MILAP PURBA,dkk VS PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API EKSPLOITASI SUMUT DIKENAL DENGAN BUNGALOW PJKA BERASTAGI, dkk

PURBA DKK VS PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API EKSPLOITASISUMUT DIKENAL DENGAN BUNGALOW PJKABERASTAGI,

KERETA API INDONESIA (PERSERO) dulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (Harun Ibrahim) dengan Ainal Mardhiah yang di Langsungkan pada Tahun 1958 di Kantor Jawatan Agama Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;-

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

bersama sebagai layaknya suami isteri, telah mempunyal9 orang anak dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahanmereka serta antara Pemohon dan Harun Ibrahim, tidak pernah bercerai, dansekarang Harun Ibrahim, sudah meninggal dunia, maka dalildalil permohonanPemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon (Ainal Mardhiah) dengan HarunIbrahim benar sebagai pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannyaPutusan No.52/Pdt.G/2018/MSJth hal 6 dari 8 hal.dilaksanakan pada tahun 1958 di kantor Jawatan

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Ainal Mardhiah) dengan HarunIbrahim, yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Kantor Jawatan AgamaIndrapuri Kabupaten Aceh Besar;Putusan No.52/Pdt.G/2018/MSJth hal 7 dari 8 hal.3.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Umamah) dengan Teuku Taharuddin yang dilangsungkan pada tahun 1964 di Kantor Jawatan Agama Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1964dengan seorang lakilaki bernama Teuku Taharuddin yang dilangsungkan diKantor Jawatan Agama Indrapuri;2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung Pemohon daripernikahan Pemohon dengan Teuku Taharuddin tersebut;3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Teuku Taharuddin dilaksanakandengan wali nikah adalah Muhammad (ayah kandung Pemohon), QadhiHal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 196/Pdt.G/2017/MSJthnikah Tgk.

memenuhi syarat materiilsebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksitersebut memiliki kKekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuanTermohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.5 serta keterangan para saksidi depan sidang telah ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di wilayahKabupaten Aceh Besar, beragama Islam dan dianya sebagai isteri dari T.Taharuddin yang menikah pada tahun 1964 di Kantor Jawatan

Kartu Tanda Penduduk dengan nama TUNI RAJIASIH ;

b.Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api nomor 1821.7/SK/I.9/81 dengan nama YUNI ;

c. Petikan dari buku Pendaftaran Nikahdengan nama TUNI, adalah benar satu orang yang sama ;

3. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Taspen Surabaya untuk keperluan pengurusan Janda penerima Pensiun dari Supomo ;

4.

Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor:18217/SK/.9/81 Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tertulisatas nama YUNI;c. Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah No. 288/22/1968, tertulisatas nama TUNI;5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan SatuOrang Yang Sama antara nama Pemohon yang tercatat didalamdokumen:a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) = TUNI RAJIASIH;b.

Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor:18217/SK/.9/81 Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tertulisatas nama YUNI;c. Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah = TUNI;Adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama TUNIRAJIASIH, sesual dengan Surat Keterangan No.470/110/438.7.12.18/2020 tanggal 11 Nopember 2020, yang dibuat olehPj. Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik, Kabuapaten Sidoarjo;6.

Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor:18217/SK/.9/81 Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tertulisatas nama YUNI;c.

Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor:18217/SK/.9/81 Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api tertulisatas nama YUNI;c. Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah = TUNIadalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama TUNIRAJIASIH sesual dengan Surat Keterangan No.470/110/438.7.12.18/2020 tanggal 11 Nopember 2020, yang dibuat olehPj. Kepala Desa Sebani Kecamatan Tarik, Kabuapaten Sidoarjo;3.

saksi yaitu tiga orang saksi sama menerangkan mengetahui bahwaPemohon adalah istri dari SUPOMO yang bekerja pada Jawatan KeretaApi, kKemudian pensiun dan terakhir meninggal dunia , namun setelahsuami Pemohon yang pensiunan perusahaan jawatan kereta api tersebutmeninggal, Pemohon belum bisa menerima pensiun Janda, karena adaperbedaan nama tersebut;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut datas, ternyataPemohon dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia Pemohon TUNI RAJIASIH,adalah orang yang

Tergugat V dan Tergugat VII; DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi; DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan Sertipikat Hak pakai No.2, Desa Batununggal, Gambar Situasi No.406/1977, Luas 26.440M2 (dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi), nama pemegang hak Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan

Kereta Api (P.J.K.A) di Bandung adalah sah secara hukum; Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yaitu PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik sah Sertipikat Hak pakai No.2, Desa Batununggal, Gambar Situasi No.406/1977,Luas 26.440M2 (dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi), nama pemegang hak Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan Kereta Api (P.J.K.A) di Bandung; Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan

; Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi untuk meninggalkan dan mengosongkan lahan objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi; Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi yang membangun di atas lahan objek sengketa yang termasuk dalam Sertipikat Hak pakai No.2, Desa Batununggal, Gambar Situasi No.406/1977,Luas 26.440M2 (dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi), nama pemegang hak Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), yang terletak diJl.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), yang terletak diJI.

Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), yang terletak di JI.

Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA) seluas 26.440 m?

Penggugat 1 (satu)adalah sebagai cucu dari SOEWADI, pensiunan Perusahaan Jawatan KeretaApi (PUKA) yang sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) yangdipotong gajinya untuk sewa rumah milik PT. KAI sejak tanggal 21September 1963 (vide bukti T.Il.Intervensi 23);2.

Penggugat 3 (tiga) adalah sebagai anak dari almarhumSUYOKO selaku pensiunan perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yangsaat ini menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan telah mendatanganiSurat Perjanjian Nomor KL.701/V4/54/D0.92017 tanggal 02 Agustus 2017perihal Sewa Rumah Milik PT.KAI (vide bukti T.Il.Intervensi.19);.

Siti Zaenab adalah anak dari almarhum IBRAHIM sebagaipensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yang sekarang menjadiP.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan Almarhum IBRAHIM telahmenandatangani Surat Penunjukan Rumah milik PT. KAI tanggal 15 Juni1964 (vide bukti T.Il.Intervensi.25);7.

MISBAHUL MUSTAFID sebagai Penggugat 19 (Sembilan belas) menempatidan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 14, lingkunganTegalrejo RT.001 RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember sejak dari orang tuanya yang bernama HERIBUDIJANTO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)yang sekarang menjadi P.T.

SALEKAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero).;25.

Ali yang dilangsungkan pada Tanggal 23 Juni 1966 di Kantor Jawatan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;-

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ali yang menikah pada tahun 1966 di Kantor Jawatan Agama KecamatanDarussalam, Kabupaten Aceh Besar, telah memperoleh 4 (empat) orang anak,tidak pernah bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan MahkamahSyariyah Jantho berhak memeriksa perkara aquo serta permohonan ini sudahmemenuhi alasan hukum dan patut dipertimbangkan;Mengingat, ibarat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 207 yangberbunyi :Artinya : Jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuan itusesuai dengan gugatannya

Penggugat 1 (satu)adalah sebagai cucu dari SOEWADI, pensiunan Perusahaan Jawatan KeretaApi (PUKA) yang sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) yangdipotong gajinya untuk sewa rumah milik PT. KAI sejak tanggal 21September 1963 (vide bukti T.Il.Intervensi 23);2.

Penggugat 3 (tiga) adalah sebagai anak dari almarhumSUYOKO selaku pensiunan perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yangsaat ini menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan telah mendatanganiSurat Perjanjian Nomor KL.701/V4/54/D0.92017 tanggal 02 Agustus 2017perihal Sewa Rumah Milik PT.KAI (vide bukti T.Il.Intervensi.19);.

Siti Zaenab adalah anak dari almarhum IBRAHIM sebagaipensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yang sekarang menjadiP.T. Kereta Api Indonesia (persero) dan Almarhum IBRAHIM telahmenandatangani Surat Penunjukan Rumah milik PT. KAI tanggal 15 Juni1964 (vide bukti T.Il.Intervensi.25);7.

MISBAHUL MUSTAFID sebagai Penggugat 19 (Sembilan belas) menempatidan menguasai tanah dan rumah di Jalan Mawar XV No. 14, lingkunganTegalrejo RT.001 RW. 015, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember sejak dari orang tuanya yang bernama HERIBUDIJANTO sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)yang sekarang menjadi P.T.

SALEKAN sebagai pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA) yang sekarang menjadi P.T. Kereta Api Indonesia (persero).;25.

No. 47 PK/Pdt/2004salah satu pegawai Jawatan Pertanian Daerah Timor dan Kepulauan, yaitu J.

D.Mandjiku untuk menjaga gudang tersebut ;Bahwa ternyata gudang yang dibangun di atas tanah milik Penggugattidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai tujuan semula, maka tanahseharusnya dikembalikan kepada pemilik semula, yaitu Penggugat sebagaisalah satu ahliwaris almarhum Hendrik Pelapelapon ;Bahwa gudang milik Jawatan Pertanian Daerah Timor dan Kepulauan yangterdapat di atas tanah warisan Penggugat ditempati oleh J. D. Mandjiku sekeluargasampai saat sekarang walaupun J. D.

Hendrik Pelapelapon (pewaris Penggugat) berasal dari AmbonMalukudan pindah/datang ke KupangNusa Tenggara Timur baru pada Tahun1953 menggantikan Lubis Renggu sebagai Kepala Jawatan PertanianRakyat Daerah Timor dan Kepulauan. Yang bersangkutan pensiun padaTahun 1954 dan digantikan oleh P.J.

Pertanian Rakyat Daerah Timordan Kepulauan ;3) Yang menerima ijin/pinjaman tanah sengketa untuk membangun AnexGudang Pertanian Tahun 1954 adalah Hendrik Pelapelapon (pewarisPenggugat) sebagai Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Timordan Kepulauan, semuanya itu dilakukannya dengan mudah karenajabatan dan untuk kepentingan dirinya sendiri ;b.

(putusan Nomor 15/Pdt/G/1986/PNKpg., tanggal 9Nopember 1987) ;Dengan diberikannya Surat ljin Mendirikan Rumah dari RooimeesterPengawas Pembangunan Kota kepada Jawatan Pertanian RakyatDaerah Timor dan Kepulauan Nomor 544/V2, tanggal 19 Maret 1954yang telah dilihat dan telah disetujui oleh Kepala Jawatan PertanianRakyat Daerah Timor dan Kepulauan P.J.

Bahwa dengan perubahan status tersebut, maka Direksi PerusahaanJawatan TVRI menindaklanjuti dengan pembentukan organisasi dan tatakerja Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia melaluiKeputusan Direksi Perusahaan Jawatan TVRI Nomor : 001/KPTS/DIREKSVTVRV2001 tanggal 1 Maret 2001 bagian keempat Satuan KerjaPemasaran.Dalam Pasal 6 ayat (1) "Satuan Kerja Pemasaran, dipimpin oleh DirekturPemasaran".

Indosiar Mandiri tidakdapat dialihkan kepada pihak lain, Kecuali ada persetujuan tertulis dari parapihak yang berjanji .Menimbang bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2000 Tentang Pendirian Jawatan Televisi Republik Indonesia tanggal7 Juni 2000 maka status hukum Penggugat berubah dari Yayasan TVRImenjadi Perusahaan Jawatan TVRI, dalam hal ini Majelis Hakim tidaksependapat dengan Keterangan Ahli DR.

Sebagai entitas hukum Yayasan TVRI tetap ada tetapi kKewenangantinggalnya sebagai satusatunya peyelenggara penyiaran di Indonesia sudahtidak ada lagi karena sudah diambil Perusahaan Jawatan TVRI. Dalam posisihubungan perjanjian antara Yayasan TVRI dengan PT. Indosiar VisualMandiri maka status Perusahaan Jawatan TVRI menjadi pihak lain karenamerupakan entitas hukum baru.Hal. 14 dari 34 hal.

TVRI menindaklanjuti dengan pembentukkanorganisasi dan tata kerja Perusahaan Jawatan TVRI melalui KeputusanDireksi Perusahaan Jawatan TVRI Nomor : 001/KPTS/DIREKSVTVRI/2001tanggal 1 Maret 2001 bagian keempat Satuan Kerja Pemasaran Pasal 6ayat (1) menyebutkan :"Satuan kerja Pemasaran bertugas :a.

TVRI baru melaksanakan siaran niaga/iklan pada tanggal 20Juni 2001, yaitu saat Direksi Perusahaan Jawatan TVRI dilantikberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.l.

Bahwa selama menghuni di atas objek sengketa, Penggugat secara terusmenerus membayar sewa, dengan cara pemotongan gaji secara langsungoleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) terhadap gaji suami Penggugatsetiap bulannya, adapun setelah suami Penggugat pensiun, pembayaransewa dilakukan secara langsung ke kantor suami Penggugat di JalanPerintis Kemerdakaan Nomor 1, Kota Bandung dan atau menitipkanpembayaran tersebut melalui saudara Dadang, sesama pensiunan;.

Nomor 3146 K/Pdt/2016Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengadakan perjanjian sewaterhadap objek sengketa mengingat sesungguhnya Penggugat mendapatkanhak penghunian rumah objek sengketa tersebut bukan dari Tergugatmelainkan dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) sesuai dengan SPRbernomor 227//BB/1979 tertanggal 30 Januari 1979 yang dikeluarkan olehinstansi PUKA;Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri Tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1971

tentangPengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api/PJKA) adalah merupakan perusahanNegara yang berada dibawah Lingkungan Departemen Perhubungan,karenanya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) adalah merupakan suatuinstansi pemerintah, yang lekat dengan hukum publik dalam kegiatanoperasional dan tehnisnya;10.

Bahwa ciriciri dari perusahaan jawatan antara lain:11.12.

Jawatan Kereta Api (PJKA), sebagaimana dinyatakan dalamHalaman 3 dari 20 hal.

Bahwa, semasa hidupnya, sebelum pensiun sebagai karyawan padaPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), MOHAMAD ILJAS bersamaseorang isteri yang bernama Ny. Rr.

Kereta Api Indonesia (Persero)), merupakan suatuBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dariPerusahaan Jawatan Kereta Api sebelumnya (PJKA), sehingga modalTergugat (PT. Kereta Api Indonesia (Persero)) tidak berstatus sebagaiKekayaan Negara Yang Dipisahkan.Bahkan ketika terjadi pengalihan bentuk hukum dari Perusahaan Jawatan(PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM), kemudian menjadiPerusahaan Perseroan (PT.

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan :"Bahvwa segala hak dan kenajiban, perlengkapan dan kekayaan sertausaha dari Jawatan Kereta Api beralih kepada Perusahaan NegaraKereta Api".3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 61 tahun 1971, Perusahaan NegaraKereta Api (PNKA) dirubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), dimana pada Pasal 3 ayat (2) menyebutkan :Hal. 17dari 59 hal. Putusan No. 620/Pdt/2017/PT.DKI."

Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (PERJAN)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)".Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, mendudukkan TurutTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo sudah tidak relevan dan merupakangugatan yang salah alamat.Hal. 24dari 59 hal. Putusan No. 620/Pdt/2017/PT.DKI.8.

No.61 tahun 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA).Perubahan kembali terjadi pada tahun 1990 dengan PP. No. 57 tahun 1990status perusahaan jawatan diubah menjadi perusahaan umum sehinggaPJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka).Perubahan besar terjadi pada tahun 1998, yaitu perubahan status dariPerusahaan Umum Kereta Api menjadi PT. Kereta Api (Persero),berdasarkan PP. No. 19 tahun 1998.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Hermansyah Bin Supardin) terhadap Penggugat (Jawatan Afnani Binti Nurdin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

(PERJAN) Kereta Apipada tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 Tentang Pengalihan BentukPerusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum(PERUM) Kereta Api, maka Hak Pakai No. 47/Manggarai sebagaimanadimaksud dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak (Sementara) Hak Pakai No.47/Manggarai yang terdaftar atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api diJakarta sebagai pemegang Hak Pakai No. 47/Manggarai a quo menjadihapus dan/atau berakhir

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 Tentang pengalihan bentukPerusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api Menjadi PerusahaanUmum (PERUM) Kereta Api; dan;b.

Mendaftarkan hapusnya hak karena hukum atas Hak pakai No.47/Manggarai yang terdaftar atas nama Perusahaan Jawatan Keretaapi di Jakarta; dan;b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 1990tanggal 30101990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api;ll. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998tanggal 03021998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum(PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Persero (PERSERO) ;Dari Perusahaan Jawatan Kererta Api Menjadi PT. Kereta Api Indonesiadisingkat PT.

B 18 Samping diManggarai, (fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kepala Inspeksi Jalan dan BangunanPerusahaan Jawatan Kereta Api, No. 03/Rd.

melaksanakan apel pagi bersama dilapangan Jendral Sudirman, sekirapukul 07.40 WIB setelah selesai melaksanakan apel pagi Pasi Intel Korem 011/LW a.nKapten Arh Thomas Mulyadi (Saksi3) mengambil alih kegiatan, kemudian membacakannamanama personel Korem 011/LW dan dinas jawatan sebanyak 124 (seratus dua puluhempat) orang untuk masuk ke dalam gedung KNPI untuk dilakukan tes urine yang akandilaksanakan oleh BNN Kota Lhokseumawe.d Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, personel Korem 011/LW dan dinas

Weldi Junaidi (Saksi1) sebagai dokter dari BNN Kota Lhokseumawemelakukan tes urine kepada 124 (seratus dua puluh empat) personel Korem 011/LW dandinas Jawatan termasuk Terdakwa dengan cara mencelupkan alat Rapid tes Narkoba keKap (tempat Urine) kemudian diperoleh hasil dari 124 (seratus dua puluh empat) orangpersonel Korem 011/LW dan jawatan yang dites urinenya, ada 8 (delapan) orang yangterindikasi sebagai pengguna Narkotika.f Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 BNN Kota Lhokseumawe mengeluarkan surat

No B/126/Dayamas/VII/2013/BNNLSW tanggal 05 Juli 2013 perihal pemberitahuan hasil kegiatantes urine anggota Korem 011/LW dan dinas Jawatan, Terdakwa positif menggunakanNarkotika jenis Methamfetamina (MET).g Bahwa sekira pukul 11.00 Wib tanggal 5 Juli 2013,Sertu Safril (Saksi4) memberitahukankepada Terdakwa bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenisMethamfetamina (MET) dan Saksi4 memberitahukan kepada Terdakwa agar sore haridatang ke Staf Intel Korem 011/LW.

SaifulPadli,S.STP,M.Si. melakukan pemeriksaan urine terhadap 134 (seratus tiga puluh empat)anggota Korem 011/LW dan dinas jawatan di gedung KNPI Kota Lhokseumawe termasuk12Terdakwa, Saksi bertugas bagian registrasi dan memberikan kap (botol tempat urine) yangsudah diberi nomor sesuai nomor urut daftar personel kepada anggota yang akan ditesurinenya.3 Bahwa kemudian anggota BNN Kota Lhokseumawe melakukan pengambilan urine terhadapanggota Korem 011/LW dan dinas jawatan dengan cara seluruh anggota yang

Saiful Fadhli,S.STP.M.Si.5 Bahwa sekira pukul 12.00 WIB kegiatan pengecekan urine terhadap anggota Korem 011/LWdan dinas jawatan selesai dilaksanakan, didapatkan hasil 8 (delapan) orang terindikasimenggunakan narkotika yaitu Sertu Tri Sutrisno, Terdakwa Sertu Tamsir, Serka AmrilHarahap, Koptu Arialis, Kopka Anwar Fuadi, Serka Abdul Wahab, Praka T.R.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama sudah tepat dalam menerapkanpertimbangan hukum tentang peralihan kekayaan dari Tergugat dalamperkara aquo, dan menolak dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 14, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api yang menyatakan dengan dialinkannya bentukPerjan KA menjadi Perum KA sebagaimana dimaksud dalam ayat (

>Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1963 dibentuk/didirikan Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor61 tahun 1971 Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)berubah bentuk menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA).

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 1971 menyebutkan bahwa semua usaha dan kegiatan,segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva danPasiva Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) beralin kepadaPerusahan Jawatan Kreta Api (PJKA), selanjutnyaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990,Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) beralin bentukmenjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PerumKA)., danberdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19tahun 1998 dengan dialihnkannya bentuk

Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM)tersebut maka segala hak dan kewajiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralihkepada PEWRUM ~ yang bersangkutan.

Perusahaan Jawatan Kreta Api, sedangtentang beralinnya kekayaan Perusahaan Jawatan Kereta Api kePT.

KeretaApi (Perjanka) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:57 Tahun1990, tanggal 30 Oktober 1990.Bahwa bentuk Tergugat dengan nama Perusahaan Jawatan Kereta Api(Perjanka) adalah pengalihan dari bentuk Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:61 Tahun 1971,Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN Halaman 11tanggal 15 September 1971 dan bentuk Tergugat sebagai PerusahaanNegera Kereta Api (PNKA) adalah berdasarkan Peraturan PemerintahNomor:22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei

1963.Bahwa Tergugat dengan nama Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA)sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor:22 tahun 1963 tanggal 25Mei 1963 diatas sudah termasuk didalamnya Jawatan Kereta Api yangdengan Ordonansi tanggal 15 September 1939 (Staatsblad 1939Nomor:556) ditetapkan sebagai Perusahaan Negara.Bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerjadan Pekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan KeretaApi Republik Indonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satujawatan

seperti Kantor, Gudang dan Rumah Dinas staf dan karyawantermasuk Tanah dan rumah Terperkara sebagaimana diuraikan dalamGrondkaart Pulubrayan.Bahwa N.V.Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) sebagaimana disebutdiatas sesuai Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja danPekerjaan Umum Noor: 2 tanggal 6 Januari 1950 telah dilebur menjadiJawatan Kereta Api dimana disebutkan semua kekayaan, hakhak dankewajibannya dioper kepada Jawatan Kereta Api ditambah lagi terbitnyaUndangundang RI Nomor:86 tahun 1958

KeretaApi (Perjanka) adalah pengalihan dari bentuk Perusahaan Negara KeretaApi (PNKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:61 Tahun1971, tanggal 15 September 1971 dan bentuk Penggugat dr sebagaiPerusahaan Negera Kereta Api (PNKA) adalah berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor:22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963.Bahwa Penggugat dr dengan nama Perusahaan Negera Kereta Api(PNKA) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor:22 tahun 1963tanggal 25 Mei 1963 diatas sudah termasuk didalamnya Jawatan KeretaApi

yang dengan Ordonansi tanggal 15 September 1939 (Staatsblad1939 Nomor:556) ditetapkan sebagai Perusahaan Negara.Bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerjadan Pekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan KeretaApi Republik Indonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satujawatan dengan nama Jawatan Kereta Api (DKA).Bahwa SS, Staats Spoorwegen, adalah Perusahaan Negara Kereta Apipada masa Belanda dan VS, Vereniging van Nederlands Indische Spooren Tramweg Maatschappij

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Jawatan GedungGedungNegara Daerah Semarang No.65.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977,Jawatan Gedunggedung membatalkan Surat Penunjukan danmenyerahkan kewenangan penunjukan kepada, Instansi PoldaJawa Tengah.

Semarang No.GS.12/2/15 tertanggal 1 Maret1977, dan Surat Keputusan Jawatan Gedunggedung Negara DaerahSemarang tersebut tidak memuat penyerahan kepemilikan;3.

Lampersari No,70 Semarang.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Jawatan Gedung Gedung NegaraDaerah Semarang nO. 65.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977, Jawatan Gedunggedung membatalkan Surat Penunjukan dan menyerahkan kewenanganpenunjukkan kepada instansi Polda Jawa Tengah , penyerahankewenangan penunjukkan kepada Penggugat didasarkan pada pasal 2dan 6 burgelijk Wening Regelling (BWR) Stbl 1934 Nomor 147 yangmenyatakan bahwa rumah Negeri Golongan II adalah rumah rumah yangdapat dianggap mempunyai hubungan yang

R.Soedarto Martosoejoso telah menempati di Jalan Lampersari No.63Semarang kurang lebin 40 (empat puluh) tahun berdasarkan SuratKeputusan Kepala Jawatan Gedung Gedung Negara daerahSemarang No.GS.12/10/18 tanggal 1 september 1971d. Ny.Amelia Kamar telah menempati di Jalan Lampersari No.63ASemarang kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun berdasarkanSurat Keputusan Kepala Jawatan Gedung Gedung Negara daerahSemarang No.GS.12/10/16 tanggal 1 september 1970.e. Dr .

Tergugat VImendalilkan orang tuanya menempati rumah tersebut atas ijin dari Dinas UrusanPerumahan Daerah Swatantra Jawa tengah pemiliknya adalah Jawatan GedungGedung Negeri Semarang.