Bahwa Saksi pada saat urine diperiksa lab hasilurine saya positif diperksa tanggal 23 hasil bnn 25sehingga 38 jam tidak tau kemana padahal perkapolridan menkes tersurat bertentangan.14.

merupakan tindak pidana yang diatur olen UU Kesehatan ;Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan obat keras adalahberdasarkan Staatblaad No.419 tanggal 22 Desember 1949 obatobatan yangtidak digunakan untuk keperluan teknik, yang berkasiat mengobati,menguatkan dan lain lain ;Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud Memproduksi adalah membuatsediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasiyang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yangditetapkan oleh peraturan Menkes

Sehat.Bahwa yang mengangkat terdakwa adalah Bupati Garut berdasarkan SK BupatiGarut Nomor: Nomor: 440 Kep.606AdmKesral2011 tanggal10 Agustus2011 tentang Forum Kabupaten Garut Sehat (FKGS).Bahwa Tupoksi terdakwa selaku Ketua FKGS, yaitu :Melakukan pembinaanpembinaan terhadap steak holder masyarakat yangketerkaitan dengan masyarakat sehat ;Merumuskan dan bekerjasama dengan Pemkab,Pemprof, maupun PusatBerdasarkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan MenteriKesehetan Nomor 34/2005 dan nomor //38/Menkes

farmasimaupun alat cetak obat yang ditemukan di lantai II rumah Terdakwa belum didaftarkan diBadan POM RI dan belum mendapatkan izin edar ;Menimbang, bahwa selain itu ternyata Terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan, Terdakwa juga dalam menyimpan sediaan farmasi maupun alat cetak obatyang ditemukan di lantai II rumah Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayananfarmasi sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, diantaranya PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES

Putusan Nomor 36 P/HUM/2020Kesehatan RI, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: HK.05.04/Menkes/378/2020, tanggal 23 Juni 2020;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 15 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 19 Mei 2020, dan diregister dengan Nomor 36 P/HUM/2020,telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dengan

kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat VIII ;Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat terkait Tergugat VIII adalahyang berwenang atau berhak memberikan serta juga Mencabut terhadapizin Praktek Tergugat dan Tergugat Ill, maka dengan ini Tergugat VIIImenanggapi terhadap dalil dalam gugatan Penggugat Tersebut sangat tidakberalasan menurut hukum, karena Tergugat VIII dalamMemberikan/Mengeluarkan Izin Praktek Dokter telah sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/ Menkes

November 2017.1 (Satu) berkas registration form AGUSMAN SINAGA periodeSeptember 2017.1 (Satu) berkas registration form HABIBUDDIN SIREGAR periodeAgustus 2017.1 (Satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:KP.03.01/Menkes/460/2018 tanggal 8 September 2016 tentangPemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Sdr.

Labuhanbatu Utara Nomor: 050/133/DPUPRLBU/I/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Usulan DAK Reguler Tahun Anggaran2018 beserta lampirannyaBerita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan2018.Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.01/Menkes/460/2018tanggal 8 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalamdan dari Jabatan Sdr. Drs.

AZHAR JAYA,SKM, MARS sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program,Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal KementerianKesehatan.1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:KP.3.03/Menkes/27/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pengangkatandalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sdr. dr.

NUR RAHMAN periode Agustus 2017.1 (Satu) berkas registration form MUHAMMAD IKHSAN periode Agustus s.d.November 2017.1 (Satu) berkas registration form AGUSMAN SINAGA periode September2017.1 (Satu) berkas registration form HABIBUDDIN SIREGAR periode Agustus2ZOLT.1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:KP.03.01/Menkes/460/2018 tanggal 8 September 2016 tentangPemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Sdr. Drs.

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Copy Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 9 September 2003 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Persiapan Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu

2 Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 754/MENKES

/SK/VI/2004 Tanggal 25 Juni 2004 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan

3. Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/X/2008 Tanggal 29 Oktober 2008 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum OKU Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan

4. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2013 Tanggal

BhayangkaraPadang yang bukan lembaga resmi sebagaimanaditentukan dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor522/Menkes/SK/V1I/2008 tanggal 6 Juni 2008.Bahwa walaupun hasil test sample urinedikeluarkan oleh Rumah Sakit BhayangkaraMenimbangMenimbang67Padang yang bukan lembaga resmi sebagaimanaditentukan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008,akan tetapi Rumah Sakit Bhayangkara Padangmemilik i peralatan untuk melakukanpemeriksaan dan

R 05/l/2011/Dokkes tanggal 17 Februari2011 tentang pemeriksaan urine Terdakwa.Bahwa bukti surat tersebut merupakan hasil test urine dari uji urineTerdakwa atas permintaan Penyidik Pom, sekalipun tidak diterbitkan ataudiperiksa oleh Laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk langsung olehHal 28 dari 50 Hal Putusan No. 30K/PM.I05/AD/V/201 1Menkes RI Nomor : 522/Menkes/SK/VV/2008 tanggal 6 Juni 2008, namunjika dilinat dari sisi geografis dan efesinsi proses penyelidikan danpenyidikan maka Majelis Hakim

termasuk kategori obat tradisionalkarena bahanbahan pembuatannya berasal dari alam;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatantelah terpenuhi;Ad.3 Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar yaitu bentukpersetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (videketentuan Pasal 12 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES

Disamping itu terdapat"Intangible Asset", yaitu asset yang tidak dapat dinilai dengan uang yangberapa nilai historis Rumah Sakit Haji, prakarsa dan perjuangan MenteriAgama RI dalam rangk, terwujudnya pembangunan Rimah Sakit Hajitersebut;Setelah selesai pembangunan 4 (empat) Rumah Sakit Haji, diterbitkanSurat Keputusan bersarna antara Menteri Agama No. 336 tahun 1990,Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 1990 dan Menteri Kesehatan No.794/Menkes/SKB/VII/1990 tentang Rumah Sakit Haji Indonesia;Hasil temuan

Rasuna Said Blok X5 Kavling 49 Jakarta 12950;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.06.03/Menkes/256/2019 tanggal 8 Mei 2019 memberikankuasa kepada: Halaman 2 dari 68 Putusan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.BDGSUNDOYO, S.H., MKM, M.Hum., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Beralamat di Jalan H.R.

Kasi Perawatan Medik RSUD Dolopo (saat itu dijabatoleh Munirul Huda Skepnurs Menkes /Alm);3. Kasubag Perencanaan RSUD Dolopo (saat itu dijabatoleh Siti Fatimah SH):4. Kasi Penunjang non medic RSUD Dolopo (saat itudijabat oleh Joko Winarto);5. Staf RSUD Dolopo (RUT AYU D.L.A Amd.Raqd)Dengan tugas :1. Membuat perencanaan kebutuhan alat Kedokteran / kesehatan danpenunjang untuk RSUD Dolopo kabupaten Madiun;2. Menyusun spesifikasi alat kesehatan penunjang untuk RSUD DolopoKabupaten Madiun;3.

Kasi Penunjang Medik RSUD Dolopo (saat itudijabat oleh Drg Mulyadi )Z Kasi Perawatan Medik RSUD Dolopo (saat itudijabat oleh Munirul Huda Skepnurs Menkes /Alm)3. Kasubag Perencanaan RSUD Dolopo (saat itudijabat oleh Siti Fatimah SH )Hal. 26 dari 166 hal. Put. Nomor 2960 K/PID.SUS/20154. Kasi Penunjang non medic RSUD Dolopo(saat itu dijabat oleh Joko Winarto)5. Staf RSUD Dolopo (RUT AYU D.L.AAmd.Rad)DENGAN TUGAS :1.

.02.03/I/0046/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK.03.05/I/3107/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan

Nomor : HK.02.03/1/0046/2014 tentang Perubahan KeduaKeputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK.03.05/I/3107/2012 tentangPembentukan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa danPengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP), Anggota Kelompok Kerja ULP, PejabatPengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan PejabatPenerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Direktorat Jendral BinaUpaya Kesehatan1 (Satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri KesehatanR.l Nomor : KP.03.01/Menkes/255

R.I Nomor :HK.02.03/1/0046/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan MenteriKesehatan Nomor :HK.03.05/I/3107/2012 tentang Pembentukan OrganisasiPengadaan Barang / Jasa dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Anggota Kelompok KerjaULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan PejabatPenerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan11) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor :KP.03.01/Menkes

pembuktian perkara dipersidangan, haltersebut menunjukan bahwa barang bukti dan dalam perkara a quo selamapersidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yangberwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonanagar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingandan pengembangan IIlmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES

Laboratoriumpengujui sampel Narkoba dan psikotropika yangditunjuk sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRI No 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Poli.Terkait dengan ketentuan tersebut, bahwa dalamfakta persidangan terungkap tidak ada barang buktiberupa narkotika yang ditemukan untuk dijadikansample pengujian laboratorium untuk mengetahuiada atau tidaknya persesuaian dengan hasilpemeriksaan urine Terdakwa.Hal. 16 dari 100 hal.

berlaku, yang bersifat konkrit, individualdan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata ; Atas dasar fakta tersebut diatas, jelas bahwa : 1 Obyek SengketaI dan Obyek SengeketaII atas nama Penggugatmerupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan / diterbitkan olehTergugatI dan TergugatII yang merupakanBadan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahdibidang Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 072/MENKES

fotokopi dari print out);: detikcom, Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh TerbesarPancasila, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: cnnindonesia, KPK: Harun Masiku Tak Main Medsos dan HP JadiSulit Ditemukan (fotokopi dari print out);: Kompas.com, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soalCovid19, tanggal 6 April 2020 (fotokopi dari print out);: kompasiana.com, Menjadi Bodoh Mendengar Pernyataan PejabatPublik, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: Tribunnews, Viral Menkes

P17.all:Berita) dengan judul MKEK IDI Benarkan Surat PenolakanRekomendasi dr Terawan Jadi Menkes dicetak dari websitehealth.deti.com dari alamat situs link : httos://nealth.detik.com/beritadetikhealth/d4757149/mkekidibenarkansuratpenolakanrekomendasidrterawanjadimenkes pada tanggal 07 Oktober 2020(Fotokopi dari print out);: Pendapat Ahli Hukum DR.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan:Pasal 5 ayat (1): Yang berhak menyalurkan alat kesehatan adalah:1) Penyalur alat kesehatan;2) Cabang penyalur alat kesehatan;3) Toko alatalat kesehatan;Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas yangdilakukan oleh Terdakwa bersama dengan JOHAN WINATA, JOHANTANCHO, dr.

Lampiran Il Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah poin ketiga tentang persiapan pemilihanpenyedia barang, yang menyebutkan Spesifikasi teknis barang tidakmengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan sukucadang;Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan:Pasal 5 ayat (1): Yang berhak menyalurkan alat kesehatan adalah:1) Penyalur alat kesehatan;2) Cabang penyalur alat kesehatan;3) Toko alatalat kesehatan