Ditemukan 1422 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-04-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR Tanggal 6 Agustus 2012 — MAWARDI, Dkk Melawan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
201 — 51
201 — 51
Menimbang, bahwa eksepsi gugatan penggugat kabur,khususnya mengenai dalil yang mempersoalkan kekeliruanpencantuman besaran luas tanah dari salah satu Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek sengketa aquo, menurut Majelis Hakim kekeliruantersebut tidak sampai menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kaburatau. tidak jelas, mengingat hal tersebut adalah bersifatredaksionalsemata yang masih dapat dikoreksi oleh Majelis Hakim, mengingatdalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim bersifat aktif(dominus
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 390/Pid.B/2019/PN Kdi Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ODE FIRMAN Als LA PIMA Bin LA MANDIA
2.LA ODE RISWAN Bin LA ODE ISARA
3.LA ODE UNTU Als BA UNTU Bin LA ODE SIARA
4.LA JAHALI Bin LA DENCI
5.LA ODE ADIMAN Als GERI Bin LA ODE RAMLI
6.YATMIKO, S.Pd Bin LASMIN
7.LA ODE AMIR Als AMIR Bin LA ODE SAANI
91 — 42
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ODE FIRMAN Als LA PIMA Bin LA MANDIA
2.LA ODE RISWAN Bin LA ODE ISARA
3.LA ODE UNTU Als BA UNTU Bin LA ODE SIARA
4.LA JAHALI Bin LA DENCI
5.LA ODE ADIMAN Als GERI Bin LA ODE RAMLI
6.YATMIKO, S.Pd Bin LASMIN
7.LA ODE AMIR Als AMIR Bin LA ODE SAANI
91 — 42
Ini pula makna dari due process of law, artinya prosespenegakkan hukum yang benar dan adil, buka atas dasar Stigma apalagikebencian terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yangdisangkakan atau dituduhkan kepadanya.Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai Dominus Litis yang tidakberpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umumsebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnyayang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan
Register : 16-10-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 7 April 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
96 — 59
96 — 59
yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata UsahaNegara (Object Van Geschil ) adalah;Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 299 Tahun 2015 tentang PengesahanPerubahan Kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun Hunian Apartemen Slipi Jakarta Barat tertanggal 23 Juli 2015 (vide buktiT.1);Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkaitdengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Putus : 21-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 21 Januari 2016 — DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., M.M.;
104 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwabilamana Pengadilan menyatakan Pemohon Kasasi melanggar sesuatuyang tidak pernah di dakwakan, maka hal ini tentu telah melanggar asasSecundum Aliegata Indicare (Hakim terikat pada peristiwa yang diajukanmutatis mutandis Hakim terikat pada Dakwaan Penuntut Umum) atausetidaknya tidak sejalan dengan Algemene Beginselen van BehoorlijkRechtpraak (asasasas umum beracara/peradilan yang baik), bahkanmemasukkan peraturan yang tidak pernah didakwakan tersebut jelas jelasbertentangan dengan asas Dominus
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
338 — 610
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
338 — 610
Dengan demikian Hakim harus bersikap aktif dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas dominus litis tersebut,dengan berpedoman pada fakta hukum yang ada meskipun terhadap sesuatuhal tidak dimohonkan dalam surat gugatan Penggugat dan PenggugatIntervensi maupun jawaban Tergugat dan Tergugat Il Intervensidiperkenankan untuk membuktikan keadaan maiteriil dari setiap sengketa tatausaha negara;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas
Register : 05-04-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
BETTI BR SEMBIRING
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
Intervensi:
1.JULIAH HASTUTI,DKK
2.MOHD ARIS,DKK
107 — 57
BETTI BR SEMBIRING
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
Intervensi:
1.JULIAH HASTUTI,DKK
2.MOHD ARIS,DKK
107 — 57
dan akan dipertimbangkandibawah ini;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatasdihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, ParaTergugat Il Intervensi1 dan, Para Tergugat II Intervensi2, setelah PengadilanHalaman 101 Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNMDN.berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa a quo, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuangugatan Penggugat dan pararel dengan azas dominus
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
253 — 1020
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
253 — 1020
tersebut makaMajelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilanyang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2diputus bersama dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktiandipersidangan, selain itu untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo guna menemukan kebenaran materiil terhadapmaksud dan tujuan gugatan Penggugat apabila eksepsi kewenangan absolutterbukti tidak beralasan hukum, paralel dengan asas dominus
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 21 Januari 2016 — 1. Abdul Majid,2. Rukiyah, dkk;KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
88 — 65
88 — 65
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusanobjek sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan Para Pihak, oleh karena itu berdasarkan dailildalilGugatan, Jawaban, dan alatalat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan,maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa a quo, Pengadilanakan menguji dan mempertimbangkan
Register : 09-07-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
OE MIAUW LING
Tergugat:
LURAH LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA SURABAYA
Intervensi:
1.PT. INTILAND GRANDE
2.Drs. BAMBANG SURYANTO, MM. Msi
3.TRI MULYO
4.H. SLAMET MOENADI
114 — 72
OE MIAUW LING
Tergugat:
LURAH LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA SURABAYA
Intervensi:
1.PT. INTILAND GRANDE
2.Drs. BAMBANG SURYANTO, MM. Msi
3.TRI MULYO
4.H. SLAMET MOENADI
114 — 72
mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor: 105/G/2018/PTUN.SBY.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 85 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara harus dimaknai secara menyeluruh atas kepentinganpemeriksaan dan bilamana diperlukan Hakim Ketua Sidang dapatmemerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TataUsaha Negara, atau pejabat lain yang menyampaikan surat, atau memintapenjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengansengketa, sebagai wujud asas dominus
Register : 25-08-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 183/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 13 Januari 2016 — MUHAMMAD IRWAN, S.T;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
83 — 72
83 — 72
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusanobjek sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan Para Pihak, oleh karena itu berdasarkan dalildalilGugatan, Jawaban, dan alatalat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan,maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa a quo, Pengadilanakan menguji dan mempertimbangkan
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
663 — 411
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
663 — 411
kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalamperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan,jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dariHalaman 137 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLGpara pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata UsahaNegara yang bersifat aktif (Dominus
Register : 28-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2018/PTUN.SRG Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
171 — 75
171 — 75
Putusan No. 7/G/2018/PTUNSRGTergugat dan Tergugat II telan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan tidak bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik;Menimbang, bahwa Pengadilan, berdasarkan asas dominus litis akanmelakukan pengujian dalam permasalahan ini meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: a.Pengujian dari aspek Kewenangan yaitu mengenai Kewenangan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara pada waktu menerbitkan atau mengeluarkankeputusan yang disengketakan itu; b.
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp Tanggal 4 September 2019 — Terdakwa
114 — 57
114 — 57
tersebuttelah dianggap sebagai perbuatan membiarkan adanya tindakan kekerasansehingga Majelis Hakim tidak sependapat jika Penasihat Hukum menyatakanunsur membiarkan tidak dipertangungjawabkan kepada Anak dan terkaitpertangungjawaban pihak lain merupakan hal lain yang tidak bisa dijadikansebagai alasan tidak terbuktinya unsur tersebut karena hal tersebut justrumenambah pihak lain yang seharusnya ikut didakwa untukmempertangungjawabkan terjadinya pembiaran atas tindak pidana ini dan halitu merupakan dominus
Putus : 18-06-2008 — Upload : 22-09-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 29/Pid.B/2008/PN.SKH Tanggal 18 Juni 2008 — BAMBANG SUYADI, SH.
74 — 22
74 — 22
Bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak dominus litisdalam menentukan' siapa, kapan dan apa yang dapatdimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana,sedangkan Pengadilan hanya mempunyai kewenangansebatas pada luas sempitnya dakwaan yang diajukanterhadap terdakwa dan juga sebagai azas umum bagibadan hukum peradilan untuk tidak menolak perkara yangdiajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya ;.
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
384 — 300
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
384 — 300
dengan Izin produksi yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah dalilyang telah terbantahkan secara hukum mengingat fakta selama persidangan aa quo baik pengakuan para pihak, keterangan saksi dan hasil pemeriksaansetempat menunjukkan bahwa memang benar terdapat tumpang tindih tumpahtindin (Overlapping) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksiantara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negaraberlaku azas dominus
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
737 — 2109
737 — 2109
Selanjutnya, Majelis Hakimmenyatakan gugatan telah layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbukauntuk umum secara elektonik pada hari Kamis tanggal 14 September 2021,dengan pertimbangan halhal berkaitan dengan dalildalil GugatanPenggugat akan disempurnakan berdasarkan asas dominus litis (keaktifanHakim dalam mencari kebenaran materil) dengan memperhatikan faktafaktahukum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Register : 26-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dedet Darmadi, SH
Terbanding/Terdakwa : BISMANSYAH BIN AIENDIT
94 — 50
Terbanding/Terdakwa : BISMANSYAH BIN AIENDIT
94 — 50
berdasarkan faktahukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyataberkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, makapembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpaharus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);Menimbang, bahwa atas hal tersebut menurut Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Majelis Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama telah menyampaikan pendapat yangmelanggar azas dominus
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 392/Pid.B/2019/PN Kdi Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ASDIN Bin LA GAMU
2.LA ODE HAMSA Alias ACUNG Bin LA ODE RAFIDIN
3.LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO Alias KASRIN
4.LA ODE PAHI Alias LA ODE KAIMUDIN Bin LA ODE ABU
5.LA ANTON Alias ANTO Bin LA CAO
6.LA ODE HARMIN Bin JUMADI
7.LA ODE FAISAL Bin LA ODE AMRAN
8.LA ODE JAMALUDDIN MANDIA Bin LA ODE MANDIA Alias JAMAL
9.LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA
92 — 44
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ASDIN Bin LA GAMU
2.LA ODE HAMSA Alias ACUNG Bin LA ODE RAFIDIN
3.LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO Alias KASRIN
4.LA ODE PAHI Alias LA ODE KAIMUDIN Bin LA ODE ABU
5.LA ANTON Alias ANTO Bin LA CAO
6.LA ODE HARMIN Bin JUMADI
7.LA ODE FAISAL Bin LA ODE AMRAN
8.LA ODE JAMALUDDIN MANDIA Bin LA ODE MANDIA Alias JAMAL
9.LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA
92 — 44
Ini pula makna dari due process of law, artinya proses penegakkanhukum yang benar dan adil, buka atas dasar Stigma apalagi kebencian terhadapwarga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan ataudituduhkan kepadanya.Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai Dominus Litis yang tidakberpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umumsebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnyayang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
212 — 151
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
212 — 151
tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketadalam perkara a quo sudah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku juga AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil GugatanPara Penggugat dan Jawaban Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknyauntuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara diPeradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus
Register : 18-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 66/G/2020/PTUN.PLG Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
ANNY HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DODY KUSUMA
243 — 127
ANNY HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DODY KUSUMA
243 — 127
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwaHakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian ataspembuktian (Asas Dominus Litis) ;Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan buktibukti, Para Pihakmenyampaikan halhal sebagai berikut, diantaranya :1.