Ditemukan 1083 data
88 — 22
Deli Serdang.Bahwa pada tahun 2014 terjadinya serah terima pekerjaan tersebut.Bahwa yang menuruh saksi menandatangani yaitu PPTK melaluitelepon dan mengatakan pekerjaan sudah selesai.Bahwa kami hanya melihat hasil fisik pekerjaan saja.Bahwa iya saksi ada menerima SK untuk menjadi sekretaris.Bahwa iya saksi ada menerima honor ketika menjadi sekretarissebesar Rp.225.000, dipotong pajak.Bahwa saksi pernah kelokasi dan saat itu belum selesai pekerjaannyaBahwa tidak pernah melapor kepada Kelapa Dinas
65 — 31
baik melalui surat kuasabawah tangan, apalagi surat kuasa autentik yang dibuat di hadapanpejabat yang berwenang.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggiberpendapat, jual belli yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat Fitriyani Wahayu adalah tindakan Pengugat yang sangat ceroboh dansangat lemah sekali dalam hukum pembuktian, karena jual beli dilakukantidak memenuhi syaratsyarat maupun prosedur yang berlaku, baik jualbeli menurut ketentuan hukum adat, apalagi jual beli menuruh
210 — 307
BARtetapi Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menuruh orang lain.
ARIA BUDI SETA,SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Alias IRON Alias FAISAL Alias ULAMA Alias BAERUNI Alias WAHDIN Alias HABIBI MUHAMMAD Alias IQBAL IDRIS Alias WAWAN
259 — 87
AZIS (Bima) melalui whatsAppmenanyakan orang yang akan menjemput dan saksi ABDUL AZISalias ZAKI menuruh saksi untuk menunggu. Bahwa saksi juga menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp dandisuru menunggu di Terminal Tipo tersebut. Bahwa saksi dikirimkan nomor orang yang akan menemuinya danmengambil peluru dari Terdakwa dan dijawab sudah menujuTerminal Tipo Palu namun sebelum saksi bertemu dengan orangyang dimaksud saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisan.
95 — 14
USEP(Orang yang sama menuruh sdr. IRA DININGRUM) yang merupakankakak kandung sdr. IMAN ZAENAL ARIFIN, selanjutnya pada hariJumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 11.00 Wib kepala CabangSdr. YOGIE ADAM berkomunikasi dengan pihak kepolisian PolresCimahi untuk membawa Sdr. IMAN ZAENAL ARIFIN, selanjutnyasekitar jam 12.00 Wib Sdr. IMAN ZAENAL ARIFIN dibawa oleh pihakKepolisian Polres Cimahi.Bahwa dengan telah dicairkannya dana JHT an. SITI ZAENAB danLIANA NAFITA oleh Sdri.
85 — 186
Hak Pakaiitu berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala DaerahProvinsi Jawa Tengah cq Kepala Direktorat Agraria tanggal 30 Agustus 1983 nomorSK.DA II/HP/267/1/4690/82, dari sumber dana yang digunakan berasal dari APBN;Menimbang, bahwa bermula dari adanya kesepakatan lisan dan menuruh saksiKARYONO, pada tanggal 6 Juli 2000 terdakwa Drs.
258 — 90
dikarenakan uang kami sudah tidak ada lagi,kemudian kami samasama turun ke daerah tebing tinggi, diperjalanan kami dikejar olehpolisi, maka kami semua berpisah Saksi dan SAPROL menuju daerah Kalifah kemudiandiperjalan sepeda motor kami terjatuh sehingga sepeda motor tersebut kami tinggalkan didaerah tersebut selanjutnya kami berjalan kaki kearah Serdang Berdagai selama satu hari,kemudian Saksi dan SAPROL naik Bis menuju sungai Bulu, selanjutnya diSungai bulu Saksidan SAPROL turun selanjutnya Saksi menuruh
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
97 — 20
SOCFINDO supaya dkembalikankepada Para Penggugat luas 390 hektar akibat dirampas pihak PT.SOCFINDO akhir tahun 1972 dan pernah nama PARDI berjanji akanmenggugat ke Pengadilan Negeri ternyata hanya ucapan tanpapernah dilaksanakan dan tidak pernah diketahui Para Penggugattindakan nama PARDI (tergugat VI) apakah pekerjaannya selamamemegang Surat Kuasa dengantegasnya Para Penggugat tidakpernah menuruh nama PARDI mengirim bermacam surat kePreresiden RI atau kepada instansi lain dan tidak pernah TergugatVImemberitahu
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
JOVINUS KUSUMADI
402 — 119
Menuruh ahli dalam suatu perusahaan tersebut ada untung rugi,keuntungan yang bagaimana dan kerugian yang bagaimana itupun harusada mekanisme pengecekan ternyata ada penyimpangan maka haltersebut ada tindak pidanyanya;Apakah uang perusahaan digunakan untuk pribadi termasuk penggelapan ? Uang perusahaan digunakan untuk pribadi termasuk penggelapan;Siapa yang disalahkan kapan dalam perusahaan melakukan tindak pidana ?
113 — 37
, (satu milyar dua ratus tiga puluh juta) yang terdiriatas 2 cek, rinciannya : 1 cek senilai Rp. 600.000.000, dan 1 ceksenilai Rp. 630.000.000, yang saksi serahkan ke terdakwa yangdimasukkan dalam amplop dan saat menyerahkan ke terdakwa, saksididampingi oleh saksi Pandit dan sekitar 3 hari kemudian saksidipanggil oleh terdakwa lagi untuk menghadap dan pada saatbertemu beliau, beliau menitipbkan kedua lembar cek tersebut dalamamplop dengan disaksikan oleh anak buah terdakwa yangsebelumnya beliau menuruh
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RUSMAWATI Binti ALWI
125 — 73
terdapat dalamPasal 3 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanaHalaman 182 dari 189 Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK/2021/PN.Bgl.diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhisecara sah menuruh
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN
131 — 81
seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalamPasal 3 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhisecara sah menuruh
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ALBERT HANY KALOH, SE
372 — 238
Sehingga Unsur yang melakukan ,yang menuruh lakukan atau turut serta melakukan tidak terbukti;Menimbang, bahwa menanggapi pendapat Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan terdiri dari unsur yang bersifat alternatif, sehingga denganterpenuhinya salah satu saja, maka unsur tersebut secara hukum telahterpenuhi;Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN
128 — 64
seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalamPasal 3 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhisecara sah menuruh
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
175 — 207
Mukrah menuruh saksi menggarap tanah sawahkondisinya belum buta Bahwa didalam surat jual ada tandatangan kepala desa namanya Junaididan ada kepala Dusun namun saksi lupa namanya.
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
SAPOAN
133 — 79
Yang melakukan, menuruh melakukan atau turut serrtamelakukan ;Ad.1. Unsur Setiap orang: Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaanprimair selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruhpertimbangan unsure setiap orang dalam dakwaan primair , makatidak perlu dipertimbangkan lagi unsure sertiap orang dalamdakwaan subsidair dengan demikian unsure setiap orang telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Ad.2.
63 — 9
menanam Balam tersebut, saksi diperintahkan ataudiupah oleh Pak Fauzi dimana katanya tanah tersebut milik Pak H.Hasalan;Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Pak H.Hasalan dengan PakFauzi tersebut;Bahwa pada saat menanam Balam tersebut, lahan yang ditanam seluas 5(lima) hektar;Bahwa selain tanah seluas 5 (lima) hektar yang ditanami balam tersebut adajuga sekitar 5 (lima) hektar ditanami Sawit ;Bahwa pada tahun 2008 hanya ditanami Balam saja sedangkan tanaman Sawitditanamnya tahun 2011;Bahwa yang menuruh
182 — 35
Terdakwamendesak Saksi dikarenakan Saksi memakai uang Terdakwa,sehingga Saksi menyuruh Terdakwa mengirimkan perjanjian tersebutke WhatsApp suami Saksi dikarenakan menurut Saksi kepadaTerdakwa bahwa suami Saksi adalah pejabat negara, dimana jikasuami Saksi yakin maka suami Saksi baru akan mengeluarkan uangpiutang Saksi terhadap Terdakwa;Bahwa perihal keterangan Saksi yang menyebutkan Terdakwabekerja di 10 (sepuluh) perusahaan, dimana keterangan tersebuttidak benar dikarenakan Saksi sendiri yang menuruh
104 — 20
Cisaranten Endah Kec.Arcamanik Kota Bandung dilaksanakan selama 2 (dua) bulan ;e bahwa produk perencanaan merupakan dasar untuk melaksanakanpekerjaan pembuatan sumur dan harus dilaksanakan ;e bahwa Konsultan Perencana tidak ikut menentukan harga perkiraan satuan,karena Konsultan Perencana hanya merencakan saja dan yang menentukanharga perkiraan satuan adalah Dinas Perumahan Kota Bandung ;e bahwa menuruh saksi bisa juga hasil dari Konsultan Perencana di jadikandasar untuk menentukan harga perkiraan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
187 — 122
Anggaran 2018;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat(1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana telah terpenuhi secara sah menuruh