Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 185 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. ACEP TURISNO, M.Si
9017
  • PRAMONOselaku mandor tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan akademis,sebagaimana dijelaskan oleh ahli bahwa hasil pengujian commisioning test yangditandatangani oleh Sdr. DEDI pada tanggal 9 Agustus 2012 pada tabelpemeriksaan Generator terdapat hasil adanya pengujian pengeluaran dayasebesar 20 Hp yang meragukan karena meskipun terdapat pengukuran arus yangtidak dilakukan sebagai pembanding.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
14144
  • Menyelenggarakan dialog interaktif antara DPRD dengan Eksekutifdengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Boyolali, Pengadilan NegeriBoyolali dan Akademis;Namun hasil poin a dan b tidak ada informasi dan poin c tidak pernahdilaksanakan.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
12019
  • Menyelenggarakan dialog interaktif antara DPRD dengan Eksekutifdengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Boyolali, Pengadilan NegeriBoyolali dan Akademis;Namun hasil poin a dan b tidak ada informasi dan poin c tidak pernahdilaksanakan.
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
841561
  • Dan dengan adanya reklamasipulaupulau, maka waktu cucinya akan semakin lama;Bahwa berdasarkan kajian akademis di dalam penilaian suatu perubahantentang alam, katakanlah yang dulunya tidak ada pulau dan sekarangHalaman 186 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTada pulau, kita memerlukan kajian parsial hanya 1 (satu) pulau jelas tidakakan kelihatan dampaknya, tetapi kalau kita adakan penilian pulaupulausecara lengkap baru kelihatan dampaknya, jadi kajian tersebutmempertimbangkan satukesatuan
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
20432
  • Menyelenggarakan dialog interaktif antara DPRD dengan Eksekutifdengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Boyolali, Pengadilan NegeriBoyolali dan Akademis;Namun hasil poin a dan b tidak ada informasi dan poin c tidak pernahdilaksanakan.Pembahasan Ranperda Susduk pada tingkat Pansus bersamatim eksekutif pada akhirnya mengalami deadlock, kemudian pada tanggal15 Desember DPRD mengajukan Ranperda Baru yang berupa revisiterhadap Perda 4 Tahun 2001, Ranperda inipun pembahasaannya cukupalot khususnya pada
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
14123
  • Menyelenggarakan dialog interaktif antara DPRD dengan Eksekutifdengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Boyolali, Pengadilan NegeriBoyolali dan Akademis;Namun hasil poin a dan b tidak ada informasi dan poin c tidak pernahdilaksanakan.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
299176
  • Menyelenggarakan dialog interaktif antara DPRD dengan Eksekutifdengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Boyolali, Pengadilan NegeriBoyolali dan Akademis;Namun hasil poin a dan b tidak ada informasi dan poin c tidak pernahdilaksanakan.
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
744834
  • Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.Bahwa, berdasarkan kajian akademis di dalam penilaian suatu perubahantentang alam, katakanlah yang dulunya tidak ada pulau dan sekarang adapulau, kita memerlukan kajian parsial hanya 1 (satu) pulau makatidak akan kelihatan dampaknya, tetapi kalau kita adakan penilian pulaupulau secara lengkap baru kelihatan dampaknya, jadi kajian tersebutmempertimbangkan satukesatuan.Bahwa, menurut keretangan Ahli, dirinya pernah melakukan penelitiansekitar tahun 2003 mengenai pola
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
10728
  • Menyelenggarakan dialog interaktif antara DPRD dengan Eksekutifdengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Boyolali, Pengadilan NegeriBoyolali dan Akademis;Namun hasil poin a dan b tidak ada informasi dan poin c tidak pernahdilaksanakan.
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
391389
  • No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelKemudian mengurangi penggunaanpenggunaan bahansintetik;Bahwa secara akademis masih ada perdebatan. Kitabelum menemukan kriteria bakunya. Walaupun di dalamPP No.150 mencamtumkan kriteria tentang kerusakanlahan gambut. Hanya saja dari beberapa parameteryang kita lihat itu masih kita perdebatkan di akademis.Ada beberapa parameter yang masih menjadipertanyaan. Contohnya pH. Disitu dicantumkan apabilapH di bawah 4 atau di atas 7 maka dikatakan degradasi/rusak.
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
6037
  • . , secara Akademis sudahmemperkara diri tapi dalam persidangan muncul kreteriakreteriasehingga kesulitan , dengan menggali peraturan dan dengan rasakeadilan. dari berbagai aspek , baik formil, materiil dansosiologi.Bahwa Pasal 4 yaitu pengembalian kerugian keuangan negaratidak menghapus dipidananya pelaku, ahli tidak sepaham dalamrumusan tersebut oleh pembuat Undangundang , pandanganahli menjangkau ke depan secara prevemtif untuk mengurangiperbuatan tipikor.Bahwa korupsi sebagai delik formil ;Bahwa
Putus : 21-02-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 314/Pid.B/2010/PN.KSP
Tanggal 21 Februari 2011 — SAID HASAN Bin SAID JAFAR
8611
  • ayat (1) ke1 KUH Pidana,Hakim Anggota I berpendapat lain dengan membuktikan unsur melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiMenimbang, bahwa dalam konteks bahasa kata memperkaya berasal dari kata dasar kayayang mendapatkan imbuhan awalan me dan per, yang mengandung arti membuat menjadi.Dengan demikian memperkaya mengandung arti membuat menjadi kaya atau menambah kekayaaan.Kata kaya sendiri parameternya adalah uang atau harta benda;Menimbang, bahwa dalam konteks akademis
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
254191
  • tanki,atau melalui pipa dan sebagainya, sementara gas mengisi sebuah ruanganyang kecil ataupun yang besar dan disebut sebagai faktor kompresibiltas ; Bahwa cara penjual untuk menjual gas kepada pembeli sampai denganmemberikan gas tersebut kepada pembeli salah satunya denganmenggunakan Floating Production And Strorage Offloading (FPSO), bisalangsung kepada kapal tanker dan juga bisa dengan menggunakanpipeline.Halaman 236 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 181/G/2017/PTUNJKTBahwa dari segi teknis dan akademis
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
131157
  • tahun 2009 ;Bahwa pertemuan tersebut atas undangan dari PT.Pembangunan Perumahan(PP) ;Bahwa pertemuan tersebut pada bulan Mei 2010 yang dihadiri oleh saksi,Lukman dari PT.Pembangunan Perumahan, SURYADI, FAKHRUDDIN,Terdakwa TRI MULYONO dan GERHANA SIANIPAR ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam pertemuan tersebut dihadiri jugaoleh GERHANA SIANIPAR ;Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah pertemuan tersebut dihadiri olehMELIA RIKE ;Bahwa di pertemuan tersebut, saksi diminta untuk membuat kajian akademis
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
10942144
  • Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan dengan ijazah,minimal S2 (akademis) atau mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai ahli.b. Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar).c. Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayat hidup;Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Prof.Dr.Alvi Syahrin S.H.,M.Syang bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof.H.Syamsul Arifin ,S.H.
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
7434
  • ,harus alternatif.Unsur memperkaya harus secara subyeksitas , antarakonglomerat dan lurah ,yaitu , secara Akademis sudahmemperkara diri tapi dalam persidangan muncul kreteriakreteriasehingga kesulitan , dengan menggali peraturan dan dengan rasakeadilan. dari berbagai aspek , baik formil, materil dansosiologi.Bahwa Pasal 4 yaitu pengembalian kerugian keuangan negaratidak menghapus dipidananya pelaku, ahli tidak sepaham dalamrumusan tersebut oleh pembuat Undangundang , pandanganahli menjangkau ke depan
Register : 19-08-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor.Yk.
Tanggal 6 Januari 2014 — Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO
7721
  • Penyidik tertanggal 25 Januari 2012 ;Menimbang, bahwa terhadap pembacaan' keterangan saksiSUPARJIYAH yang berhalangan sah tersebut, Penasehat HukumTerdakwa menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan menghadapkan saksisaksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang AHLI yangbernama : KARTIKA ASRI, Ak. yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam bidang Akuntansi danAuditing;e Bahwa gelar akademis
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
9029
  • tahun 2009;Bahwa pertemuan tersebut atas undangan dari PT.Pembangunan Perumahan (PP);Bahwa pertemuan tersebut pada bulan Mei 2010 yang dihadiri oleh saksi, Lukman dariPT.Pembangunan Perumahan, SURYADI, FAKHRUDDIN, Terdakwa TRI MULYONO danGERHANA SIANIPAR;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam pertemuan tersebut dihadiri juga olehGERHANA SIANIPAR;Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah pertemuan tersebut dihadiri oleh MELIA RIKE;Bahwa di pertemuan tersebut, saksi diminta untuk membuat kajian akademis
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
116109
  • atas Peraturan Presiden Nomor 35Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa apabila setelah diadakanmusyawarah tidak tercapai kKesepakatan, panitia pengadaan tanahmenetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uangkepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasitanah yang bersangkutan ;Bahwa Bupati tidak dapat mengambil alin musyawarah penetapanharga ;Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh wargamasyarakat tidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ;Bahwa didalam ranah akademis
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
325403
  • pejero kepada Terdakwa adalahmerupakah DP saksi kepada Terdakwa dan nantinya diperhitungkandengan Aspal.Bahwa harga aspal tersebut adalah sekitar Rp300.000.000,00 s.dRp400.000.000,00Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkanketerangan/pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu :Ahli SYAKRAN RUDI, SE, MM. memberikan pendapat/keterangannya di1.persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pendidikan akademis