Ditemukan 1602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dijatuhkan dilakukan dijadikan diajukan dimasukan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-10-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 542/PID.SUS/2013/PN.SDA
Tanggal 29 Oktober 2013 — SODIKIN Alias JIDOS Alias DICKY
199 — 167
  • , denganalasan sebagaimana yang terdapat dalam alasan Majelis Hakim tidak sependapatdengan tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menyatakan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan haldal yang memberatkan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat tidak terdapat halhal yang meringankan pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatukan
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
180 — 277
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.331.000,(enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan sela yang telah dijatukan oleh MajelisHakim, Penggugat telah melakukan upaya hukum banding dan Majelis HakimTingkat Banding telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Maret 2016 denganamar sebagai berikut :MENGADILI :1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;2.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ULFAN YUSTIAN ARIF, SH
Terdakwa:
VICTOR SIMANJUNTAK, SH., MH Anak Dari K. SIMANJUNTAK Alm
269 — 92
  • setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikanpasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditetapkan dalam amar putusan ini;Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN PtkMenimbang,bahwa = karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar pasal11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, selain pidana penjara, kepadaTerdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 14 Oktober 2014 — - M. SAEFUDIN, SE Alias SAEF
108 — 63
  • maka cukup adilTerdakwa = dijatuhi + hukuman setimpal dengan kesalahannya, danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001, dan kerugian negara dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)kepada Terdakwa tidak dijatukan
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus Perpajakan
Register : 21-02-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Btl.
Tanggal 24 September 2019 — Terdakwa: RONOWATI TJANDRA JPU : PURWANTA SUDARMAJI,SH.MH
582 — 655
  • jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan palingbanyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.Namun Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan kecilnya peranTerdakwa yang hanya membantu terjadinya tindak pidana dan bukan sebagaipenanggung pajak CV Prima Alam Sejatera, menjadi tidak adil bila Terdakwadikenai kewajiban denda yang sama besarnya dengan penanggung pajak CVPrima Alam Sejahtera sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa untukpidana denda yang dijatukan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 163/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Raya Irwansyah Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
76 — 55
  • H.TOTO SOEBEKTI, Kecamatan Pondok Gede;Bahwa Tergugat XIV telah mengakui keberadaan tanah milik Penggugatsebagaimana dalam pembuktian yang dijatukan oleh Tergugat XIV diPengadilan Tata Usaha Negera Bandung yakni :1. T17Gambar Situasi Nomor 22322/1994 tanggal 1 Oktober 1994 luas 955m2;2. T18Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah C.397 atas nama GanorGarin yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 1984;3.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-07-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 33/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 14 Agustus 2014 — Pembanding/Terdakwa : H.MOCH.SALIM,M.Hum Bin H.AHMAD KASNI Diwakili Oleh : Ahmad Hadi Prayitno,SH,MH dan Rekan.
Pembanding/Jaksa Penuntut : Slamet Margono,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Slamet Margono,SH.,MH
131 — 91
  • ., yang dimintakan banding tersebut haruslahdikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, MajelisHakim Tipikor Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap beradadalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatukan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Memperhatikan ketentuan undangundang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MARTHA EVALINA SIAHAAN, SH,MH
Terdakwa:
H. ABDUL GAFAR, SH.,MH
79 — 18
  • , dan memperhatikan pasal 222KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukummelanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, olehkarenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepadaTerdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARSOYO Alias SOYO Anak Dari A. GANJUNG Alm
125 — 16
  • danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidanapenjara, Majelis berpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EKO BUDISUSANTO, SH
Terdakwa:
Drs. SYAFARUDIN S Alias UDIN Bin MUHAMMAD SALEH
157 — 32
  • danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelisberpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Penghinaan
Register : 09-10-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 130/PID.B/2014/PN.WKB
Tanggal 9 April 2015 — - YAKOBA KAHA, S.Sos ; PETRUS BULU WALU, A.Md.
111 — 54
  • dendamaupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwaperlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhnkan kepadaterdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan129pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaanpada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas,maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenisdan lamanya pidana yang akan dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.DOMINIKUS DARWANTO Alias WANTO Anak BALASIUS
2.ALEX SANDRO Als ALEX Anak ALIM K.
89 — 17
  • memperhatikanpasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UUNo. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepadapara Terdakwa layak dijatukan
    kepadaPenuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UUHalaman 178 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN PtkNo. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepadapara Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 15-03-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ABDUR RANI, SE, M.Si
185 — 116
  • , dan memperhatikan pasal 222KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukummelanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, olehkarenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepadaTerdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
87 — 40
  • tindak pidana, maka cukup adilTerdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggarpasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31185tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, selainpidana penjara, kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 20-10-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 38/PID.TPK/2022/PT DKI
Tanggal 16 Nopember 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BAMBANG SUPRIYADI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
910 — 244
  • Mengadili :

    • Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
    • Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2022, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. dengan menambahkan amar pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatukan
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-12-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 09-10-2013
Putusan PN TARAKAN Nomor 21/ Pid.B/2013/PN.Trk
Tanggal 8 April 2013 — Pidana Terdakwa:JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA
55 — 37
  • terpenuhi, karena tidak didukungsegala unsur pembenarBahwa oleh karena unsur dalam pasal pasal dakwaan / tuntutan tidak terpenuhi,maka dakwaan / tuntutan telah gagal demi hukum dan karenanya hamba terdakwacukup beralasan untuk memohon keringanan hukum,Bahwa sebagai mana kita ketahui bersama dalam tiap tiap perkara pidana suratdakwaan menduduki tempat yang sangat penting karena surat dakwaan merupakandasar dari pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Negeri dan juga menjadi dasar darikeputusan yang akan dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 16-04-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
RITA HILGA, SH
Terdakwa:
HELMI HARDI, S.Pd.I, M.Pd Bin MUHAMMAD IDRIS
86 — 31
  • Terdakwa ditahan, maka lamanya masapenahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelisberpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/PID.TPK/2019/PT SMG
Tanggal 14 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : FAJAR YULIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : M. HABIB SHALEH Diwakili Oleh : M. HABIB SHALEH
231 — 219
  • Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itukepada Terdakwa harus dikenakan pidana tambahan uang penggantisebesar Rp12.508.233.563,00 (dua belas miliar lima ratus delapan jutadua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) subsidair4 (empat) tahun penjara.Pidana yang dijatukan oleh Majelis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 08-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Oktober 2020 — ABDUL KAHAR LAHAY, DKK >< PT. ADHIMOC PRECAST
597 — 295
  • melaksanakan segala kewajibannya.Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun2003 tersebut, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan Pengusahaberkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja;Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutuskanterlebih dahulu tuntutan provisi ini, yaitu menghukum dan memerintahkanTERGUGAT untuk membayarkan upah kepada PARA PENGGUGATterhitung sejak Putusan PHK tersebut dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARI WIBOWO Alias HARI Anak Dari JASDI
120 — 17
  • , dan memperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pulauntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukummelanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, olehkarenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepadaTerdakwa layak dijatukan