Ditemukan 6273 data
33 — 16
Wali nikah calon isteri kedua pemohon bernama Lily binti Sudikno, bersediamenikahkan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon;9. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, pemohon mohon Ketua PengadilanAgama Serui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.
16 — 13
menerima salinan gugatan serta sudah mengerti isi danmaksudnya, namun Tergugat / Pembanding mohon kepada MajelisHakim agar diberi waktu 3 (tiga) minggu untuk menyampaikanjawaban secara tertulis pada sidang berikutnya tanggal 18Juli 2011 Tergugat / Pembanding juga tidak hadir, sehinggapemeriksaan sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian olehPenggugat / Terbanding ;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat / Pembandinguntuk menyampaikan jawaban, maka berdasarkan Hukum AcaraPerdata Indoneisa oleh SUDIKNO
185 — 53
Peraturan Pemerintah;bahwa selain daripada itu, terdapat azas hukum lex superiori derogat legi inferiori: yang berartiperaturan perundangundangan yang tinggi melumpuhkan peraturan perundangundangan yang lebihrendah (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, hal. 117);bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan penolakan Tergugatatas permohonan Surat Keterangan Bebas PPN dari Penggugat atas importasi barang modal sudahbenar;
26 — 4
Sudikno Mertokusumo, S.H.juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orangtidak boleh menyimpang dari communis opinio doctorum (pendapat umum parasarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berartibahwa communis opinio doctorum itu mempunyai kekuatan mengikat. Dikenal pulaadanya apa yang dinamakan Kitab Hukum (rechtbook) yaitu tulisan para sarjana yangmenguraikan tentang Hukum Kebiasaan (Vide Mengenal Hukum Suatu Pengantar oleh Prof. DR.
Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit Liberty Yogyakarta, Hal : 116 ) ;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.sus/2015./PN Lgs.
46 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo,S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga, cet.
Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara PerdataIndonesia, edisi ketiga, cet.
Ari Maulana,SE bin Supono
Tergugat:
Selvyana Roy binti Herman Roy
12 — 11
karena Pemohon setelah ditegur untukmenambah biaya panjar perkara dan setelan sampai batas waktu tanggal 28Mei 2016, ternyata Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipuntelah melampaui waktu satu bulan, maka Majelis Hakim sependapat denganPutusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/1971/Pdt. tanggal 6 Juni 1971dalam pertimbangan hukumnya antara lain menggugurkan permohonanPemohon karena Pemohon tidak menambah perskot beaya perkara,sehingga Pemohon dianggap tidak lagi meneruskan permohonannya(Sudikno
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo,S.H., Hukum Acara PerdataIndonesia, Hal. 145146, Liberty Jocija, 1998 menyatakan aktaotentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undangundang(Welke in de vetteliike vorm is verleden) dan drbuat oleh ataudihadapan Pegawaipegawai Umum (door of ten overstaan vanopenbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu (daartoe bevoegd)ditempat dimana akta dibuatnya (terjemahan Soebekti).Bahwa berdasarkan perundangundangan dan pendapat para abhlihukum diatas dapat dinyatakan secara hukum
Sudikno Merto Kusumo,S.H., Hukum Acara PerdataHal. 187, Liberti Jogjakarta, 1998 menyatakan tujuan pemeriksaansetempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yangmenjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnyaadalah sebagai alat bukti;Bahwa berdasarkan pendapat ahli diatas dapat dinyatakan pemeriksaansetempat merupakan salah satu alat bukti yang harus diperhatikan dandipertimbangkan oleh Majelis Hakim yanq memeriksa dan mengadili perkaraa quo sehingqga Judex Facti
Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata,hal. 20, Liberti Jogjakarta, 1968 menyatakan: Di dalam memeriksaperkara dan menjatuhkan putusan, Hakim harus objektif dan tidakboleh memihak. Untuk menjamin azas ini bagi pihak yang diadilidapat mengajukan keberatan dengan alasanalasan terhadap hakimyang mengadili perkaranya;Menurut M.
76 — 9
mengenai kumulasi gugatan cerai dengan gugatannafkah madhiah, nafkah iddah, biaya penghidupan Pembanding Pertama/Terbanding Kedua, nafkah anak dan harta bersama, terlepas dari apa yangdipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat bandingberpendapat bahwa gugatan a quo tidak menyalahi ketentuan hukum acarasebab kumulasi gugatan itu dibolehkan sepanjang antara gugatangugatantersebut satu sama lain terdapat hubungan erat (Soepomo, Hukum AcaraPerdata Pengadilan Negeri, halaman 20, Sudikno
Nomor575K/Padt.G/1983 tanggal 20 Juni 1984);Menimbang, bahwa selain itu pada asasnya ruang lingkup atau luaspokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim(Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 10)sehingga hakim tidak boleh menolak memeriksa gugatangugatan a quosepanjang masih merupakan kewenangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut dan oleh karenakumulasi gugatan Pembanding Pertama/Terbanding Kedua satu sama lainmempunyai hubungan erat,
12 — 5
Penggugat setelah ditegur untukmenambah biaya panjar perkara dan setelah sampai batas waktu tanggal 28Februari 2016, ternyata Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebutmeskipun telah melampaui waktu satu bulan, maka Majelis Hakimsependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/1971/Pdt.tanggal 6 Juni 1971 dalam pertimbangan hukumnya antara lainmenggugurkan gugatan penggugat karena penggugat tidak menambahperskot beaya perkara, sehingga penggugat dianggap tidak lagi meneruskangugatannya (Sudikno
35 — 13
Sudikno Mertokusumo, SH dalambukunya Penemuan Hukum hal. 89).
Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan apabilaantara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan saling bertentangan, maka keadilanlahyang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 2001 : 89, 90) ;Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1993meminta kepada para Hakim agar menjatuhkan pidana secara sungguhsungguh setimpaldengan beratnya dan sifatsifat kejahatankejahatan tersebut (terutama perkara ekonomi,korupsi, subversi, narkotika dan perkosaan) jangan sampai
Yogi Purnomo
Terdakwa:
Muhammad Rozi bin Asim
90 — 6
Sudikno Mertokusumo : Subyek hukum (Subjectum juris) adalahsegala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dankewajiban dari hukum, yang terdiri dari: orang (natuurlijkepersoon); badanhukum (rechtspersoon).
(Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (SuatuPengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 6869).Bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindakpidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti KeteranganSaksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang salingbersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa MUHAMMAD ROZI BinASIM adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalamperkara ini.Menimbang, dengan demikian unsur ini
1.TEDIEGARIA, S.H.
2.NOVITA ANGGRAINI UNEPUTTY, SH
Terdakwa:
CIPTO LOBIA BAGAN Alias SUMANTO Bin GAPAR
98 — 25
Sudikno Mertokusumo :Subyek hukum (Subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapatmemperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban darihukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum(rechtspersoon).
(Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (SuatuPengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 6869);Menimbang bahwa, sebagaimana yang terungkap dalam faktapersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yangbernama Cipto Lobia Bagan alias Sumanto bin Gapar sebagai orangyang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatutindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuaidalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal155 ayat (1) KUHAP, serta Terdakwa
231 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENTANG TERMOHON MEMPUNYAI KREDITOR YANG LAINNYA;15.16.17.18.Bahwa, para Termohon selain mempunyai utang kepada para Pemohon jugamempunyai utang terhadap Kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapatditagih yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengajuan permohonankepailitan ini yaitu : FERRY SUDIKNO yang beralamat di Jalan Bratang GedeNo. 49, sebesar Rp 11.798.054.000, (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluhdelapan juta lima puluh empat ribu rupiah);Bahwa, dengan demikian telah dapat dibuktikan
Bahwa FERRY SUDIKNO adalah BUKAN KREDITOR CV.
., tertanggal 27 Desember 2007dengan pihakpihak dalam perkara antara FERRY SUDIKNO sebagaiPenggugat lawan GUNAWAN ALIE sebagai Tergugat;Bahwa padahal syarat untuk mengajukan permohonan Kepailitan adalahharus ada dua atau lebih Kreditor (vide : Pasal 2 ayat (1) UU No. 37Tahun 2004 tentang Kepalilitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang);Oleh karena CV.
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, S.H., Yaitu...... Dan kebenaran peristiwa inihanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Untuk dapat menjatuhkanputusan yang adil maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telahdibuktikan kebenarannya (Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998, halaman106). Oleh karena pertimbangan Judex Facti kurang cukupmempertimbangkan alat bukti (onvoldoende gemotiveerd).
Sudikno Mertokusumo, S.H.,Yaitu ...... dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh denganpembuktian.
68 — 29
Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum AcaraPerdata Indonesia, Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985,hal.7778) ;Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ini,pencabutan gugatan tersebut diajukan ketika persidangan masih dalam tahappembacaan gugatan, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatantersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenaitu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karenagugatan dicabut olen Penggugat maka
159 — 60
Peraturan Pemerintah;bahwa selain daripada itu, terdapat azas hukum lex superiori derogat legi inferiori: yang berartiMenimbangMengingatMemutuskanperaturan perundangundangan yang tinggi melumpuhkan peraturan perundangundangan yang lebihrendah (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, hal. 117);bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan penolakan Tergugatatas permohonan Surat Keterangan Bebas PPN dari Penggugat atas importasi barang modal sudahbenar;
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, S.H. bahwa "Hakimdianggap tahu akan hukumnya (ius curita novit). Soalpenemuan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnyakedua belah pihak. Maka oleh karena itu = hakim dalamHalaman 11 dari 14 Hal. Put. No. 391K/AG/2010mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannyamelengkapi alasan alasan hukum yang tidak dikemukakanoleh para pihak"; (Baca Prof.
Sudikno Mertokusumo, S.H.Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,Edisi Ketiga, 1988, 159. dan baca pula Pasal 178 ayat 1HIR, 189 ayat 1 Rbg);5.
21 — 4
SUBEKTI, SH mendefinisikansubyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukun,sedangkan Prof SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyekhukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dankewajiban dari hukum;Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagaipelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa AndiAdi Purnomo als Hartop bin Surowiyanto dan saat Penuntut Umummembacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkanidentitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas
81 — 3
Sudikno Mertokusumo, S.H.juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orangtidak boleh menyimpang dari communis opinio doctorum (pendapat umum parasarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti99 99bahwa communis opinio doctorum itu mempunyai kekuatan mengikat. Dikenalpula adanya apa yang dinamakan Kitab Hukum (rechtbook) yaitu tulisan para sarjanayang menguraikan tentang Hukum Kebiasaan (Vide Mengenal Hukum SuatuPengantar oleh Prof.
Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit Liberty Yogyakarta,Hal : 116 ) ; Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepadaseseorang, kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebutmenurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah : .
162 — 251
Peraturan Pemerintah;bahwa selain daripada itu, terdapat azas hukum lex superiori derogat legi inferiori: yang berartiperaturan perundangundangan yang tinggi melumpuhkan peraturan perundangundangan yang lebihrendah (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, hal. 117);bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan penolakan Tergugatatas permohonan Surat Keterangan Bebas PPN dari Penggugat atas importasi barang modal sudahbenar;bahwa mengingat Pasal 78 Undangundang