Ditemukan 3379 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mendes meares mentos mances mendez menkeu mentes menjes mences
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/PID.SUS/2012
Tanggal 1 Mei 2012 — Drs. ARIFIN PARDEDE, M.Pd
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun hasil monitor tanggal 12 April 2007 tidakdiketemukan kegiatan usaha sesuai Lampiran Il keputusan Menkes tanggal 27November 2006 No. 98/Kep/Dep.2/XI/2006 tentang usaha produksi pencetakbriket, sehingga terbukti perbuatan Terdakwa membantu memperkaya oranglain dan merugikan keuangan Negara/Kementrian Koperasi dan Usaha KecilMenengah (UKM)/Pemerintah Kabupaten Lebak qq. Kantor Koperasi UKMsebesar Rp 4.550.000.000,00, sebagaimana disebut dalam dakwaan II subsidairPasal 3 jo Pasal 18 jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/PDT.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. VERSACON MEDICAL Lawan 1.CARL ZEISS Pte Ltd 2.KEPALA PERWAKILAN dari KANTOR PERWAKILAN CARL ZEISS Pte Ltd 3.PT. ELO KARSA UTAMA
315 — 196
  • Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa peraturan terkaitpenerbitan izin edar alat kesehatan yang berlaku pada saat izin edar atas namaTergugat Ill dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2013 adalah Peraturan MenteriKesehatan No. 1190/MENKES/PER/VIIV2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatandan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ("Permenkes 1190").Pasal 10 ayat (1) Permenkes 1190 menyebutkan:"Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajukan kepadaDirektur Jenderal dengan mengisi formulir
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — Irwanto, Lettu Laut (P), NRP 18438/P Muhammad Faisal, Pelda Mes, NRP 70328 Irfan Trisdiawan, Serda Ttg, NRP 68436
123 — 57
  • Olen karena ituMajelis Hakim berpendapat akan menerima sangkalan Terdakwa3ini, tetapi hasil pemeriksan secara internal di Lanal Simeulue yangdilakukan oleh Saksi3 tersebut Majelis Hakim tidak akanmemakainya sebagai alat bukti karena bertolak belakang dengan alatbukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Labfor PolriCabang Medan yang merupakan laboratorium pemeriksa yang Projustisia sebagaimana diatur di dalam Lampiran Keputusan MenteriKesehatan No. 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012tentang
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 14-K/PMT.III/AD/VIII/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — JEFRY OKTAVIAN ROTTY, Kolonel Inf Nrp 1910039121068
275 — 187
  • keturunanya baik yang sudah ada maupunyang belum ada merupakan dilarang, dan merupakanpenyalahgunaan Narkotika, dengan begitu jika ada narkotikajenis baru permenkes tersebut sudah mengatur untuk melarangmengkonsumsi narkotika jenis baru tersebut.Bahwa menurut Ahli, sejarah pembentukan pasal 6 UUNarkotika melakukan delegasi officio terhadap peraturanmenteri kesehatankarena peraturan menteri kesehatanbisadikeluarkan secepat mungkin apabila ada Narkotika jenis barutanpa persetujuan presiden maupun DPR, Menkes
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd
Tanggal 5 April 2018 — -Terdakwa SELMA LALONDA, S.Si., A.Pt., M.M.
102 — 101
  • Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 052/MENKES/SK/II/2012 tentang Penerimaan Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;14. Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
242 — 166
  • Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunan IPAHalama 744 sampai dengan 1239 Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT MDN1433.fikapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimum sesuaidengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g.
    Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapembangunan IPA kapasitas minimum 200 Itr/detikdan kualitas minimum sesuai dengan Permenkes RINo. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Kualitas AirMinum.f. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapengoperasian, perbaikan dan pemeliharaan selama365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutandari pihak ketiga pemegang hak paten atas prosesdesain yang diajukan / diusulkan.h. Penugasan Personali.
    Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunan IPAf.kapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimum sesuaidengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutan dari pihak ketigapemegang hak paten atas proses desain yang diajukan/diusulkan.h.
    Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapembangunan IPA kapasitas minimum 200 Itr/detikdan kualitas minimum sesuai dengan PermenkesRI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.ee. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjaHalama 1180 sampai dengan 1239 Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT MDNpengoperasian, perbaikan dan pemeliharaanselama 365 (tiga ratus enam puluh lima) harikalender.ff.
    Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunanIPA kapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimumsesuai dengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010tentang Kualitas Air Minum.f. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutan dari pihak ketigapemegang hak paten atas proses desain yangdiajukan/diusulkan.h.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Nopember 2013 — Pidana Korupsi - ZULVIA
488 — 247
  • THOMAS PATRIA, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Zulvia, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.Bahwa saksi dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan KB LINAC selakuKetua Panitia Lelang berdasarkan SK Menkes Nomor HK.00.06.1.3.65tertanggal 5 Januari 2007, yang Kepanitiannya terdiri dari :# Ketua Ir.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR
Tanggal 15 April 2014 — drg. MARIANNE DONSE Br. TOBING
135 — 608
  • Saksi sendiri tidak pernah menerima uang kesejahteraansebab saksi menolak pada saat bendahara Ari Danil sekitar bulan Februari2011 memberikan uang kesejahteraan tersebut ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 356/Menkes/Per IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor KesehatanPelabuhan, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempunyai tugasMelaksanakan Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan danpengendalian kekarantinaan, pengamatan penyakit karantina
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
361 — 298
  • Melalui beliau waktu itu Ketuanya BapakMaleik dari Irjend ke Menkes RI. Dan menyampaikan dan meminta kepadasaksi salah satunya mengirimkan bukti bahwa berkas ke PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 31 Agustus 2016 — - RAMSES SIREGAR, SPd, M.Kes
68 — 19
  • Ronggur Rajabolon Sibarani, SKM berperan sebagai pemberi masukkanapakah perencanaan Poned dapat meningkatkan kapasitas sarana danprasarana kesehatan dalam menunjang program kesehatan Ibu dan Anak diPuskesmas dan untuk Lab TB Paru sejak berdirinya PRM (PuskesmasRujukan Mikroscopis) Satria yang ditetapbkan ke Menkes belum ada memilikisarana gedung yang memadai untuk Program penurunan angka kesakitandan kematian penderita TB. Paru.d.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 27 Maret 2012 — H. BUSRA, SH ; Drs AGUS AKHIRUL ; AGUS IRIANTO
103 — 149
  • Dharmasraya tersebut berasal dari Dana APBNyang untuk tahun 2009 2011 dengan kontrak tahun Jamak/multi years dari Dirjen BinaPelayanan Medik Depkes RI dan sebagai Pengguna Anggaran ( Menkes ) dan KPA saksisendiri selaku Direktur RSUD Sungai Dareh;Untuk Tahun 2009 dikerjakan oleh PT. Duta Graha Indonesia ( PT.DGI) dengan danauntuk Tahun 2009 sebesar sebesar Rp. 19.011.000.000.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 19 Desember 2017 — ELVI FARIADI, SE Bin MAHYAN DAUD, dk
93 — 17
  • .- FOTOKOPY KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1752 / MENKES / SK / XII / 2010, TANGGAL 2 DESEMBER 2010, TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DITINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.- 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RSUD SAMBAS
    DT / C / SBS / 00881.- FOTOKOPY KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 1869 / MENKES / SK / IX / 2011.- 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan dari RSUD Pemangkat tertanggal 8 November 2011 kepada sdr. H. ZAINAL ABIDIN, S.Km perihal undangan rapat struktural hari kamis tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh direktur RSUD Pemangkat dr. FATAH MARYUNANI.- 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan dari RSUD Pemangkat tertanggal 9 November 2011 kepada sdr. H.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN SERANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Srg
Tanggal 24 Januari 2018 — Drg. DWI HESTI HENDARTI, M.Kes
238 — 58
  • mengembalikan dana jaspel sebesar Rp.1.900.000.000,00 (sebagaimana bukti Nomor 37); Bahwa penunjukan Pihak Ill sebagai Penyedia Jasa, dalam pelaksanaankegiatan penunjang akreditasi, tidak melalui prosedur sebagaimanaketentuan peraturan pengadaan barang dan atau jasa Pemerintah; Bahwa ditunjukan kepada Terdakwa, bukti tentang pemberian THR kepadapara Karyawan/Pegawai RSUD Banten, ter,asuk juga kepada yang Non PNS; Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kegiatan akreditasi harus dilakukansegera sesuai peraturan Menkes
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
INDRIANI N, SH. MH.
Terdakwa:
RASDIANA ALIAS ROSDIANA ALIAS DG. KANANG BINTI DENGGE
40 — 3
  • HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 TentangKosmetik, Pasal 1 Angka 1 Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Pasal 1Angka 1 Perka BPOM No.
    (vide Pasal 1 Angka 4 Permenkes RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika).Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 108 dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — DR. dr. H. UMAR ZEIN, DTM & H.Sp.PD.KPTI
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp.56.988.000,(lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),padahal Terdakwa tahu dan sadar bahwa uang tersebut tidak bisadipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan Terdakwa juga tahu sertasadar uang dana kapitasi hanya untuk jasa pelayanan, jasa sarana, danobatobatan ;Bahwa Judex Facti Tingkat Kedua mengabaikan Terdakwa telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan mengabaikan Keputusan BersamaMenteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :616.A/MENKES
    No. 1392 K/PID.SUS/2010Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 616.A/MENKES/SKB/VI/2004, Nomor :155 A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan bagi PesertaPT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 14-09-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum:
HARIANTO, SH., MH
Terdakwa:
PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST.
65 — 38
  • BAPHP.PHO/DINKES/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
  • 1 (Satu) Jepitan Asli Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Puskesmas Balauring (Wowon);
  • 1 (Satu) Jepitan Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi (Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Balauring Wowon) Tahun 2019;
  • 1 (Satu) Jepitan Copyan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: 243.a Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019;
  • 1 (Satu) Jepitan Copyan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-01-2022 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 11 April 2022 — Penuntut Umum:
DONI SAPUTRA,SH
Terdakwa:
ADIOS SUCIPTO Bin M.NASIR
102 — 45
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (MEDICAL STAFF BYLAWS) di Rumah Sakit tanggal 25 April 2005.
  • 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Penerimaan Fungsional) Bulan Desember Tahun 2019.
  • 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.821.23/BKPP-MT/217/2018 Tanggal 02 Maret 2018.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-01-2022 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 19-05-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 11 April 2022 — Penuntut Umum:
DONI SAPUTRA,SH
Terdakwa:
Dr. FAISAL HARAHAP Bin.S.HARAHAP
190 — 47
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (MEDICAL STAFF BYLAWS) di Rumah Sakit tanggal 25 April 2005.
  • 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Penerimaan Fungsional) Bulan Desember Tahun 2019.
  • 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.821.23/BKPP-MT/217/2018 Tanggal 02 Maret 2018.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-01-2022 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 11 April 2022 — Penuntut Umum:
DONI SAPUTRA,SH
Terdakwa:
NOVIL RAYKEL Bin FRANKIE
138 — 62
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (MEDICAL STAFF BYLAWS) di Rumah Sakit tanggal 25 April 2005.
  • 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Penerimaan Fungsional) Bulan Desember Tahun 2019.
  • 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.821.23/BKPP-MT/217/2018 Tanggal 02 Maret 2018.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 4 Agustus 2015 — dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH ;
173 — 183
  • ., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Hal. 43 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2014/PN.Amb.Bahwa yang saksi ketahui tentang proses pengadaan di daerah adalah hanyasebatas perencanaan ;bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 330/MENKES/SK/IX/2013 tanggal 23 September 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Masohi,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2013,merupakan salah satu penerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan APBNPDirektorat Jenderal