Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;

/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;

berhak mendapatkan ganti rugi (kKonpensasi), sebagaimanadi atur dalam Pasal 9 Ayat (5) ICCPR (Konvenan Hakhak Sipil danPolitik);Hukum Internasional menganggap penahanan sewenangwenang adalahpelanggaran, walaupun dibolehkan oleh hukum domestic;Surat Keputusan Bersama, antara Menteri Sosial RI, Menteri Hukum danHam RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kesehatan RI, MenteriAgama RI dan Kepolisian RI, Nomor: 12/PRS2/KPTS/2009, Nomor:M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor:1220/Menkes

Menyatakan bahwa Setiap orang yang telah menjadi korbanpenangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapatkanganti rugi (konpensasi), sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Ayat (5)ICCPR (Konvenan Hakhak Sipil dan Politik);Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bersama, antaraMenteri Sosial RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Menteri PendidikanNasional RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI danKepolisian Rl, Nomor: 12/PRS2/KPTS/2009, Nomor:M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor:1220/Menkes

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara dan keadaan sebagai berikut :Berawal saat terdakwa mendapat informasi tentang Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang kesehatan Tahun Anggaran2012 Tanggal 15 Desember 2011, dana DAK tersebut diberikan oleh pemerintahPusat kepada pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidangkesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritaspembangunan

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara dan keadaan sebagai berikut :Berawal saat terdakwa mendapat informasi tentang Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang kesehatan Tahun Anggaran2012 Tanggal 15 Desember 2011, dana DAK tersebut diberikan oleh pemerintahPusat kepada pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidangHalaman 21 dari 176 Putusan perkara No.16/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal22kesehatan

Persyaratan sediaan farmasi berupa kosmetik yang akandiedarkan/diperjualbelikan kepada masyarakat harus berkhasiat, terjaminkeamanannya dan mutu produk yang telah terpenuhi oleh Produsendan/atau distributor yang mengedarkan dan memiliki nomor izin edar dariKepala BPOM sebagaimana ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1) Permenkes1176/Menkes/Per/VIII/2010 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika;b.

. : PM/MENKES/2573/XII/2011 tanggal 30Desember 2011, hal : Laporan pembangunan pabrik vaksin flu burung(H5N1) untuk manusia di PT.

Administrasi dan TeknisNo. : 01/PENG/AI/XI/2008 tanggal 20 November 2008.21.2 (dua) lembar asli Surat No. : 01/LAP/AI/XI/2008 tanggal 24 November2008, hal Laporan hasil pelelangan pengadaan peralatan pembangunanfasilitas produksi, riset dan alin teknologi vaksin flu burung, dari Panitiapengadaan barang/jasa Satker Ditjen PP & PL APBNP tahun anggaran2008, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PP & PL APBNPTA. 2008.22.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya No. : 1109/Menkes

peralatanpembangunan fasilitas produksi, riset dan alih teknologi vaksin flu burungNomor : Hk.06.01/1.2/3573/2008 tanggal 12 Desember 2008, lokasi digudang PT Anugrah Nusantara, Lokasi : Gudang Buah Batu.85.3 (tiga) lembar asli lampiran kontrak pekerjaan pengadaan peralatanpembangunan fasilitas produksi, riset dan alih teknologi vaksin flu burungNomor : Hk.06.01/I.2/3573/2008 tanggal 12 Desember 2008, PeralatanBSL3 Riset.86.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya lebar ekspedisisurat Menkes

Operation).107. 1 (satu) bendel konsep surat Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan/kontrak pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan fasilitasproduksi vaksin flu burung nomor : HK.00.09/I.2/ /2009 tanggal 30 Juli2009 (pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 21).108. 1 (satu) bendel konsep surat perjanjian pekerjaan/kontrakpengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan fasiltaschicken breeding Nomor tanggal 30 Juli 2009 (pasal 18).109. 1 (satu) bendel progress report dan mohon arahan Menkes

PANDU PERSADA,lampiran kontrak, biaya langsung dan dokumen seleksi umum.2 (dua) lembar asli surat No. : PM/MENKES/2573/XII/2011 tanggal 30Desember 2011, hal : Laporan pembangunan pabrik vaksin flu burung(H5N1) untuk manusia di PT.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VII/2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan:Pasal 5 ayat (1): Yang berhak menyalurkan alat kesehatan adalah:1) Penyalur alat kesehatan;2) Cabang penyalur alat kesehatan;3) Toko alatalat kesehatan; Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, yang dilakukan olehTerdakwa, bersama dengan JOHAN WINATA, JOHAN TANCHO, dr.RUSMAN LUBIS, Sp.B., FinaCS., SYAHRULAN adalah dengan maksud hendakmemperkaya diri Terdakwa atau setidaktidaknya hendak

jasa akan melakukan kemitraan,penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;(2) Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah point ketiga tentang persiapan pemilihan penyedia barang yangmenyebutkan Spesifikasi teknis barang tidak mengarah kepada merk/produktertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;(3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES

Selain itu Penasihat Hukum Terdakwaberpendapat terhadap setiap penyalahgunaNarkotika sebelum menggunakan Narkotika sudahotomatis memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan dulu maka dari itu Terdakwa tidakpernah memiliki Narkotika tersebut.Dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kedua tidakterbukti secara sah dan meyakinkan, dimana dalamhal ini Terdakwa termasuk sebagai korbanpenyalahguna Narkotika apabila dilihat dariPeraturan Menteri Kesehatan RI No2415/MENKES/PER/XII/2011 Pasal 1 angka 6.Selain itu

Amil Damilah Apt NIP 196106051993032001sampel barang bukti untuk perkara Terdakwa sampel positifmengandung Metamfetamine Golongan sebagaimana LampiranUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika NomorUrut 61, sehingga dengan demikian sesuai dengan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikontropika bahwa Balai BesarPengawas Obat dan Makanan/ BADAN POM RI yang berada di Jl.Pasteur No. 25 Bandung 40171

MARIA IMACULATA MASIYAH INDRAWATI, Perempuan, Umur + 44Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Dosen, Alamat Akademi FarmasiPoltekes Menkes Kupang, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo,Kota Madya Kupang, semula sebagai Tergugat Ill sekarang Pembanding Ill; coneee4.

DERIS, Apakah barang bukti berupa obat label Kyaitu Pil Berwarna kuning Bertuliskan DMP dan Capsul Merk Pangesic 50Tramadol HC 50 Mg sebanyak 499 ( Empat ratus Sembilan Puluh Sembilan )Pil Warna Kuning Bertuliskan DMP dan 10 ( Sepuluh ) Lembar Kapsul MerkPangesic 50 Tramadol 50 Mg Tiap tiap lembar berisikan 10 Capsul denganjumlah keseluruhan 100 ( seratus ) Kapsul termasuk dalam sediaan Farmasi.bahwa Berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor : 917 / Menkes /Per / X / 1993 Obat digolongkan menjadi

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membelisabusabu maupun membeli ekstasi tersebut karena Terdakwabukan apoteker dan tidak memiliki ijin dari Menkes.17.

yangditentukan;Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.PstBahwa pekerjaan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah RINomor 51 tahu 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian adalahpembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusikan ataupenyaluran obat, pengelolaan onat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat danobat tradisional:;Bahwa Apoteker Rakyat berdasarkan Pemenkes Nomor284/menkes

tentang seseorang yangPengedaran Pil HEXSYMER adalah untuk seseorang yang mengedarkansediaan farmasi dan alat kesehatan diatur dalam Peraturan PemerintahRepulik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009 Pasal 21 ayat (2) Penyerahandan Pelayanan obat berdasarkan Resep dokter di laksanakan olehAPOTEKTER ;e Bahwa Peredaran obat Pil HEXSYMER tersebut masih beredar dan jinedar Pil HEXSYMER masih ada ijin edarnya dengan RegisterGKL9817104710A1 dan yang mengeluarkan Badan POM berdasarkanPermenkes RI Nomor 10010/MENKES

Denpom W/5 Semarang,setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, positifmengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam DaftarNarkotika Golongan Lampiran Nomor urut 61 UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barangbukti tersebut telah diterangkan dan dibacakan kepadaTerdakwa dan Saksi di persidangan, setelah diperiksa danditeliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang danberdasarkan Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kKandungan yangsama dengan obat pil jenis Trihexiphenidil sesuai dengan Permenkes RINomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat keras yangtermasuk dalam daftar (G) yang hanya boleh di distribusikan dengan resepdokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putin berlogoY merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yangtidak dapat dijual ditoko

Bahwa (almarhumah) Luluk Binti Ahmad Bin Smeer, telahMeninggal dunia pada Tanggal 14 November Tahun 2017 diSurabaya (Sesuai surat keterangan Kematian No: 4 tahun 1984 danperaturan Mentri Kesehatan RI No.560/MENKES/PER/VIII/1989,Nopember 2017);23.

bong penghisap sabusabu dan Urine TerdakwaSerma Ahmad Khalimi NRP 21960126126170375 BabinsaRamil 11/Tembarak dkk 1 (satu) orang, merupakanhasilpemeriksaan laboratoris terhadap serbuk krital sabusabu, alatbong penghisap sabusabu dan Urine Terdakwa yang dilakukanoleh intansi yang berwenang untuk melakukan uji laborataristerhadap penyalahguna narkotika. .Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarangmerupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai denganKeputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor194/Menkes

Karisoprodol adalah bekerja padajaringan saraf dan otak yang mampu merilekskan otot; Bahwa Sesuai Peraturan Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika, Karisoprodol masuk Narkotika golonganl.namun sesuai surat dari Badan POM No PO.02.01.1.31.3997 danHK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalanpersetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, obat jeniscarnophen (zenith) tersebut sudah tidak boleh diedarkan lagi, sebab ijin edarobat tersebut telah dibatalkan

tersebut .Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keduaSecara bersamasama telah terpenuhi.Unsur ketiga : Tanoa Hak atau melawan hukum.Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidaksesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpahak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukansesuatu yang bertentangan dengan hukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yangsah dari pejabat yang berwewenang mengeluarkan ijin yakni Menkes

Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 2007Kerja Indonesia di Luar NegeriPeraturan Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang PersetujuanTindakan KedokteranKeputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia No. M.02 IZ.01.10 Tahun44. 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa TinggalTerbatas, Izin Masuk, 1995dan Izin Keimigrasian 43. 2008 SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. 45. Dpt.7/539/777, tertanggal 1371977 197746.

Istilah Kedewasaan dalam Peraturan Menteri KesehatanTerkaitdenganistilahkedewasaan,terdapatpersoalanterhadapkonsepkedewasaan.Di beberapa ketentuan peraturan perundangundangan, seperti Peraturan MenteriKesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteranyang memberi syarat material bagi perjanjian informed concent, khususnya Pasal1 angka 7 menyatakan "Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukananak menurut peraturan perundangundangan atau telah/pernah menikah, tidakterganggu

Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orangyang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun makamereka tidak kembali berstatus belum dewasa.3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anakanak.Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 85 isi62 fot142.indd 85 42/13/2010 9:26:44 PDengan adanya ketentuan di atas, pemahaman terhadap makna dewasa ataubukan anak dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes