Ditemukan 1553 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-09-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 77 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.Bdg. Tanggal 13 Februari 2012 — ANDHY GUNAWAN bin HARTONO
168 — 48
168 — 48
makaberdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan;413Menimbang, bahwa terhadap barangbarang bukti yang disitapenyidik dan telah diajukan dalam persidangan perkara ini akanditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perluterlebih dahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : terdakwa ANDY GUNAWAN tidak peka
Register : 09-11-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 35/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 23 April 2013 — Ir. H. AGUS SUNARA
148 — 25
148 — 25
akanditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebutdalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan Terdakwa ;Hal hal yang memberatkan :e Terdakwa tidak peka
Putus : 09-09-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 48/PID/SUS/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 9 September 2013 — IHSAN ROHMATULLAH, S.H. Bin EMBAY DJUNAEDI
80 — 19
80 — 19
., tidak peka terhadap program pemerintah dalamhal Pemberantasan Korupsi yang sedang giatgiatnya dilaksanakan,Halhal yang meringankan :e = Terdakwa tidak pernah dihukum;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut.Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo.
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG. Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
145 — 26
145 — 26
bagian bawah s/dhalaman 5 Terdakwa mengungkap bagaimana ia telah membantu dalammembongkar kasus yang melatarbelakangi perkara ini, dan faktanya dipersidanganmenunjukan bahwa terdakwa sangat kooperatif dan oleh karenanya Majelis akanmempertimbangkan hal tersebut sebagai halhal yang meringankan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebihdahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak peka
BAE.Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam berkasperkara lain (splitsing) ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsider, maka Majelissependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan notapembelaan atau pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebihdahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa terdakwa tidak peka
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 24 April 2013 — Drs. DADANG BASTAMAN
63 — 19
63 — 19
DADANG BASTAMAN tidak peka terhadapprogram pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yangsedang giatgiatnya dilaksanakan;e Terdakwa semestinya bersikap hatihati dalam melakukanpengelolaan terhadap kegiatan yang menggunakan keuanganNegara;e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara.Halhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya;e = Terdakwa tidak pernah dihukum;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Memperhatikan Pasal 3 UndangUndang
DADANG BASTAMAN tidak peka terhadapprogram pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yangsedang giatgiatnya dilaksanakan;e Terdakwa semestinya bersikap hatihati dalam melakukanpengelolaan terhadap kegiatan yang menggunakan keuanganNegara;e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara.Halhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya;395 e Terdakwa tidak pernah dihukum;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Memperhatikan Pasal 3 UndangUndang
EGIE M GIVAROLLA tidak peka terhadapprogram pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yangsedang giatgiatnya dilaksanakan;e Terdakwa semestinya bersikap hatihati dalam melaksakankegiatan proyek yang menggunakan keuangan Negara;e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara.Halhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya;Terdakwa tidak pernah dihukum;Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Memperhatikan Pasal 3 jo.
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 24 April 2013 — Drs. DADANG BASTAMAN
53 — 11
53 — 11
DADANG BASTAMAN tidak peka terhadapprogram pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yangsedang giatgiatnya dilaksanakan;e Terdakwa semestinya bersikap hatihati dalam melakukanpengelolaan terhadap kegiatan yang menggunakan keuanganNegara;e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara.Halhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya;e = Terdakwa tidak pernah dihukum;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Memperhatikan Pasal 3 UndangUndang
DADANG BASTAMAN tidak peka terhadapprogram pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yangsedang giatgiatnya dilaksanakan;e Terdakwa semestinya bersikap hatihati dalam melakukanpengelolaan terhadap kegiatan yang menggunakan keuanganNegara;e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara.Halhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya;395 e Terdakwa tidak pernah dihukum;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Memperhatikan Pasal 3 UndangUndang
EGIE M GIVAROLLA tidak peka terhadapprogram pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yangsedang giatgiatnya dilaksanakan;e Terdakwa semestinya bersikap hatihati dalam melaksakankegiatan proyek yang menggunakan keuangan Negara;e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara.Halhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya;Terdakwa tidak pernah dihukum;Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Memperhatikan Pasal 3 jo.
Register : 13-12-2012 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 3 Desember 2013 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN -lawan- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
58 — 24
58 — 24
perundanganundangan bersifat bukan Beschikking akan tetapiperaturan dibuat sebagai instrument bagi rakyat, dan apabila peraturan tidak dapatdilaksanakan dan tidak dapat memberikan kepastian hukum akan berakibat batal demihukum ; Bahwa, apabila Permendagri No.63 tahun 2007 cacat hukum maka dapat diupayakan denganmengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung ; Bahwa, Permendagri No.63 tahun 2007 tidak sesuai dapat dicabut oleh yang membuatnyadalam hal ini Menteri Dalam Negeri, akan tetapi kalau Mendagrinya tersebut peka
Register : 25-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt Tanggal 8 Juli 2021 — Pidana
- Penuntut Umum : AB Silitonga, SH
- Terdakwa : Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi mewakili PT Dewa Sawit Sari Persada
1220 — 1137
1220 — 1137
Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus mengujiganti rugi yang memadai, mencakup tanggung jawab lingkungan secarakhusus;Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung jawabdireksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapatmemberi dana yang memadai; Bahwa langkahlangkah yang diambil oleh direksi tersebut di atas dapatmengurangi tanggungjawab lingkungan direksi, setidaktidaknya tindakandireksi hanya dapat dikategorikan sebagai kealpaan
Register : 20-06-2011 — Putus : 07-10-2011 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 7 Oktober 2011 — N E D I ; Ir. HEROE GOEDY PRATAMA ; DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA
64 — 23
64 — 23
serta rencanakerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun2007 pada RAT XIV tahun 2007.31. 1(satu) examplar Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) KUDNanjung Jaya nomor 04/PKO/DP/2008 dan nomor 001/KUD.NJ/2008 tanggal 08 Januari 2008.akan ditetapkan dalam amar putusan.Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu terlebihdahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :134Para terdakwa tidak peka
Register : 05-03-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 04-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS.TPK/2013/PN.BDG Tanggal 9 Juli 2013 — ENDANG PURWAGANDA, S.E
53 — 13
53 — 13
Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saatitu adalah analisis terhadap faktafakta hukum apakah unsurunsur pasal dalamdakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak;Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjaditidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan Terdakwasebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Bahwa terdakwa tidak peka
Putus : 31-08-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 123 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 31 Agustus 2016 — BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
68 — 13
68 — 13
dijadikan barang bukti dalam perkaraterdakwa Henki Novalidianta.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaansubsidair, maka Majelishalaman 171 dari 177 halamantidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengannota pembelaan atau pleidooi dari Penasihat Hukum;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebihdahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa terdakwa tidak peka
Register : 03-01-2013 — Putus : 03-05-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI Tanggal 3 Mei 2013 — Drs. H. ARIFIEN MANAP Bin H.ABDUL MANAP
89 — 43
89 — 43
akan ditentukan sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perluterlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan Terdakwa ;Hal hal yang memberatkan : e Terdakwa tidak peka
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
108 — 50
108 — 50
Dalam data base Ponpes tahun 20062007 di Seksi Peka Pontren KandepagKabupaten Bogor tidak ditemukan PPS At Taqwa. Dan baru ada di dalamdata baru yaitu di bulan November 2009, sejak diterbitkannya Piagam Ponpes.Bahwa perbuatan terdakwa H.
Bogor, sejumlah 89 Ponpes yang terdiri dari 26 SDsf dan 63 SMPsf, yang231ditandatangani oleh Kasi Peka Pontren (Drs.H.Djakaria) tanggal Oktober 2006,bahwa jumiah santri PPS At Taqwa Uia 119 orang, dan Wushta 158 orang. Fotocopy data pesantren Salafiyah penyelenggara Wayjar Dikdas 9 tahun tingkatUla (SD) Kab. Bogor tahun 2007/2008,2008/2009. Fotocopy data pesantren Salafiyah penyelenggara Wayjar Dikdas 9 tahun tingkatWushta (SMP) Kab. Bogor tahun 2007/2008,2008/2009.
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Syam Suarman, SH
82 — 26
82 — 26
terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang , bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh pihak penyidikakan dipertimbangkan dalam amar putusan .Menimbang , bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perluterlebin dahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak peka
Register : 11-10-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 28 Februari 2013 — PRASETYO HARDI,S.Ip Bin BANIR PRIYANTO
80 — 22
80 — 22
ditentukansebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan Terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Terdakwa tidak peka
Register : 07-11-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 34/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 23 April 2013 — Drs. YULIANTO bin HADI SUPRAPTO
79 — 19
79 — 19
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebutdalam amar putusan ini;Hal 125 dari 142 halaman, Putusan No.34/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan Terdakwa ;Hal hal yang memberatkan :e Terdakwa tidak peka
Register : 17-02-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 26 Mei 2011 —
32 — 6
32 — 6
Jayadi tidak peka terhadap program pemerintahdalam hat Pemberantasan Korupsi yang sedang giatgiatnyaditaksanakan;Terdakwa tidak mengakui dengan terus terang perbuatannya.Halhal yang meringankan:Terdak:waberlaku sopan dalampersidangan; Terdak:watidak pernahdihukum;Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.Memperhatikan Pasal 3 jo.
Putus : 14-07-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 K/PID.SUS/2009 Tanggal 14 Juli 2009 — Drs. ABDILLAH Ak., MBA
91 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MBA. tidak peka terhadap programpemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giatgiatnya dilaksanakan ;Halhal yang meringankan :Hal. 34 dari 139 hal. Put.
Register : 18-10-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 21 Januari 2013 — ASEP KOMARA, S.Sos
66 — 19
66 — 19
untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarPUCUBAN aannnnannnnnnnnnn nnnMenimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita olehpenyidik Kejaksaan dan dijadikan sebagai barang bukri dalam perkaraini akan dipertimbangkan dalam akhir putusan ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perluterlebih dahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan terdakwa sebagai berikutHalhal yang memberatkan :e terdakwa ASEP KOMARA, S.SOS. tidak peka
Register : 20-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
NATALIA CHRISTIANA, SH. MKn
149 — 78
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
NATALIA CHRISTIANA, SH. MKn
149 — 78
Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah yang sedang giatgiatnyamemberantas korupsi;KEADAANKEADAAN YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa belum pernah dihukum;2. Terdakwa sopan dipersidangan;3.