Ditemukan 1411 data
45 — 32
bentuk materi semata tapi di dalamnya juga terkandung nilai nilaitaabbud/ibadah, maka mutah tetap akan diperhitungkan sebagai kewajibanmantan suami yang harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspekaspek kepatutan dan kapasitas kemampuan mantan suami tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidakmenentukan berupa apa dan sebesar berapa kemampuannya, sementaramutah adalah kewajiban bagi Suami yang akan mentalak isterinya,sebagaimana bunyi pasal 158 huruf (b) KHI, maka secara ex oficio
135 — 50
tidak mengajukan apapun lagi.Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;Halaman 19 dari 38 Putusan No.79/Pdt.G/2015/PN.BIB.Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat telah mengajukanKesimpulan untuk Para Penggugat tertanggal 2 September 2015 yangselengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yanguntuk menyingkat uraian dianggap telah dimuat dalam Putusan ini ;Menimbang, bahwa majelis hakim secara ex oficio
89 — 33
., M.H. aliasPUDIN secara ex oficio termasuk dalam kepanitiaan pengadaan / penerimaanCPNSD Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu sebagai Sub Tim SeleksiAdministrasi yang bertugas melakukan penelitian administrasi pelamar, apakahmemenuhi syarat untuk ikut dalam tes seleksi penerimaan CPNSD KabupatenGorontalo Utara atau tidak;Bahwa Sub Tim Seleksi Administrasi bekerja ketika berkas kelengkapanlamaran dari pelamar dikirimkan ke kantor BKD Kabupaten Gorontalo Utara,kemudian diteliti dan diperiksa oleh Sdr
SYARIFUDIN USMAN, S.Pd., M.H.alias PUDIN secara ex oficio termasuk dalam kepanitiaan pengadaan /penerimaan CPNSD Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu sebagai Sub TimSeleksi Administrasi yang bertugas melakukan penelitian administrasipelamar, apakah memenuhi syarat untuk ikut dalam tes seleksi penerimaanCPNSD Kabupaten Gorontalo Utara atau tidak;Bahwa peranan Sdr.
11 — 2
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan mutahterhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya (secara ex oficio) akanmempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk memenuhi hakhak isteri ketikaPemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;Menimbang, bahwa melihat dari usia perkawinan Pemohon dengan Termohonsudah kurang lebih 19 (Sembilan
17 — 5
kepada Tergugat mengandungnilainilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diridan/atau pengabdian istri in casu Penggugat kepada suami adalah layakdiberikan apresiasi yang sematamata tidaklah ditujukan untukmemberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uangmaupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmanapenghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dankewajiban rumah tangga;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas makasecara ex oficio
85 — 26
dan batasbatas sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 4 point 8 sub 2 dalamjawaban ini adalah syah menurut hukum ;37e Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini ;e Mohon putusan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukanjawaban tertulis pada persidangan tanggal 16 Desember 2014, yang pada pokoknyasebagai berikut :1.Bahwa kehadiran saya dengan kapasitas sebagai Tergugat III adalah sematamata karena ex oficio
160 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Kasasi pun bukanlah pemilik Sertifikat No.287, danRahman DK didalam Sertifikatopun secara formil ex oficio tidak adaMemberi Surat Kuasa sebagai Bukti (gemis aanhoeda nigheid).yangtidak mempunyai status /egal persona standi in judicio (yang sahmempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) ;d. Bahwa yang bernama Rahman DK. didalam Sertipikat No.287,hanyalah nama rekayasa fiktif adalah cacat formil ;e.
32 — 11
Majelis Hakim denganmendasarkan kepada pasalpasal tersebut di atas dengan mempertimbangankelayakan dan kepatutan serta Penggugat dengan Tergugat telah berumahtangga selama 33 tahun maka Majelis Hakim secara ex oficio menetapkanbesaran Mutah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), Oleh karena itu maka tuntutan mutahPenggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana tersebutdalam diktum putusan ini ;D.
159 — 45
sebagaiberikut :e Ahliwaris dari Ir Aliuddin masih ada lagi yang tidak diajukan baik sebagaiahliwaris maupun sabjek didalam gugatannya, mereka terdiri dari ibu kandung danempat orang saudara kandung ;e Harta peninggalan yang diajukan dalam perkara ini tidak dipisahkan antara hartayang berasal dari bawaan pewaris dan yang berasal dari harta bersamasebagaimena telah dirinci oleh Para Tergugat didalam jawabannya tersebut ;Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi para Tergugat Majelis Hakim secaraex oficio
107 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 111 PK/PID.SUS/2016karena penandatanganan oleh Terdakwa dilakukan dalam kedudukannyaselaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah yang secara ex oficio melekatdalam jabatannya sebagai Kepala Daerah sekaligus Ketua PanitiaPengadaan Tanah dalam fungsinya menyaksikan pembayaran ganti rugiuntuk pembebasan tanah untuk keperluan lokasi ruang terbuka, sehinggapenandatanganan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum, hal mana sudah tertuang dalam pertimbangan hukumJudex Facti
23 — 14
danbelum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua)permohonan Pemohon Konvensi yang memohon izin untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi ketentuanPasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena terjadinya perceraiandalam perkara ini atas kehendak Pemohon Konvensi sebagai suami TermohonKonvensi, maka sebelum sampai pada diktum amar putusan, Majelis Hakimsecara ex oficio
49 — 26
oficioadalah PPAT pada saat itu.Menunjuk dan mencermati Akta Jual Beli Nomor:94/Sept/PPAT/1997,tanggal 19 September 1997 yang diterbitkan oleh CamatKota Waingapu selaku PPAT Saat itu dari segi, Otentikasi dan Unsurunsuryang diperlukan dalam penerbitan Akta tersebut telah terpenuhi.Gugatan penggugat salah alamat penggugat dalam gugatannya yangdidaftarkan ke Pengadilan Negeri Waingapu dibawa Register PerkaraPerdata No. 11/Pdt.G/2017/PN Wgp salah alamat karena Camat KotaWaingapu saat ini bukan lagi secara ex oficio
Terbanding/Terdakwa : CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
163 — 63
Bahwa,sesuai PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR Nomor 28 tahun 2011 tentang Uraian Tugas danFungsi Dinas Dinas Daerah Kota Pematang siantar ; Pasal 39dan Pasal 40 Terdakwa punya KEWENANGAN oleh karenaJabatan Terdakwa (EX OFICIO) mengusulkan pembentukanKUBE sesuai TUPOKSI,hal mana didukung kesaksian saksiHalaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT MDNBAREN ALIDJOYO PURBA Kepala Dinas Sosial dan TenagaKerja Pematang Siantar .Bahwa, atas dasar dan alasan hukum diatas maka mohonkiranya
71 — 21
., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa jabatan saksi pada tahun 2009sebagai jabatan sebagai Sekda Acehsecara ex oficio ditunjuk menjadiKomisaris Utama PT. Bank BPD Acehsejak Tahun 2006 s/d Januari 2011,berdasarkan SK Gubernur;e Bahwa tugas saksi selaku KomisarisUtama PT. Bank Aceh adalahmengawasi jalannya operasional bankyang dilakukan oleh Direksi agarberjalan secara tertib, baik dan lancar,telapi tidak boleh mencampurioperasional bank.
Bank BPD Aceh, karenaSekda secara ex oficio adalah KomisarisUtama Bank Aceh. Tentang adanyakredit berasalah di Aceh Utara saksitahu tetapi secara umum, karenamemang kenyataannya kredit tersebutmacet, namun selanjutnya bagaimanasaksi tidak tahu;Bahwa yang saksi ketahui apabila adakredit bermasalah dan sampai terjadimacet di PT.
43 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu,menurut Audit BPK pada Tahun Anggaran 2002 tidak ditemukan kerugian Negara;Disamping itu pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan peraturanperundangundangan adalah tanggung jawaban Kepala Daerah (Eksekutif) secaraex oficio (karena jabatannya);8 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan asas Leqalitas.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkanasas legalitas dalam hukum pidana materiil vide Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana yangmenentukan bahwa
24 — 15
Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan danKarena itu patut untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknyaterhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;Menimbang, bahwa secara ex oficio Majelis Hakim kemudianmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkansalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat
Terbanding/Oditur : Andi Hermanto, S.H
95 — 51
Oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi Medan secara ex Oficio selama 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan PenetapanNomor : TAP/34/PMTI/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.Hal.1 dari 51 hal. Putusan Nomor 39K/PMTI/BDG/AD/VI/20206.
95 — 46
kredit tersebut telah dilunasi olehPenggugat, maka seperdua (1/2) bagian dari utang bersama yang menjaditanggungan Tergugat, harus diserahkan kepada Penggugat secara suka rela;Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon sita jaminan atas objekperkara posita point 4.1 dan 4.2 dan terkait permohonan tersebut MahkamahSyar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa selama prosespemeriksaan indikasi alasan sita yaitu dipindah tangankan kepada kepihak laintidak ada, maka dalam putusan ini, berdasarkan ex oficio
97 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
benar, sepanjangmenyangkut subjek hukum, tidak ada perbedaan di antara orangperseorangan dengan korporasi, artinya kepada keduanya dapatdijatuhi tuntutan secara pidana ;Hal yang berbeda di antara subjek hukum orang perseorangandengan korporasi dalam UU Tipikor adalah pertanggungjawabanpidana oleh korporasi yang diatur secara khusus dalam Pasal 20ayat (1) (7) meliputi : korporasi sebagai subjek hukum, dasarklasifikasi, persona standi in judicio (legal standing), domisili,kewenangan Hakim secara ex oficio
55 — 19
penyimpangan dalampengelolaan dana Bantuan LangsungMasyarakat ( BLM ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat ( PNPM)Mandiri Pedesaan untuk kegiatanSimpan Pinjam Khusus Perempuan( SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPk)Kecamatan Bansari;e Bahwa tahun 2002 akhir saksi diangkatsebagai Kasi PMD (Pemberdayaan47Masyarakat Desa) sampai dengansekarang;e Bahwa kapasitas saksi adalah sebagaiPJOK (Penanggung Jawab OperasionalKegiatan) tingkat kecamatan atas dasarsurat Keputusan Bupati Temanggung haltersebut secara Ex Oficio