pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertamaberkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak selakuPelaku tersebut diatas telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga HakimAnak Tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untukdijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara inidalam Tingkat Banding, kecuali tentang amar putusan sekedar menggunakankalimat terdakwa dalam perkara anak tersebut diubah menjadi kalimat anak yangdikehendaki dalam SPPA

/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Tjod tanggal 4 Mei 2015 tentang amar putusan sekedarmenggunakan kalimat terdakwa dalam perkara anak tersebut diubahmenjadi kalimat anak yang dikehendaki dalam SPPA UndangUndang RINo 11 Tahun 2002;1.4.5.Menyatakan Anak tersebut di atas ............ tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Denganpermufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memilikiNarkotika golongan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaankedua;.

ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umumatas Anak bernama MUHAMMAD ROMMY PERMANA PUTRA Bin ABDULLAHSAPUTRA mempunyai ancaman pidana melebihi batas 7 (tujuh) tahun makaJudex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin yang tidak melaksanakan Diversisebagaimana yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Selain dari pada itu selain Anak bernama MUHAMMAD ROMMYPERMANA PUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA masih berstatus sebagaianak (yang sudah barang tentu belum mampu mempergunakan akal pikirpanjang) berat sabusabu yang menjadi obyek perbuatan pidananya relatifsangat sedikit sekali yaitu 0,05 mg, sehingga lamanya pidana yangdijatuhkan atas diri Anak bernama MUHAMMAD ROMMY PERMANAPUTRA Bin ABDULLAH SAPUTRA dengan memperhatikan Pasal 81 ayat(2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA

satu) unit Hand Phone merk Oppo type A39 warna goldkepada saksi Hartomi Pgl Tomi seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah),dan uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis dipergunakan olehAnak.Atas perbuatan Anak, saksi Deswita Pgl Des mengalami kerugian lebihHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.SusAnak/2018/PN Pdgkurang sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah).Perbuatan Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, ke5KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA

habisdipergunakan oleh Anak; Bahwa atas perbuatan Anak, saksi Deswita Pgl Des mengalami kerugianlebin kurang sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke3,ke5 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA

terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Anak;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak merugikan saksi korban; Anak pernah dihukum;Keadaan yang meringankan: Anak mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatan tersebut; Anak berlaku sopan dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3, ke5 KUHP Jo UU No.11 Tahun2012 tentang SPPA

Tanggal 10 Agustus 2012 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan Alatalat Kedokteran Umum (DAK) Nomor : 018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Pelaksana PT.

INDO TAKWA SARANA yangdidalamnya terlampir :e Surat No : 011/SPPBJPA/RSUDBGI/2012 tanggal 16 Juli 2012 Perihal PenunjukanPenyedia Barang Untuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Alatalat Kedokteran Umum(DAK)e Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket Pekerjaan PengadaanAlatAlat Kedokteran Umum (DAK)e SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK)e Dokumen Risalah Lelang1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5067/SP2DLS/BL/X/2012 Tanggal 8Oktober 2012 Kuasa (BUD)Untuk Pembayaran Langsung

PPKD Selaku BUDe 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor: 900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.e 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 438/PB/2012 tanggal 20September 2012e 2 (dua) lembar Daftar Belanja Barang Milik Daerahe 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 900/034/RSUDBGI/2012tanggal 20 Oktober 2012e 1 (satu) lembar Surat Nomor : 024/412.b/DPPKA/2012 tanggal 09 November 2012Perihal Permintaan Tenaga Pendamping Pemeriksaan Barange Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA

GEDE HARYONO, MM pada bulan Mei 2012e 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara UmumDaerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012 Tentang Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUDe 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor: 900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.e Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket Pekerjaan : PengadaanAlatalat Kedokteran Umum (DAK) tanggal 13 Agustus 2012e Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :

Tanggal 10 Agustus 2012(satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan Alatalat Kedokteran Umum(DAK) Nomor : 018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012Pelaksana PT.

Unyil Bin Sasi, bila memang telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana pasal yang disangkakan oleh penyidik dan pasal yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka kami selakuPembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dikenai sanksi : Pidana DenganSyarat yaitu Pidana Pengawas , sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jopasal 77 UndangUndang RI Nomor II Tahun 2012 , tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut: Untuk memberikan

pembinaan terhadap Anak agar kepadasi pelaku Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagiperbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, Hakimakan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaterhadap diri Anak berdasarkan sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jopasal 77 UndangUndang RI Nomor II Tahun 2012 , tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA

sedangkan prevensiumum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang samaseperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;Menimbang, bahwa undangundang sistem peradilan pidana anak padahakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjaminperlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukumsebagaimana asasasas dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah ditahan dan penahananterhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, mengingat ketentuan yang ada padasesuail dengan pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jo pasal 77 UndangUndang RINomor Il Tahun 2012 , tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Nomor : 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta memperhatikan pula LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kotabaru, makademi kepentingan Anak dan untuk melindungi serta menghargai hakhak Anak,sehingga kedepannya diharapkan Anak yang sedang menjalani masa pidana akandapat menjadi generasi yang selalu optimis untuk menggapai dan menapaki masadepannya yang lebih baik, maka pidana yang akan dijalani pidana di LembagaPemasyarakatan Kotabaru selama

perihal yang disangkakan kepadanya adalahbenar, yang melakukan perbuatan asusila terhadapa Anak dibawah umur,perbuatan asusila yang dilakukan oleh klien anak terhadap Anak Korbantidak disertal dengan kekerasan ataupun penganiayaan;RekomendasiBerdasarkan analisis dan kesimpulan Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan serta berdasarkann sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan(TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu hari Selasa tanggal 26 Januari2021, serta mengacu pada UU RI No 11 Tahun 2012 tentang SPPA

dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakatuntuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuhsebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuksenantiasa lebih berhatihati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidakmengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, makaterhadap Anak akan dikenakan pidana penjara, dengan memperhatikan Pasal81 Ayat (1) UU SPPA

berbunyi: Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabilakeadaan dan perbuatan Anak akan meresahkan masyarakat, dan Pasal 81 Ayat(3) UU SPPA berbunyi: Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur18 (delapanbelas) tahun juncto Pasal 86 Ayat (1) UU SPPA berbunyi: Anakyang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18(delapan belas) tahun di pindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan86 Ayat (3) UU SPPA berbunyi:, dalam hal tidak terdapat lembagapemasyarakatan pemuda, Kepala

yang meringankan (ade charge) dan tidak pula mengajukan Ahli;Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan Anak ANAK no register 246/I.C/XII/2021 yang dibuat olehPembimbing Kemasyarakatan Vonri Wijaya dari Balai Pemasyarakatan Klas IIBengkulu pada pokoknya menyarankan agar Anak diberikan Pidana Penjara diLembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu sebagaimana yang dimasukdalam Pasal 85 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 tahun 2012 tentang SistemPeradilan PidanaAnak (SPPA

2021 telah ternyatalatar belakang dari Anak dan keluarganya yang mana Hasil Laporan PenelitianKemasyarakatan tersebut diambil alin sebagai pendapat Hakim sendiri gunamenjatuhkan putusan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatandari Balai Pemasyarakatan Klas Il Bengkulu telah ternyata dari Rekomendasiyang diajukan menyatakan bahwa agar Anak diberikan Pidana Penjara di LPKAdi Bengkulu sesuai dengan Pasal 85 UndangUndang Nomor 12 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

), Hakim sependapat denganLaporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dariBalai Pemasyarakatan Klas Il Bengkulu akantetapi usia Anak yang telahmencapai umur 18 tahun seharusnya ditempatkan di lapas pemudaberdasarkan pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) akantetapi oleh karena di ProvinsiBengkulu tidak memiliki Lapas Pemuda dan Hakim juga tidak menemukanadanya rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk memindahkanAnak

di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (vide Pasal 86 ayat (3) UU SPPA)maka Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana penjara di LPKA diBengkulu, penjatuhan pidana penjara tersebut diharapkan akan lebih mendidikAnak dan menjadi peringatan serta pelajaran bagi yang lainnya terutama yangseusia dengan Anak agar tidak melakukan kembali perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.nt Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatinan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.nt Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (satu) tahun.SRaaaene Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (83) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Pid.SusAnak/2017/PN Kgnkemampuan dan kemauan dalam menggunakan hakhaknya dan melaksanakan kewajibankewajibannya.mocesnnscnnnn Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak ditangkap dan ditahan,dengan penangkapan dan penahanan terhadap anak telah menghilangkan hakanak untuk mendapatkan pendidikan atau sekolah, berkumpul dengan keluargadan bermain dengan teman sebayanya, anak juga sudah mendapatkancap/stigma yang tidak baik dengan adanya penangkapan dan penahanan ini,sedangkan berdasarkan pasal 81 ayat (5) SPPA

Jaksa/Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangka Selatan untuk kepentingan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu minggu, selama jangka waktu 6 (enam) bulan;

2. Anak berhadapan dengan hukum 2 RIZKY RAMADHAN alias RIKY bin ARIANTO wajib didampingi baik secara sosial untuk menyelesaikan masalah psiko sosial dan pendampingan selama menjalani proses hukum sebagaimaan amanat UU SPPA

tindakkekerasan tersebut dan menyesal pula mudah dipengaruhi oleh temantemannya (dalam hal ini Anak berhadapan dengan hukum 1) untukmelakukan kekerasan hingga dengan demikian Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Kesimpulan hasil Laporan Asesmen AnakBerhadapan dengan Hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum 2 yaitubahwa Anak berhadapan dengan hukum 2 wajib didampingi baik secarasosial untuk menyelesaikan masalah psiko sosial dan pendampingan selamamenjalani proses hukum sebagaimaan amanat UU SPPA

Anak berhadapan dengan hukum 2 RIZKY RAMADHAN alias RIKY binARIANTO wajib didampingi baik secara sosial untuk menyelesaikanmasalah psiko sosial dan pendampingan selama menjalani proseshukum sebagaimaan amanat UU SPPA olehorang tuanya terutama olehibunya untuk terus mendorong anaknya (Anak berhadapan denganhukum 2 RIZKY RAMADHAN alias RIKY bin ARIANTO ) belajar agamadiluar sekolah dan mendorong agar Anak berhadapan dengan hukum 2RIZKY RAMADHAN alias RIKY bin ARIANTO melanjutkan sekolahnyake jenjang

mensyaratkan bagi setiap calon pembeli sepedamotor yang menggunakan jasa pembiayaan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),diharuskan memenuhi syaratsyarat antara lain membayarpremi asuransi sepeda motor selama masa pembiayaan;Bahwa besarnya premi asuransi yang dibayarkan olehnasabah/customer ditentukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tanpa menunggutagihan dari Perusahaan Asuransi;> Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) selanjutnya mengajukan SPPA

Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2016Permintaan Penutupan Asuransi) kepada PerusahaanAsuransi Rekanan sesuai Perjanjian KerjasamaPenutupan Asuransi Kendaraan Bermotor;Perusahaan Asuransi Rekanan, dalam jangka waktuselambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya SPPA, akan menerbitkan / menyerahkan notatagihan / nota debit kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang berisi jumlah premiyang seharusnya dibayar dan jumlah diskon yang diterimaTermohon Peninjauan Kembali

Bahwabesarnya premi asuransi yang dibayarkan olehnasabah/customer ditentukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tanpa menunggutagihan dari perusahaan asuransi;Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) selanjutnya mengajukan SPPA (SuratPermintaan Penutupan Asuransi) kepada PerusahaanAsuransi Rekanan sesuai Perjanjian KerjasamaPenutupan Asuransi Kendaraan Bermotor;Perusahaan Asuransi Rekanan, dalam jangka waktuselambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejakditerimanya

SPPA, akan menerbitkan / menyerahkan notatagihan / nota debit kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) yang berisi jumlahpremi yang seharusnya dibayar dan jumlah diskon yangditerima Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);Bahwa atas Selisin premi yang diterima darinasabah/customer dengan premi yang dibayarkanTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada Perusahaan Asuransi Rekanan, diakuisebagai penghasilan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding

Kendari, Kota Kendari tanpa sepengetahuan pemiliknyayaitu korban MUHAMMAD YAMIN LADULU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakimmenilai bahwa unsure ini terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsurdelik Pasal 363Ayat (1) ke3 KUHP terhadap diri dan perbuatan Anak Pelakutelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA

Klienanak masih labil secara emosional sehingga memiliki pengendalian diri yangrendah, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kuatnya pengaruhlingkungan pertemanan dan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orangtua sehingga atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatanmerekomendasikan agar Anak dapat diberikan sanksi penjara yang seringanringannya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 85 ayat (1) UU No11 Tahun 2012 tentang SPPA dan ditempatkan dalam Lembaga PembinaanKhusus Anak (

tanggal 30September 2005 atas nama CASUDIN anak dari DARIM dan SURENIlahir di Indramayu tanggal 12 Nopember 2002 yang diterbitkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sertaberdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak sendiri,pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan)bulan sehingga Anak masih tergolong anak sebagaimana ditentukandalam pasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA

SusAnak/2019/PN Idm(lima belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga Anak masih tergolong anaksebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (8) UU Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA),dengan demikian unsur Setiap Orang dalam hal ini telah terpenuhi menuruthukum ;Menimbang, bahwa unsur kedua adalah dilarang menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukanKekerasan terhadap Anak menyebabkan Anak Mati ;Menimbang, bahwa rumusan

Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus Anak pertanggungjawabkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaAnak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapdiri Anak, oleh karena itu Seorang anak yang dinyatakan bersalah dapat dijatuhipidana atau dikenai tindakan ;Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak belum berumur 18 (delapanbelas) tahun tepatnya berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, makasesuai dengan UU SPPA

SusAnak/2019/PN IdmMenimbang, bahwa dengan demikian pengenaan pidana penjara diLPKA kepada Anak serta pelatihan kerja di pandang adil dan memenuhi rasakeadilan baik bagi Anak maupun masyarakat serta telah memperhatikan aturanhukum yang terkait pemidanaan anak dalam UU SPPA ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena

Kabupaten Aceh Tamiang danmenginap di Hotel Oyo di Binjai menurut kami bukanlah sesuatu yangbersifat kenakalan anakanak tetapi telah memenuhi rumusan hukumtindak pidana karena anak pelaku memang punya niat untuk melakukanpidana;Bahwa kami penuntut unum menyadari bahwa dalam UU No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penjatuhan pidana terhadapanak pelaku sebagai ultimum remedium dan upaya paling terakhir, bukankarena ingin menghukum anak pelaku tetapi lebin kepada semangat dalamUU SPPA

Kami Penuntut Umum tidakberharap ada celoteh atau seorang anak : mereka melakukan sesuatupidana tetapi hanya diberikan tindakan atau hukuman ringan karena masihkategori anakanak sehingga, besok akan ada anak pelaku pelaku yang lainyang melakukan hal yang sama;Bahwa kami penuntut umum akan setuju dan sependapat dengan majelishakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dengan hukuman ataupidana yang ringan sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA , tetapi jikaperbuatan anak pelaku berupa kenakalan atau

Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2015putusan dalam ketentuan Pasal 71 juncto Pasal 73 UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),yaitu mengenai penjatuhan pidana dengan syarat pengawasan di manadalam Putusan Hakim Anak Pengadilan Tinggi Kendari hanya memperbaiki/menambahkan tentang Masa Pengawasannya (dimaksud percobaan dalamPenjelasan UndangUndang tersebut), akan tetapi meniadakan SyaratUmum dan Syarat Khusus yang ditentukan dalam UndangUndang SPPAjika Hakim Anak

Bahwa Judex Facti / Hakim Anak Pengadilan Tinggi Kendari dalamputusannya tidak mempertimbangkan jenis tindak pidana yang telahterbukti dilanggar dengan putusan pidana yang telah dijatunkan, di manadalam aturan khusus, yaitu UndangUndang SPPA terhadap pidana dengansyarat pengawasan tidak diatur lebih lanjut, maka dalam menafsirkan jenispidana tersebut harus mengacu kembali pada aturan umum tentang PidanaPercobaan, yaitu ketentuan Pasal 14a Ayat (2) KUHPidana denganpenjelasan Hukuman bersyarat ini

DIO Bin SUHERMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

1. Menyatakan Anak AGUNG RAFAEL DACOSTA Pgl AGUNG Bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
   1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak

      sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak AGUNG RAFAEL DACOSTA Pgl AGUNGBin RUSLAN dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan di LPKA Tanjung Pati Kab. 50Kota.3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;4.

      terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaansubsideritas, primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP JO UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPAsubsider melanggar Pasal 362 KUHP Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPAMenimbang, karenadakwaan disusun secara subsideritas, maka dibuktikan dulu dakwaanprimernya, bila terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagiMenimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 363 ayat(1) ke 3 KUHP Jo UU No11 Tahun 2012 Tentang SPPA

      Menyatakan Anak AGUNG RAFAEL DACOSTA Pgl AGUNG Bin RUSLAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGANPEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak AGUNG RAFAEL DACOSTA Pgl AGUNGBin RUSLAN dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan di LPKA Tanjung Pati Kab. 50Kota.3.

.:::00008 telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan TerhadapAnak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggalmelanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014Tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA);2.

Korban memerlukanbimbingan psikologi anak secara intensif;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) joPasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP UUNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 DUURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Banda Raya, Kota Banda Aceh;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut HakimAnak dalam perkara ini, unsur keempat yakni Ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) joPasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UUNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Saran bagi Hakim Anak di Pengadilan Negeri;Disarankan dalam Sidang Pengadilan Anak nanti diberikan putusankepada klien berupa Pidana dengan Syarat Pengawasan sesuai Pasal71 Ayat (1) huruf b (8) UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA);Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

perbuatanyang dilakukan oleh Anak;Bahwa saya ibu kandung Anak memohon kepada Bapak Hakim agarmenjatuhkan hukuman kepada Anak yang seringanringannya;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapatPembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sesuai dengan rekomendasidalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu kepada Anakagar dijatuhi hukuman berupa Pidana dengan Syarat Pengawasan sesuaiPasal 71 Ayat (1) huruf b (8) UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA

tersebut dalam pertimbangankeadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Anaktersebut;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN BilMenimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatanmenyampaikan pendapat yang pada pokoknya sesuai dengan rekomendasilaporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu agar Anak dijatuhihukuman berupa Pidana dengan Syarat Pengawasan sesuai Pasal 71 Ayat(1) huruf b (3) UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.annem Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatinan kerja; d. pembinaan dalam lembaga;

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak. halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2016/PN Kgna Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi

Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.nt Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. nt Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatihnan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak.annem Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.