Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah padatanggal 14 Mei 1991 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor117/3/VV1991 tanggal 5 Juni 1991 yang diterbitkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, KabupatenMaros.2.

pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di mukasidang dan Penggugat juga mengajukan repliknya dan Tergugat mengajukandupliknya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acarasidang tanggal 14 Maret 2016;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor117

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam rkara Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MelawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C 27 No. 59 61,BSD, Tangerang Selatan

PUTUSANNOMOR 282/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut. gaaperkara antara : WARDI SANTARA WADUD, kewarganegaraan Indonesialypekerjaan tidakbekerja, bertempat tinggal di JaldivKebon Kacang 18No.4, RT. 003, RW. 004

Direktur Audit untuk menandatanganiSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor:SPKTNP484/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014, Majelismendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan

DirekturAudit tidak berwenang untuk menandatangani Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP484/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Putusan Nomor 1443/B/PK/PJK/2017ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakantugas pada suatu jabatan structural;e Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di LingkunganDepartemen Keuangan wajib dikaitkan dengan ketentuan Pasal14 UndangUndang Administrasi Pemerintahan;e Bahwa dengan demikian, makna frase penetapan suratkeputusan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117

Putusan Nomor 1443/B/PK/PJK/2017berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 17 sampaidengan 19 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 juncto Peraturan MENPANRB Nomor 80 Tahun 2012pada Lampiran Bab V huruf E;b.

perkaratersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kePengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Relaas PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum dankepada Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 yang dilaksanakanoleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Amuntai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaanbanding dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 terhadap putusanPengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor117

/Pid.B/2021/PN.Amt, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta syarat syarat sebagaimana ditentukan menurut UndangUndang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tanggal 05 Oktober 2021 yang menyatakan keberatan terhadapputusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor117/Pid.B/2021/PN.Amt, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Adapun alasan alasan yang kami ajukan

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor117/Pid.B/2021/PN Amt, tanggal 23 September 2021;3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan: Menyatakan Terdakwa I: MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBABin ILHAM dan Terdakwa Il: ERHANDY PUTRA Als ERHAB BinSYAHRUDIN Masingmasing bersalah melakukan tindak pidanaPenadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: MUHAMMAD ALBADAD!

ILHAM dan Terdakwa Il: ERHANDY PUTRA AlsERHAB Bin SYAHRUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan padahari Selasa tanggal 21 September 2021, atau jika Majelis Hakimberpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasinmempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor117

PUTUSANNOMOR 268/B/2015/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikutQdalam perkara antara : oeKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, Brkedudukan diJalan Marsma lswahyudi N60, Kota Balikpapan,dalam perkara ini meraberi kuasa

Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Nomor117 yang telah ditandatangani oleh para Penggugat dengan Tergugat padatanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat Ill,sedangkan jaminan atas perjanjian kredit tersebut yaitu berupa 5 (lima) buahSertifikat Hak Milik yaitu : yang 1 (satu) adalah atas nama Penggugat Il(SHak Milik Nomor 34) dan yang 4 (empat) adalah atas nama orang lain/belum menjadi milik para Penggugat, yaitu atas nama Arief Yulianto (2 buahSertifikat

Hak Milik yaitu : Nomor 1121 dan Nomor 1124), atas nama AriefYulianto Bin Madekan (1 buah Sertifikat Hak Milik, yaitu Nomor 1122) danatas nama Sugeng Wibowo (1 buah Sertifikat Hak Milik, yaitu Nomor 1123),oleh karena balik nama ke 4 (empat) Sertifikat tersebut baru dilaksanakanpada tanggal 27 Nopember 2008 (lebih dahulu Perjanjian Kredit dari padabalik nama Sertifikat), sehingga dengan demikian Perjanjian Kredit Nomor117 yang telah ditandatangani oleh para Penggugat dengan Tergugat padatanggal 25

Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Nomor117 yang ditandatangani oleh para Penggugat dengan Tergugat padatanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat Iladalah tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum,maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanyadihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat 5 (lima) buah SertifikatHak Milik Nomor 34 atas nama Suciati (Penggugat Il), Nomor 1121, NomorHal. 5 dari 10 hal. Put.

Nomor117/Pdt.G/2007/PN.Sby karena tanah dan bangunan yang terletak di JalanKramat Gantung Nomor 93 Surabaya merupakan milik Pelawan sebagai ahliwaris H. Mansur b H. Djen. Dimana berdasarkan catatan dalam buku Tanahdi Kelurahan Alunalun Contong menyatakan Status tanah/persil di JalanKramat Gantung 93 Surabaya adalah berstatus Hak Milik denganVervonding Indonesia Nomor 9406 Tahun 1956/1963 atas nama H. Mansurb. H. Djen.

Bahwa oleh karena antara Terlawan dengan Terlawan Il telah salingmenggugat sebagaimana telah diputus perkara perdatanya dengan Nomor117/Pdt.G/2007/PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2007 jo. Putusan PengadilanTinggi Nomor 56/PDT/2008/PT.Sby tertanggal 1 April 2008 jo. Putusan KasasiNomor 428 K/Pdt/2009 tertanggal 6 Mei 2010, maka mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan perkaraperdata Nomor 117/Pdt.G/2007/PN.Sby tertanggal 9 Oktober 2007 jo.

Nomor117/Pdt.G/2007/PN.Sby, karena tanah dan bangunan yang terletak di JalanKramat Gantung Nomor 93 Surabaya merupakan milik Pelawan sebagai ahliwaris H. Mansur b H. Djen. dimana berdasarkan catatan dalam buku Tanah diKelurahan Alunalun Contong menyatakan Status tanah/persil di Jalan KramatGantung 93 Surabaya adalah berstatus Hak Milik dengan VervondingHalaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 3383 K/Pdt/20156.3.4.Indonesia Nomor 9406 Tahun 1956/1963 atas nama H. Mansur b. H.

Kramat Gantung Nomor 93 Surabayadalam keadaan kosong kepada Pelawan, setelah putusan perkara a quoberkekuatan hukum tetap;Pada Petitum Dalam Provisi di point 3, perubahannya sebagai berikut:Menyatakan Penetapan Nomor 30/Pdt/Eks/2011/PN.Sby Jo Putusan Nomor117/Pdt.G/2007/PN.Sby, Batal demi hukum, Cacat Hukum Dan PelaksanaanPutusannya tidak Dapat di Jalankan (Noneksekutabel);Pada Petitum Dalam Pokok Perkara di point 4, perubahannya sebagai berikut:Menyatakan Terlawan dan Terlawan II telan melakukan

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor117/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;4. Menghukum Debitor/PT. FORZA PROPERTI SERPONG (Dalam PKPU) untukmembayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah);5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 2.477.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh riburupiah);

Pekerjaan, Petani ,Pendidikan SekolahDasar, Nomor HP 0812 2621 7585, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan memeriksa Surat Surat yang bersangkutan;Telah meneliti dan memeriksa bukti Surat dipersidangan;Telah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyatertanggal 4 Agustus 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSragen pada tanggal 5 Agustus 2021, dibawah register perkara Nomor117

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini sebesar Rp.154.000, (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh Dr.Editerial, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Hakim Tunggal,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor117/Pdt.P/2021/PNSgn, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantuoleh

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.TbaBahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telahdatang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor117/Pdt.G/2019/PA.Tba tanggal 10 April 2019 dan tanggal 18 April 2019 yangdibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut

yangsah;Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damaidalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai denganTergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidakdapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, denganmembacakan surat gugatan Penggugat tanggal 08 April 2019 yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Tanjungbalai Nomor117

Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat danTergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, makaberdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan~ relaas panggilan Nomor117

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 926.000, (sembilan ratus dua puluh enamridbu rupiah) ;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Batam ,ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 2Nopember 2015, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor117/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 20 Oktober 2015, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan

secara seksama dan sah kepada pihakTerbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015dan kepada Terbanding Il semula Tergugat II pada hari Senin tanggal 9Nopember 2015 ;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Batam ,ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal10 Nopember 2015, Kuasa Hukum Tergugat II juga telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor117/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 20 Oktober 2015,

Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT.PBRmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yanguntuk peradilan tingkat banding akan di tetapkan di dalam amar putusan ini ;Memperhatikan ketentuan undangundang yang bersangkutan dalamperkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan Pemohon banding dari Tergugat dan Tergugat II ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor117/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 20 Oktober 2015 yang dimohonkan bandingtersebut;Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat padatanggal 11 Maret 2001, yang dicatat Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat,Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor117/46/I111/2001 tertanggal 11 Maret 2001 ;.

suratpanggilan kedua tertanggal 05 Agustus 2011 ;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ,maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarjawabannya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Babat, Kabupaten Lamongan Nomor117

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor117/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 11 Februari 2020, kemudian pada tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaHalaman 2 dari 8 halaman.

(Ex Aequo et Bono);Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II:Menerima Permohonan Kasasi dari PemohonKasasi/Terbanding/T ergugat;Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraNomor 83/B/2020/PT.TUN.SBY;Mengadili Sendiri:Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor117/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 7 Juli 2020;Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanPemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, berupa Setipikat Hak MilikNomor 222/Desa Janti atas nama Patmiati;Memerintahkan

Terdakwa beradadalam tahanan;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:6 (enam) butir pil ekstasi;1 (satu) buah dompet warna coklat;1 (satu) buah tas warna hitam1 (satu) unit handhone merek Oppo F1 warna Gold:Dirampas untuk dimusnahkan; Uang sebanyak Rp492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua riburupiah);Dirampas untuk Negara;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor117

(satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan; Uang Tunai Rp492.000.,00 (empat ratus sembilan puluh dua rupiah);Dirampas untuk Negara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor117

Kantor Pertanahan Kota Semarang, tempat kedudukan Jalan KiMangunsarkoro No. 23 Kota Semarang, sebagai Turut Tergugat III;Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Tergugat ,Tergugat Il, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IIIPengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas berkas perkara, salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Semarang tanggal 21 januari 2020 Nomor117/Pdt.G/2019/PN Smg serta suratsurat yang berhubungan dengan perkaraint;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

dengan surat gugatan tanggal 13Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 13 Maret 2019 dalam Register Nomor117/Pdt.G/2019/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

TurutTergugat III; Memerintahkan kepada Turut Terggugat III untuk memproses balik namakedua Sertifikat Hak Milik No. 04491/Kalipancur dan Sertifikat Hak Milik No.04492/Kalipancur yang semula atas nama Tergugat menjadi atas namaPenggugat apabila Tergugat tidak mau menandatangi Akta Jual Belidihadapan Tergugat II; Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.221.000,(tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor117

sertaalasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu diambil alih dandijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acarapersidangan, keterangan saksisaksi, alatalat bukti yang diajukan dalampersidangan, memori banding serta kontra memori banding, suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2020 Nomor117

/Pdt.G/2019/PN Smg, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudahtepat dan benar,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanPengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2020 Nomor117/Pdt.G/2019/PN Smg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkatbanding oleh karenanya harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Turut Tergugat

Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hariketerlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Agama Cibinong dengan Putusan Nomor1193/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rabiulawal 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor117/Pdt.G

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor117/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 22 Mei 2017;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor1193/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 28 Desember 2016;4.

pemekaran wilayah (ErrorInpersona Standing Injudicio);Eksepsi gugatan Penggugat prematur, karena gugatan masih dalampemeriksaan di Pengadilan Negeri Bekasi mengenai kepemilikan objektanah dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwaobjek tanah merupakan milik Penggugat (Gugatan Prematur);Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluarsa);Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor117

tanggal 6 September 2018, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali: Menyatakan batal Putusan Kasasi Nomor 13 K/TUN/2018 tanggal 6Maret 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 145/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 21 Agustus 2017juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor117

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tanjung Balai Nomor117/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 4 Juni 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telahHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 990/Pid./2020/PTMDNmengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Juni 2020, sebagaimanaternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Osdin Sidauruk, SH.Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 29/Akta.Pid.B/2020/PN Tjbbertanggal

Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor117/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 02 Juni 2020, sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbuny! :1. Menyatakan terdakwa SURYA BAKTI alias SURYA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengan sengajamemberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke2KUHPidana, sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua.2.

Khalayak Umum Untuk Melakukan Judi, olehkarena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri olen Majelis Hakim PengadilanTinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Majelis hakimtingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP,Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusanPengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 4 Juni 2020 Nomor117

PUTUSANNOMOR 37/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut;odalamperkara antara : PT NUSUNO KARYA, berkedudukan di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 9Pangkalan Jati, Jakarta Timur,;dalam hal ini diwakilioleh Moch.