Ditemukan 1699 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1597/B/PK/PJK/2017 Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHARABOT SA,
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan P3B didahulukan dari ketentuan UU PPh dan turunannya;bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding juga sudahmengakui bahwa P3B adalah /ex specialis yang mengesampingkan UUpajak domestik (/ex generalis);bahwa pada dasarnya, mengenai wajib pajak luar negeri, mayoritasnegara di dunia, termasuk Indonesia memiliki dua macam ketentuan.
Putus : 31-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/TUN/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, dk vs PT. PONDOK KALIMAYA PUTIH
129 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
bidang usahaJasa Akomodasi dan Jasa Rekreasi dan Hiburan, tengah merintis usaha untukmembangun Tempat Rekreasi & Hiburan (Lapangan Golf & Taman Wisata Alam) sertapembangunan rumah peristirahatan (Villa, Bungalow dan Cottage) di Pulau Sangiang,dimana dengan pembangunan sarana dan prasarana Rekreasi dan Hiburan tersebutdiharapkan Pulau Sangiang akan dapat menjadi salah satu tempat Rekreasi dan TamanWisata Alam yang terkemuka di Indonesia, dapat menjadi tujuan wisata para wisatawan,baik Asing maupun Domestik
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil ProduksiLNG dipasarkan ke Jepang, Korea dan Taiwan, sedangkanhasil LPG dipasarkan ke pasar domestik, danhasilcondensate dikonsumsi untuk operasi' plant ataudikembalikan kepada producer.PT Badak NGL Co. didirikan oleh Pertamina (atas namaPemerintah), Huffco Incorporation, dan JILCO (JapanIndonesia LNG Company) dengan komposisi kepemilikansaham, Pertamina (55%), Huffco Inc. (30%) dan JILCO(15%).Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT BadakNGL Co. tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha
Putus : 08-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611/B/PK/PJK/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
ada Pajak Keluaran dari yangmenyerahkan TBS, sehingga tidak ada Pajak Masukanyang dapat dikreditkan dari pembelian TBS tersebut, baikbagi perusahaan yang terpadu (integrated) maupun yangtidak terpadu (non integrated);Bahwa pertimbangan pada angka 11 di atas, adalah merupakanperlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadapkasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnyasama, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 16B ayat(1) UndangUndang PPN a quo;Bahwa dalam perdagangan domestik
Register : 21-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
Gallant Yudha Ardianata Als. Gallant
134 — 58
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
Gallant Yudha Ardianata Als. Gallant
134 — 58
MediaPembawa Hama Penyakit adalah ikan dan sejenisnya yang berpotensisebagai pembawa hama dan penyakit ikan, sekaligus melakukanpengawasan lalu lintas media pembawa yang dilarang maupun dibatasipemasukan dan pengeluarannya melalui Bandara Gusti Ngurah Rai; Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2017, sekitar pukul 15.00WITA disaat saksi sedang melaksanakan tugas pengawasan mediapembawa hama dan penyakit ikan yang dilalulitaskan antar area didalamwilayah RI, di cargo domestik Bandara Internasional
Putus : 10-03-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tanggal 10 Maret 2015 — 1.1. WIWIK TJOKRO SAPUTRO, DKK VS GREENFINCH PREMIER FUND
619 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
619 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam Buku Hukum Acara Perdata,Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke13, Tahun 2013, Halaman 24 s.d. 25 yangdikutip sebagai berikut: (Bukti T2);Persyaratan pokok kuasa khusus dibuat di luar negeri, sama dengan yangdibuat di dalam negeri (domestik). Hal ini sesuai dengan asas /ex fori dalamhukum perdata international yang mengajarkan doktrin the law of the forum,yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan Pengadilan tempatgugatan diajukan atau diterima.
Register : 25-10-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat:
PT. Dua Cahaya Anugrah
Tergugat:
Made Sumartana, dkk
584 — 1003
PT. Dua Cahaya Anugrah
Tergugat:
Made Sumartana, dkk
584 — 1003
Kuta Utara, BadungBali, yang menyediakan berbagaifasilitas penunjang Pariwisata bagi Wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali;Bahwa sejak awal dibukanya W Bali Seminyak (PreOpening) pada tahun 2010, W Baliseminyak menjadi salah satu pilihan bagi Wisatawan Domestik maupun WisatawanMancanegara untuk menginap maupun sekedar berkunjung untuk menikmati fasilitasyang terdapat di W Bali Seminyak.
Nomor82/WPA/Anjuran/V/2021 perihal: Jawaban atas Anjuran No. 560/172/Disperinakertertanggal 28 Mei 2021, dengan dasar penolakan sebagai berikut:Halaman 10 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2021/PN DpsNoT1T2T3T4TST6T7T824.25.1) Bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang PenetapanBencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagai bencana nasional belum dicabut;2) Bahwa sebagai akibat dari Bencana Nasional Nonalam Pandemi Covid19,kunjungan wisatawan baik Domestik
Putus : 26-02-2015 — Upload : 27-02-2015
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 01/PID.SUS-TPK/2015/PT.TTE Tanggal 26 Februari 2015 — SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI
97 — 36
97 — 36
Penyusunan Prolegda DPRD Tahun 2011 18.000.000,00 Penyusunan Prolegda Provinsi Tahun 201118.000.000,00 Sosialisasi Prolegda20.000.000,00 Sosialisasi Ranperda20.000.000,00 aS) 2) Honorarium 8 buah Ranperda yang diharmonisasi,yaitu:1YyY A ua > & WNPengelolaan Barang Milik Daerah,Pengelolaan Hibah Kepada Daerah,Pinjaman Daerah,Kelistrikan Daerah,Pertambangan Umum,Biaya Domestik Haji,Pembentukan Peraturan PerundangundanganDaerah,Evaluasi Hasil Pembahasan Perda tentangRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Honorarium 8 buah Ranperda yang 144.000.000,00diharmonisasi, yaitu:1 Pengelolaan Barang Milik Daerah,2 Pengelolaan Hibah Kepada Daerah,3 Pinjaman Daerah,4 Kelistrikan Daerah,5 Pertambangan Umum,6 Biaya Domestik Haji,7 Pembentukan Peraturan Perundangundangan Daerah,8 Evaluasi Hasil Pembahasan Perda tentangRencana Induk PembangunanKepariwisataan,7.
Register : 03-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45162/PP/M.XV/15/2013 Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
272 — 493
272 — 493
./1993 tentang PetunjukPenanganan KasusKasus Transfer Pricing.bahwa OECD Transfer Pricing Guidelines Tahun 1995 melengkapi sebagaipedoman dan kerangka berpikir.bahwa baik ketentuan domestik tersebut maupun OECD Transfer PricingGuidelines tersebut menyatakan adanya tata urutan ataupun hirarki dalampemilihan metode.bahwa dimulai dari CUP Method, kemudian diikuti Traditional Method (CostPlus dan Resale Price Method) dan sebagai Last Resort adalah TransactionalMethod (TNMM dan Profit Split Method).bahwa
Register : 21-08-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 25/Pid.sus-TPK/2014/PN Tte Tanggal 6 Januari 2015 — SITNA, SP Alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI
90 — 51
90 — 51
Pengelolaan Barang Milik Daerah,Pengelolaan Hibah Kepada Daerah,Pinjaman Daerah,Kelistrikan Daerah,Pertambangan Umum,Biaya Domestik Haji,NG 7 FPF Y KNPembentukan Peraturan Perundangundangan Daerah,8. Evaluasi Hasil Pembahasan Perda tentangRencana Induk PembangunanKepariwisataan, Pembentukan Naskah Penjelasan dan Ranperda 50.000.000,00tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Daerah Jumlah 280.000.000,00 2.
Pengelolaan Barang Milik Daerah,Pengelolaan Hibah Kepada Daerah,Pinjaman Daerah,Kelistrikan Daerah,Pertambangan Umum,Biaya Domestik Haji,NO a9 B WRNPembentukan Peraturan Perundangundangan Daerah,8. Evaluasi Hasil Pembahasan Perdatentang Rencana Induk PembangunanKepariwisataan, 7. Pembentukan Naskah Penjelasan dan 50.000.000,00Ranperda tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan DaerahJumlah 280.000.000,001.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 Tanggal 21 Januari 2015 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
196 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 5 PP Nomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 03/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalamperspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan ini perludibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelaku bisnislokal (domestik) yang sedang gencargencarnya melakukan ekspansi bisnisyang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa;Demikianlah pernyataan pembukaan (opening statement) ini disampaikandengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalammemeriksa
Putus : 12-06-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 PK/Pdt/2007 Tanggal 12 Juni 2008 —
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa, dalam pengelolaan usahanya, Penggugat telahmelakukan kerjasama dengan berbagai PerusahaanPenerbangan, di mana Penggugat ditunjuk sebagai AgenPenjualan Jasa Angkutan oleh Perusahaan Penerbangantersebut, antara lain dengan:PT Garuda Indonesia dengan komisi penjualan sebesar 7%(tujuh) persendari nilai tiaptiap dokumen angkutan yang dikeluarkan;PT Merpati Nusantara Airlines dengan komisi penjualan:sebesar 7% (tujuh) persen dari tarif normal routepenerbangan domestik
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil Produksi LNG dipasarkan ke Jepang, Korea danTaiwan, sedangkan hasil LPG dipasarkan ke pasar domestik,dan hasil condensate dikonsumsi untuk operasi plant ataudikembalikan kepada producer.PT Badak NGL Co. didirikan oleh Pertamina (atas namaPemerintah), Huffco Incorporation, dan JILCO (JapanIndonesia LNG Company) dengan komposisi kepemilikansaham, Pertamina (55%), Huffco Inc. (30%) dan JILCO (15%).Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Badak NGLCo. tidak akan memperoleh keuntungan dari
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil Produksi LNG dipasarkan ke Jepang, Korea danTaiwan, sedangkan hasil LPG dipasarkan ke pasar domestik,dan hasil condensate dikonsumsi untuk operasi plant ataudikembalikan kepada producer.PT Badak NGL Co didirikan oleh Pertamina (atas namaPemerintah), Huffco Incorporation, dan JILCO (JapanIndonesia LNG Company) dengan komposisi kepemilikansaham, Pertamina (55%), Huffco Inc.(30%) dan JILCO (15%).Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Badak NGLCo tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas, Majelis berkesimpulankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasPajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari LuarDaerah Pabean sebesar Rp586.824.760,00, tidak mempunyaialasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya tidakdapat dipertahankan;Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa dalam melakukan koreksi,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkanpada ketentuanketentuan perundangundangan domestik
Putus : 19-05-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 427/PDT.G/2013/PN Tng Tanggal 19 Mei 2014 — PT. SOG INDONESIA Lawan 1. HANDOYO SUPARMO 2. DIAN SETYA WAHYUNI 3. PT. MEGA SARANA SATELIT
87 — 24
87 — 24
ConnocoPhillipse Mabes Angkatan Laute HNSIe Danlainlain;Bahwa selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuantehknologi alatalat telekomunikasi Thuraya dan produkproduk telekomunikasi lainnyayang berbasis satelit, walaupun telah menghabiskan biaya yang sangat besar,PENGGUGAT telah mengirim TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengikutiseminar/workshop baik domestik maupun luar negeri, antara lain :e XT Dual Launching di Dubai, yang diikuti TERGUGAT I pada tanggal 26Maret 2011;see Seminar
Register : 20-01-2006 — Putus : 12-09-2006 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 2513/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. Tanggal 12 September 2006 — Z A N I D A,
157 — 65
157 — 65
LEMBANINDO TIRTA ANUGERAH bergerak di bidangIndustri Garmen untuk pasaran domestik maupun ekspor (Rusia, Kuwait dan Saudi Arabia);=> Terdakwa menerangkan bahwa produk yang dihasilkan adalah perlengkapan bayi berupa produkuntuk tidur, tatakan bayi serta slaber baby; Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Operasional; Terdakwa menerangkan bahwa PT.
Putus : 27-12-2012 — Upload : 07-07-2013
Putusan PN MASAMBA Nomor 3/Pdt.G/2012/PN.Msb Tanggal 27 Desember 2012 — KASIS YASIR PANGGALA Alias KUNNU, DKK Vs PARDIS, DKK
61 — 22
61 — 22
Kuasa InsidentilNomor : 11/SK.PDT/2012/PN.MSB, Penggugat I telah menerima Kuasa dari Yasnah bintiKasis (Penggugat III) dan Yasmiah binti Kasis (Penggugat V) sebagaimana Surat SerahKuasa tertanggal 17 Mei 2012 yang diterbitkan di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ;63Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri, menurutYahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tahun 2005, hal.24),persyaratan pokok kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, sama dengan yang dibuatdalam negeri (domestik
Register : 23-10-2015 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Oktober 2016 —
123 — 43
123 — 43
Dari Perjanjian Anjak Piutang Domestik antara Penggugat dan Tergugat I NomorVMO001D000., tertanggal 03 Juli 2013, Khususnya Pasal 32.2 berbunyi sebagaiberikut : apabila kesepakatan secara damai sebagaimana tersebut Pasal 32.1 diatas tidakdapat tercapai para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian setiap danseluruh perselisihan, pertentangan atau perdebatan yang timbul dari dan / atausehubungan dengan peranjian ini, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Meskipun demikian, pemilihan Pengadian
Register : 16-04-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1164/Pdt.G/2014/PAJT Tanggal 23 Maret 2015 — -Soeprijono bin Wiryopermono VS.
-Theresia binti Slamet
53 — 7
53 — 7
Bahkan Pemohon membiayaipendidikan anak Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 80 ayat(4) huruf c KHI.11)Apabila ada rejekii Pemohon kerap mengajak Termohonbepergian baik domestik maupun ke luar negeri, tamasya maupunibadah, yaitu:Tahun 1991, liburan ke London, Paris,Belanda dan Swiss;Tahun 1993, liburan ke Perth, Australia;Tahun 1996, liburan ke Las Vegas, LosAngeles dan San Fransisco, Amerika Serikat;.