Ditemukan 72468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : palsu puluh pusat pisau pelaku
Penelusuran terkait : Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pertanahan Sambutan Pulau atas Korupsi Cv. pulau sangihe Cv. tanglemang Kepala desa pulau beringin vs ismail. Dkk; Basri rahaguna S.ip/. dkk vs bupati kabupaten pulau morotai; Atut Hurmal Rosman muchtar Pulau punjung Villa omp perdana Bosau Yamin sutan Jum as Iv koto pulau punjung Zulkifli paduko sutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Bumi dan BangunanPBB
Putus : 02-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609/B/PK/PJK/2011
Tanggal 2 April 2013 — YAYASAN KARYA BHAKTI RUKUN IBU AMPERA PEMBANGUNAN (YKBRP)/RESTORAN PULAU DUA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
255 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN KARYA BHAKTI RUKUN IBU AMPERA PEMBANGUNAN (YKBRP)/RESTORAN PULAU DUA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Dalam hal iniRestoran Pulau Dua, tanah yang Pemohon Banding sewa hanya menempati sebagiankecil areal yang ada di Taman RIA Senayan;Akte Notaris KOESBIONO SARMANHADI, SH. Nomor 2 tertanggal 10September 1996 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan / Pengusahaan atasRestoran Pulau Dua di Taman RIA Senayan antara Yayasan Karya Bhakti RukunIbu Ampera Pembangunan dengan PT.
    Mitra Indotama Karsajaya (PengelolaRestoran Pulau Dua), tidak menyebutkan luas lahan secara tegas, hanyamenyebutkan diberi hak mengelola dan memanfaatkan bidang tanah yang saat inidipergunakan untuk Restoran Pulau Dua Taman RIA Senayan sebagaimana batasbatasnya yang telah samasama diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;Bahwa pergantian perjanjian, dikarenakan pergantian kepemilikan yang semulaadalah Yayasan Karya Bhakti Rukun Ibu Ampera Pembangunan (YKBRP) digantioleh Sekretariat Negara, pengelola
    (dikenal dengan PULAU DUA) sedangkan selebihnyayaitu seluas 16.940 m* merupakan perairan / danau resapan air.
    yang Pemohon Banding usulkan adalah didasarkan SuratKontrak/Surat Perjanjian/Surat Keterangan yang ada antara PemohonBanding (Restoran pulau Dua) sebagai pihak penyewa dengan Gelora Bung Karnosebagai Pihak Pemilik lahan.
    dalam bentuk tanah daratan, sedangkanperairan di sekitarnya merupakan situ resapan air untuk wilayah sekitarnyadan tidak dimanfaatkan oleh Pulau Dua Restaurant.Bahwa Laboratorium Jalan & Survey Fakultas Teknik Universitas Indonesiadalam Laporan Pengukuran Area Restauran Pulau Dua Taman Ria SenayanJakarta tanggal 27 Januari 2007 menyatakan bahwa luas pengukuran daratanRestoran Pulau Dua adalah seluas 4.585 M?.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 04/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 14 April 2016 — - MAWARDI Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT PULAU PETAK KABPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
83 — 51
  • - MAWARDIMelawan- BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH- CAMAT PULAU PETAK KABPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
    Surat Usulan Camat Pulau Petak Nomor 141/503/XI/PEM/2015 tanggal 04Nopember 2015 tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desahasil pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak ; a.
    Pulau Petak ; 3.
    Pulau Petak ; 4.
    Berdasarkan surat usulan Camat Pulau) Petak dengan Nomor141/503/XI/Pem.2015 tertanggal 4 Nopember 2015 perihal usul pengesahandan pengangkatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa pada 10 (Ssepuluh)Desa di Kecamatan Pulau Petak ; b.
    Pulau Petak Kabupaten Kapuas, 29September 2015, (fotocopy sesuai dengan asli) ; Halaman 69 dari 91 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-06-2008 — Upload : 19-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280K/PDT/2006
Tanggal 26 Juni 2008 —
218 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERSEROAN TERBATAS PT PULAU SERIBU PARADISE ; PERSEROAN TERBATAS PT PATRA JASA ; PERSEROAN TERBATAS PT PERTAMINA
    BiraBesar tanggal 30 Maret 1998, Tergugat telah menyerahkan kepadaPenggugat hak pengelolaan atas Pulau Bira Besar milik Tergugat yangterletak di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu, wilayahHal. 5 dari 31 hal.
    Bira Besarsesual jumlah dan jadwal yang disepakati dalam perjanjian tanpa pernah adakeberatan dari Tergugat ;Bahwa terhitung mulai bulan Oktober 1999 Penggugat denganterpaksa menghentikan pembayaran uang sewa Pulau Bira Besar kepadaHal. 6 dari 31 hal.
    Pulau Bira Besar seluas 28,6 ha, terletak di Kelurahan Pulau Kelapa,Kepulauan Seribu, wilayah Jakarta Utara berikut bangunanbangunanyang ada di atasnya ;Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 280 K/Pdt/2006VI.(c). Sebidang tanah berikut bangunan hotel di atasnya (Hotel Patra Jasa)yang terletak di Jalan Jend.
    Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban membayar uang sewa Pulau BiraBesar kepada Tergugat sampai sebesar jumlah kelebihan tagihanPenggugat kepada Tergugat ;10.
    No. 280 K/Pdt/20062002, perihal: Konfirmasi atas surat PT Pulau Seribu Paradise, dalambutir 2 surat tersebut diakui;Pembayaran uang muka atas pengikatan jual beli tanah di Jalan DaanMogot Jakarta Barat sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)adalah merupakan perikatan jual beli tanah tersebut antara PT PatraJasa dengan pribadi Sdr.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 14-04-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN BATAM Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Btm
Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat:
PT Cosmic Indonesia
Tergugat:
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
83 — 0
  • Penggugat:
    PT Cosmic Indonesia
    Tergugat:
    PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 02-02-2023 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 05-08-2024
Putusan PTTUN MANADO Nomor 5/B/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 27 Februari 2023 —

Pembanding/semula Tergugat: BUPATI PULAU MOROTAI;

Terbanding/semula Penggugat : TOMI NAWI


17 — 18

  • Pembanding/semula Tergugat: BUPATI PULAU MOROTAI;

    Terbanding/semula Penggugat : TOMI NAWI

Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 22-02-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PA MOROTAI Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.MORTB
Tanggal 2 Maret 2017 — I, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Penggugat; melawan TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan D.I, Pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai, Tempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
13 — 8
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada negara (DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2017);
    I, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan D.I, Pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai, Tempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
    . , PekerjaanMengurus rumah tangga, Tempat tinggal di KabupatenPulau Morotai, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan D.I,Pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PulauMorotai, Tempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat gugatannya yang telah terdaftar
    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT)Nomor XXXXX tanggal 26 Desember 2013 dari Pemerintah DaerahKabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya bukti diberi kode P.1;b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMorotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Nomor XXX/23/X1/2011tanggal 31 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya bukti tersebut diberi kode P.2;Il. Saksisaksi:1.
    SAKSI I, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaanmengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten pulau Morotai. Saksitersebut mengaku Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
    SAKSI Il, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, PekerjaanImam Desa XXXX, Alamat Kabupaten Pulau Morotai.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMorotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4125 B/PK/PJK/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT. GOLDEN HOPE NUSANTARA) ;;
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT. GOLDEN HOPE NUSANTARA) ;;
Pengadilan PN Pulau Punjung Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Plj
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat:
PT BPR PULAU PUNJUNG
Tergugat:
1.ZURINEL WATI
2.Wilman Syahputra
78 — 21
  • Penggugat:
    PT BPR PULAU PUNJUNG
    Tergugat:
    1.ZURINEL WATI
    2.Wilman Syahputra
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-10-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN BATAM Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.BTM
Tanggal 16 April 2014 — OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM; 2. PT. DWI MITRA SUKSES
84 — 43
  • OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM; 2. PT. DWI MITRA SUKSES
    OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM,sekarang bernama BP KAWASAN, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;2. PT.
    dan fasilitasfasilitaslainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di Pulau Batam(vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973).Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan :33a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN ~ kepada Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.
    Batammemutuskan :Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam atasseluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batamtermasuk areal tanah digugusan Pulau Pulau JandaBerhias Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau KasemKabupaten Kepulauan Riau Propinsi RiauTergugat I menjalankan kewenangannya lebih lanjut dengan berdasarkankepada Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo 045/UMKPTS/IV/1991 tanggal 01 April 1991 (SK No 045) tentangBoKetentuan
    Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagianHak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepadaPihak Ketiga, yang mengatur :Pasal 1Penyerahan bagianbagian daripada areal tanah di Pulau Batam kepadapihak ketiga, didasarkan atas permintaan untuk dipergunakan bagiperusahaan yang bersangkutan dalam rangka :a.
    Bahwa Tergugat II mendapat aloksi lahan seluas + 64.792 M2 di wilayahpengembangan Muka Kuning Utara, Batam atau setempat dikenal denganwilayah Batu Aji dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam /sekarang BP Kawasan Batam yang merupakan instansi Pemerintah yangberwenang untuk mengelola Daerah Industri Pulau Batam;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5127 B/PK/PJK/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT GOLDEN HOPE NUSANTARA),
173 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT GOLDEN HOPE NUSANTARA),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-09-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4198 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (D.H. PT. GOLDEN HOPE NUSANTARA) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (D.H. PT.GOLDEN HOPE NUSANTARA) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-05-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2752 B/PK/PJK/2022
Tanggal 12 Mei 2022 — PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT GOLDEN HOPE NUSANTARA) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT GOLDEN HOPE NUSANTARA);
    PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PTGOLDEN HOPE NUSANTARA) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan PN RANTAU Perdata
Register : 14-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 23-03-2024
Putusan PN RANTAU Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Rta
Tanggal 21 Maret 2024 — Penggugat:
Bank BRI Unit Pulau Pinang
Tergugat:
1.ISNANTO
2.TRISNAWATI
73 — 22
  • Penggugat:
    Bank BRI Unit Pulau Pinang
    Tergugat:
    1.ISNANTO
    2.TRISNAWATI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3936 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 24 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (dahulu PT GOLDEN HOPE NUSANTARA)
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (dahuluPT GOLDEN HOPE NUSANTARA)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3931 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 16 Oktober 2023 — PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (D.H. PT. GOLDEN HOPE NUSANTARA) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (D.H. PT.GOLDEN HOPE NUSANTARA) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4121 B/PK/PJK/2022
Tanggal 29 Agustus 2022 — SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT. GOLDEN HOPE NUSANTARA) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT. GOLDEN HOPE NUSANTARA) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3935 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 16 Oktober 2023 — PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (D.H. PT. GOLDEN HOPE NUSANTARA), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (D.H. PT.GOLDEN HOPE NUSANTARA), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-05-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2753 B/PK/PJK/2022
Tanggal 12 Mei 2022 — PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT GOLDEN HOPE NUSANTARA) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PT GOLDEN HOPE NUSANTARA);
    PT SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY (d.h. PTGOLDEN HOPE NUSANTARA) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan PN Pulau Punjung Perdata
Register : 21-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Plj
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat:
PT BPR Pulau Punjung
Tergugat:
1.SITTI AISYAH
2.ZULKARNAINI. D
30 — 14
  • AZWIR, S.Sos, berdomisili di Jorong Sungai Kambut, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, 2. JEKI JASMOL, berdomisili di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Tergugat 1. SITTI AISYAH dan Tergugat 2. ZULKARNAINI.
    D berdomisili Jorong Muaro Mau Nagari Sungai Kambut;

    Menimbang, bahwa berdasarkan domisili yang terdapat dalam gugatan aquo, tidak tertera secara jelas bahwa domisili Para Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, walaupun dalam prateknya menurut Buku M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam materi pembahasan perihal Formulasi Surat Gugatan halaman 53 pada poin Identitas Para Pihak menyatakan bahwa

    Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

    Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya mengenai domisili Para Tergugat didalam Gugatan Aquo dimana terhadap gugatan tersebut tidak mencantumkan secara jelas domisili Para Tergugat masuk dalam Kebupaten Dharmasraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau

    Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

    Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

    Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

    Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Pulau

    Penggugat:
    PT BPR Pulau Punjung
    Tergugat:
    1.SITTI AISYAH
    2.ZULKARNAINI. D
Pengadilan PN BATAM Perdata
Putus : 07-05-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN BATAM Nomor 23/PDT.G/2014/PN.BTM
Tanggal 7 Mei 2014 — ANDI TAJUDDIN, SH.MH; KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM / BP KAWASAN; PT. AKTUAL MITRA
64 — 41
  • ANDI TAJUDDIN, SH.MH; KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM / BP KAWASAN; PT. AKTUAL MITRA
    ANDI TAJUDDIN, SH.MH, Beralamat di Perumahan Citra Batam Blok D No. 22 BatamKota Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM / BPKAWASAN, selanjutnya disebut sebagai: ........... TERGUGAT I ;PT. AKTUAL MITRA, yang beralamat di JI.
    BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM dahulu bernama OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam, berkedudukan diGedung BIDA Batam Center Pulau Batam, dalam hal ini diwakilioleh Raminda Unelly M. Sembiring, SH selaku Kuasa Hukumberdasarkan Surat Kuasa Khusus (Penunjukkan Penasehat Hukum)tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya disebut BP KAWASANBATAM ; 3. PT.