Wajid Pajak melakukan penyerahan yang terutang PPNmenggunakan Faktur Pajak Sederhana yang seharusnyamenggunakan Faktur Pajak Standar senilai Ro1.330.170.138.804,00;bahwa menurut penilitian Tergugat, penyerahan yang dilakukan olehPenggugat bukan kepada konsumen akhir, maka menurut Tergugat,Penggugat harus menerbitkan Faktur Pajak Standar;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa walaupun benar pihak pembeli bukan merupakan konsumenakhir, namun demikian sesuai dengan Keputusan

elektronik Electronic Datainterchange (PDE EDI) tanggal 24 Mei 2013 dengan nomorpengajuan 06010000034920130524000470, yang kemudiantelah mendapatkan nomor pendaftaran 019514 dengan uraianbarang dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yakni 4 (empat)jenis barang berupa :464 karton SINK 1040 (100x450 mm) sebanyak 2320 Pcs207 karton SINK B03 (820x430 mm) sebanyak 1035 Pcs100 karton SINK B03 (500x400 mm) sebanyak 2000 Pcs116 karton SINK PART 1043/1007/1040/B05/B3 sebanyak 2320PcsDan berdasarkan hasil penilitian

masyakarat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dankeadilan bagi Anak Korban, Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta yang terungkapdalam persidangan dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Hasil PenelitianKemasyarakatan dan pendapat Wali Anak serta pendapat Anak dan PenasihatHukum Anak, maka terhadapnya pula Hakim akan menjatuhkan pidana penjarakepadanya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;Menimbang, bahwa dalam Hasil Penilitian

Permata Hijau BB 18 PondokHasanudin Semarang 50176, berdasarkan surat kuasa khusus No.828/SK/LBH.MS.SMG /TV /2013 tanggal 29 April 2013 ;Hal 1 dari 372wnnnn= PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; w Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; w Telah membaca dan mempelajari Laporan Penilitian Pemasyarakatan ; w Telah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa; w Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; Telah memperhatikan tuntutan/requisitoir Jaksa Penuntut Umumtertanggal 21 Mei

Berdasarkan hasil pemeriksaan tingkat kebisingan dari Balai RisetDan Standartisasi Industri Dan Perdagangan DepartemenPerindustrian RI Badan Penilitian dan Pengembangan Industriberalamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 6 Kota Semarang,disebutkan dalam kesimpulan yaitu jika diperuntukkan lokasiperusahaan untuk kawasan perumahan dan pemukiman makasemua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku tingkat kebisinganyang telah dipersyaratkan;b.

Dalam Surat Keterangan Memiliki Sebuah Bangunan Rumah Diatas TanahPemda Nomor: 421/07Was/KS/1987 tanggal 5 Maret 1987, padapokoknya disebutkan bahwa setelah diadakan penilitian terhadap tanahperwatasan atas nama Eddy Hidayat (Suami Gt. Nor Asiah Hj.,/ PenggugatV), ternyata riwayat tanah tersebut berasal dari pemeliharaan/ garapansejak tahun 1987, dimana belum pernah dibuatkan suratsurat/ segelnyasesuai dengan peraturan berlaku;.

Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.dengan Pusat Penilitian Pedesaan dan Pengembangan DaerahLembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UniversitasSebelas Maret Surakarta Tentang Tes Seleksi Calon Perangkat DesaPada Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018,tanggal 19 Februari 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal20 Peratuan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T3);wenn n neon nn n Bahwa Kepala Lembaga

Dalamperkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa MUJI SUKURalias AJI Bin SUTANTO yang di depan persidangan identitas Terdakwa ternyatatelah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umumdemikian pula terdakwa tersebut menurut penilitian Majelis Hakim dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawaban atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan halahal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam perkara initelahterpenuhi

Hasil proses pemeriksaan dan penilitian/pengkajiansebagaiman dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhipersyaratan kelengkapan diberikan persetujuan dokumen rencanateknis dari Kepala Dinas.Pasal 15. Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan:Halaman 57 dari 65 hal.Put.56/G/2018/PTUNMdnHuruf c. memasang plank petunjuk izin mendirikan bangunan di lokasi;Pasal 58. Ayat 1.

MASIKKI, S.STP., M.Si;

MASIKKI, S.STP, M.Si;

AMIN JUMAIL;

AMIN JUMAIL;

AMIN JUMAIL;

dua puluh tujuhribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) telah terhitung PPNsebesar 10%, bahkan pada elemenelemen konstruksi jembatan, baikBangunan Atas, Bangunan Bawah dan Bangunan Pelengkap sampaipada tanggal 20 Agustus 2011 dinilai masih berada dalam kondisi baiksecara teknis:Bahwa dari hasil temuan Tenaga Ahli Konsultan (Civil Enginer) BapakCarter Guntur Labok, ST yang tersebut diatas, dan kemudiandihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menguraikanbahwasannya berdasarkan pada hasil penilitian

sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa pada tahun 2009 Saksi Menjabat sebagai Asisten BidangPemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Suladan Saksi sebagai bawahan langsung dibawah Sekretaris Daerah ;Bahwa pada tahun 2009 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah danSaksi ditunjuk langsung sebagai Ketua Panitia berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kepulauan Sula ;Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandaraBobong yang pertama mengadakan penilitian

Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobongyang pertama mengadakan penilitian status tanah, Kedua Evaluasi atauSurvei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah nilai, KeempatMembuat Berita Acara Pelepasan dan yang Kelima menyaksikanpembayaran kepada pemilik tanah tersebut ;Bahwa proses pengadaan lahan untuk bandara Bobong yaitu sebagaiKetua Panitia Pengadaan tanah dan anggota dipanggil oleh BupatiKabupaten Kepulauan Sula untuk

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Angggota, Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Anggota, Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Anggota, Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan seKabupaten KepulauanSula selaku Anggota, Kepala Seksi HakHak Tanah selaku Anggota, Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobongyang pertama mengadakan penilitian status tanah, Kedua Evaluasi atauSurvei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah

Bahwa Tergugat Il Intervensi membeli tanah sebagaimana SHMNomor : 954 secara terang, kongkrit dan tunai dari pihak yang memiliki tanahsecara hukum yaitu Muhammad Djafar setelah pembelian tanah tersebut disertai penilitian letak obyek tanah yang mana pada saar itu di kuasai olehMuhammad Djafar fakta hukum sejak Tergugat Il Intervensi membeli tanahtersebut tahun 1993 hingga saat ini tetap menguasainya ; Bahwa secara hukum jual beli yang dilakukan secara terang, tunai dankongkrit di hadapan Pejabat

Tugas lainnya adalah melakukan pemeriksaan penilitian danpengkajian untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan datayuridis atas tanah yang dimohon. Berdasarkan ketentuan tersebut makadalam rangka pemberian hak kepada pemohon Tergugat bertanggungjawab terhadap kebenaran formal dari setiap data yang dimohonkan.Artinya setiap sertifikat yang diterbitkan pemegang haknya harus sesuaidengan identitas pemohon, harus sesuai dengan Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Kelurga atas nama pemohon.

Potokopi Risalah Penilitian Peta Yuridis dan Penetapan Batas bertanggal15 Desember 2008, selanjutnya diberi Tanda TT.8;9. Potokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis Nomo 16383/03/SIS/2008 bertanggal 12 Desember 2008 ,selanjutnya diberi Tanda TT.9;10.

sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa pada tahun 2009 Saksi Menjabat sebagai Asisten BidangPemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Suladan Saksi sebagai bawahan langsung dibawah Sekretaris Daerah ;Bahwa pada tahun 2009 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah danSaksi ditunjuk langsung sebagai Ketua Panitia berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kepulauan Sula ;Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandaraBobong yang pertama mengadakan penilitian

Kabupaten Kepulauan Sula,selaku Sekertaris Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku Anggota, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Angggota, Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Anggota, Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Anggota, Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan seKabupaten KepulauanSula selaku Anggota, Kepala Seksi HakHak Tanah selaku Anggota, Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobongyang pertama mengadakan penilitian

Berdasarkan keterangan saksi Yulia bahwa sabutersebut terjatuh dari sakunya pada saat dia berontak karena hendak ditangkap olehpihak kepolisian;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkusan plastikwarna bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan jenis shabu telahdilakukan penilitian, berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM JambiNomor : PM.01.05.881.03.18.12876 tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani olehAgus Riyadi NIP. 19740811 200003 1 002, Manager

., tidak dilakukan secarabenar dan cermat oleh Panitia Ajudikasi PTSL dalam penilitian data yuridis berupapengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah sebagaimana ketentuanPasal 21 ayat (1) juncto Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan TataHalaman 42 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor: 107/G/2019/PTUN.Mks.Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2018Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, oleh karena itu penerbitan objeksengketa a quo cacat

Selain itu Tergugat jugatidak cermat dalam melaksanakan proses penyelidikan tanah dalam hal Penilitian dataYuridis dalam penerbitan Objek Sengketa dimana terbitnya objek sengketa a quo masihdalam proses sengketa di Pengadilan yang akan menentukan yang berhak atas kepemilikantanah tersebut, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melanggar Ketentuan Pasal 25 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan KetentuanPasal 54 ayat (2) dan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara

terhadap gugatan halaman 10 angka 15Bahwa Tidak benar Tergugat melanggar Peraturan Bupati Nomor 54 tahun2019 pasal 34 ayat (7) dan ayat (8), yang menyatakan:(7)(8)Panitia pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimanadimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat untuk memperolehmasukan;Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajibdiproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilinan;Menanggap tuduhan Penggugat perlu Tergugat sampaikan halhal sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan berita Acara Penilitian