Ditemukan 711 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT. GUNFLAK INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
4725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan Surat KeberatanNomor: 002/GIIMP/SPTNP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, denganmelampirkan semua dokumen impor Pemohon Banding mulai dariPurchase Order, Sale Confirmation, Bukti Pembayaran (T/T), RekeningKoran, PIB, Bukti Setor BMPPnPPh, /nvoice, Packing List, B/L. DokumenHalaman 2 dari 16 halaman.
    dan LYGYNO10 tanggal 1 Juni 2012, dimuat data antara lainsebagai berikutDescription of Goods : Fireworks (86 Jenis barang) = 10.135Price Term Karton =USD.413,125.00Fireworks (2 jenis barang) = 200 Karton=USD.12,400.00Loading Port & Destination : From Any Chinesse Port to JakartaDelivery With Partial Shipment AllowedBahwa atas persyaratan atau data dalam Sale Confirmation tersebut telahtermuat sesuai dengan dengan fungsinya sebagai berikut :Dokumen yang berkaitan dengan harga barang dimuat dalam /nvoice
Register : 09-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
ANDI PEBRIANDA SH
Terdakwa:
RESA GUSTINA Als RESA Binti SAMSUL BAHRI
9022
  • BANK BRI Rp2.026.488,00;10) 1 (satu) lembar Foto copy Tanda bukti penyetoran BANK BRIRp2.759.720,00;11) 1 (Satu) lembar tanda terima Pembayaran MBP: 008372;12) 1 (Satu) lembar tanda terima pembayaran MBP: 1709018;13) 1 (Satu) lembar tanda terima pembayaran MBP: 1709017;14) 1 (Satu) lembar tanda pembayaran No:1624143;15) 1 (Satu) lembar tanda pembayaran No: 1720152;f. 1 (Satu) bundel surat pemesanan;Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bglg. 1 (Satu) bundel Invoice;h. 1 (Satu) bundel /nvoice
    bukti penyetoran BANK BRI Rp2.100.000,00;9) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BANK BRI Rp2.026.488,00;10) 1 (satu) lembar Foto copy Tanda bukti penyetoran BANK BRIRp2.759.720,00;11) 1 (Satu) lembar tanda terima Pembayaran MBP: 008372;12) 1 (Satu) lembar tanda terima pembayaran MBP: 1709018;13) 1 (Satu) lembar tanda terima pembayaran MBP: 1709017;14) 1 (satu) lembar tanda pembayaran No:1624143;15) 1 (Satu) lembar tanda pembayaran No: 1720152;1 (Satu) bundel surat pemesanan;g. 1 (Satu) bundel /nvoice
    ;h. 1 (satu) bundel /nvoice Retur;1 (satu) lembar audit saldo piutang Palembang tahun 2017 periode 30November 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian danbarang bukti yang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa interval waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018bekerja pada PT.
    (Satu) lembar tanda terima pembayaran MBP: 1709018;13) 1 (Satu) lembar tanda terima pembayaran MBP: 1709017;14) 1 (satu) lembar tanda pembayaran No:1624143;15) 1 (Satu) lembar tanda pembayaran No: 1720152;Oleh karena merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengantindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat 1 huruf e KUHAP) maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;f. 1 (Satu) bundel surat pemesanan;g. 1 (Satu) bundel Invoice;h. 1 (satu) bundel /nvoice
    (Satu) lembar tanda terima pembayaran MBP: 1709018;13) 1 (Satu) lembar tanda terima pembayaran MBP: 1709017;14) 1 (Satu) lembar tanda pembayaran No:1624143;15) 1 (Satu) lembar tanda pembayaran No: 1720152;Oleh karena merupakan benda yang mempunyai hubungan langsungdengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat 1 huruf e KUHAP)maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalamberkas perkara;f. 1 (satu) bundel surat pemesanan;g. 1 (satu) bundel Invoice;h. 1 (satu) bundel /nvoice
Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1754/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA
5631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi FP Masukan dan /nvoice sebanyak 2 (dua) atas namaPT Nusa Kita Cemerlang sebesar Rp8.325.000;bahwa atas koreksi PPN Masukan yang disengketakan, PemohonPeninjauan Kembali telah melakukan permintaan tindak lanjutklarifikasi data Pajak Keluaran ke KPP tempat PKP Penjualterdaftar;bahwa berkaitan dengan jawaban Kklarifikasi yang tetap dijawab"Tidak Ada dengan tidak ada penjelasan sejak proses pemeriksaanmaupun proses keberatan dan mempertimbangkan ketentuansebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
    konfirmasi Tidak Adasebesar Rp69.715.668,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quoberdasarkan Uji Kebenaran Materi telah didukung buktibukti yang memadaiberupa /nvoice
Register : 02-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOBAJA PRIMAMURNI;
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15.264.627.285 15.841.428.166 15.841.428.166 576.800.83812 PPN Yang Kurang Bayar o 57.680.087 57.680.087 57.680.0873 Sanksi Administrasi4 Kenaikan Pasal 15 (2) KUP 0 57.680.087 57.680.087 57.680.0875 Jumlah Sanksi Administrasi 0 57.680.087 57.680.087 57.680.0876 ibayar vaty Masih hans o 115.360.174 115.360.174 115.360.174 Bahwa menurut Pemeriksa ataupun Peneliti Keberatan, koreksi atas peredaranusaha tersebut di atas dikarenakan terdapat selisih Kuantum penerimaan bahanbaku selama Maret 2008 antara I/nvoice
    Karenafaktanya berdasarkan buktibukti import (/nvoice, Packing List, BL, PIB, SPPB)dan Laporan Penerimaan Bahan ditambah buktibukti pengiriman barang daripelabuhan ke Pemohon Banding jelas sekali tercatat bahwa bahan telah diterimaPemohon Banding secara utuh berdasarkan kuantum yang diterima.
Putus : 01-04-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1956 K/Pdt/2014
Tanggal 1 April 2015 — ADI HERIAWAN melawan SHERLI
3329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jack M.Tabani, oleh Termohon Kasasi "telah disarankan untuk memesan barangbarang harus menggunakan bendera Cop Surat PT Tanindo dan jelas lahbukan Pemohon Kasasi yang memesan barang namun tanggung jawab padawaktu itu sebagai Manajer PT Tanindo, maka selaku karyawan PT Tanindoterpaksa melakukan penandatangan tanda terima /I/nvoice Nomor0605/INV/HDS/ 2008 tertanggal 5 Mei 2008 (bukti P. Nomor ).
    Tarbani yang mempunyai kaitanpada awalnya dalam melakukan pemesanan atas barangbarang a quotersebut, bukanlah Pemohon Kasasi yang harus bertanggung jawabhanya karena sebagai Manajer PT Tanindo ada waktu itu dantandatangan di atas /nvoice, dan hal ini bukanlah tidak ada iktikad baikuntuk membayar hutang kepada Termohon Kasasi tersebut oleh karenaPimpinan PT Tanindo tidak ada tanggung jawabnya sehingga PemohonKasasi terpaksa melakukannya demi menyelamatkan PT Tanindo yangseharusnya bukan Pemohon Kasasi
Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3595 K/PDT/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PT IKHTIAR BARAYA UTAMA vs PT KOMPONINDO BETONJAYA
4443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3595 K/Pdt/201530.36.37.38.dengan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman Il sebesarRp1.586428.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta empatratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) (/nvoice PelunasanPengiriman II) dan Invoice Pelunasan Pengiriman II yang telah diterimadengan baik oleh Tergugat pada tanggal 4 Desember 2006 sehinggaTergugat wajib membayarkan Pembayaran Tahap Kedua Pengiriman Ilpaling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya /nvoice PelunasanPengiriman yaitu
    Tergugat memilikikewajiban hukum untuk melakukan Pembayaran Tahap Kedua atasPengiriman Ill sebesar Rp2.180.885.960,00 (dua miliar seratus delapanpuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluhrupiah) sejak Tiang Pancang Beton diterima oleh Tergugat dan palinglambat 1 (satu) bulan sejak Invoice diterima oleh Tergugat ;42.Bahwa Penggugat telah menerbitkan dan mengirimkan /nvoice Nomor43.181/KOBE/X11/2006 tanggal 14 Desember 2006 kepada Tergugat Illsebesar Rp2.180.885.960,00
    (dua miliar seratus delapan puluh juta delapanratus delapan puluh lima sembilan ratus enam puluh rupiah) (/nvoicePelunasan Pengiriman Ill) dan Invoice Pelunasan Pengiriman Ill telahditerima dengan baik oleh Tergugat tanggal 17 Januari 2007 sehinggaTergugat wajib melakukan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman IIIpaling lambat (satu) bulan sejak diterimanya /nvoice PelunasanPengiriman III yaitu selambatlambatnya pada tanggal 18 Februari 2007;Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Pembayaran
Putus : 21-02-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149/B/PK/PJK/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • / WBC.06/KP.01/2008 tanggal 02Januari 2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe A Tanjung Emas Semarang yang pada pokoknyamemutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang diajukandengan surat Nomor 002/I/IMP SSJ/2008 tanggal 03 Januari2008 ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD10,574.23 ;Bahwa alasan mengajukan banding adalah nilai pabeanyang Pemohon Banding cantumkan dalam PIB Nomor 028296tanggal 19 Desember 2007 merupakan harga transaksi yangsebenarnya sesuai dengan /nvoice
Putus : 30-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2093 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMI CAHAYA UNGGUL
18675 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GR 10621637disebutkan bahwa harga barang adalah sebesar Euro709.25.Selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menerbitkan tagihan/invoice kepadaPT Newmont Nusa Tenggara.Melalui dokumen /nvoice No. 8070108 tanggal 2 April2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menagih biaya pembelian barang dengan nilaisebesar USD 2,070.00 kepada PT Newmont NusaTenggara.Harga pembelian barang yang ditagihkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuaidengan harga
    hargabarang adalah sebesar CHF 25,237.00.Dari dokumen invoice tersebut dapat diketahui bahwatransaksi pembelian terjadi atau terealisasi di Tahun Pajak2008Karena transaksi pembelian baru terjadi atau terealisasi diTahun Pajak 2008, maka di Tahun Pajak 2007 (tahundimana sengketa banding terjadi), Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) hanya menerbitkantagihan/invoice kepada PT Esa Kertas Nusantara atasuang muka pembelian barang sebesar 20% (atau senilaiUSD 5,862.60).Melalui dokumen /nvoice
    No. 8070418, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menagihuang muka pembelian barang sebagaimana tersebut diatas.Apabila transaksi pembelian barang terealisasi di TahunPajak 2007, maka dari transaksi pembelian tersebut akanditemukan adanya selisih antara harga barang menurutdokumen /nvoice yang akan ditagihkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganHalaman 28 dari 54 halaman.
    Karena transaksi pembelian baru terjadi atau terealisasi diTahun Pajak 2008, maka di Tahun Pajak 2007 (tahundimana sengketa banding terjadi), Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) hanya menerbitkantagihan/invoice kepada PT Palma Progess Shipyard atasuang muka pembelian barang sebesar 20% (atau senilaiUSD 18,240.00).Melalui dokumen /nvoice No. 8070540, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menagihuang muka pembelian barang sebagaimana tersebut diatas.f.
    Putusan Nomor 2093/B/PK/PJK/201 7Dari dokumen invoice tersebut dapat diketahui bahwatransaksi pembelian terjadi atau terealisasi di Tahun Pajak2008Karena transaksi pembelian baru terjadi atau terealisasi diTahun Pajak 2008, maka di Tahun Pajak 2007 (tahundimana sengketa banding terjadi), Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) hanya menerbitkantagihan/invoice kepada PT Esa Kertas Nusantara atasuang muka pembelian barang sebesar 40% (atau senilai 2.920).Melalui dokumen /I/nvoice No. 8070460
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697/B/PK/PJK/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KAO INDONESIA
4121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya kesalahan dalam penginputan produk, pemberian diskon, kodeproduk, jenis produk, jumlah produk atau sebab lainnya yang bersifat"human error;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam sistempencatatan penjualan perusahaan Pemohon Banding, PPN melekat padaseluruh produk atau barang jadi, baik pada saat pencatatan penjualan(penerbitan /nvoice dan Faktur Pajak), maupun pada saat koreksi penjualan(Invoice dan Faktur Pajak) yang mana secara otomatis sistem akanmenjurnal piutang (A/R) dan
    Putusan Nomor 1697 B/PK/PJK/2017atas penjualan yang dikoreksi;Bahwa Credit Memo dan Nota Retur diterbitkan untuk mengkoreksipenjualan yang disebabkan adanya pengembalian produk atau retur produk,atau adanya koreksi penjualan selain pengembalian produk sebagaimanayang disebutkan di atas;Bahwa sedangkan Debit Memo diterbitkan untuk mencatat penerbitanFaktur Pajak dan /nvoice yang baru (Faktur Pajak dan Invoice yang benar);Bahwa untuk lebih mudah memahami pencatatan Pemohon Banding,berikut Pemohon Banding
    Selanjutnya atas penjualan yang dikoreksi atau salahtersebut, Pemohon Banding menerbitkan /nvoice dan Faktur Pajak baruyang benar (Debit Memo). Maka penjurnalan yang terjadi di dalam sistempenjualan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Mencatat Penjualan (Penerbitan Faktur Pajak Awal):Dr. A/R Rp4.895.759,00;Cr. Sales Rp4.450.690,00;Cr. PPN Keluaran Rp 445.069,00;Mencatat Credit Memo (Penerbitan Nota Retur):Dr. Sales Rp4.450.690,00;Dr. PPN Keluaran Rp 445.069,00;Cr.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1227/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HEXA INDONESIA
3916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak yang Dianggap Cacat;Bahwa Penggugat sampaikan bahwa penomoran Faktur Pajak sudahberurutan meski tanggal penerbitan faktur tidak berurutan, berikut ini uraian ataspenomoran Faktur Pajak tersebut; Penggugat adalah Perusahaan berdasarkan Job Order, sehingga Penggugatsangat percaya akan Purchase Order (PO) pembelian dari customerPemohon Banding; Penggugat setiap hari sudah menyiapkan jadwal pengiriman ke masingmasing customer dengan memasukkan datadata Delivery Order ke sistem,begitu juga dengan /nvoice
    No FP Nomor Cc PP 2.000 124 124 5 7777 Bahwa mengenai penomoran Faktur Pajak tersebut, Penggugat jugasampaikan bahwa beberapa pelanggan Penggugat menginginkan pengirimanuntuk semua /nvoice, Delivery Order (DO), Faktur Pajak dan Nomor Bea Cukaidikirim paling lambat dua hari setelah akhir bulan, bila hal tersebut tidakdilakukan, pelanggan Penggugat akan melakukan penundaan pembayaran,padahal setiap bulan diterbitkan ratarata 314 lembar DO yang semua dibuatsecara manual, untuk mengantisipasi tertundanya
    pembayaran yang akanberakibat negatif pada Cashflow Perusahaan, Penggugat membuat /nvoice, BC,dan Faktur Pajaknya pada hari DO dibuat, sehingga saat ada penundaanpengiriman seperti Penggugat uraikan di atas, penomoran Faktur Pajak menjaditidak berurutan dengan tanggal penebitan Faktur Pajak;Bahwa merujuk pada SPT Masa Januari 2012, penomoran Faktur Pajakdimulai dengan Nomor 0000001 sehingga alasan pemeriksa yang menyatakanbahwa penomoran Faktur Pajak tidak dimulai dengan Nomor 0000001 padabulan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — HARMAN AL IDRUS, S.H., bin LA BARENDA
11650 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotocopy /nvoice Nomor INV201602011 tanggal 01Februari 2016 (beserta lampiran);b. Banquet Reservation form Regritation (Mei 2013);Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 1222K/PID.SUS/2017Cc. Banquet Reservation form Regritation (Juni 2013);d. Banquet Reservation form Regritation (Maret 2014);e. Banquet Reservation form Regritation (April 2014);f. Banquet Reservation form Regritation (Mei 2014);g. Banquet Reservation form Regritation (Juni 2014);h. Banquet Reservation form Regritation (Agustus 2014);i.
    Stempelnya berbeda;Harusnya ditulis ditujukan kepada siapa dan tanggal berapa;"/nvoice tanggal 15 Mei 2014 sebesar Rp51.000.000,00 untuk paketmeeting Rp140.000 x 350 pak sebesar Rp49.000.000 dan kamar suiteroom sebesar Rp2.000.000,00. Kegiatankegiatan tidak jelas (kegiatan Mei2014);Hal. 45 dari 77 hal. Put.
    No. 1222K/PID.SUS/2017Keterangan saksi bahwa invoice yang tunjukkan pada saksi formnya samanamun ada yang tidak sesuai dengan invoice yang dikeluarkan GrandVictoria stempelnya berbeda;"/nvoice tulis tangan (tidak ada tanggal/bulan/tahun) sebesarRp35.560.000,00 untuk paket sewa ruangan kegiatan 1 X makan 2 X coffebreak, sound dan dekorasi ruangan.
    Stempelnya berbeda;Harusnya ditulis ditujukan kepada siapa dan tanggal berapa;"/nvoice tulis tangan (tidak ada tanggal/bulan/tahun) sebesarRp36.560.000,00 untuk paket sewa kamar suite room 1 hari x 1 kamarsebesar Rp1.000.000 dan sewa ruangan kegiatan 1 X makan 2X coffebreak, sound dan dekorasi ruangan sebesar Rp35.560.000,00.
    Fotocopy /nvoice Nomor INV201602011 tanggal 01 Februari 2016(beserta lampiran);Banquet Reservation form Regritation (Mei 2013);Banquet Reservation form Regritation (Juni 2013);Banquet Reservation form Regritation (Maret 2014);bCcde. Banquet Reservation form Regritation (April 2014);f. Banquet Reservation form Regritation (Mei 2014);g. Banquet Reservation form Regritation (Juni 2014);h. Banquet Reservation form Regritation (Agustus 2014);i. Banquet Reservation form Regritation (Oktober 2014);j.
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2804 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali terlambat melaporkan PEB yang telah disertai BL dan /nvoice(difiat muat) sesuai dengan masa diterbitkannya PEB atau Bill of Ladinga quo, sehingga in casu Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak melaksankan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar dan oleh karenanya koreksi Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Putus : 26-08-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2790/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — PT PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
14245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2790 B/PK/Pjk/2020putusan a quo karena in casu penerbitan keputusan Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkankewenangan, prosedur dan substansi hukum dan secara terukur dalamrangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena diperoleh petunjuk bahwa dokumen pendukung importasi baranga quo berupa Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) TIDAK SAMAdengan uraian barang dalam PIB dan /nvoice
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1321/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT M-I INDONESIA
18762 Berkekuatan Hukum Tetap
  • meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidakmenyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang memilikiketerkaitan dengan hubungan istimewa dan yang didukung denganperjanjian M BV French Branch berikut bukti /nvoice
Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3944/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV,
3130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, bukti pendukung yang memperkuatPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupapengujian arus kas/uang dan arus barang sesuai dengan transaksi, AsliBank Voucher pembayaran yang terdiri dari surat permohonanpembayaran, /nvoice dan kuitansi dari lawan transaksi serta salinan cekbilyet giro dan rekening koran atas pembayaran atas transaksi terkaityang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS CV MONTA PERKASA
2116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1899/B/PK/PJK/2017memperlihatkan buktibukti dari pihak ketiga yang terdiri dari buktiperubahan berupa Pajak Masukan, PIB, /nvoice, Bill of Lading danPacking List dan bukti penjualan berupa Pajak Keluaran, /nvoice danSurat Jalan yang telah diakui oleh Terbanding;Bahwa berdasarkan bukti perhitungan persediaan barang, pemakaiandan penjualan, yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan,Majelis dapat melihat bahwa Pemohon Banding pada bulan September2008 melakukan pembelian sebesar
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2159 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan buktipendukung yang memadai diantaranya Kontrak Kerja, /nvoice
Register : 23-05-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 663/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Made Ayu Citra Maya Sari, SH.,MH.
Terdakwa:
Fredy Sambara
3023
  • Fredy Sambara; 1 (Satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu dan slip gajikaryawan Fredy Sambara; 1 (satu) bendel /nvoice dan rekapan invoice pelanggan yang tidakmelakukan order barang sebesar Rp. 35.522.072,; 1 (Satu) bendel Invoice dan rekapan invoice pelanggan yang sudahmelakukan pembayaran namun uangnya digunakan oleh Fredy Sambarasebesar Rp. 23.129.971,: 1 (satu) bendel Invoice dan rekapan invoice pelanggan/konsumen fiktifsebesar Rp. 63.004.127, ; 1 (Satu) bendel Invoice dan rekapan
    kemudian Terdakwa langsungmenyerahkan invoice tersebut ke gudang untuk /oading/menyiapkanbarang sesuai daftar pada invoice;Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Dpse Bagian gudang Daniel Aditya Nugroho mengeluarkan barang dari gudangberdasarkan invoice, dan Terdakwa sendiri yang langsung menerima darigudang;e Setelah barang dikeluarkan dari gudang, selanjutnya Terdakwa sendiriyang mengirim barang ke pemesan yaitu Pak Kadek, dan tidak Terdakwakirim ke alamat sesuai yang tertera pada /nvoice
    35.522.072, (Tiga Puluh Lima JutaLima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);1 (satu) bendel Invoice dan rekapan invoice pelanggan yang sudahmelakukan pembayaran namun uangnya digunakan oleh Fredy Sambarasebesar Rp. 23.129.971, (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua PuluhSembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);1 (Satu) bendel Invoice dan rekapan invoice pelanggan/konsumen fiktifsebesar Rp. 63.004.127, (Enam Puluh Tiga Juga Empat Ribu SeratusDua Puluh Tujuh Rupiah);1 (Satu) bendel /nvoice
    Fredy Sambara; 1 (Satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu dan slip gajikaryawan Fredy Sambara; 1 (satu) bendel /nvoice dan rekapan invoice pelanggan yang tidakmelakukan order barang sebesar Rp. 35.522.072, (Tiga Puluh Lima JutaLima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Dps1 (satu) bendel Invoice dan rekapan invoice pelanggan yang sudahmelakukan pembayaran namun uangnya digunakan oleh Fredy Sambarasebesar Rp. 23.129.971, (Dua
    Puluh Tiga Juta Seratus Dua PuluhSembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah); 1 (Satu) bendel /Invoice dan rekapan invoice pelanggan/konsumen fiktifsebesar Rp. 63.004.127, (Enam Puluh Tiga Juga Empat Ribu SeratusDua Puluh Tujuh Rupiah); 1 (Satu) bendel Invoice dan rekapan invoice tambahan yang uangnyadipakai oleh Fredy Sambara sebesar Rp. 13.849.975, (Tiga Belas JutaDelapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh PuluhLima Rupiah); 1 (Satu) bendel /nvoice dan rekapan invoice
Register : 05-12-2017 — Putus : 02-02-2018 — Upload : 05-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 762/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2018 — AHMAD SAIDI (DIREKTUR CV.KARTA MUDA) >< PT.ARIEF MITRA RAYA
14676
  • Sriwijaya Lintas Raya kepada Tergugat, oleh karena ituberdasarkan ketentuan tersebut Penggugat telah mengajukan /nvoice(penagihan) guna mendapatkan hak/pembayaran atas pemenuhan kuotayang diajukan Tergugat, yang selanjutnya terhadap pengajuan invoicetersebut Tergugat belum menyelesaikan/membayar beberapa invoice yangtelah diajukan oleh Penggugat, yaitu pada periode 1120 Oktober 2016 s/dHalaman 2 Putusan Nomor 762/PDT/2017/PT.DKIpada periode 1120 November 2016 yang masingmasing invoice terdiridari
    November 2016; Invoice No. 012/INV/KMAMR/X/16 periode 1120 November 2016sebesar Rp. 43.063.520, tertanggal 22 November 2016; Invoice No. 013/INV/KMAMR/X/16 periode 1120 November 2016sebesar Rp. 765.600, tertanggal 22 November 2016Bahwa disebabkan tidak adanya kejelasan atas pembayaran invoice yangtelah diajukan oleh Penggugat, sebagai wujud itikad baik dari Penggugatguna mendapatkan kepastian hak yang seharusnya Penggugat perolehdari Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat kembali mengirimkanRekap /nvoice
    4.692.800, tertanggal 5 November 2016; Invoice No. 010/INV/KMAMR/X/16 periode 110 November 2016 sebesarRp. 111.254.240, tertanggal 15 November 2016; Invoice No. 011/INV/KMAMR/X/16 periode 110 November 2016 sebesarRp. 5.034.400, tertanggal 15 November 2016; Invoice No. 012/INV/KMAMR/X/16 periode 1120 November 2016 sebesarRp.43.063.520, tertanggal 22 November 2016; Invoice No. 013/INV/KMAMR/X/16 periode 1120 November 2016 sebesarRp. 765.600, tertanggal 22 November 2016;total keseluruhan tagihan /nvoice
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 903/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 —
129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan Penolakan Koreksi Rp 1.249.809.790,00;Bahwa Pemohon Banding menolak dan mengajukan banding atas koreksiPemeriksa Pajak tersebut di atas, dikarenakan alasanalasan sebagaiberikut:(1)Nilai Pabean yang diberitahukan telah sesuai dengan /nvoice yangtelah Pemohon Banding terima dari pemasok Pemohon Banding danjumlah yang ada dalam /nvoice tersebut sudah dimasukkan dalamPIB serta sudah Pemohon Banding bayarkan seluruh pajak yangterkait.