Ditemukan 2432 data
136 — 116
Gede AgusHardiawan sepanjang dilakukan dengan prosedur yang sama adalah tidaksahBahwa penyidikan dan penetapan Tersangka yang telah dibatalkan oleh PutusanPraperadilan Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN DP adalah memiliki kesamaan rumusandelik yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i UUKUP, sehingga timbul suatu kesan adanya keinginan yang kuat PARA TERGUGATuntuk melakukan jeratan pidana terhadap Penggugat seiring dengan dilakukannyaPenyidikan baru/kedua tersebut oleh PARA TERGUGAT.Bahwa
103 — 73
meneriaki Saksi untuk tidak menyentuh mayat lakilaki tersebut sampai tim identifikasi dari Polres Nganjuk datang, mendengarteriakan tersebut Saksi menurutinya.Bahwa sepengetahuan Saksi posisi mayat yang Saksi lihat saat itu yaitu mayatlakilaki terlentang kepala setengah tertekuk bersandar pada pohon, kaki kananmenumpang pada kaki kiri, pada sekujur tubuh terdapat abu bekas kebakaranyang bercampur debu lahar, dari lubang hidung mengeluarkan darah, ada lebamkebiruan dipelipis kanan, di leher ada bekas jeratan
68 — 12
Membebankan biaya perkara pada Negara ; Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yangpada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa dari jeratan hukum :Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan PenasihatHukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa para Terdakwa
138 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemalsuan atasinformasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran adalahuntuk melindungi negara dari kerugian apa bila ada Pesertapelelangan yang melakukan KKN atau perbuatan curan dalamPengadaan barang/Jasa pemerintah maka kerugian negara dapatdikembalikan dengan jaminan asuransi tersebut.4 Bahwa dengan dijaminnya kerugian negara tersebut bukan berartimenghapus Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud atau dengankata lain Pengembalian uang negara tidak dapat dijadikan dasarseseorang melepaskan diri dari jeratan
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangtidak benar, namun judex facti yang memeriksa dan mengadili perkaraini dalam pertimbangannya membenarkan dan mengambil sebagaidasar putusannya keterangan Terdakwa yang tidak benar tersebut.Selain itu dalam hal pembuktian suatu perkara pidana bahwa judex factitidak seharusnya menjadikan keterangan Terdakwa sebagai satusatunya alat bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak,karena Terdakwa di persidangan pasti akan memungkiri apa yangdituduhkan kepadanya guna menghindari dirinya dari jeratan
1273 — 933 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 31 K/Pdt/2017Kementerian Keuangan) yang dengan aktif dan sengaja membiarkanbangsanya sendiri kalah dan sengsara untuk menanggung derita kerugianakibat perjanjian kerjasama internasional yang penuh jeratan dan jelasjelas merugikan negara dan masyarakat demi menjamin keuntunganswasta. Bahkan dengan terangterangan membangkang terhadap mandatrakyat yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundangundangan.Dalam kasus swastanisasi air Jakarta ini.
105 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
) atau setidaktidaknya sekitar Rp. 24.250.000, (dua puluh empat jutadua ratus lima puluh ribu rupiah) maka terlalu berat bagi Terdakwa untuk dijatuhkandengan ancaman pidana sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No. 31 Tahun 1999 ;Bahwa tolak ukur yang harus dijadikan pertimbangan dalam hal ini adalahapakah ada fakta yang meringankan di dalam perkara ini, bukan dengan menafsirnafsirkan fakta yang ada sehingga salah satu unsur pasal tidak terpenuhi danTerdakwa lolos dari jeratan
Pembanding/Terdakwa : IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
Terbanding/Jaksa Penuntut : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ASRUL FERRYANDI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RURI FEBRIANTO, SH
331 — 106
berikut :e Bahwa semua perbuatan Terdakwaa Il dilakukan semata mata karenaadanya perintah jabatan, sebagaimana pertimbangan Judac Factie dalamputusannya menyebutkan semua pengeluaran dilakuakan karena adanyaperintah Komisioner berdasarkan rapat Pleno, Penasihat hukum Terdakwa IIkatakan demikian mengingat Terdakwa II hanya melaksanakan perintahdalam jabatannya atau melaksanakan perintah atasan, bukan semata matahalaman 105 Perkara Tipikor Nomor. 22/Pid.Tipikor/2015/PTBNAagar Terdakwa Il terlepas dari jeratan
Wahyu Dwi Prasetyo, SH, MH
Terdakwa:
ALFI HANDAYANI, SPI, MP
152 — 172
keterbatasan terdakwa tersebut, serta memohonkepada Majelis Hakim dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa atau jika tidakdapat membebaskan atau melepaskan terdakwa, agar menjatuhkan hukuman yangpaling ringan untuk terdakwa ;Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang yangtelah dibacakan pada persidangan yang sama pada tanggal 16 Desember 2016 yangpada pokoknya menilai apa yang dilakukan oleh terdakwa jelas terbukti menuruthukum sehingga terdakwa tidak akan bisa terbebas dari jeratan
917 — 764
korban di RSCM, saat itu saksi melihat kondisi korbansudah sangat mengenaskan, wajah dan kepala sudah mulai menghitam, lidahnya terjulurkeluar dan sudah mulai mengeluarkan aroma busuk;e Bahwa, menurut hasil visum RSCM yang saksi tahu bahwa korban meninggal karenakehabisan nafas, karena lubang pernafasannya tersumbat oleh gumpalan kertas menyerupaitisu, dan pada tubuh korban juga ditemukan beberapa luka lebam seperti hantaman bendatumpul dan dileher korban juga terdapat bekas luka dalam seperti jeratan
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
1.Lalu Firdaus
2.Reski Heriawan
3.Aris Suhendra
4.Donny Kurniawan
5.Antonius Hutabarat
6.Dedi Kurniawan
7.Rispami
8.Asman Aritonang
147 — 83
Terhadap analisa penasihat hukum mengenai penyebab matinyakorban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) yaitu disebabkan terjadiKontraksi akibat adanya cairan yang masuk ke paruparu danditambah jeratan yang diikat di bagian dada korban yangdilakukan oleh Wadan Satgas sehingga mengakibatkan terjadinyaHipoksia sebagaimana keterangan Saksi Ahli a.n. Kompol dr. EdiSaputra Hasibuan, M. Ked (For), Spf.
180 — 107
perdebatan apakah hal itubertentangan dengan pemikiran yuridis yang logis sistematis.Penetapan tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan (lihatPasal 1 butir 14 KUHAP) pada dasarnya merupakanperwujudan sunrise principle dalam sistem peradilan pidana.Artinya, seseorang yang diduga melakukan tindak pidanasesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diprosessecara hukum untuk secepatnya diajukan ke pengadilan.Landasan filsafati prinsip tersebut agar pelaku kejahatan tidaklolos begitu saja dari jeratan
85 — 329
Bahwa Saksi juga menerima kiriman foto almarhum Serda RafindoPutra Sihaloho melalui HP yang dikirim oleh saudara saksi yang bernamaRimson Sipayung alamat jalan Kepanjen Blitar No. 31 RT. 4 RW 1 DesaTalangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan disitu terlihatjelas bekas bekas luka pada tubuh Serda Rafindo Putra Sihaloho di bagianbibir pecah, pada bagian dada lebam, pada bagian leher ada luka jeratan birudan hitam, kemudian ada luka lebam lebam pada paha sebelah kiri dekatkemaluan, pada kaki
97 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan adanya pasar/permintaan yang besar dari orangorang yang ketergantungan Narkotika, maka keuntungan akan didapat semakinbesar oleh para pelaku (jaringan) peredaran gelap Narkotika, sehingga kitasebagai penegak hukum harus mampu mematikan atau memberantas pasaryang mereka bentuk, salah satunya dengan seksama dan sangat teliti dalammenangani/menyidangkan pelakupelaku/jaringan peredaran gelap Narkotika,sehingga mereka tidak ada yang lepas dari jeratan hukum.
106 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kadangkadang saya berfikir apakah karena saya dibuat satuberkas perkara sehingga saya tidak bisa lepas dari jeratan hukum dan harusdihukum dengan hukuman yang sama dengan Terdakwa lainnya walaupunfakta di persidangan berbeda satu sama lainnya. Kalau memang itu yangdijadikan dasar untuk menghukum seseorang sangat amat disayangkan hal ini,berarti kebenaran dan keadilan tidak akan bisa saya dapatkan.
Terbanding/Terdakwa : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO ALM
234 — 158
Filosofi yang perlu dipahamisebagai dasar mengapa korban yang setuju untuk melakukan saja pelakutidak dapat melepaskan diri dari jeratan hukum karena untuk menghormatimartabat manusia.Bahwa korban tidak mengetahui mengenai skema bahwa manusia tidakboleh diperjualbelikan, ditambah dengan ketidaktahuannya dan faktorkemiskinan dimana halhal tersebut adalah merupakan akar persoalanTPPO.
810 — 645
tidak akan tercium, yang timbul adalah bautengik dengan adanya genangan air ;Bahwa, setelah ahli menerima jenazah Engeline, ahli lakukanpembedahan dan ditemukan memar di kepala, pelipis kanan dankiri, dahi dan di pangkal hidung, pada mulut ada memar di gusi,setelah di bedah ada bekas pendarahan di kepala, sehingga daripemeriksaan tersebut disimpulan bahwa yang menyebabkankematian adalah pendarahan di kepala ;Bahwa, menurut pemeriksaan ikatan tali di leher tidakmenyebabkan kematian karena bekas jeratan
3922 — 6323
Dudutmelalui layar tentang kematuan wajar dan tidak wajar,ditemukan adanya luka pada paha, pipi, hidung, jidat kanan,kiri, tengahditulang tenggorak merah, dengan Kesimpulanpenyebab kematian karena benturan benda tumpul, bukankarena jeratan tali yang menyebabkan kematian tetapi karenabenturan di kepala ;Bahwa tanah disekitar lubang keras, tempat jenasahditemukan tanahnya gembur, setengah mayat tergenang air,setelah diangkat jenasah masih ada air ;Bahwa posisi kran air kurang lebih sekitar 8 10 meter
sangat kurus disbanding anakseusianya dengan jaringan lemak yang tipis,oada usus kosong yang adahanya terbentuknnya tinja pada usus besar sehingga dapat diperkirakanmakan terakhir dari korban ENGELINE adalah 12 sampai dengan 24 jamsebelum meninggal, rambut kusut yang menandakan adanya status giziyang kurang;e Bahwa lilitan di leher korban adalah luka memar yang ferimoten yaitu lukayang terjadi di leher beberapa saat setelah korban meninggal, ferimotensecara teoritis tidak sesuai antara kekuatan jeratan
125 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian jeratan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dilepaskan dari Terdakwajikalau dari fakta persidangan tidak ditemukan secara pasti adanyapenambahan kekayaan Terdakwa (Tindak Pidana Korupsi, PustakaPena, 2010, Halaman 84);Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG yang telah berkekuatanhukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57k/PID/1993 tanggal 4 September 1993 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan bahwa
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Adnin Tri Permana
2.Dani Sugianto
3.Deni Susanto
135 — 69
MajelisHakim menilai ketakutan, kalut dan kebingungan Terdakwa1 (SertuAdnin Tri Purnomo) hanya alibi Terdakwa1 (Sertu Adnin Tri Purnomo)untuk lepas dari jeratan hukum terkait dengan penerapan Pasal 338KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan karena seharusnyaHal. 146 dari 171 hal Putusan Nomor 16K/PM.1I07/AD/II/2020Menimbangapabila Terdakwa1 (Sertu.