bansos untuk mahasiswa/pendidikan yang hanya dapatdiberikan sebesar Rp. 500.000, dan tidak ada pertanggungjawabanpenggunaan dana bansos tersebut.

tidak adapertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.

Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin ; 2. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan olehSdr. Kundrat Marianan 53. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.

(satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Desember 2010 yang berisikan : BKU Sisa Kas Rp. 3.604.080.474, tanggal 30 Desember 2010;Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran Rp. 3.604.080.474, tanggal 30 Desember 2010;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepadaOrganisasi Keagamaan sisa Nihil ;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek bansos kepadaOrganisasi Kemasyarakatan sisa Nihil;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada PartaiPolitik Sisa Nihil;Asli Kwitansi

Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin ; 2. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan ; 3. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.

Sulsel;Saksi tidak pernah menghubungi siapasiapa terkait dana bansos,Saksi tidak tahu apa ada peranan Terdakwa terkait pencairan dana bansos;Saksi tidak tahu masalah bansos, karena hanya tahu kalau adanya saja diAPBD;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalampembelaan;33.Saksi H. BASO HAMZAH Bin H.

untukmencairkan dana Bansos;e Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalampembelaan38.Saksi H.

Sulsel sejak bulan Mei 2008sampai dengan sekarang;Saksi tahu khusus Tahun 2008 ada alokasi dana bansos untuk SekertariatProv.

karenapembahasan secara rinci itu dibahas dikomisi;Saksi tidak tahu Terdakwa sebagai Sekda ada delegasi dari gubernur untukmenyetujui pemberian dana bansos;Saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa selaku Sekda berkenaandengan dana bansos demikian pula Saksi tidak pernah menghubungiTerdakwa untuk dipermudah urusan dana bansos;Saksi tidak pernah ada kaitannya dengan dana bansos yang 202 tersebut;Saksi pernah mendengar bahwa sudah ada pengembalian sesuai bunyi LHPbahwa harus ada pengembalian;e

,tetapi yang diajukan pada waktu itu adalah Anwar Beddu;Dalam kasus bansos ini lebih dahulu ada proses hukum dan telah adaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkenaan dengankasus dugaan penyalahgunaan dana bansos pemprov.

Hasan Rusbini;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupakwitansi sebagai tanda terima uang tertanggal 5 Maret 2007;Bahwa saksi tidak menikmati uang titipan Bansos tersebut;Bahwa masih ada sisa anggaran Bansos tahun 2006 sebesar Rp. 35.000, (Tigapuluh lima ribu rupiah);Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dana Bansos kepada pak Walikota;Bahwa sebenarnya tidak boleh Saksi menerima dana titipan yang diserahkanmasyarakat dari uang Bansos tersebut;Bahwa bendahara untuk dana

2008 saksi tahu mengenai dana anggaran Bansos karena saksisebagai bendahara pengeluaran dan Bansos;Bahwa tahun 2007 yang menjadi bendahara adalah Mardiana;Bahwa jumlah anggaran dana Bansos tahun 2007 adalah sekitar Rp.32.000.000.000, (Tiga puluh dua milyar rupiah);Bahwa mekanisme proses pencairan dana Bansos tahun 2008, setahu saksi harusada permohonan dan proposal tapi mekanismenya saksi kurang paham karena yangtahu adalah Eka Indra;Bawha setahu saksi setelah disetujui baru Eka Indra mengusulkan

akan tetapi ada satu kegiatanbuka puasa bersama dengan tokoh masyarakat dan dibagikan kain sarung karenakain sarungnya saksi lihat kurang bagus untuk diserahkan kepada tokoh masyarakatmaka kain sarung tersebut saksi ganti dengan biaya saksi sendiri;Bahwa dana yang diserahkan ke BNK, PMI, Parpol sebenarnya bukan Bansos akantetapi hibah, jadi Bansos ada 2 yaitu Bansos dan Hibah, kalau hibah sudah ada nilainominal tidak perlu lagi melalui permohonan kalau Bansos harus ada permohonandan proposal dan

ada anggaran untuk dana sekretariat dan tersendiri dari bansos;Bahwa untuk menentukan atau menyetujui besarnya nilai nominal bansos yangdimohon masyarakat harus ditentukan oleh Walikota bukan sekda ternyata selamaini hanya Sekida yang menentukan sedangkan Walikota hanya menyetujui saja;Bahwa dana Bansos tidak boleh cair apabila SK Walikota belum ada;177> Bahwa dana AMD adalah dana hibah dari Bansos yang sebelumnya sudahditentukan nilai nominalnya;> Bahwa sampai saat ini tidak ada klarifikasi LHP

10 Oktober 2007.Bahwa selain dilakukan dengan pemotongan dana Bansos TA 2007 atasperintah saksi dr.

Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci.II Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) di rumah saksi AdiMuhlis, SH di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat TimurKabupaten Kerinci pada pertengahan bulan Januari 2009.Il Tahap II Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari

Atau setidak tidaknya sekitar itu.Terdakwa IV menerima bagian uang dari dana Bansos Setda Kab Kerinci TA 2008dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :I Tahap I Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci pada awal bulan Januari 2009,II Tahap Il Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) Bertempat

Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci.II Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) di rumah saksi AdiMuhlis, SH di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat TimurKabupaten Kerinci pada pertengahan bulan Januari 2009.Il Tahap UI Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari

Tahap UI Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMukhlis SH sebesar.

Kerinci pada Bank JambiCabang Sungai Penuh untuk keperluan Bansos Kemasyarakatan Tempat Ibadah Tahun2008;Bahwa meskipun Bupati Kerinci telah menerbitkan SK No.451.14/Kep.526/2008tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Bansos Kepada Pengurus JamaahMasjid dalam Kab.

CL yang telahdisurvei dan diverifikasi, SK Penetapan Gapoktan penerimadana bansos UPPO, surat Perjanjian Kerjasama antara PPKdengan Ketua Gapoktan Lohjinawi tentang pelaksanaankegiatan UPPO tahun 2011, Rencana Usulan KegiatanKelompok (RUKK) Gapoktan Lohjinawi, dokumen terkaitpencairan dana bansos UPPO yang dilakukan secara bertahap,dokumen laporan pertanggungjawaban dana bansos UPPO dariGapoktan, dan dokumen dokumenlainnya.

EdyMaryanto.Yang bersangkutan menyadari bahwa proses pencairan uangdana bansos UPPO di banktersebut tidak sesuai denganprosedur, karena yang bersangkutan bukan BendaharaGapoktan Lohjinawi.Yang bersangkutan tidak ada maksud tertentu, namun hanyamembantu Ketua Gapoktan untuk memperlancar pencairan/pengambilan uang dana bansos UPPO di bank.Yang bersangkutan adalah pemiiik tanah (warisan dariOrangtuanya bernama Sdr.

Yuwono) bahwa agar dicektelah disalurkannya dana bansos UPPO tahun 2011, kemudiansetelah dicek oleh yang bersangkutan ternyata dana bansosUPPO tersebut telah masuk di rekening bank (BNI Cabang Pati)atas nama Gapoktan Lohjinawi yaitu tanggal 1 Juli 2011 sebesarRp340.000.000,00. Terhadap dana bansos UPPO sebesar itu,Sdr. Edy Maryanto tidak mengetahui secara pasti rincianpenggunaannya.Setelan mengetahui bahwa dana bansos UPPO tersebut telahmasuk di rekening bank, selanjutnya Sdr.

Realisasi Pencairan Dana Bantuan Sosial UPPO, terdiri dari1) Nominal Dana Bansos UPPO dariPusat 340.000.0002) Pendapatan bunga 1.000.000Sub Jumlahi...... 341.000.0002.

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengelolaan Bansos KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian. Nomor 520, tertanggal 12 Nopember 2011. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bansos Kegiatan Prasarana danSarana Pertanian, Nomor 520, tertanggal 26 Nopember 2011.

dana bansos dari 2 (dua) lembaga LSM lainnya yaitu :1.

Saksi Kahar Gani sendiri yang datang ke Kantor GubernurProvinsi Sulawesi Selatan untuk menandatangani suratpenyetoran kembali dana Bansos tersebut ke Kas DaerahPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Tidak ada dasar, fakta hukum dan alat bukti serta barang buktisebagaimana dalam berkas perkara yang membuktikan bahwaTerbanding / Pembanding pernah: Mengajukan proposal dana Bansos ke Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan. Menerima cek dana Bansos tersebut. Mencairkan cek dana Bansos tersebut.

Menggunakan dana Bansos tersebut. Membuat dan memasukkan laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana Bansos tersebut. Menandatangani surat penyetoran kembali dana Bansos tersebutkepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menerima dana Bansos dari masing masing ke dua saksi tersebut.Tidak masuk akal, dan diluar nalar hukum kalau masing masingke dua saksi memberikan dana Bansos yang begitu besar kepadaTerbanding/Pembanding yaitu dengan total sebesar Rp.1.420.000.000, (satumilyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanpa alat buktiberupa tanda terima / tanda penyerahan.Kalau seandainya benar (quot non) bahwa masing masing kedua saksi benar telah memberikan dana Bansos tersebut kepadaTerbanding/ Pembanding, maka

mempergunakan danaBansos tersebut, masing masing ke dua saksi yang membuatlaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos tersebut,dan bahkan saksi Kahar Gani sendiri yang menandatanganiSurat penyetoran kembali dana Bansos tersebut di KantorGubernur Provinsi Sulawesi selatan.

Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. Danau KembarKab. Solok yang ditujukan kepada Bupati Solok ;28. Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau Kembar Kab.Solok ;29. Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

Danau KembarKwitansi Nomor: 76 tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan pengadaan pakaian randai pada Seni riak danau Kec.Danau Kembar.Kwitansi Nomor: 77 tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Musholla Nurul Hidayah untuk wirit pengajian diNagari Kampung Batu Dalam Kec.

Solok.Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. DanauKembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau KembarKab. Solok.Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

Solok.Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 7.500.000,00 untukpembayaran Bansos turnamen volly ball di Kec. Danau Kembar Kab. Solok.Kwitansi Nomor: 75 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp 4.500.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan kelompok keramba jala apung TunggueTarapuang di Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar Kab. Solok.Kwitansi Nomor: 76 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Grup Kesenian ampasan Riak di NagariKampung Batu Dalam Kec.

Solok.27 Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec. DanauKembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.28 Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. Danau KembarKab. Solok.29 Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

tertanggal 20September 2010 tentang Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melaluiDana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

T.agung (Ibu YENIselaku Ketua Tim Teknis) dengan kelompok Sido Makmur sebesar 5 % darinilai bansos yang diterima kelompok Sido Makmur. Sedang lainnya habisuntuk biaya operasional dan menjamu/konsumsi dan tranport para tamu, antaralain dari Dirjen Peternakan 2 kali dan dari Dinas Peternakan tingkat Propinsi 1kali ;Bahwa yang membuat kesepakatan bahwa kelompok SIDO MAKMUR harusmembayar fee 5 % dari nilai bansos adalah Bu YENI selaku Ketua Tim teknisKab.

Rejotangan terpilih sebagai penerima dana bansos PMUK 2010,pada saat itu menanda tangani Surat perjanjian kerja sama dengan PPK tertanggal 20September 2010, tentang Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melalui DanaBansos Dirjen Peternakan tahun anggaran 2010 ; Bahwa dana bansos Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) langsung ditransferke rekening kelompok SIDO MAKMUR di BRI Unit.

T.agung (Ibu YENIselaku Ketua Tim Teknis) dengan kelompok Sido Makmursebesar 5 % dari nilai bansos yang diterima kelompok SidoMakmur. Sedang lainnya habis untuk biaya operasional danmenjamu/konsumsi dan tranport para tamu, antara lain dariDirjen Peternakan 2 kali dan dari Dinas Peternakan tingkatPropinsi kali ; Bahwa yang membuat kesepakatan bahwa kelompok SIDOMAKMUR harus membayar fee 5 % dari nilai bansos adalah BuYENI selaku Ketua Tim teknis Kab.

Tulungagung sebelum cairmeminta fee 10 % dari nilai kontrak/bansos kepadanya,terdakwa MOCH ICHWANI NOOR, MURSITO (Almarhum),selanjutnya dinego dikantor Dinas Peternakan dengan Bu YENIakhirnya disepakati bersama fee untuk Dinas Peternakan Kab.Tulungagung adalah 5 % dari nilai bansos ; Bahwa setelah dana bansos cair fee 5 % senilai Rp.25.000.000, tersebut diserahkan 2 kali yang pertama di rumahmakan lodo di Ds. Tapan Kec/.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bersama terdakwa lainnya(berkas perkara terpisah) dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerimasebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010tanggal 15 April 2010, telah menguntungkan para penerima bantuan,karena tanpamembuat dan mengajukan proposal sebagian dari para penerima bansos telah menerimauang dana Bansos tahun 2010.

Pengelolaan danKeuangan Daerah) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Kendal sekarang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Kendal ;Bahwa setahu saksi anggaran untuk Bansos 2010 diSetda Kendal pada BagianKesra. sebesar Rp.1,3 milyar dan ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2010 ;Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 dari bagian Kesra.mengajukan suratpermohonan pencairan dana Bansos ;Bahwa syarat syarat permohonan pencairan dana bansos keagamaan antara lainKwitansi

Bansos tersebut terdakwa mendapatkan honor danterdakwa juga pernah memerintahkan bendahara pembantu Siti Romelah untukmencairkan uang Bansos tapi terdakwa sendiri tidak tahu apakah saat perintahkanpencairan tersebut kapasitas terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) atau sebagai Kabag.Kesra ;Bahwa selain sebagai Bendahara pengeluaran Pembantu, tugas lain dari Siti Romelahadalah sebagai anggota Tim Pengkaji dan anggota Tim Pembagi Bansos 2010 ;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan

tentang Penetapan Penerima Bansos ituterakhir diparaf oleh Sekda Drs.

AHMAD RIKZA untuk diberikan kepada penerima Bansos.

Hasil pemeriksaanfisik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember2010, sementara pemeriksaannya dilakukan pada bulan Januari 2011;Bahwa nilai bahan bangunan yang diterima para Penerima Bansos, jauhlebih kecil dari yang seharusnya. Warga penerima bansos hanya menerimasekitar Rp. 4 juta dari yang seharusnya Rp. 9 juta. Begitupun upah tukangyang disalurkan oleh saksi YAKUP.

Muaro Jambisebesar Rp. 500 juta tersebut dicairkan (kliring) oleh Terdakwa , laludananya dimasukan dalam rekening atas nama Terdakwa 1;Anggaran Bansos RSRTLH Kab. Muaro Jambi sebesar Rp. 500 jutadiperuntukan bagi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 450 juta danupah tukang sebesar Rp. 50 juta.

Hasil pemeriksaan41fisik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember2010, sementara pemeriksaannya dilakukan pada bulan Januari 2011;Bahwa nilai bahan bangunan yang diterima para Penerima Bansos, jauhlebih kecil dari yang seharusnya. Warga penerima bansos hanya menerimasekitar Rp. 4 juta dari yang seharusnya Rp. 9 juta. Begitupun upah tukangyang disalurkan oleh saksi YAKUP.

Muaro Jambi terhadap pemberian Bansos RSRTLHTahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedurpenyaluran Bansos, yakni menyimpan uang anggaran Bansos RSRTLH dalamrekening pribadinya, melibatkan pihak rekanan dalam penyaluran Bansos dalambentuk bahan bangunan, kemudian menyampaikan Laporan Pelaksanaan BansosRSRTLH tanggal 30 Oktober 2010 dan 08 Maret 2010 kepada Kemensos RI(vide barang bukti No. 8 dan 12) yang isinya tidak sebagaimana fakta yangsebenarnya, merupakan tindakan penyalahngunaan

RSRTLH sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) seharusnya disalurkan secara utuhdalam bentuk uang tunai kepada 50 (lima puluh) KK Penerima Bansos, namundana tersebut dimasukan dalam rekening pribadi Terdakwa yang dikucurkansecara bertahap kepada Terdakwa II dan saksi YAKUP.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBN-P.4) Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutu Kapasitas pendidikan Inklusif ( APBN-P ) pengembangan pembelajaran pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012 nomor : 1882 / C4 / KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.5) 1 ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembangan Propinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBN-P pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun anggaran

SUPRAYETNO, S.Pd, di beberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan.38) 1 ( satu ) bundel Laporan bansos penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012 sambungan laporan keuangan bulan juni 2013.1 ( satu ) buah buku kas umum bendahara Pokja Sdr. M.

Photo CopyJUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.4) Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutuKapasitas pendidikan Inklusif ( APBNP ) pengembangan pembelajaranpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012nomor : 1882 /C4/KU/ 2012, tanggal 19 Nopember 2012.5) ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembanganPropinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBNPpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahunanggaran 2012 antara pejabat

30(tiga puluh) hari setelan dana Bansos diterima oleh Pokja.Sementara itu dana Bansos sudah masuk ke rekening an.

TpgSuhatsyah, ST ikut di dalam rapat yang membahas implementasi dariproposal yang diajukan Pokja seperti bentuk layanan yang diberikan adalahlayanan khusus, kriteria anak yang digolongkan sebagai ABK yang akanmendapatkan bantuan dana Bansos, jumlah peserta didik yang diajukan olehKordinator wilayah untuk disetujui sebagai penerima Bansos dan membahasberapa besar dana Bansos yang akan diterima oleh setiap anak di wilayahKarimun, Durai, Kundur dan Moro.

menyalahi kesepakatandalam Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 yangmengatur bahwa dana Bansos bersifat swakelola.

Photo CopyJUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutuKapasitas pendidikan Inklusif ( APBNP ) pengembangan pembelajaranpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012nomor : 1882 /C4/KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembanganPropinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBNPpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahunanggaran 2012 antara' pejabat

bertanggungjawab secara formal dan materialatas penggunaan hibah atau bansos yang diterimanya, pertanggungjawabanpenerima hibah / bansos meliputi :a.b.Laporan penggunaan hibah/bansos.Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan dana hibah / bansosyang menyatakan bahwa hibah / bansos yang diterima telah digunakansesuai NPHP.Hal 27 Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.c.

pelaksanaan hasiljarring aspirasi masyarakat melalui Hibah dan bansos;> PERWALI No. 34 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan walikotano. 13 Nomor 2013;Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.2.

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukanpembayaran dana bansos dan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:Untuk dana Bantuan Sosial :> Foto copy KTP yang masih berlaku;> Foto copy Rekening Bank a. n Ketyau dan Bendahara Pokmas;> Fakta Integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansosyang diterima akan digunakan sesuai RAB;> Kwitansi tanda terimaUntuk dana Hibah :a. NPHD (Naskah Perjanjian Hibahn Daerah)b. Foto copy KTP yang masih berlaku;c.

Kwitansi tanda terima ;Hal 35 Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.Bahwa didalam pencairan dana Bansos dan Dana Hibah tersebut tidakdikenakan pajak.Bahwa benar penerima dana Bansos dan Dana Hibah tersebut harusmembuat laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban untukdana hibah dan bansos terdiri atas :a. Laporan penggunaan dana ;b. Surat pernyataan tanggung jawab ;c.

;Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah kerugian Negara/daerah dalampenyaluran dana bansos dan hibah melalui JASMAS untuk Kelurahan NgronggoTahun Anggaran 2014 adalah : No.

uang dana Bansos, karena Terdakwa tidakmelakukan pengawasan dan kontrol pada pekerjaan Bendahara dalam melakukanpembayaran.

Dipersidangan Terdakwa berdalih bahwa seluruh pengeluaran dana Bansos dilakukanoleh Bendahara Pokja dan Terdakwa mengetahui seluruh pengeluaran setelahdilaporkan Bendahara.

Sumber dana Bansos tersebut berasal dari APBNP sebesar Rp.900.000.000,00, (Sembilan ratus juta rupiah) dan sudah termasuk pajak,dimana daerah Kabupaten Karimun sebagai penerima dana Bansos akan dijadikansebagai daerah uji coba (piloting) penyelenggara pendidikan inklusif.

Menetapkan barang bukti berupa :1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraanpendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) diKabupaten Karimun tahun 2012.2) (satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraanpendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupatenkarimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.d.

Solok.2) Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 7.500.000,00untuk pembayaran Bansos turnamen volly ball di Kec. DanauKembar Kab. Solok.3) Kwitansi Nomor: 75 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp 4.500.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan kelompok keramba jala apungTunggue Tarapuang di Nagari Kampung Batu Dalam Kec. DanauKembar Kab.

Solok.27)Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec.Danau Kembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.28) Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. DanauKembar Kab. Solok.29) Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

Solok.39) Kwitansi Nomor: 121 tanggal 31 Mei2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Grupkesenian Minang Singo Berantai diJorong Timur Kenagarian KampungBatu Dalam Kec. Danau Kembar Kab.Solok.40) Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei2010 sebesar Rp 7.500.000,00 untukpembayaran Bansos turnamen vollyball di Kec.

Kwitansi Nomor: 22 tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran Bantuan Sosial (Bansos)kegiatan LKAM Kec. Danau Kembar.2. Kwitansi Nomor: 26 tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp9.000.000,00 untuk pembayaran Bansos kegiatan PembinaanCabang olah raga (KONI) Kec. Danau Kembar3. Kwitansi Nomor: 74 tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan LKAM memajukan Nagariberbasiskan adat bersandi Sarak ,sarak bersandi kitabullah Kec.Danau Kembar4.

Solok.Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.Danau Kembar.Kwitansi Nomor: 30 tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran Bansos kegiatan Pengurus GroupRandai Riak Danau di Jorong Kampung Dalam Barat Kab.

Penetapan Kelompok Penerima Bansos Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabuaten/Kota se- NTB yang bersumber dari APBN-P TA. 2015.

dan Hibah PAPBD Tahun2012.229. 1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah APBD Tahun2013.230. 1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah PAPBD Tahun2013.Hal. 74 dari 225 hal.

bulan Oktober 2013.408. 255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan November 2013.409. 576 (lima ratus tujuh puluh enam) bundel Dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.Disita dari Raja Indra Saleh, SH.410.

Proposal pengajuan dana bansos Tahun Anggaran 2012 kepadaBiro Bina Sosial Provsu oleh Ketua Parisada Hindu DharmaIndonesia Sumatera Utara tanggal 10 Desember 2012.392. Perbaikan proposal pengajuan dana Bansos/Hibah TahunAnggaran 2012 kepada Badan Kesbangpol dan Linmas Prov SUoleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Sumatera Utara,Mei 2013.393. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dana BansosTahun Anggaran 2012 untuk Tahun 2011 dan 2012.394.

bulan Oktober 2013.408. 255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan November 2013.409. 576 (lima ratus tujuh puluh enam) bundel Dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.Disita dari Raja Indra Saleh, SH.410.

Proposal pengajuan dana bansos Tahun Anggaran 2012 kepada BiroBina Sosial Provsu oleh Ketua Parisada Hindu Dharma IndonesiaSumatera Utara tanggal 10 Desember 2012.392. Perbaikan proposal pengajuan dana Bansos/Hibah Tahun Anggaran2012 kepada Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu oleh KetuaParisada Hindu Dharma Indonesia Sumatera Utara, Mei 2013.393.Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dana BansosTahun Anggaran 2012 untuk Tahun 2011 dan 2012.394.

Labuhan Batu Utara telahdilaksanakan proyek Bansos Perencanaan PercetakanPersawahan seluas 210 (dua ratus sepuluh) Ha denganpekerjaan Tahap Pertama seluas 50 (lima puluh) Ha;Bahwa tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian dalamproyek Bansos Perencanaan Percetakan Persawahan tersebutsesuai dengan DIPA Nomor : 0824/01808.4/2010 tanggal 31Desember 2010, yaitu :CPCL (Cari peserta dan cari lokasi);Mengusulkan CPCL untuk ditetapkan oleh SK Bupati;Mensosialisasikan kepada Kelompok Tani yang ditetapkan olehSK

Labuhan Batu Utara, yang dilakukan olehPutra dan Adi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011;Bahwa saksi mengetahui proyek Bansos percetakanpersawahan melalui Dinas Pertanian Kab. Labuhan Batu Utarapada bulan Juni 2010 yang dilaksanakan sejak bulanSeptember 2010 di Dusun XIV Desa Pulo Dogom Kec. KulauhHulu Kab.

Labuhan Batu Utara;Bahwa pelaksana dari proyek Bansos tersebut adalahKelompok Tani Desa Pulo Dogom Bawah dengan Ketua yaituterdakwa dan Wakil Ketua adalah Sugito;Bahwa setahu' saksi, masSyarakat yang memiliki arealpersawahan di Dusun XIV Desa Pulo Dogom tidak diharuskanmenjadi anggota Kelompok Tani sekalipun areal lahannyamasuk dalam proyek Bansos percetakan persawahan tersebut;Bahwa saksi mengetahui Supardi ada memiliki sebidang lahandengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) rante yang terletak diDusun

LabuhanBatu Utara, namun saksi tidak mengetahui darimana Supardimendapatkan lahan tersebut;Bahwa areal lahan milik Supardi masuk didalam proyekBansos percetakan persawahan tersebut;Bahwa sebelum proyek Bansos tersebut dilaksanakan, pihakDinas Pertanian Kab. Labuhan Batu Utara pernah melakukansosialisasi perihal proyek Bansos tersebut di Balai Desa PuloDogom yang dihadiri oleh pihak Dinas Pertanian Kab.

Labuhan Batu Utara dan areal lahan milikSaksi Supardi masuk didalam proyek Bansos percetakanpersawahan tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Mei2011 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa selaku Ketua KelompokTani Desa Pulo Dogom Bawah bersama Sugito sebagai WakilKetua memerintahkan saksi Putra untuk menumbang tanamankelapa sawit milik saksi Supardi tersebut;5.

Suwandi ahli waris Udin 20.000 M2 Rp. 112.500.000, Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS bin LAPADE(Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.

, selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar NormatifNamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani olehTerdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dansdr.

SUWANDI, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda danBagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukung PencairanDana Santunan BANSOS.

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD : Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.Pasal 15 ayat 1 huruf Perguob DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penerima hibah/ bansos berupa uang vwejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD: Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.

Pasal 15 ayat1 huruf Pergub DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penenma hibah/ bansos berupa uang wejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkankepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan formatlaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Il, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan an Peraturan Gubernur ini.Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD: Penerima bantuan sosial bertanggungjavab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.Pasal 15 ayat1 huruf Pergub DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penenma hibah/ bansos berupa uang vejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkankepada

Pasal 37 ayat 4 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu :Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT YYK.Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdisimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyekpemeriksaan.3. Pasal 15 (4) Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata carahibah dan bansos pertanggungjawaban penenma bansos meliputibuktibukti pengeluaran yg lengkap dan sah 4.

: Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna :Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a).Belanja surat menyurat Pemdes :Rp. 599.500, ;(b).Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).Belanja pemeliharaan rutin Ranmor15dinas(d).Belanja pemeliharaan kebersihankantor(e).Belanja penyediaan barangcetakan dan penggandaan(f).

;(c).Belanja bantuan sosial : Rp.17.736.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Pendidikan : Rp. 3.018.000, ;a.Honor guru PAUD : Rp. 2.400.000, ;b.Belanja Hanjar Rp. 618.000, ;3.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp. 2.000.000, ;4.Belanja Bansos Keg.Kr.taruna :Rp. 1.500.000, ;5.Belanja Bansos Ops RW : Rp. 2.400.000, ;6.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.880.000, ;7.Rehab rumah tdk layak huni :Rp. 936.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.48.991.023, ;(a).Belanja surat menyurat Pemdes : Rp. 2.397.000

: Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a).Belanja surat menyurat Pemdes >Rp. 599.500, ;(b).Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).Belanja pemeliharaan rutin Ranmordinas :Rp. 646.000, ;(d).Belanja pemeliharaan kebersihankantor :Rp. 392.000, ;(e).Belanja penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Belanja bantuan sosial : Rp.17.736.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Pendidikan :Rp. 3.018.000, ;a.Honor guru PAUD Rp. 2.400.000, ;b.Belanja Hanjar: Rp. 618.000. ;3.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp. 2.000.000, ;4.Belanja Bansos Keg.Kr.taruna > Rp. 1.500.000, ;5.Belanja Bansos Ops RW : Rp. 2.400.000, ;6.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.880.000, ;7.Rehab rumah tdk layak huni :Rp. 936.000, ;(2).

Belanja bantuan sosial : Rp.22.500.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2). Belanja ..........74 (2). Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a). Belanja surat menyurat Pemdes >Rp. 599.500, ;(b). Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).