Ditemukan 2019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sentana seraya sertanta sertana semuanya seftania sersanta seratnya septanya
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
211 — 149
  • dalildalil atau alasan ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat Intervensi yangterganggu, dan sesudah Para Tergugat Intervensi meneriman permohonanInterervensi, maka Para Tergugat intervensi akan memasukan tanggapan dansesudah itu barulah Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela, apakahpermohonan intervensi dari Penggugat Intervensi dikabulkan atau ditolak,apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan sela tersebut merupakanputusan akhir yang hanya dapat dimohonkan banding,Bahwa benar ikut sertanya
    Bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya pada PutusanSela, bertentangan dengan ketentuan Pasal 279 Rv dan halaman 61 huruf Nangka 4 Buku II MA, sebagaimana dikutip sebagai berikut:Pasal 279 Rv:Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedangbenalan antara pihakpihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri ataucampur tangan.Halaman 61 huruf N angka 4 Buku II MA:Intervensi (tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam prosesperkara itu atas
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-02-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DEWI SHINTA DAME SIAHAAN,SH,MH
Terdakwa:
ABDIMAS SYAHFITRAH,S.IP.,M.,Si
191 — 54
  • Lenden Marpaung, SH,halaman 91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berartiturut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukansuatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi padaumumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, sertasemakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukanadalah mereka yang bersamasama dengan sengaja melakukantindak pidana.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 6 Januari 2015 — Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM (Terdakwa) - MARUHUM ,SH (JPU)
82 — 100
  • MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKANPERBUATAN ITU ; Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalahmengatur tentang turut serta (Deelneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebihpada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Turut Serta (Deelneming)ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan itu ;Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwaterdakwa Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — dr. SAHRONI, SH.MH.Kes Bin (Alm) H. Muhammad
96 — 93
  • atau yang turutmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaankhususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara jelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasi bentukpenyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalammewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa penyertaan (dee/neming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 16-07-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 16 Juli 2015 — 1.KEMALA SARI, S. Stp Binti GHAZALI A. GANI 2.IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
79 — 96
  • SatoehidKartanegara, SH : Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit balaiLektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 426427);Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subjek hukumatau pembuatnya harus berkualitas tertentu, maka pembuat pelaku peserta hanyadisyaratkan ikut serta dalam pelaksananya haruslah orang yang memiliki kualitas itu,sedangkan bagi pembuat peserta tidak diperlukan memiliki kualitas demikian, karenabagi pelaku peserta hanya disyaratkan ikut sertanya dalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg.
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SAIFUL ROKHMAN
86 — 27
  • dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara jelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasi bentukpenyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalammewujudkan suatu tindak pidana;Halaman 176 dari 192 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB
125 — 24
  • Orang yang mengamatamaiti,dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan,tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman91); saMenimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana,yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secarasistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, makaperan seseorang atau lebih saling kait mengkait ; Menimbang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Yusirwan (Terdakwa)
167 — 42
  • Negara sebesar Rp. 5.028.279.727,80,(lima milyar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah delapan puluh sen);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3 yaitu yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara dinyatakan terbukti dan terpenuhi;Ad.5 ivang melakukan, menvyuruh melakukan nyan r rmelakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalahmengatur tentang turut serta (Delneming), yaitu turut sertanya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — -HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD. -H. ZEN BIN SUKINTA. -GULAMUH BIN MAHPUD.
82 — 150
  • yangturut melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secarajelas dan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasibentuk penyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan ParaTerdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 09/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 30 Mei 2012 — - Mulyani (Terdakwa) - Zainur Arifin, SH (JPU)
88 — 31
  • MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKANPERBUATANITU ;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalahmengatur tentang turut serta (Delneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebihpada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Turut Serta(Deelneming) ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa Mulyani,bersamasama
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAJANG, SKM. Msi
77 — 30
  • turutmelakukan perbuatan itu;oononnn= Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara jelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasi bentukpenyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalammewujudkan suatu tindak pidana;oononnn= Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. One Indirasari Hardi (Terdakwa)
161 — 42
  • Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mengatur tentang turutserta (Deelneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lainmelakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Turut Serta (Deelneming) ini,ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatanitu ;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad untuk adanya suatu perbuatan turutmelakukan haruslah dipenuhi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Juni 2016 — 1.HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION 2.RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG P
132 — 54
  • Orang yang mengamatamaiti,dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan,tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman91); seMenimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana,yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secarasistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, makaperan seseorang atau lebih saling kait mengkait ; Menimbang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
762 — 1414
  • Dan hal ini minimalberdasarkan 2 alat bukti ;Pembuktian apakah seorang istri yang berbuat kejahatan melakukanturut serta dengan suami yang memiliki pengaruh harus dibuktikan unsurturut sertanya karena asumsi saja tidak boleh, dan bukti petunjuk sajatidak boleh ;Pembuktian di persidangan bertujuan untuk mendapatkan kebenaranmateriil bahkan juga untuk mendapatkan kebenaran hakiki.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Binsar Simanjuntak Bin A. Simanjuntak
90 — 21
  • Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalahmengatur tentang turut serta (Delneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebih padawaktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori turut serta (Deelneming) ini,ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa jika dicermati dakwaan Penuntut Umum
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Firmansyah Chomsani, S. Sos
118 — 19
  • Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalahmengatur tentang turut serta (Delneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebih padawaktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori turut serta (Deelneming)ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan itu ;Menimbang, bahwa jika dicermati dakwaan Penuntut Umum tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
183 — 56
  • BuktiP.l11 : Foto copi Surat Keputusan ketua Yayasan UPDM(B), tanggal 15 Februari 1986;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatuyang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tercatat dalam berita acara sidangperkara ini, dan dianggap telah termuat serta menjadi satu Kesatuan dalam putusanini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para PenggugatIntervensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa ikut sertanya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
155 — 32
  • Orang yang mengamatamati, danturut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetapmerupakan pelaku bersama (vide: Dr.Lenden Marpaung, SH,halaman 91);Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorangatau lebin pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalamtindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur danmeluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 23 September 2015 — SYAHRUL RAMADHAN Als ADAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm)
81 — 28
  • Orang yang mengamatamaiti,dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan,tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman91); Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana,yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secarasistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, makaperan seseorang atau lebih saling kait mengkait ; Menimbang,
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
148 — 282
  • (pasal 1457, 1458 KUH Perdata);Bahwa segala peralinan hak, baik secara ganti rugi, pelepasan hak danjual beli terhadap terhadap obyek sengketa perkara a quo adalah sahdan mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan Judex Factie, BuktiBukti, alasanalasan hukum yang telah disebutkan di atas danberdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaiberikut: Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 4 K/SIP/1958 tanggal 19 Desember 1958 yangmenyatakan Bahwa ikut sertanya Kepala Desa dalam jualbeli
    Keputusan Kepala BPN Nomor 2Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme KetatalaksanaanKewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan OlehPemerintah Kabupaten/ Kota.Bahwa segala peralihan hak, baik secara ganti rugi, pelepasan hak danjual beli terhadap objek terperkara adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum, karena dengan ikut sertanya Kepala Desa dalam jualbeli tanahbukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat, tetapi hanya suatu faktoryang meyakinkan bahwa jualbeli yang bersangkutan
    Bahwa segala peralihan hak, baik secara ganti rugi, pelepasan hak danjual beli terhadap objek terperkara adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum, karena dengan ikut sertanya Kepala Desa dalam jualbeli tanahsuatu faktor yang meyakinkan bahwa jualbeli yang bersangkutan adalahsah dan jual beli menjadi sah apabila telah memenuhi syaratsyaratdalam KUH Perdata atau Hukum Adat secara riil dan kontan diketahuioleh Kepala Kampung, adapun suatu perbuatan hukum (jual bell) yangdilakukan secara sah dan resmi