Ditemukan 16439 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-06-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3702 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CITIBANK N.A.;;
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CITIBANK N.A.;;
Putus : 28-02-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Februari 2023 — BUT HYUNDAI CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT HYUNDAI CORPORATION;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);
BUT HYUNDAI CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 02-01-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. WITTEVEEN + BOS;
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. WITTEVEEN + BOS;
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 B/PK/PJK/2021 Tanggal 29 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BATAVIA OIL KAKAP B.V. d.h. BUT PREMIER OIL KAKAP B.V;
85 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BATAVIA OIL KAKAP B.V. d.h. BUT PREMIER OIL KAKAP B.V;
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — BUT. SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 737/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT SITA TELECOMMUNICATIONS, beralamat di WismaHayam Wuruk Lt.IV/RM.450 No.8 Gambir, Jakarta Pusat 10120, yang diwakili oleh Quandriarto Prasetiyoaedi, jabatanKepala Perwakilan BUT SITA Telecommuinications;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam
2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001877.16/2019/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP04293/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 3 Desember2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00036/207/13/053/17 tanggal 6 Oktober 2017, atas nama BUT
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT SITA TELECOMMUNICATIONS;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 737/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — BUT SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
60 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT SITA TELECOMMUNICATIONS;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H.
Register : 31-10-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6302 B/PK/PJK/2022 Tanggal 26 Januari 2023 — BUT. HYUNDAI CORPORATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. HYUNDAI CORPORATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 04-10-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4377 B/PK/PJK/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 — BUT CITIBANK N.A. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT CITIBANK N.A. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 07-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 B/PK/PJK/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. PCL TANKERS;
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. PCL TANKERS;
Register : 31-10-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6306 B/PK/PJK/2022 Tanggal 26 Januari 2023 — BUT. HYUNDAI CORPORATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. HYUNDAI CORPORATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — BUT SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — BUT. SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001871.16/2019/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00003/KEB/WPUJ.07/2019, tanggal 3 Januari 2019, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor00030/207/13/053/17 tanggal 6 Oktober 2017, atas nama BUT
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT SITA TELECOMMUNICATIONS;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
Putus : 24-03-2021 — Upload : 22-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — BUT SITA TELECOMMUNICATIONS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT SITA TELECOMMUNICATIONS;
BUT SITA TELECOMMUNICATIONS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 12-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1900 B/PK/PJK/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED;
118 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED;
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP04641/NKEB/WPJ.09/2017 tanggal 28 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2017 nomor00070/101/17/445/17 tanggal 11 April 2017 yang dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP1011/WPJ.09/KP.13/2017 tanggal 3 Agustus 2017, atasnama BUT Star Energy
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2017 nomor00070/101/17/445/17 tanggal 11 April 2017 yang dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP1011/WPJ.09/KP.13/2017 tanggal 3 Agustus 2017, atasnama BUT Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited,NPWP 01.757.577.0445.001, beralamat di Wayang WinduMargamukti, Pangalengan, Kab.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — BUT. SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT. SITA TELECOMMUNICATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001872.16/2019/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP04289/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 3 Desember 2018, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00031/207/13/053/17, tanggal 6 Oktober 2017, atas nama BUT
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT SITA TELECOMMUNICATIONS;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
Register : 05-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 18-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2895 B/PK/PJK/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 — ., BUT (d.h. BUT PREMIER OIL KAKAP B.V);
76 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., BUT (d.h. BUT PREMIER OIL KAKAP B.V);
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2323 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — BUT BATAVIA OIL KAKAP B.V. d.h. BUT PREMIER OIL KAKAP B.V. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
78 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT BATAVIA OIL KAKAP B.V. d.h. BUT PREMIER OIL KAKAP B.V. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 06-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3709 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — BUT PROGRESS RAIL LOCOMOTIVE INC (d/h. BUT ELECTRO-MOTIVE DIESEL INC) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT PROGRESS RAIL LOCOMOTIVE INC (d/h. BUT ELECTRO-MOTIVE DIESEL INC) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
BEI Tower Lt .27#2703, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Budilrianto, jabatan Kepala Perwakilan BUT Progress RailLocomotive Inc (d/h BUT ElectroMotive Diesel Inc.)
Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003780.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 2 Oktober 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00335/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13Februari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00003/206/14/053/16 tanggal 20Desember 2016 Tahun Pajak 2014 atas nama BUT
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT PROGRESS RAIL LOCOMOTIVE Inc. (d/h BUTELECTROMOTIVE DIESEL Inc.);2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1306 B/PK/PJK/2020 Tanggal 2 April 2020 — BUT SAKA ENERGI SANGA SANGA LIMITED d/h. BUT BP KALIMANTAN LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
206 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT SAKA ENERGI SANGA SANGA LIMITED d/h. BUT BP KALIMANTAN LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1306/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT SAKA ENERGI SANGASANGA LIMITED,sebelumnya bernama BUT BP EAST KALIMANTAN Ltd,beralamat di Gedung Energy Lantai 1112, Jalan JenderalSudirman Nomor 5253, Lot. 11A, SCBD, Jakarta 12190,yang diwakili oleh Khostarosa Andika Jaya, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal
Putusan Nomor 1306/B/PK/Pjk/2020Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01089/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 5 Agustus2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor0001 0/246/13/081/15, tanggal 3 Agustus 2015, Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2013, atas nama BUT BP East Kalimantan Ltd, NPWP01.001.437.1081.000, Alamat Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, JalanLetjen TB
/2020business profit yang mempunyai yuridiksi internasional, sehinggaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmelakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco.Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UndangUndang PajakPenghasilan (PPh), yaitu (a) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(P3B) atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT
Keempat, bahwa sesuai dengankewenangan Majelis Hakim Agung dalam mengedepankan prinsipJudicial activism diketahui bahwa dalam Plan of Development (POD) dandokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S443a/MK012/1982, tanggal 6 Mei 1982, dan Menteri Pertambangan dan EnergiNomor 3985A/39/M.DJM/88, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari kontrak/perjanjian antara BUT BP East Kalimantan Ltddengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasilneto antara para pihak adalah sebesar
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT SAKA ENERGI SANGASANGA LIMITED, sebelumnyabernama BUT BP EAST KALIMANTAN Ltd;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Putus : 27-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5647 B/PK/PJK/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL;
78 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL;