. : 1121/NNF/2018 tanggal31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2301/ 2018/NNF yangberisi irisan daun dengan berat 49,871 gram, setelah dilakukanpemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan daun tersebut mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang narkotika. Sisa uji 49,287.;2.

Lab.1123/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2304/2018/NNF yang berisi irisan daun dengan berat 5,597 gram,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan dauntersebut mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa uji 5,410 gram.

Smnmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang narkotika Sisa uji 49,287;.

Lab. : 1123/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2304/2018/NNF yang berisi irisan daun dengan berat 5,597 gram,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan dauntersebut mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB.terdaftardalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Smndilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan daun tersebutmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum, karena

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan pil double L(LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/Menkes/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika projustitia.

klasifikasidan aturan pelaksanaan tes urine.Cc Dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa diperiksa di Satkes LanudAstra Kestra Lampung kemudian diteruskan ke Laboratorium dan hasil test urinedan darah Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkotika dan psykotropikasehingga penerapan pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tidak terpenuhi.d Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan tes urine tidak sesualdengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor...Nomor 923/Menkes

Bahwa terhadap keberatan tidak dilaksanakannya Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes/V/2008 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapbkan dan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknisLaboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia, tidak dapat diterima,karena dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara Hakim tidakterikat dengan Surat Keterangan Ahli

Setelah tindakan pemasangan ventilator selesai dilakukan,Almarhum tidak sempat sadarkan diri dan dalam kondisi koma sampaidengan meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011;REKAM MEDIS YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT TIDAK SESUAIDENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008.oBahwa setelah almarhum meninggal dunia, PENGGUGAT minta kepadaTERGUGAT agar dapat mengakses Rekam Medis Almarhum.

Sebuah Rekam Medisberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tertanggal 12 Maret tentang Rekam Medisseharusnya berbentuk sebagai berikut :Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu harisekurangkurangnya memuat :a. Identitas pasien;b. Tanggal dan waktu;c. Hasil anamnesis, mencakup sekurangkurangnya keluhan dan riwayatpenyakit;d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;e. Diagnosis;f. Rencana penatalaksanaan;g.

Dalil aquosangat keliru dan tanpa dasar hukum karena fakta membuktikanbahwa Tergugat III memiliki SIP dan STR.Bahwa dalam dunia praktik kedokteran dikenal istilah SIP dan STRdimana pengaturannya terdapat di Undangundang Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran)dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan23242429;Praktik Kedokteran (Permenkes Nomor 2052).

Dengan demikian adanya ketentuan Pasal 14 ayat (3)Permenkes Nomor 2052 di atas semakin kuat kewenanganTergugat III untuk melakukan praktik medis di tempat Tergugat I.33.Kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.HK/MENKES/1920/IX/2011 tanggal 12 September2011 tentang Legalitas Izin Praktik Bagi Dokter Gigi Yang DalamProses Registrasi Ulang (SE Menkes), menyatakan bahwa :.... dokter dan dokter gigi yang telah menyerahkan persyaratanuntuk proses registrasi ulang penerbitan

Demikian juga halnya dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.HK/MENKES/1920/IX/2011 tanggal 12 September 2011tentang Legalitas izin Praktik Bagi Dokter/Dokter Gigi Yang Dalam ProsesRegistrasi Ulang (SE Menkes), menyatakan bahwa :... dokter dan dokter gigi yang telah menyerahkan persyaratan untukproses registrasi ulang penerbitan STR dan yang telah memperolehSTTB tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan secara resmitelah melakukan proses registrasi ulang, sehingga secara otomatis

bertentangandengan:a) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 90 Ayat (1)yaitu. untuk keperluan penyidikan, penuntutan danpemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan PenyidikPegawai Negeri Sipil menyisinkan sebagian kecil barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikansampel guna pengujian di laboratorium tertentu dandilaksanakan dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;b) Kepmenkes Nomor 522/Menkes

Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia;Hal. 8 dari 17 hal. Put.

Nomor 146 K/MIL /20173).c) Surat Telegram Komandan PUSPOM TNI AD Nomor STR/148/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang PenunjukanInstansi yang Berwenang untuk Melakukan PemeriksaanNarkotika;Karena didalam Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika juncto Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustita tersebut telah diatur mengenai petunjuk teknis

datacara pemeriksaan urine maupun darah Tersangka yangdiduga menggunakan Narkotika, yang antara lain padapokoknya adalah Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/ VI/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika juncto Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustita, bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut hanyalahmerupakan informasi awal dan hasil tersebut bukan untukkepentingan hukum/justice

Nomor 146 K/MIL /2017berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 danKepmenkesri Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni2008.4).

Rasuna Said Blok X 5Kav. 49, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor HK.05.02/Menkes/63/2019, tanggal 31 JanuariHal 2 dari 11 hal. Put. No. 199/B/2019/PT.TUN.JKT2019. Untuk ~~ selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING; Melawan :PARLUHUTAN BUTARBUTAR, SKM., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Biduri Bulan Ill No.150 RT.006/RW.038, Kelurahan Bojong MRawalumbu,Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Menyatakan batal Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.02/MENKES/479/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Parluhutan ButarButar, SKM;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.02/MENKES/479/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atasnama Parluhutan ButarButar, SKM; 4.

Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:KP.04.02/MENKES/479/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang penurunanPangkat Setingkat Lebih rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas namaParluhutan ButarButar, SKM; 4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.Cc. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Pro justitia. Dimana didalamnya mengatur tentangklasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.d.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli melakukan tes urine tidak sesuaidengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika pro jsstitia.f.

dalam pemeriksaan tingkat banding akan dikajiulang halhal yang belum menjadi pertimbangan Hakim Militer Tingkat Pertama termasuk faktafakta obyektif dan subyektif.2, Terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PenasehatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Militertidak terikat dengan alat bukti berupa surat keterangan ahli dan dapat diabaikan jikatidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan perihal Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes

/SK/VV2008 mengatur penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika/Psikotropika sudah ditetapbkan dan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia.

BB2413/2020/NNF berupa 2 (dua) botol plastik wama putih kode Ilberisi cairan wama biru sebanyak @ 5 ml dan BB2424/2020/NNF berupa1 (Satu) botol plastik bening kode K berisi cairan warna biru sebanyak 26 mlTersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB2421/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode H berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,09900 gramTersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118(Sseratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No

BB 2417/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kode D berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,70171 gram tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang daunRepublik Indonesia No

BB2421/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode H berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,09900 gramTersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandungsenyawa. sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.5

BB2422/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam kode berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 10,62730gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB. terdaftar dalam dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (SembilanHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun

RI Nomor:194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa barang bukti surat tersebut di atas tidak dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.2. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotikaBNNP Sumbar Nomor: SKN/393/VII/Klinik/2018/BNNPSBtanggal 16 Juli 2018 an.

Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015,Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebutatas pemeriksaan pada urine Terdakwa pada tanggal 10Oktober 2018 dengan menggunakan methode Rapid Testmenerangkan bahwa di dalam urine Terdakwa Negatif ()mengandung Amfetamin dan Methampetamine, dan UPTDLaboratorium Kesehatan Sumbar merupakan lembaga resmiyang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yangberwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor:

RI Nomor:194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, dan pemeriksaan menggunakan methode RafidTest hanya test awal/Skrining serta untuk mengetahui didalam tubuh ~~ Terdakwa terindikasi mengandungNarkotika/Psikotropika maka perlu ditindak lanjuti denganpemeriksaan laboratorium tidak hanya urine tetapi dapatHal. 20 dari 32 hal.

Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor :194/Menkes/SK/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, salah satu lembaga resmi yang ditunjuk olehMenteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenangmelakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika adalahUPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar.16.

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan pembanding urineTerdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar yangmerupakan lembaga resmi yang ditunjuk sebagaimana SuratKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruimPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, urine Terdakwanegatif () mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, danseharusnya bukan hanya urine Terdakwa yang diuji tetapiseharusnya dilakukan uji terhadap rambut maupun darahTerdakwa.8.

Kemudiansesual Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi in untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya yangtermasuk dalam Daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik,Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa yang diberi wewenang untuk memberi rekomendasi, perijinan,pembinaan, pengendalian dan pengawasan disitribusi sediaan farmasitersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik

IndonesiaNomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provonsi Dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan ; Bahwa sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor 1448/MENKES/Per/VI/2011, yangdi berikan jjin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk Daftar G adalan Pedagang Besar Farmasidan Apotik

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

Penyidik) ;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesualdengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

., selaku Bendahara;3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011tentang Penerima Dana Tahap Keempat PenyelenggaraanJAMKESMAS TA. 2011;Hal. 5 dari 23 hal. Put.

/IFKPB/BA/XII/2012,tanggal 5 Des 2012;1 (satu) lembar foto dokumentasi Oksigen Concentrator;4 (empat) lembar copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN/PPH;2 (dua) lembar fotocopy Faktur Pajak;102103104105) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :053/MENKES/SK/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentangPenerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan))))Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;106) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :03.05/I/ 2367 / 2011 tanggal 23 September

No. 1715 K/PID.SUS/2018107) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentangPenerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan JaminanKesehatan Masyarakat Tahun 2011;108) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :233/MENKES/SK/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang PenerimaDana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat Tahun 2011;109) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :515/MENKES

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas);b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana Jamkesmas untukkepentingan pribadinya tersebut, menyebabkan sasaran dan tujuandiadakannya Program Jamkesmas tidak tercapai, dan hal tersebut tentusaja merugikan hakhak sosial dan ekonomi masyarakat dalammemperoleh pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesmas;c.

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tlg1448/Menkes/Per/V1I/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual /menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan Puskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan ;AtauKedua :Bahwa terdakwa Galih Nabila Huda alias Situm bin Anang Jatmiko

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1I/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual /menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan Puskesmas ;Perbuatan terdakwa melanggar pasal 196 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. .Totok Andi W dibawah

PTLeaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM ; Tablet Double L yang di edarkan oleh terdakwa adalah obatjenis tablet yang tidak di produksi oleh pabrikan resmi / obat tanpajin edar / obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karenatidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuai ketentuan danmengedarkan obat tidak ada nomor pendaftaran / ilegal yangharus diuji dulu mutu kKeamanan dan kemanfaatannya dan tidakmembahayakan kesehatan manusia; Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SKIiII/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri jin untuk mendistibusikan /Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tigmenjual / menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota Dinas Kesehatan di beri Wewenangnyamemberikan

Riau bukan lembaga resmi yangditunjuk di Lingkungan Kementerian Kesehatan RepublikHal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 84K/PMTI/BDG/AD/IX/2019Indonesia sesuai Keputusan Menkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNK Kab.

Riau bukan petugas dari BNKKab Rokan Hilir, berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika maka RSUD dr. R.M. Pratomo, Kab. Rokan Hilir,Prov.

Riau bukan lembagaresmi yang ditunjuk di Lingkungan Kementerian KesehatanRepublik Indonesia sesuai Keputusan Menkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.

barang bukti ;Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi : Sujoko dan PravilalanSGR dan keterangan terdakwa serta barang barang bukti yang diajukan , PengadilanNegeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhipidana ;Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kab.Trenggalek No.22 Tahun 2016tentang pengendalian dan pengawasan, minuman beralkohol Jo.Pasal 17 Permenkes RINo.86/MENKES

terdakwa :Nama : Nurhafizah ;Tempat lahir : Banyuwangi ;Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 27 Mei 1993 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;Tempat tinggal : Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten BanyuwangiAgama Islam ;Pekerjaan : Swasta ;Terdakwa tidak ditahan ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kab.Trenggalek No.22 Tahun 2016tentang pengendalian dan pengawasan, minuman beralkohol Jo.Pasal 17 Permenkes RINo.86/MENKES

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.522/MENKES/V/2008 menerangkan danmenjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika danpsikotropika sudah ditetapkan.b. Didalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaProjustitia. Dimana di dalamnya mengatur tentang klasifikasi dan aturan pelaksanaan test urine.c.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli saat melakukan test urine tidak sesuaidengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika Projustitia.e.

Terhadap keberatan ad.1 ; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaHakim Militer...Hakim Militer tidak terikat dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Ahli dan dapatdikesampingkan jika tidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan perihal SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika Psikotropika sudah ditetapbkan dan KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksaan

farmasi dan alat kesehatanhanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinsebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasiyang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;Bahwa Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang telah memiliki ijin dari Menteri dalam hal ini adalah PBFatau Pedagang Besar Farmasi;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi bahwa untuk memperoleh ijin PBF,pemohon

harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderalpada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusankepada Kepala Badan POM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi danKepala Balai POM/Balai Besar POM setempat;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1I/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jijin PBF, pemohon = harusmengajukan permohonan kepada

harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat, Apoteker penanggung jawabyang dimaksud harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa ijin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan;Bahwa

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perusahaanberbentuk badan hukum yang diperbolehkan/ memiliki izin untukpengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalamjumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan adalah PBFHalaman 20 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Son(Pedagang Besar Farmasi) sebagaimana tertuang dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentangPedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat ;Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran / izin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

produksi obat yang baik;Menimbang, bahwa tablet putih berlogo LL yang diizinkan resmi olehBPOMRI adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT.Leaderle, dimana obat tersebut masuk kategori obat keras dan masuk dalam daftar G,yang mana untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harus ataspetunjuk/menggunakan resep dokter;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 PT.

Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengandiangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia makaTergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milikPemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 920/MENKES

Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar tidak pernahmemberikan teguran lisan maupun tertulis kepada Penggugat, sehinggasudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 TentangPedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU DilingkunganDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yangseharusnya kalau Penggugat melakukan kesalahan maka terlebih

P5: Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 920 /MENKES / SK / X /2008, Tentang Pedoman PengelolaanPegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik (sesuai dengan foto copy);6.

Oleh karena itu sebagaimana Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 920/MENKES/SK/x/2008 tentang Pedoman PengelolaanPegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan47Medik Bab VII angka 5 maka Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusanobjek sengketa in litis. ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo sudah sesuaidengan prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku ?

;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan objeksengketa a quo adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 920/MENKES/SK/x/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS Di RS BLUDilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dan PedomanPengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014 makaMajelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dengan menggunakan keduaperaturan tersebut kecuali apabila kedua peraturan tersebut tidak mengaturnya. ;Menimbang......

Asli SK.Menkes RI tanggal 28 Desember 1990No.655/Menkes/SK/XII/1990 tidak ada di Depkes dan RSMMBogor.2. Rumah Negara Instalansi,rumah jabatan yang tidak dapatdijual kepada penghuninya.3. Banyak Pejabat aktif yang masih memerlukan Rumah.Halaman 13 dari 21 halaman, Pts.No.214/PDT/2019/PT.BDG.Alasan yang diajukan tersebut, sulit untuk dapat kamiterima,karena:1. Pihak Depkes sendiri telah melepaskan Hak Atas Tanah 10 Hakepada pihak Pengembang/Developer.2.

Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.Pihak Pemda Bogor untuk dibangun Rumah SusunSewa = 20.000m7?Adalah tanah yang belum Sertifikat Hak Pakai(diluar SHP No.12/1981)Belum ada usulan penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM Bogor.Belum ada SK.Penghapusan Menteri Kesehatandan Menteri Keuangan.3.

Pegawai dan Masyarakat dari sisa Tanah Pemutihan=3.402m2Untuk dibagun Rumah Tempat Tinggal.Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM BogorBelum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri KeuanganBelum ada SK.Menkes tentang Penunjukan danPenetapan Pegawai.4. 4 (empat) Orang Pejabat Penghuni Rumah Negara =2.589m.Halaman 14 dari 21 halaman, Pts.No.214/PDT/2019/PT.BDG.

Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM Bogor Belum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.5. Pemutihan 5(lima) Rumah Negara Pejabat Puslitbang=1.998 m? Gizi Belum ada usulan Penghapusan Inventaris TanahRumah Negara dari Puslitbang Gizi. Belum ada SK.Persetujuan Menteri Keuangan. Lokasi Rumah Negara Pejabat Puslitoang Gizi tersebutberada di Sertifikat Hak Pakai No.2/1992.6. 2(dua) Orang Pejabat Depkes untuk dibangun Rumah =557 m?tempat tinggal.

Belum ada SK.Penghapusaan Menkes. Belum ada SK.Persetujuan Menteri Keuangan.Il. Berkenaan dengan data data yang diuraikan tersebut diatas, makakami menolak untuk mengosongkan Rumah Negara dan tanahperkarangan yang sudah dihuni puluhan tahun, dengan alasan:1. Bahwa Rumah Negara dan Tanah Perkarangan yang kamikuasai selama ini, areal tanahnya sudah menjadu Hak PT. RunaIkana2.

Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak untukdirehabilitasi hak dan nama baiknya sesuai dengan Putusan MahkamahAgung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 99/PK/TUN/2009tertanggal 10 Juni 2010 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang PengaktifanKembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapat pembayarangaji dan tunjangan dari bulan Agustus 2001 sampai dengan

sebagai berikut:Tentang Eksepsi:Menolak eksepsi dari Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat I, TurutTergugat Il, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut untukseluruhnya;Tentang Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak untukdirehabilitasi hak dan nama baiknya sesuai dengan Putusan MahkamahAgung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 99/PK/TUN/2009tertanggal 10 Juni 2010 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor2036/MENKES

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali , Il dan Ill tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan dalam permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali I, Il dan Ill tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatakarena berdasarkan putusan Perkara Nomor 99 PK/TUN/2009 tanggal 10Juni 2010 telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor722/Menkes

/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil MenteriKesehatan Republik Indonesia adalah tidak sah;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2036/Menkes/R/SK/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang mengaktifkan kembali Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010sehingga Penggugat berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku