTIYEM
Tergugat:
1.SAPTO TEGUH IMAN BUSONO, SH
2.SUNARTIN
Turut Tergugat:
1.BENNY SENJAYA
2.OTTO HARI TRI SAPTA ADJI, SH
3.Kepala BPN Kab. Semarang
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
474159
  • Anggotanya disamping PNS, ada lagi dariunsur Kepolisian, dari unsur Akademis, dari unsur Notaris. Sanksinya MPDtidak bisa melakukan apaapa.
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
1.HJ. ANDI SULAEHA BINTI H. ANDI PARENRENGI
2.ANDI DEWI, SH BINTI H. ANDI PARENRENGI
3.Ir. ANDI RUGAIYA MP BINTI H. ANDI PARENRENGI
4.ANDI RACHMAWATI, S.Pdi BINTI H. ANDI PARENRENGI
5.Hj. MUFIDAH HADIANI, SE BINTI MOH. MOENTOJIB
Tergugat:
1.DRS. ANDI AKBAR ALI P BIN H. ANDI PARENRENGI
2.ANDI FAISAL, ST BIN H. ANDI PARENRENGI
3.PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
4.MUHAMMAD SABRI
12971
  • Passesutelan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 September 2003pukul 17.00 Wita di Rumah Sakit Akademis Makassar, pada saatmeninggal almarhumah dalam keadaan beragama Islam sehinggaberalasan hukum apabila dinyatakan sebagai Pewaris;Hal. 3 dari 130 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj.Bahwa semasa hidupnya Hj. Andi Munirah binti Abd Rachim Dg.Passesu telah menikah dengan H.
Register : 01-03-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN KLATEN Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.
Tanggal 7 April 2011 — Terdakwa
972492
  • permesinan ; Bahwa si SMKN 2 Klaten proses belajar berlangsung selama 4tahun, 3 tahun materi dan 1 tahun untuk kerja praktekindustri dan biasanya control terhadap siswa diserahkan keHal 130 dari 200 Putusan No. 19/Pid.Sus/2011/PN.KItperusahaan yang berangkutan ;Bahwa perilaku sehari hari terdakwa di sekolah dalamberhubungan dengan murid lainnya baik baik saja, tidak adamasalah;Bahwa setahu saksi , terdakwa tidak pernah ada catatankkhusus dalam BP dan dalam proses belajar juga bagusdengan nilai akademis
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Drs. H. Agus Muharam
5735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau persidangan, dan hal tersebut sungguhsangat berbahaya dan dapat dikatakan sebagai bahaya laten bangsabagi dunia peradilan di Indonesia.Untuk mengetahui ketentuanketentuan dan pelaksanaan ketentuandimaksud berkaitan dengan perkara BP PBB tentu memerlukan waktuyang tidak sedikit sesuai dengan tingkat kerumitan perkaranya dan tidakbisa diketahui hanya dengan menghadirkan saksisaksi yang sama sekalitidak mengetahui penempatan anggaran sesuai aturan pengelolaankeuangan daerah, sekalipun bergelar akademis
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
338610
  • dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMDBahwa terkait dengan putusan ada yang mencabut saja dan adayang mencabut dan menerbitkan kembali, hal tergantung padapokok dalam sengketa tersebut, dengan mencabut selesai, tidakperlu diterbitkan kembali, akan tetapi karena perintah pengadilan,maka harus dilakukan, sehingga tidak ada kesalahan prosedur;Bahwa Undangundang kita administrasinya masih ngambang.Jadi dalam hal ini upaya administrasi bukan kumulatif, akan tetapialternatif;Bahwa Naskah Akademis
Register : 15-05-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN Penajam Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pnj
Tanggal 15 Nopember 2019 — H. SUYANTO, S.Pd., M.M., Bin MATMUSO
312168
  • Bin IMAM SOEBARI, dibacakan didepanpersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:Bahwariwayat Pendidikan Ahli : Tamat S1 tahun 1985 bidang hukum pidana; Tamat S2 tahun 1991 bidang hukum pidana; Tamat S3 tahun 2008 bidang hukum pidana;Bahwa Ahli merupakan dosen fakultas hukum Universitas BrawijayaMalang sejak tahun 1968 sampai sekarang, dan saat ini Ahli menjabatsebagai Wakil Dekan bidang akademis fakultas hukum UniversitasBrawijaya;Bahwaunsur Pasal 263 KUHP sebagai berikut:1.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2753 K/PID.SUS.LH/2015
Tanggal 20 Juli 2016 — PT. NATIONAL SAGO PRIMA, ERIS ARIAMAN, S.H
862795 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal pengelolaan tanamansagu Terdakwa bekerja sama dengan pakarpakar tanaman sagu dari Jepangdan lembagalembaga akademis lainnya menyangkut agronomi tanaman sagu,tata kelola air, lingkungan hidup dan lainnya;Dengan demikian, pengambilan sampel (contoh uji) tersebut tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku karena tidak dilakukan oleh PPNS LH.Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran bagian J.3 Peraturan MenteriLingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009, jika pengambilan contoh uji bertujuanuntuk penegakan
Register : 28-02-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 14 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 17 Juli 2013 — Ir. H. YURIZAL bin NAHARDIN
547
  • selanjutnyadibuatlah permintaan itu secara tertulis ke ITB;Bahwa saksi tidak ke Pabrik (Torishima) untuk mencaritahu perbandingan Rpmtersebut, karena sudah ditanyakan sebelumnya pihak pabrik mengatakan bahwa44pabrik tersebut tidak mengeluarkan Pompa yang Rpmnya 740 dan mengatakanpula bahwa Rpm 560 ini lebih handal;Bahwa sebab tidak ke Universitas lain untuk mencaritahu perbandingan Rpmtersebut karena menyangkut teknis bukan menyangkut dalam hal kepanitiaanproyek dan ITB kami datangi karena kami melihat independen akademis
Putus : 16-08-2011 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 201/Pid.B/2010/PN.TBK
Tanggal 16 Agustus 2011 — YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG
528204
  • BASUKI WASIS, M.Sie Bahwa Ahli adalah staf pengajar (dosen) pada Fakultas Kehutanan IPB Bogordan bergelar akademis Doktor (S3) pada bidang kehutanan dan lingkungan ;e Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tanah hutan, kesuburantanah hutan, konservasi tanah dan air, manajemen lahan hutan, ekologi hutan,pengaruh hutan dan pengelolaan nutrisi hutan serta ilmu yang berhubungandengan kehutanan dan lingkungan ;e Bahwa Ahli tahu hendak didengar keterangannya di persidangan dalamperkara ini terkait
Register : 19-08-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 138/Pid.Sus/2011/PN.Tte
Tanggal 21 Desember 2011 — CHANDRA KIPU
137123
  • Manusia untuk diwawancarai, misalnya tentang pengembangan danpemasaran rumput laut;Penelitian tersebut benar dilaksanakan sehingga jelas tidak fiktif sebagaimanapendapat Jaksa sehingga saya keberatan terhadap pendapat Jaksa tersebut dansaya akan melakukan upaya hukum dalam persoalan tersebut, biaya penelitiansebagaimana dalam kontrak tersebut adalah wajar bahkan termasuk minim yangpenting bagi saksi adalah pengembangan rumput laut di Indonesia, penelitiantersebut sudah dilakukan dengan standar akademis
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
57264530
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Sebagaimana diketahui, dalam penggolongansistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut, setidaktidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem peradilan pidana (criminaljustice system) yaitu Crime Control Model dan Due Process Model.
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
7728
  • Yogyakarta telah menyebarluaskan wacanatentang adanya perubahan transportasi angkutan perkotaan yang mengedepankanpelayanan pada masyarakat, kemudian wacana tersebut ditindak lanjuti denganpembahasanpembahasan dan juga adanya kajiankajian akademis dari UGM danpembahasan dilakukan terus menerus dalam kurun waktu Tahun 2004 sampaiTahun 2008 yang akhirnya menentukan angkutan perkotaan dengan sistim Buy TheService dan MIX Traffic ; 2222222222 222 2225Bahwa PT.
    Yogyakarta telah menyebarluaskan wacanatentang adanya perubahan transportasi angkutan perkotaan yang mengedepankanpelayanan pada masyarakat, kemudian wacana tersebut ditindak lanjuti denganpembahasanpembahasan dan juga adanya kajiankajian akademis dari UGM danpembahasan dilakukan terus menerus dalam kurun waktu Tahun 2004 sampaiTahun 2008 yang akhirnya menentukan angkutan perkotaan dengan sistim Buy TheService dan MIX Traffic ; Bahwa PT.
Register : 17-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 137-K/PM II-08/AD/VI/2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — ENDANG SUHENDRA SAPUTRA, SERKA
12642
  • Dalam prosesLegal Drafting (pembuatan perundang undangan) di Negara Indonesia moralsebagai meta norma juga diterapkan, hal ini tercermin dalam proses salahsatunya bahwa sebelum pembentukan undang undang diadakan terlebihdahulu apa yang disebut Naskah Akademis, dimana disana tertuang citacitadan tujuan dari hukum itu.
Putus : 09-08-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 952/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 9 Agustus 2011 — DR. Sudarti, M.Kes.
567
  • untuk pendidikan anak usia dini,sehingga dalam hal ini kepentingan umum yang lebih luas malah terlayanidengan terobosan yang dilakukan terdakwa, panitia serta peserta pelatinansehingga negara tidak dirugikan bahkan lebih diuntungkan' tanpapenambahan dana lainnya dari keuangan negara, dan adalah fakta terdakwasecara pribadi tidak diuntungkan, karena Program P2SEM bertujuan untukmemberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih tercapai;Bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pandangan akademis
Putus : 05-10-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOKO PARYADI, ST., MT Bin SUKADI
153115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untukmenghindari kekeliruan dalam pemahaman asas Systematische Specialiteit(Kekhususan yang Sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentudipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antaraperundangan administrasi yang bersanksi pidana (Administrative Penal Law)dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka pembentuk UndangUndang,khususnya Prof. Dr. Muladi, SH (saat itu menjabat sebagai Menteri KehakimanR.I.), memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 UU Nomor 31Tahun 1999.
Register : 13-01-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 2 Juni 2010 — Ir. SETIAWAN
9574
  • ;Menimbang, bahwa bagaimana dengan keterangan terdakwayang menyatakan bahwa program Sistem Informasi Akademis(SIA)telah terpasang hal mana menurut terdakwa jugadikuatkan dengan keterangan ahli Ronny Jaya yangmemperlihatkan langkah langkah pengoperasionalkannya ?
Register : 17-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RENDRA
2.HALDI
3.DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI
4.ARSAUFI alias REZA
189438
  • Aktivitas akademis berupapublikasi, menjadi pembicara dan penelitian saksi tentang hukum sibersemakin intensif saksi lakukan sejak tahun 2010. Beberapa publikasikarya ilmiah yang sudah saksi buat untuk dipresentasikan di tingkatnasional dan internasional. Bahwa Ahli tidak mengenal saksi pelapor Sdr. H. ABD RAHIM selakuKorban tersebut.Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.
Register : 09-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 504/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 September 2017 — - PT. MARGA SETIAPURITAMA - PT. MSP Lawan - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA - BADAN PENGATUR JALAN TOL q.q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
482545
  • Pemohon medalilkan poin 12 (dua belas) dengan menggunakandasar argumentasi yaitu poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas).Sementara dalil Pemohon Poin 10 (sepuluh) hanya merupakan kutipandari halaman web (blogspot) tanpa mencantumkan sumber informasiyang valid serta belum diuji kebenarannya secara akademis sehinggatulisan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.Adapun poin 11 (sebelas) dalil Pemohonyaitu "Menurut PeraturanMahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, suatu putusan arbitrase dianqgapmelanqggarketertibanumumapabilaputusanitunyatanyatabertentangan
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 59/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — DUMA SIMARMATA
10759
  • MT,. didepan persidangan dan dibawahsumpah, Ahli memberikan keterangan dan pendapat pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa, Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa MARBA ULI MANURUNG.Bahwasecara akademis Ahli adalah Sarjana Teknik (Sipil) dan MagisterTeknik (Teknik Sipil) dan secara keahlian pernah menjadi PelaksanaLapangan di Kontraktor 19871989, Pengawas Lapangan (Supervisi) 1989 1995 di Konsultan Perencana dan Pengawas.Bahwa, ahli membenarkan keterangan yang sudah pernah Ahli
Register : 15-02-2012 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 16-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 01/Pid.Sus/2011/PN.MDO
Tanggal 8 Februari 2012 — dr Henri Wantah Als. Endit;
9975
  • Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa setiap orang sebenarnya merupakan elemenbukan unsur pokok dalam suatu tindak pidana dan baru memmiliki relevansijika unsur pokok telah dinyatakan terbukti; Oleh karena itu dalam naskahnaskah akademis bahasan masalah tindak pidana tidak pernah dibahassebagai unsur tindak pidana namun dalam praktek peradilan yangberkembang akhirakhir ini dibahas sebagai unsur tindak pidana;123Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hal ini dapatdijumpai dalam pasal 1 butir