Pembanding/Penggugat : SYARIFAH MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara

Kemangi No. 53,Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING:MELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi, Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikanKUasa Ke pada) 222 ene nn nen ene n ence eensHlm.1 dari 10 him. Put.

., NIP. 19780605 200212 1002,Jabatan Kepala Bagian Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara;2. Harman, S.H. M.Kn., NIP.19840625 201001 1013, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKutai Kartanegara;S.2 Suratno, S.H., NIP.19650408 2008011003,Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 4.Budi Heryudhi, S.H.

,M.Kn, NIP. 19780403201101001, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 5, Alfince Yoel Lupung, S.H.

., NIP.198010232014102 005, Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKutai Kartanegara;Semuanya kewaganegaran Indonesia, beralamatpada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Jalan WolterMonginsidi, Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor B2129/HK/BANKUM/065.16/08/2019,tanggal 27 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telahMOEMDACA : 22

Tergugat) atau Bupati Kutai Kartanegara untuk menundapelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek SengketaSurat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA, dk

Kutai Energi atas lahan wilayah pertambangan dan ijinlokasi untuk keperluan penambangan kepada PT. Kutai Energi dan PT.Kutai Energi Il yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahulu olehTergugat diberikan ijin penggunaannya kepada Penggugat untukkeperluan perkebunan kelapa sawit sehingga pada akhirnya di lokasitersebut menjadi tumpang tindih antara lahan wilayah pertambanganPT. Kutai Energi, PT. Kutai Energi dan PT.

Kutai Energi atas lahan wilayah pertambangan danijin lokasi untuk keperluan penambangan kepada PT. Kutai Energi danPT. Kutai Energi ll yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahuluoleh Tergugat diberikan ijin penggunaannya kepada Penggugat untukkeperluan perkebunan kelapa sawit.

Kutai Energi, juga dihadiri olen Penggugat dan KapolresKabupaten Kutai Kartanegara.

Kutai Energi Il dengan PT.Perkebunan Kaltim Utama pada tanggal ....., sementara padabagian Memutuskan (halaman 2) tercantum Memberikan ijinlokasi kepada PT. Kutai Energi II.

Kutai Energi dan PT.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;PT. HAMPARAN SENTOSA, ;PT. GERBANG MERANTI AGROBISNIS

GerbangMeranti Agrobisnis;e Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/011/A.Ptn,tertanggal 07 Agustus 2009, Seluas + 15.800 Hektar, TentangHal. 3 dari 15 hal. Put.

Gerbang Meranti Agribisnis (bukti P1= T.1.b) yang diterbitkan olehTergugat selaku Penjabat Bupati Kutai Kartanegara mengandung cacat hukumkarena tidak ada ijin secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;Menimbang bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa kedua berupa:Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/011/A.ptn,tertanggal 7 Agustus 2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan IntiPlasma Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjang Lainnya di

GERBANGMERANTIAGRIBISNIS (GMA), Tanggal 9 Peberuari 2009.Bukti T11 berupa: Foto Copy Surat Dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 021/KD.MKN/MK/I/2009 Perihal Mohon Pencabutan ijin Perkebunan Sawit PT.GERBANG MERANTI AGROBISNIS (GMA) Menamang Kanan tanggal 12Januari 2009.Bukti T12 berupa: Foto Copy Surat Dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 021/KD.MKN/MK/I/2009 Perihal Mohon Pencabutan ijin

Perkebunan Sawit PT.GERBANG MERANTI AGROBISNIS (GMA) Menamang Kanan tanggal 12Januari 2009.Bukti T13 berupa : Foto Copy Surat dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq.

Kepala Dinas PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 194/ KD.MKN/MK/X1/2008 Perihal Tindak Lanjut Penolakan, Menamang Kanan, tanggal 21Nopember 2008.Bukti T 17 berupa : Foto Copy Surat dari Kecamatan Muara Kaman DesaMenamang Kiri yang ditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. DinasPerkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara JI.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;PT. PRIBUMI SANGASANGA COAL;PT.SAWIT KALTIM LESTARI

NIP. 550 046 867, Jabatan Staf BagianBantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.5. M. ZUFRIANSYAH, S.H. Jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara. ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat KabupatenKutai Kartanegara di Jalan Woltermonginsidi No. 1,Tenggarong, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor :180.249/HKIV/XI/2009 tertanggal 4 November 2009,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING 1;2. PT.

WahidHasyim Assalam No. 79 Sempaja Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur dan berkantor cabang di Desa Muara Kamanllir, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili olehIr.

Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. ;2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :540/168/KPEr/DPEIV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 TentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er)terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT.

PRIBUMISANGASANGA COAL. j 22702 n nnn nnn nnn nen ncn3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 540/168/KPEr/DPEIV/XI/2008 tanggal 6November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi(KW.KTN 2008 168 Er) terletak di Kecamatan Muara Kaman,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843Ha, atas nama PT.

PTUN.SMD tanggal 10 Maret2010 Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Menunda Tindak LanjutPelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara ObyekSengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/168/KPEr/DPEIV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 TentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er)terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT.

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;melawanSTEFANUS DONI;

Timbau,Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.Dalam hal ini memberi kuasa kepada, tersebut dibawah ini :1. Nama : DRS. H. SURIP S, M.SiNIP : 196005171981031011Jabatan : Sekretaris PPID Kab. Kukar2. Nama : ROKMAN TORANG, SH., M.H.NIP : 196711021996031001Jabatan : Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa PPIDKab. Kukar3. Nama : ARIEF ANWAR, SH., M.Si.NIPJabatan4. NamaNIPJabatan5. NamaNIPJabatan6. NamaNIPJabatan7. NamaNIPJabatan8. NamaNIPJabatan9.

KukarKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaSekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten KutaiKartanegara yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 01 Tenggarong KabupatenKutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 540/550 A/SEKT/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANSTEFANUS DONI,Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan SendawarRaya RT.002, Barong Tongkok, Kutai Barat Kalimantan

Terbuka Untuk Umumperkara ini; Telah membaca berkasberkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; Telah mendengarkan keterangan dari kuasa Pemohon Keberatan ; Telah menerima bukti surat dari kuasa Pemohon Keberatan ; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan keberatannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda padatanggal 18 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2015/PTUNSMD :dan yang menjadi Keberatan dari Pemohon/Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kutai

Negara;Menimbang, bahwa pihakpihak yang bersengketa diKomisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam putusanNomor : 0003/REGPSI/III/2014 tanggal 16 April 2015 adalah STEFANUS DONIselaku Pemohon dan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATENKUTAI KARTANEGARA selaku Termohon adalah juga sebagai pihak yangbersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yangbertindak sebagai Pemohon Keberatan adalah DINAS PERTAMBANGAN DANENERGI KABUPATEN KUTAI

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 141.1/K.886/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Desa Long Noran Kecamatan

Telen Kabupaten Kutai Timur;

ADITYA KIRANA MANDIRI, BUPATI KUTAI KARTANEGARA ; PT. BARA SEJATI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di JalanWolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. Abdullah Pannusu, SH., M.Si., pekerjaan Kepala BagianHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara;2. Budi Haryadi, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian WHukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;3. Alfince Y.

No. 285 K/TUN/2009Sejati kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala DinasPertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan suratpermohonan No. 79/BA/X/06 areal yang dimohon seluas 4.996 Hektar yangterletak di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur dengan titik koordinat : No.

No. 285 K/TUN/2009Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha PertambanganUmum Daerah tanggal 22 Januari 2008 (Bukti T13 b = T.IF21);Sehingga dengan telah dicabutnya Peraturan DaerahKabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha PertambanganUmum Daerah tersebut, maka Plt. Bupati Kutai Kartanegaraseharusnya sejak tanggal 22 Januari 2008 tidak berwenang lagimengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan termasuk SuratKeputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT.

Samsuri Aspar, MM. dalammengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan EksploitasiBukti T12 pada bagian Konsideran Mengingat pada angka 12, masihmenggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001,maka dengan demikian produk Kuasa Pertambangan Eksploitasi atasnama Termohon Kasasi (PT. Bara Sejati) yang ditanda tangani olehPlt. Bupati Kutai Kartanegara Drs.

Eksploitasi dengan Surattanggal 16 Oktober 2006 No. 79/BA/X/06 luas area 4.996 Hektar terletakdi Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;Bahwa permohonan Penggugat (PT. Bara Sejati) tersebut telahdikabulkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/015/KpEp/DPEIV/IIV2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang PemberianKP.

.,;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,

. & Rekan, alamat Jalan Mencimai, RT.001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, PropinsiKalimantan Timur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: 1. Parlindungan Pasaribu, S.H.,M.H.,M.A.; 2. Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H.;3. Sastiono Kesek, S.H.,L.LM.

No. 80/B/2013/PT.TUN.JKTKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,berkedudukan di Jalan Sendawar II, Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang Raya Sendawar,Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Suriansyah, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;2. Bambang Krisdiono, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai3.

Herson, jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat, Jalan Sendawar I, KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang RayaSendawar, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa khususNomor : 600/136/64.07/ VH/2012, tanggal 17 Juli 2012, dan Nomor: 100/184/ 64.07/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING I; DAN;1.

TAMANG P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggalJalan Awl Senopati, Desa Barong Tongkok, Kecamatan BarongTongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa1. Linus Erren, S.H. 2. Yatini, S.H.,M.H.3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H. Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dankonsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum(LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, alamatJalan K.H.

No. 80/B/2013/PT.TUN.JKTBarong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur; 2 Seritipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama PemegangHak H. Tamang.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA tersebut;

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs. STEFANUS DONI

PUTUSANNomor 107 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, berkedudukan Komplek Perkantoran Bupati KutaiKartanegara, Gedung Kembar, Blok A Lt.2, Jalan Wolter MonginsidiKelurahan Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melawan:STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal diJalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai BaratKalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatantelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 614 K/TUN

Kartanegara walaupun hanyasebagian dari apa yang diminta oleh Pemohon: Bahwa maksud dantujuan dari Pemohon tersebut seperti apa yang tertuang diPermohonannya tanggal 17 Desember 2013 adalah untuk kepentinganRiset dan/atau Penelitian yang akan dilakukan oleh Pemohon yangsebagai bahannya adalah Semua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon berupasemua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara untukbahan dimaksud tentu secara

logika Hukum tidak masuk akal yangmana dasar terhadap penelitian dimaksud seharusnya hanya dilakukansampling saja sehingga selaku Peneliti akan lebih efektif dan bisaefisien apabila dilinat dari segi cakupannya;Bahwa disamping itu maksud dan tujuan dari pada Penelitian yangdisampaikan oleh Pemohon adalah tidak spesifik, dan tidak jelassehingga Termohon Informasi berkeberatan untuk memenuhiPermintaan Pemohon berupa Semua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa selain itu selaku

Kartanegara walaupun hanyasebagian dari apa yang diminta olen Pemohon;Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut seperti apa yang tertuangdi Permohonannya tanggal 17 Desember 2013 adalah untuk kepentinganRiset dan/ atau Penelitian yang akan dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Informasi yang sebagai bahannya adalah SemuaPerijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon berupa semuaPerijinan Pertambangan se Kabupaten Kutai Kartanegara

INVESTAMA RESOURCES;BUPATI KUTAI TIMUR;PT. BATUBARA NUSANTARA KALTIM;

Sudirman Kav.4446, Jakarta 10210, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011, selanjutnyadisebut sebagai .......... ce eee eee eens PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten KutaiTimur, Propinsi Kalimanan Timur; dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1 HAMZAH DAHLAN, S.H., pekerjaan advokat/pengacara dengan Nomor :A.02.11927, beralamat kantor di Jalan Jend.

M.Si., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ; NORA RAMADANI, S.H.

., Staf Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; ARDIANSYAH, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; SYAMSUL ALAM, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia alamatKantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten KutaiTimur, Provinsi

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/116/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investama Resources seluas 10.000 HA yang terletak diKecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009

Investama Resources (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/116/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Tin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestamaResources (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) jin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 11 him. Put.

Penggugat:
SYARIFAH MAIMUNAH
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

tanggal 23 Maret 2001, sebagai staf kantorCamat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai SuratKeputusan : 821.2/1967/PP/2001 tanggal 20 Juni 2001;2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.1151 /A.SK /IV / BKPSDM / 2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.4.

oleh Tergugatselaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkunganPemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa mengingat selama berjalannya proses pemeriksaanpersidangan sejak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda hingga Kasasi di MahkamahAgung RI, Penggugat/terdakwa tidak pernah di tahan, makaPenggugat/terdakwa tidak pernah berhentikan sementara olehPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;6.3.

Bukti P6 : Foto Copy sesuai dengan AsliPetikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :823 /II1.1908/A.SK/VIII/BKD/2016, Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara Periode 01 Oktober 2016;7.

Bukti T2 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Pengantar Nomor 888217//A.Pr.V/BKPSDM/2019, tanggal 2 Mei 2019, DariKepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil, Kabupaten Kutai Kartanegara;2 Bukti T3 5 Foto Copy sesuai dengan AsliLembar Disposisi dari Kepala Sub Bagian Tata UsahaPimpinan, Bagian Umum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 Juli 2019,kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraanhalaman

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima ;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA VS M. GUFRON YUSUF, SH. MM ;dkk

Kepala Dinas sosial Kabupaten Kutai Kartanegara,Jabatan Baru Plt. Wakil Kepala Dinas Sosial KabupatenKutail Kartanegara, atas nama Drs.

Kepala Dinas SosialKabupaten Kutai Kartanegara dimutasi menjadi Pit.Wakil Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegarasesuai SuratPerintah Nomor : 820/III 003/PBKDH/2008 tanggal 05Maret 2008 beserta lampirannya ;c.

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor821.2/I11.1 007/PBKDH/ 2008, tanggal 18 Maret 2008yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatanlama Asisten Bidang Kesejahteraan dan HubunganMasyarakat SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan baruSekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. GufronYusuf, SH. MM. ;2.

Kepala DinasSosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan BaruPlt. Wakil Kepala Dinas Sosial Kabupaten KutaiKartanegara, atas nama Drs. Fahroddin ;3.

Kepala DinasSosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan BaruPlt. Wakil Kepala Dinas Sosial Kabupaten KutaiKartanegara, atas nama Drs. Fahroddin ;4.

Pembanding/Tergugat : BUPATI KUTAI TIMUR
Terbanding/Penggugat : DIDIK A.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219 Hektar;3.

Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219 Hektar;4.

SAWIT KALTIM LESTARI -BUPATI KUTAI KARTANEGARA -PT. SEDULANG RAYA

Staf PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara ;ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H ( Staf Bantuan HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ) ;M.

a quo adalah Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara No: 540/131/KP Er/DPE IV/IX/2008(KW.

Namun, pada saat dilakukan pertemuan denganpihak PT Sedulang Raya, PENGGUGAT baru mengetahuiternyata saat itu telah diterbitkan juga KeputusanBupati Kutai Kartanegara No. 540/131/2008 atas namaPT Sedulang Raya ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka penerbitanKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/131/2008 diatas lahan a quo sangat merugikan PENGGUGAT karenaprosedur penerbitan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNo. 540/131/2008 mengandung cacat hukum.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 540/131/2008TELAH MENGABAIKAN ASAS PROPORSIONALITAS.

Kelapa SawitPenggugat, Tergugat/Bupati Kutai Kartanegara telahmenerbitkan ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumkepada PT.

PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA Cq. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,M e l a w a n1. ASMAWI2. SYAHLI

Pembanding/Penggugat : SUNUSENG B
Terbanding/Tergugat I : ISMAIL, Ketua Kelompok Tani Kami Kutai
Terbanding/Tergugat II : SADARUDDIN Sekretaris Kelompok Tani Kami Kutai

Bahwa Para Tergugat (ISMAIL dan SADARUDDIN) adalahPengurus Kelompok Tani Kami Kutai yang diangkat/ditunjuk oleh paraanggota Kelompok Tani Kami Kutai berdasarkan Berita Acara SusunanPengurus Kelompok Tani Kami Kutai tanggal 30 mei 2004 yang diketahuidan ditandatangani Kepala Desa Sepaso Selatan, yang mana ParaTergugat ditunjuk masingmasing sebagi Ketua (ISMAIL) dan Sekretaris(SADARUDDIN);4.

Staf Dinas Perkebunan Supardi SPKabupaten Kutai Timuriv.

Bahwa sehubungan dengan kelalalain Pemohon Intervensi dalammelakukan pembayaran kepada Kelompok Tani Kami Kutai diwakili olehTermohon Intervensi II/Tergugat dan Termohon Intervensi IIl/Tergugat IIseluas 150 Ha namun Kelompok Tani Kami Kutai tidak pernah menggaraplahan diwilayah RT.06 Desa Sepaso Selatan sedangkan kelompok TaniKami Kutai tidak memiliki Surat yang sah;13. Bahwa atas kelalaian Pemohon Intervensi dalam melakukan ganti rug!

KPC kepada Kelompok TaniKami Kutai. Sehingga tidak jelas, apakah Para Tergugat digugat secaraPribadi atau sebagai Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai.3.

Kami Kutai tersebut diatasberdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 yangditandatangani oleh 46 orang anggota KT. Kami Kutai yang diketahui olehKepala Desa Sepaso Selatan, Camat Bengalon.4. Bahwa setelah dilakukan identifikasi ternyata anggota KT. Kami Kutaiyang menggarap tanah seluas 150 Ha tersebut sebanyak 46 Orang danyang menggarap tanah tersebut adalah dari KT. Kami Kutai (bukanPenggugat/Tergugat Intervensi I).5.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ROKMAN TORANG, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara, padaKantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01,Tenggarong;2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, pada KantorBupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;3.

Kadis Pertambangandan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;4.2 Bahwa adapun CV.

Bupati Kutai Kartanegara Perihal: Pengumumansetempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan UmumBahan Galian Batu) Bara atas nama CV.

Anggaraksa Adisarana, SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara menanggapinya suratkeberatan Penggugat dimaksud dan selanjutnya dilakukan telaahanstaff yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kutai KartanegaraBapak Dr. HAP. M. Haryanto Bachroel tertanggal 22 November 2010Halaman 5 dari 14 halaman.

Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Penggugat melaporkanTergugat ke Polres Kutai Kartanegara dengan Lap. Pol. NomorLP/670/1X/2010/KALTIM/RES.KUKAR tanggal 11 November 2010,berkaitan dengan objek sengketa, namun Polres Kutai Kartanegaratelah menghentikan penyidikan (SP3) laporan Penggugat denganSurat Keetetapan Nomor S.Tap/20/III/2012/Reskrim, tanggal 1 Maret2012, Karena bukan merupakan tindakan Pidana. (Bukti 7 T IlIntervensi);h.

NUR, dkk vs PT KUTAI REFINERY NUSANTARA, dk

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : CORNELIUS BERNARD ROBERT

PUTUSANNomor : 124/ B / 2020 / PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Kompleks Kantor BupatiKutai Kartanegara, Jalan Wolter Mongonsidi, Tenggarong;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:1. PURNOMO, S.H.j222222necoenne eee neee cence2.

ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H., M.H.j2020200Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di KantorPemerintah Kabupaten Kutai kartanegara Jl.

WolterMongonsidi No. 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartenegara,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B2957/HK/BANKUM/065.016/10/2019, tertanggal 25Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; MELAWAN:CORNELIUS BERNARD ROBERT, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanEks Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di JalanHal 1 dari 12 hal. Put. No. 124/B / 2020 / PT. TUN.JKTK.H.A. Muksin No. 58, RT.1 Gg.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanHal 2 dari 12 hal. Put. No. 124/B / 2020 / PT. TUN.JKTatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP.19720920 199903 1 0053.

dilompati harus terlalui seluruhnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim Banding terlebin dahulu akan mempertimbangkanpenggunaan instrumen upaya administratif yang telah dilakukan olehPenggugat/Terbanding sebelum mengajukan penyelesaian sengketaadministratif secara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalanoleh Penggugat/Terbanding kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda adalah :Keputusan Bupati Kutai

., pekerjaan: Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat: Dusun Karya Jaya RT. 018 Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;1. Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mabes Polri Jakarta Selatan, cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur di Jln. Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kutai Kartanegara di Jln.

Wolter Monginsidi KM. 04 (Timbau) Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jln. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, cq. Kejaksaan Tinggi Daerah Kalimantan Timur di Jln. Bung Tomo, Samarinda, cq. Kejaksaan Negeri Tenggarong di Jln. Pesut No. 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;3. Menteri Keuangan R.I. di Jln.

ROBERT SIBURIANKEPOLISIASN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KUTAI KARTANEGARA DKK