MP3KI tahap I 40 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014 ;11) 1 (satu) eksampelar dokumen pencairan PNPM MP3KI tahap II 40 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014 ;12) 1 (satu) eksampelar dokumen pencairan PNPM MP3KI tahap III 20 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014 ;13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap I 40 % nomor 00103 / SOS MP / PNPM MP3KI / X / 2014

, tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.172.001.600 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah) ;14) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap II 40 % nomor 00114 / SOS PM / PNPM MP3KI / XI / 2014, tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 1.172.001.600 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah) ;15) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap III 20 % nomor 00118 / SOS PM / PNPM MP3KI

MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014 ;20) 1 (satu) eksampelar dokumen lelang paket II Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014 ;21) 1 (satu) eksampelar dokumen lelang paket I Desa Tangga Barito PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014 ;22) 1 (satu) eksampelar dokumen lelang paket II Desa Tangga Barito PNPM

Boalemo sebesar Rp. 16.995.350 (enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;35) 1 (satu) eksampelar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap I PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014 ;36) 1 (satu) eksampelar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap II PNPM

HALUTI kepada AZIS SUNE ;46) 5 (lima) lembar foto copy buku rekening bank Sulut dengan nomor Rekening : 003.02.11.001854-4 atas nama SAHID ABDULLAH DJIBU ;47) 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening bank BRI dengan nomor rekening : 5151-01-025129-53-6 atas nama PNPM MP3KI ;48) 1 (satu) eksampelar foto copy dokumen petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM mandiri perdesaan) pola khusus percepatan dan penguatan masterplan percepatan dan perluasan

sebagai pembina pelaksanaPNPsesuai dengan (PTO) PNPM MP3KI yakni :a.

Dulupi dimana hal itu sudahdiatur dalam juknis PNPM ;Bahwa tindakan dari TPK Kec.

Dulpi yakni selaku Ketua koordinator Pokja tehnis PNPM MP3KI Kec.Dulupi.Bahwa saksi tidak mengetahuinya tugas dan tanggung jawabnya saksi selakuketua koordinator pokja tehnis PNPM MP3kKI terkait dengan kegiatan PNPM MPSKI tahuna anggaran 2014 di Kec. Dulupi, Kab. Baolemo.Bahwa selama kegiatan PNPM MPSKI tahun anggaran 2014 di Kec.

Boalemo itu memang sudah dianggarkandalam kegiatan PNPM MPS3KI Kec. Dulupi, kab.

ALI BASO, e Bahwa pada hari senin tanggal 08 desember 2014sekitar pukul 09.30 wita bertempat diruang Guru kelas 1SDN Inpres Baubatu desa Bambu Kecamatan MamujuKabupaten Mamuju.e Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dengan caradengan nada keras didepan temanteman saksi sesamaguru. bahwa saksi kau kurang ajar setan banyak utangmenghabiskan /membelanjakan uang PNPM dan juga66098mengatakan issi telikmu setan yang dalam bahasaIndonesia diartinya vagina dan hal tersebutdikatakannya berulangulang.e Bahwa

RAUFe Bahwa adapun kejadiannya pada hari senin tanggal 08 Desember tahun2014 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di dalam ruang guru di SD InpresBau batu desa bamboo kelurahan mamuju kecamatan mamuju kab.mamuju.e Bahwa adapun yang saksi dengar pada saat itu setelah bertengkar mulutsaksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Mardawati*meccapuiki belanja PNPM mu tau dalam bahasa Indonesia kamu habisiuang PNPM mu orang kemudian saksi korban mencolek jilbab terdakwapada bagian belakang dan

saksi tidak perhatikan lagi apa yang terjadikarena sudah ada guru yag lain menghalangi.e Bahwa saksi hanya sempat mendengar *meccapuiki belanja PNPM mu taudalam bahasa Indonesia kamu habisi uang PNPM mu orang setelah itusaksi keluar ruangan karena taku.e Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut di tempat umum dalam ruanganguru dan banyak orang yang ikut mendengarkan.e Bahwa saksi tidak ketahui apa maksud terdakwa mengatakan hal tersebutkepada saksi korban.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Dimana cekcoktersebut diakibatkan adanya perselisihan antara anak terdakwa dengan anak saksiMARDAWATI;Bahwa benar dari cekcok mulut tersebut mengakibatkan terdakwa dan saksiMARDAWATI menjadi samasama emosi; Bahwa benar dikarenakan emosi tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakankepada saksi MARDAWATI banyak utang, bayar ko utangmu...habis ko pakeuang PNPM dan iuran anggotamu...

SOESILO dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal,POLITEIA BOGOR disamakan dengan Penghinaan yang berarti : Menyerang kehormatan dannama baik seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut merasa malu;Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksiMARDAWATI banyak utang, bayar ko utangmu...habis ko pake uang PNPM dan iurananggotamu... adalah termasuk dalam kualifikasi penghinaan (vide R.

Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahunsebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebuttidaklah memberikan efek jera dan tidak mengakomodirrasa keadilan masyarakat karena uang Negara yang telahdi korupsi oleh terdakwa adalah uang dari pengelolaandana PNPM mandiri Perdesaan yang mana program PNPMMandiri Perdesaan tersebut diadakan oleh pemerintahdengan tujuan untuk memberdayakan rumah tanggamiskin sebagaimana dalam petunjuk teknis operasionalPelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan

JULIUS PODE, MM dengan berbagai cara sebagimanayang terbukti didepan persidangan dan diuraikan secaralengkap dalam surat tuntutan kami sehingga ia menikmatidana PNPM mandiri perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan

, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang

diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek jeraserta efek pencegahan sebagaimana yang dikehendaki daritujuan pemidanaan itu sendiri2.

Mandiri Perdesaaan secara terpisah dari danasewa alat berat yang diterima oleh terdakwa, sehingga uangNegara yang bersumber dari dana PNPM Mandiri Perdedsaanyang telah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilanpuluh lima ribu rupiah) diyakini talah dinikmati secarakeseluruhan oleh terdakwa sehingga sudah seharusnyaterdakwa dijatuhi pidana denda dan membayar uangpengganti sebagai pemulihan keuangan Negara yang telahdinikmati oleh terdakwa tersebutOleh

) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 10 /PLTMH / LGM / 2012 tanggal 30 Januari 2012.85) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 11 /PLTMH / LGM / 2012 tanggal 09 Februari 2012.86) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik

Dokumen Asli LPD XV PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 15 /PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.90) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 /PLTMH / LGM / 2012 tanggal 12 April 2012.91) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan

Dokumen Asli LPD X PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 10 / PLTMH / LGM /2012 tanggal 30 Januari 2012.85) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 11 / PLTMH / LGM /2012 tanggal 09 Februari 2012.86) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan

LPD XV PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 15 / PLTMH / LGM /2012 tanggal 11 April 2012.90) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 / PLTMH / LGM /2012 tanggal 12 April 2012.Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDGC.91) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik

TA 2010;6) 1 (Satu) examplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal KegiatanPLTMH PNPM TA 2010;7) 1 (Satu) examplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK(Asli);8) 1 (satu) examplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun2010.Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.

Mamasa, nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.

1. Surat permohonan pencairan dan blm pnpm-mpd pola khusus mp3ki t.a 2014 nomor : 03/pnpm-mp/kt/iv/2014 tanggal 03 april 2014.

Saksi NAOMI FALLO, memberikan keterangan dibawah sumpah atau janjiyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007 karena pemohonadalah rekan kerja saksi di program pemerintah (PNPM) Kecamatan KotaKefamenanu, Ka.

TTU; Bahwa pemohon merupakan anggota tim PNPM yang berada diKelurahan Benpasi, sedangkan pemohon sebagai anggota PNPM ditingkat Kecamatan; Bahwa setahu saksi dulu nama pemohon adalah YUSINA SUSANA danhendak mengajukan pergantian nama karena tidak dicantumkan margapemohon di dalam akte kelairan dan pemohon; Bahwa dalam lingkungan kerja, pemohon biasa dipanggil dengan namaYUSINA SUSANA LEOBISA; Bahwa didalam urusan surat menyurat pada program PNPM, pemohonmenggunakan nama sebagimana tertera dalam Kartu

PISDON, memberikan keterangan dibawah sumpah ataujanji yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007 karena pemohonadalah rekan kerja saksi di program pemerintah (PNPM) Kecamatan KotaKefamenanu, Ka. TTU;Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Bahwa pemohon merupakan anggota tim PNPM yang berada diKelurahan Benpasi, sedangkan pemohon sebagai anggota PNPM ditingkat Kecamatan; Bahwa setahu saksi dulu nama pemohon adalah YUSINA SUSANA danhendak mengajukan pergantian nama karena tidak dicantumkan margapemohon di dalam akte kelairan dan pemohon; Bahwa dalam lingkungan kerja, pemohon biasa dipanggil dengan namaYUSINA SUSANA LEOBISA; Bahwa didalam urusan surat menyurat pada program PNPM, pemohonmenggunakan nama sebagimana tertera dalam Kartu

Mandiri Perkotaan;Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan;Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil PemeriksaanKasus tentang Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan KabupatenSukoharjo pada Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo KabupatenSukoharjo No. 700.3/25/KS/2012 tanggal 5 Juli 2012;Rekapan Pencairan BLM dan Perguliran tahun 2006 sampai dengan 2010;1 Bendel Laporan Penanganan Kasus Penyalahgunaan Dana oleh oknum UPKKelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo;Buku Kas Harian

Mandiri Perkotaan)Tahun 2010;Berkas Pencairan Dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)Tahun 2011;Berkas Pencairan Tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan);Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No. 36 tanggal 15 September2005;Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM Manunggal Kelurahan Banmati,Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 2012 BKM ManunggalKelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;Dikembalikan ke UPK pada BKM

Mandiri Perkotaan;Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan;Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil PemeriksaanKasus tentang Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan KabupatenHal. 15 dari 24 hal.

) Tahun 2010;Berkas Pencairan Dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)Tahun 2011;Berkas Pencairan Tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan);Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No. 36 tanggal 15September 2005;Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM Manunggal Kelurahan Banmati,Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;Hal. 19 dari 24 hal.

Bahwa dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk melaksanakankegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan PinjamPerempuan (SPP); Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut, pemerintah telan mengeluarkan Petunjuk TeknikOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan; Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaandibentuk

Pujo Suwarditersebut bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaanyaitu sebagai berikut:1.

Pujo Suwarditersebut telan bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM MandiriPerdesaan yaitu sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan), Jakarta. (Asli):6) 1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017mengatur PNPM Mandiri Perdesaan, telah menyebutkan yang diantaranya,yaitu :1.

Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/201711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011tanggal

Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor

: 93/HK/KEP/2011tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13.1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor TengahUtara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah CabangKalabahi NTT,Nomor Rekening : 013 02.01.1121001 (asli)14.1.

Terdakwa selaku Ketua UPK PNPM MPd Kecamatan Alor TengahUtara melaksanakan kegiatan perguliran dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) bersumber dari APBN dan APBD dari TA 2008 Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/20172011/2012 sebesar Rp1.140.250.000,00 (satu milyar seratus empatpuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktuperguliran dana selama 1 tahun dengan bunga 1, 5 %.

Padahal kelompok fiktif tersebut tidak berhak untukmenerima dana bergulir tersebut;Berdasarkan alasan pertimbangan' tersebut Terdakwa dalamkedudukannya selaku Ketua UPK PNPM terbukti melakukanHal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017penyimpangan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukumdalam pengusulan dan pengelolaan dana UPK PNPM;f.

Nyiwi selaku BendaharaUPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013,baik secara bersamasama dengan Wawangsa, S.

Nurhawaisa, S.Pd., selaku Bendaharapada UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yang diangkat berdasarkanHal. 14 dari 38 hal.

yaitu Wawangsa, S.Pd., telah mencairkan dana kegiatan PNPMMP Tahun 2013 sebanyak 8 kali pencairan pada Bank BRI PanikiKecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo total sebesar Rp320.000.000,00antara bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2013 dengan cara memalsukantanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tanganpada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MPKecamatan Takalalla:Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla

danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tanganpada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MPKecamatan Takkalalla:Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaituWawangsa, S.Pd., setelah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun2013 pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajosebesar Rp320.000.000,00 hanya menyalurkan dana kegiatan menjahitkepada Desa Manyili sebesar Rp23.857.000,00 dan sisanya dimasukkandalam rekening pribadi Wawangsa, S.Pd.,

Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Bendahara tidak dapatmencairkan dana PNPM tanpa sepengetahuan Ketua UPK;Diperkuat pula oleh keterangan kesaksian Muh.

Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPKKecamatan Tanjungsari adalah dana Program yang berasal dari BLM PPKdan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampai dengantahun 2014 adalah sebagai berikut : NO.

), sehingga sumber keuangan PNPM MandiriPerdesaan adalah dari keuangan negara.

TIMKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli):6) 1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Putusan No. 2646 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.17.18.Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan PerluasanPengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahunanggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten

Putusan No. 2646 K/PID.SUS/201719.20.21.22.23.24.1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tangga Barito PNPM MPS3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen

Haluti kepada Azis Sune;46.5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomorRekening: 003.02.11.0018544 atas nama Sahid Abdullah Djibu;47.3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomorrekening: 515101025129536 atas nama PNPM MP3kKI;48.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri Perdesaan) pola khusus Percepatan dan PenguatanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia

MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;11) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;12) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPS3kKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap 40 % nomor00103/SOSMP/PNPMMP3kI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua

Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;21) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tangga Barito PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;22) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tangga BaritoPNPM MP8KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, ProvinsiGorontalo tahun anggaran 2014;23) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 3/TPKKontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014

M E N G A D I L I :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX bertanggung jawab secara organisasi dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso ; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada UPK melalui Para Penggugat uang dana PNPM-MPd Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 444.502.350,- (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah); Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum Penggugat

Bahwa sesuai dengan petunjuk Teknis Operasional PNPMMP dalampelaksanaannya telah dilakukan pemantauan dan pemeriksaan karenadana PNPM Mandiri Pedesaan adalah bagian dari anggaran belanjaNegara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untukmemastikan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan berjalan sesuai prinsip danprosedur serta dipakai sebagaimana mestinya, Semua pegawaipemerintah yang terlibat dalam PNPM Mandiri Pedesaan ( TimKoordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK dan lain lain )mempunyai tugas

Sidig :Bahwa di Kecamatan Jambesari ada program PNPM;Bahwa dalam PNPM ada kepengurusan PNPM yang terdiri dari :e Ketua : Ahmadie Sekretaris : Bahrain Maulinae Bendahara: Nurun NafisaBahwa tugas dari bendahara adalah mengurusi keuangan (keluarmasuknya uang) dan menerima angsuran dari kelompok;Bahwa program dari PNPM mandiri tersebut adalah simpan pinjam;Bahwa program PNPM mandiri ada di Kecamatan Jambesari tersebutsejak tahun 1989 sampai sekarang;Bahwa saksi tahu sekarang ada permasalahan di PNPM

Saksi Hakimah :Bahwa di Desa Jambesari ada kegiatan PNPM tersebut sejak tahun2009, 2010 dan 2011 ada permasalahan;Bahwa saksi berada di kelompok Desa Grujugan Lor;Bahwa program di PNPM mandiri tersebut adalah program simpanpinjam;Bahwa saksi tahu di PNPM mandiri ada permasalahan yaitu adanyapenimpangan dana pinjaman;Bahwa saksi tahu yang melakukan penimpangan dana pinjamantersebut adalah penggugat sebagai bendahara di UPK tersebut;41Bahwa saksi pernah menanyakan tentang penyimpangan danatersebut

Jalil :e Bahwa saksi sebagai Kasubdit motivasi dan gotong royong;e Bahwa adanya PNPM di Bondowoso sejak tahun 2006;e Bahwa saksi kaitannya dengan PNPM adalah sebagai leading sektor;e Bahwa saksi pernah hadir saat klarifikasi tanggal 4 April 2012 untukmenyaksikan apakah di PNPM tersebut benar ada penyimpangan;e Bahwa Saksi tidak ada jabatan apapun di PNPM;e Bahwa yang hadir saat itu adalah Nurun Nafisah, P. Kun. P. Edi,Bahrain, Anmadi dan P.

Saksi Anang Bachtiar :Bahwa adanya PNPM di Bondowoso sejak tahun 2006;Bahwa saksi pernah hadir saat klarifikasi tanggal 4 April 2012 untukmenyaksikan apakah di PNPM tersebut benar ada penyimpangan;Bahwa saksi tidak ada jabatan apapun di PNPM;Bahwa yang hadir saat itu adalah Nurun Nafisah, P Kun, P. Edi,Bahrain, Anmadi, P.

Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah,e Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan,e Ir.

3011200728112007 II 20 BLN 00007/PNPM 049428H/110250.000.000. Hal. 20 dari 68 hal. Put.

Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah ;Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan ;Ir.

No. 1542 K/Pid.Sus/2013 2008 TGL. 6112008 0 5112008I APBN 00051/PNPM 091702K/110/MP/UPK/BAU/X/112 Tal. 100,000,000.02008 TGL. 27112008 025112008I APBN 00062/PNPM 091702K/110/MP/UPK/BAU/ 112 Tol. 76,000,000.00X /2008TGL. 2711200825112008IV APBN 00004/PNPM 590518L/110/1MP/UPK/BAU/X/ 12 60,000,000.002009 TGL.

Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah ;e Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan ;e Ir.

Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31Desember 2008 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar

MP); Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal31 Desember 2009 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun2010 Tanggal 14 April

Pada tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal31 Desember 2010 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 364 Tahun2011 Tanggal 2 April 2011 sebesar

Pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalMandiri (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanPemberdayaan Masyarakat PerdesaanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP)Anggaran) Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 7660/01005.5.01/21/2012Tanggal 9 Desember 2011 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 598Tahun 2012 Tanggal O3 April 2012 sebesar Rp.900.000.000,00(sembilan ratus

Pada tahun 2008 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005//2008 Tanggal 31Desember 2007 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 Tahun2008 Tanggal 14 April 2008

TimpahKabupaten Kapuas bersama dengan Fasilitator Kecamatan saksiMENSIH, SPd;Bahwa terdakwa sebagai pengurus PNPM Kec.

pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasilinfrastruktur terbangun (sesuai ketentuan dalam Pedoman PelaksanaanRIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.4.3) bersama LENI HARTATIselaku Bendahara telah mengambil alih semua kegiatan fungsi OMS yangseharusnya dilaksanakan oleh Tim OMS yaitu bertugas antara lainmelaksanakan kegiatan sesuai dengan RKM (sesuai ketentuan dalamPedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.6.1)dengan cara terdakwa melakukan pembelian material yang jumlahnyatidak

Put.No.10/TIPIKOR/2013/PT.PLGrupiah) dalam Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)tanggal 31 Desember 2009.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, tugas pokok serta fungsi OMSsebagai pelaksana tugas kegiatan RIS PNPM Mandiri dalam halmelakukan pembelian serta pembagian material guna pembangunanMCK, terdakwa yang tugas serta fungsinya sebagai PemantauPelaksanaan kegiatan RIS PNPM Mandiri yang seharusnya bertugasmelaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan RIS PNPM Mandiri,memfasilitasi KPP untuk

pengawasan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan hasil infrastruktur terbangun (sesuai ketentuan dalamPedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.4.3)bersama LENI HARTATI selaku Bendahara telah mengambil alih semuakegiatan fungsi OMS yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim OMS yaitubertugas antara lain melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKM (sesuaiketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2angka 2.6.1) dengan cara terdakwa melakukan pembelian material yangjumlahnya

T.A.2009 Desa Padang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten EmpatLawang;15 (lima belas) lembar nota dan kwitansi pembayaran upah tukangdalam kegiatan RIS PNPM Tahun Anggaran 2009 Desa PadangBindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;11 (sebelas) lembar nota pembayaran belanja barang dan materialbangunan dalam kegiatan RIS PNPM Tahun Anggaran 2009 DesaPadang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;1 (satu) buah Buku Kas Pembantu Bendahara OMS Desa PadangBindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat

Surat Keputusan Satuan Kerja BPMD Provinsi Maluku Utara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Nomor : 414.2/155/PNPM-MPd/2011 tentang Pemutusan Kontrak Kerja Konsultan/ Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Prov. Maluku Utara.4. PTO (Petunjuk Teknik Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Madiri Pedesaan.5. Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kapasitas Guru Desa Wayaua Kec.

Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPM-MP Tahap I di Desa Wayaua Tahun Anggaran 2009.9. Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap I Tahun Anggaran 2009 kepada TPK Desa Wayaua.10. Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPM-MP Tahap II di Desa Wayaua Tahun Anggaran 2009.11. Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap II Tahun Anggaran 2009 kepada TPK Desa Wayaua.12. Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD I) tanggal 18 maret 2009.13.

Foto Copy Berkas Pencairan Cost Sharing 50% PNPM-MPd Kecamatan Bacan Timur Selatan Tahun anggaran 2009.20. Foto Copy Berkas Pencairan Dana APBN 20% PNPM-MPd Kecamatan Bacan Timur Selatan Tahun anggaran 2009.Dilampirkan Dalam Berkas Perkara21. Buku Rekening Bank BPD Atas nama UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) Kecamatan Bacan Timur Selatan tahun 2010.22. Buku Rekening Bank Maluku Atas nama SPP Bacan Timur Selatan.23.

Maluku Utara.4) PTO (Petunjuk Teknik Operasional) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Madiri Pedesaan.5) Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kapasitas Guru Desa Wayaua Kec.Bacan Timur Selatan Tahun Aggaran 2009.6) Surat Pernyataan yang dibuat oleh ROSDIANA PORA pada tanggal 21Agustus 2011.7) Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ROSDIANA PORA tanggal 22September 2012.8) Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPMMP Tahap di Desa WayauaTahun Anggaran 2009.9) Kwitansi penerimaan dana PNPM

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengolahadministrasi, serta kKeuangan PNPM Mandiri Pedesaan.b.

Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikanjika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMPdq) dilarang Fasilitator Teknik untuk memegang uangatau sebagai juru bayar karena melanggar Kode Etik PNPM MandiriPedesaan sebagaimana terdapat dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan.

Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap Tahun Anggaran 2009 kepadaTPK Desa Wayaua.10.Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPMMP Tahap Il di Desa WayauaTahun Anggaran 2009.11.Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap Il Tahun Anggaran 2009 kepadaTPK Desa Wayaua.12.Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD ) tanggal18 maret 2009.13.Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi tanggal 15 April2010.14.Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Aneka Usaha di DesaWayaua Kec.

Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap Tahun Anggaran 2009 kepadaTPK Desa Wayaua.Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPMMP Tahap Il di Desa WayauaTahun Anggaran 2009.Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap Il Tahun Anggaran 2009 kepadaTPK Desa Wayaua.Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD ) tanggal18 maret 2009.Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi tanggal 15 April2010.Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Aneka Usaha di DesaWayaua Kec.

Sumber;3. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok TAHLIL. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Asiyah (proposal diduga fiktif);4. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN II Rt.03/04.

Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif);5. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif);6. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA I, Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Sriyani (proposal ditambah nama fiktif);7. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun

);10. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok ARISAN Rt.3/3.

dana APBN tahap III (Belanja Bantuan Sosial DDUPB) PNPM-MPd tahun 2011 Kecamatan Sumber;24. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2011 PNPM-MPd tahun 2011 Kecamatan Sumber;25. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap I TA. 2011 Nomor : 008/PNPM-MD/UPK/SBR/III/2011;26. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap II TA. 2011 Nomor : 006/PNPM-MD/UPK/SBR

Rukati;49. 1 (satu) buah buku penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MPd;50. 1 (satu) bendel pencairan SPP Perguliran Bulan April 2006;51. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil audit dari Inspektorat atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Rembang, yang sudah dileges oleh PT.

pengajuan dana APBN Tahap III (Belanja Bantuan Sosial (DDUPB)PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

Sumber1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM MandiriPerdesaan Tahap ITA. 2011) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

dana APBN Tahap III (Belanja Bantuan Sosial (DDUPB)PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

.- Buku kas SPKP - Buku kas B-PNPM- Buku kas dokumen perencanaan MP - Buku kas dok Pelmas-MP - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP . 1 ( satu ) buah Buku Tabungan Bank BRI Atas nama UPK KEC. TABONGO SPKP QQ NASRUM HEMETO DS LIMEHE TIMUR KEC. TABONGO Nomor Rekening 5154-01-007604-53-8. 87 ( delapan puluh tujuh ) lembar Kwitansi tanda terima setoran SPKP.

Dikembalikan kepada UPK PNPM MPD Kecamatan Tabongo Kab Gorontalo ;11. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dungingi Kota Gorontalo: Islam: Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Mandiri PerdesaanKec.Tabongo Kab.

Tabongo dengan tugas umum sebagai Fasilitator KabupatenPNPMMPd Kabupaten Gorontalo adalah untuk pengendalian programdan pembinaan pada pelakupelaku PNPM ;Bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional pemberdayaanmasyarakat ;Bahwa tujuan dari program PNPM adalah untuk pengentasan kemiskinanBahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin secara mandiri, dimana Program nasional PNPM inidalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) ;Bahwa sumber dana PNPMMPd dari dana

tentang pengelolaan danabergulir PNPM Mandiri Perdesaan ; Melakukan pembinaan dan pelatihnan bidang pengelolaan danabergulir ;Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah : Program NasionalPenanggulangan Kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat ;Bahwa 2 tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksnaan PNPM Mandiriadalah:1.

Tabongosebesar Rp. 1.125.000.000, (satu milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) ;Bahwa dalam pengelolaan dana PNPM MPd Kec.Tabongo Kab.