nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yangtersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam dan : BB4853/2019/NNFberupa 1 (Satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (Satu) linting rokokberisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,05865 gramyang tersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yang tersimpan didalam bungkus rokokGudang Garam dan : BB4853/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkusplastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 0,05865 gram yangtersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah)adalah Positif mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICAterdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Sseratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah)adalan Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

dimintaHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwdmenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaBB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

Kepolisian menemukanbarang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga dimintamenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikKesimpulan :berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 86(Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

saksi RAKHMA SURYADEWAYANI juga diminta menyaksikannya.Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariSaksi, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

Joni Bin Joni Agusterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaTanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual bellinarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramdalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika;Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.Joni Bin Joni Agus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundikurangi

.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.= Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasalpasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RINo.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

Tadjuddin Chalid Makassar dan telah mendapatkan surat izin berceraiyang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum, NomorKP.04.02/MENKES/676 7/2021, tertanggal 17 Desember 2021;8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.9.

Mksmediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat.Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor wilayah KementrianKesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, telah terlebin dahulu menunjukkan di depanmajelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan olehMenteri Kesehatan dan Umum, Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal17 Desember 2021.Bahwa

Tadjuddin Chalid Makassar,telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian daripejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum,Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal 17 Desember 2021, olehkarenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara administrasi bagipegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang meghadap sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil

Pasal 1 butir 1 Keputusan Kepala Badan Pom RI NO.HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yang dimaksuddengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untukdigunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh padakondisi baik; Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi; Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4yang berbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,penyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan; Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk di daiamdefinisi peredaran yaitu mengadakan kosmetik tanpa ijin edar

HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yangdimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;Menimbang, Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi

/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1)Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2)pemohon Notifikasi terdiri atas :1.

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes' RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yangberbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Smrpenyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan;Menimbang, Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Sinar Papua Jaya, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

Stephanie Pereira berani menetapkan statuspasien/jenasah Mendiang Erwan Siswoyo NB : Infeksius PDP pada DOA(Death On Arrival) tanpa melakukan pengambilan spesimen atau test swabHalaman 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.untuk penegakan diagnosis covid19 seperti yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/247/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) yaitu:a.

Bahwa sebagaipembantu kepala daerah/pemerintah daerah dalam melaksanakan urusanpemerintah bidang kesehatan seharusnya Tergugat II sangat paham dalammenjalankan tata cara/oedoman penanganan covid19 yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020namun malah membela tindakan dokter jaga IGD Rumah Sakit DarmoSurabaya yang bekerja tidak sesuai pedoman penetapan status/jenasahMendiang Erwan Siswoyo;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 salah satu anak Mendiang ErwanSiswoyo atau

/413/2020 tentang PedomanPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19)halaman 105 point 6 (b) disebutkan Meninggal di luar rumah sakit/Death onArrival (DOA), sehingga permohonan Penggugat bahwa Mendiang ErwanSiswoyo meninggal di rumah telah berkesesuaian dengan pengertian DOA(Death On Arrival) dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) halaman 105 point 6 (b) disebutkan pengertian Meninggal diluar rumah sakit/Death on Arrival (DOA);4. AUPB (Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik) yang telah PENGGUGATuraikan di point 22 adalah:a. Asas Kepastian Hukum;b. Asas Kecermatan;c. Asas Keterbukaan;d.

Bukti T.Il. 12 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentangPedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID19) (hasil print out);13. Bukti T.Il. 13 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun2003 tentang Pengelolaan Tempat PemakamanJenazah (hasil print out);14.

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir Sapto SriSuhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan daun tersebutdiatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB. terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir SaptoSri Suhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan dauntersebut diatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RINomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsurunsursebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Ad 1.

Konsep verbal (agenda) Nomor 15911/Menkes/X1I/2005,tanggal 22112005, Perihal: Rekomendasi permohonanpenunjukkan langsung pengadaan antiseptik dan AlatPerlindungan Personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr.SULIANTI SAROSO.13.b. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 15911/Menkes/X1/2005,tanggal 22 November 2005, Perihal: Rekomendasipenunjukan langsung pengadaan antiseptic dan alatperlindungan personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr. SULIANTISAROSO, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RIDR. dr.

SULIANT SAROSO.1 (satu) lembar surat asli Rekomendasi penunjukkan langsung alatkesehatan guna antisipasi KLB Masalah Kesehatan akibat Bencanaberlambang Burung Garuda Nomor 15912/Menkes/X1/2005, tanggalHal. 7 dari 77 hal. Put. No. 219 PK/Pid. Sus/201820.21.22.23.24.25.22 November yang ditandatangani oleh Ibu Menteri Kesehatan RIDr.dr.

tanggal 14 Juni 2007 tentangOrganisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1228/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi PusatBantuan Penanggulanganan kKrisis Kesehatan Akibat Bencana;(enam) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1227/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan Atas Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor679/MENKES/SK/V1/2007 tentang Organisasi PusatPenanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.00.SJ.SK.IX.0327 tanggal 14 Februari 2008 tentangPenunjukan Koordinator Penanggung Jawab Operasional AlatKesehatan yang Terkait dengan Rumah Sakit Lapangan;(dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1688/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pengangkatan, pemindahandan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkunganDepkes

No. 219 PK/Pid.Sus/20187.48. 1Nomor 1688/MENKES/SK/XI/2005 (Rustam Pakaya sebagaiKepala Pusat Penanggulangan Krisis, Sekjen Depkes).(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,Nomor KP.01.02.3.1.2485 tanggal 29 Desember 2005 (RustamPakaya sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, SekjenDepkes).

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes

Sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Menkes/Per/Per/VIII/ 2010 tahun2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 2 ayat (1) bahwa Setiap kosmetikahanya dapat diedarkan setelan mendapat izin edar dari Menteri, danBerdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 Ayat (1)Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhikriteria kKeamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, Pelaku Usahawajib

/ PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol; Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaanfarmasi dan alat Kesehatan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1176/ Menkes/Per/Per/VIII/

dari keterangan Ahli Annisya Harfan, S.Farm., Aptmenerangkan Regulasi yang mengatur tentang Pengawasan Produksi danPeredaran Kosmetik antara lain : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Menteri Kesehatan Repbulik Indonesia Nomor1176/MENKES

/ PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol; Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanansediaan farmasi dan alat Kesehatan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1176/ Menkes/Per/Per/VIII

Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2020/PN Btm Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandungalkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1176/ Menkes

Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalamPermenkes 749a/ /Menkes/Per/Xl/1989 Pasal 10, Jo. UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kKedokteran pada Pasal 17,maka patutlah kita mengingat pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik(Eigendom), yang berbunyi:1.

Dimana sesuai asas hukum perdata yaitu hak milik adalah hak mutlakyang tidak dapat diganggu gugat (droit inviolable el sacre) denganmemperhatikan fungsi sosial dan larangan penyalahgunaan hak(misbruik van recht) dari pemilik dan/atau para pemilik;Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalam Permenkes 749a//Menkes/PER/XIV1989 Pasal 10, Jo.

Dalam putusan perkara tersebut diakui bahwa rekammedis miiik Pemohon Kasasi telah dimusnahkan dengan mengacu padaPermenkes Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989. Untuk itu Judex FactiPengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Badg.,Hal. 25 dari 37 hal. Put.

dengan mengacupada Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XIV1989. Padahal sebelumnyaPenggugat telah berkalikali meminta rekam medis tersebut atau setidaknyamemberikan salinan isi rekam medis atau resume medis Penggugat, untukmengetahui penyebab kebutaannya.

RepublikIndonesia Nomor 749 a/MenKes/Per/XIl/1989 menyebutkan bahwa rekam mediadapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.

Bahwa yang dimaksud : a) Memperoduksi adalah membuat sediaan Farmasi dalamkapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harusmemenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat Baik) yang ditetapkan olehperaturan Mankes dan megedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan harus sesuai peraturan Menkes. b) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.

Pengetahuandan kehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengantanpa jjin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar

KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu) bungkusplastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,77517 gramadalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUQRO MDMBBUTICA ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki kKewenangan dan

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs.KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,77517 gram adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUQRO

KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,77517 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluhdua) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahunHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Clp2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUOROMDMBBUTICA

KARTONO barang bukti yang diujiberupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan beratbersih irisan daun 0,77517 gram adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung senyawa sintetis 4FLUOQRO MDMBBUTICAMenimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis

. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obatjadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yangmemiliki iin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai denganPermenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyiberdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, PanitiaPenilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 0547 / NOF / 2014 tanggal 3Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tablet LL tersebutmengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yang tergolongobat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus denganresep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotik sesuai denganpasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telahmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi atau mengedarkaneesediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatif sehingga salah satuunsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syarat terpenuhinya unsur secarakeseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 / Menkes

mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yangtergolong obat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resepdokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolongobat keras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pemindahtangan sepertiyang dimaksud dan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnasmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes / SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor

terpoenuhi maka unsur kesatumenjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salahsatu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Maka Majelis tidakakan membuktikan unsur berikutnya.: Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan telah tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan maka Dakwaan menjadi tidak terbukti.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnas Illmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes

/ SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Kepmentersebut harus dari BNN, Labforensik dan rumah sakit yang ditunjuksedangkan Poliklinik Kosek Hanudnas tersebut tidak terdaftar dalamPermenkes

Depari, A.Mk. menurut Hakim Anggota Il Mayor Chk Dandi AndreasSitompul, S.H., dijadikan petunjuk karena diakui oleh para Saksi danTerdakwa dimuka persidangan, walaupun berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang petunjuk teknis Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang Pro Justitia dan Permenkes Nomor :194/Menkes/Sk/V1I/2012 tanggal 15 juni 2012 tentang PenunjukanLaboraorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang

September 1986;Bahwa arti dari harus dengan resep dokter adalah untuk melakukan penjualanobat keras daftar G harus berdasarkan resep dokter dan itu hanya dapat dilakukanoleh sarana berijin seperti apotek, rumah sakit yang mempunyai apotekerpenanggungjawab;e Bahwa Toko Obat Lucky Farma dengan penanggungjawab Terdakwa tidak bolehmelakukan pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras daftar G karenatook obat tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat keras daftar Gsesuai dengan Pasal 2 Kep MenKes

RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 yangberbunyi Pedagang eceran obat menjual obat obatan bebas dan obat obatanHalaman7 dari 16 halaman Putusan Nomor 464/2013/Pid.Sus/PN.Slmnbebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secaraeceran; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;4 Ahli ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si.Apt., yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Keahlian yang saya miliki di

pelatihandi bidang pengawasan obat antara lain Pelatihan Cara Distribusi Obat yang baiktahun 2013;e Bahwa Natrium Diklofenak 50 mg, Asam Mefenamat 500 mg, Amoxicilin,Neuralgin RX dan Melanox cream yang ditemukan oleh petugas pada TokoObat Lucky Farma termasuk golongan obat keras daftar G berdasarkan ciri ciri yang terdapat pada label kemasan dan toko obat tidak boleh menjualgolongan obat keras; Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 kepmenkes RI No. 1331/Menkes

tablet);Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tablet;Amoxicillin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tablet;Neuralgin RX sebanyak 40 (empat puluh) tablet;Melanox cream sebanyak (satu) tube;Bahwa Toko Obat Lucky Farma telah memiliki ijin sebagai Toko Obatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503/6905/DKS/2012tentang Pemberian Izin Toko Obat tertnggal 23Nopember2012;Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

AsuransiKesehatan Cabang Sikka ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten FloresTimur sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor43 Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

No. 746 K/PID.SUS/2010Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor 43 Tahun 2001 yang dirubah denganKeputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 999A/Menkes/SKB/VII/2001.

AsuransiKesehatan Cabang Sikka ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten FloresTimur sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor 43Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatandan Menteri Dalam Negeri Republik = Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

total Dana Asuransi Kesehatan Tahun Anggaran 2004 dan TahunAnggaran 2005 sebesar Rp 132.881.189, (seratus tiga puluh dua jutadelapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilanrupiah) yang seharusnya digunakan untuk jasa sarana, jasa pelayanan danObatobatan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi TerdakwaPetrus Payong Hide dan perbuatan Terdakwa Petrus Payong Hidebertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1013/Menkes

Nomor43 Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpba menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Apotek berizin dan untukmembelinya pun harus dengan resep dokter ;Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889 / MENKES

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith yang izin edarnya telah dicabut;Bahwa Obat jenis Carnophen

Terdakwa menjualHalaman 16 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtaobat tersebut tanpa ijin, tanoa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.e Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith