Ditemukan 3866 data
Terbanding/Penggugat : PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa
Terbanding/Tergugat I : ANGRAYANI DHARMATANA
Terbanding/Tergugat II : YOSEA ANDREA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat IV : SUSTRITINI BETY
Terbanding/Tergugat V : LIA SUHERMAN
Terbanding/Tergugat VI : Ir. ASMIYARNI
Terbanding/Tergugat VII : TJOE OHING
Terbanding/Tergugat VIII : HERIYANSYAH
Terbanding/Tergugat IX : RICKY MASTONI
Terbanding/Tergugat X : JACOB MARANATHA
Terbanding/Tergugat XI : DEDI NOPIANDI
Terbanding/Tergugat XII : DAHMAN
Terbanding/Tergugat XIII : Insinyur SENI RAMALA
Terbanding/Tergugat XIV : NANANG SUHERMAN
Terbanding/Tergugat XV : MUKTI MUKSIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARI FEBRIANI
Terbanding/Tergugat XVII : NAYU
Terbanding/Tergugat XVIII : MEDIANSYAH
Terbanding/Tergugat XIX : SEMA BT SAMSI
Terbanding/Tergugat XX : BAYUDIN
Terbanding/Tergugat XXI : BAYUDIN BIN SAMSI
Terba
109 — 50
Bahwa Posita Gugatan penggugat pada poin 6 halaman 2, adalah tidakbenar dan tidak beralas, berdasarkan laporan Penggugat ke PolrestaPalembang terhadap tergugat HAINUR RASYID DENGAN No.Pol: LP/B1217/2012/SumSel/Resta, tanggal 10 Mei 2014 tentang dugaantindakpidana penyerobotan tanah, sampai gugatan yang diajukan pihakPenggugat kepada pihak Tergugat tertanggal 10 januari 2014 kepadaketua Pengadilan Negeri kelas IA Palembang sepertinya tidak menemukantitik terangnya karena Subjek maupun Objek perkaranya
134 — 157
Tergugat IV tersebut merupakan perbuatan melawanhukum.Tanggapan Tergugat IV :Apabila Tergugat IV memproses Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat makaTergugat IV justru melakukan perbuatan melawan hukum karena objek perkaratersebut masih terdapat permasalahan, dapat dibuktikan dengan pada tanggal 5 Juli2011 No.B/108/VU/2011/Ditreskrimum, Tergugat IV dimintai keterangan olehPOLDA Jambi atas Laporan Polisi No.Pol.LP/B99/V1/2011/Ditreskrimum, tanggal 16Juni 2011 tentang perkara dugaan tindak pidana penyerobotan
tanah senagaimanadimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana dengan pelapor Sdr.
143 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelindo Il) tersebut di atas,yang dengan hak dan secara melawan hukum telah melakukan tindakanmerampas hak mengaku sebagai pemilik dan atau dengan melawanhukum telah melakukan penyerobotan tanah melakukan penguasaanfisik memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanahtanah milikPara Penggugat (vide bukti P1 s/d P205) tersebut diatas denganmelakukan kegiatan usaha pembangunan' pelabuhan, adalahbertentangan dengan undang undang, melanggar hak subjektif ParaPenggugat dan sekaligus menunjukkan adanya
Pembayaran ini dilakukanseketika dan sekaligus lunas setelah putusan dalam perkara ini;Kerugian MateriilBahwa kerugian materiil yang diderita oleh pihak Para Penggugat,karena Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat ataumengakibatkan Para Penggugat kehilangan nilai aset dan kehilangankeuntungan akibat Tergugat (PT Pelabuhan Indonesia II/PT Pelindo Il),telah melakukan penyerobotan tanah/melakukan penguasaanfisik/memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanahtanah milikPara Penggugat (vide bukti
105 — 85
tidak perlu mencatatkan surat pernyataan tersebut kedalam register Desa Bojongkoneng pada tahun 2006, namunnyatanya tidaklah demikian;Selain itu, berdasarkan posita atau fundamentum petendi padaangka 6 terungkap fakta hukum bahwa perselisihan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGATI yang dimulai tahun 2006 demihukum bukanlah mengenai kepemilikan hak garap atas tanahgarapan negara, hal ini terbukti bahwa ketentuan pidana yangdikenakan kepada TERGUGAT adalah tindak pidana pencuriandan bukan tindak pidana penyerobotan
tanah, apalagi dalamPutusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 87/Pid.B/2015/PN.Cbitertanggal 4 Mei 2015, Majelis Hakim dalam perkara tersebut padabagian pertimbangan hukum pada halaman 18 putusan pidana telahmemberikan pertimbangan hukum atas tindak pidana pencuriantersebut dengan mengabaikan / melepaskan siapa yang berhak atastanah garapan yang diklaim masingmasing oleh PENGGUGAT danTERGUGATI sebagai pemilik hak garapnya.d.
320 — 228
adanya Surat Perjanjian TA dengan Penggugat 1 ;Halaman 105 dari 142 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2020/PN PsbBahwa Saksi berusaha dengan mengontrak lahan Tergugat Asehingga saksi ikut Menjadi korban pihak penyerobot yangdibelakangnya adalah Para Penggugat ;Bahwa Saksi melihat dan ikut terlibat dalam proses pengusiran Parapenyerobot yang didalamnya ada Jhon (yang merupakan orangKepercayaan P1 dan P2), Hamsar, Sulan, dan pengusiran tersebutdilakukan oleh Tim TergugatA ;Bahwa Sebelum terjadi penyerobotan
tanah Tergugat A oleh parapenyerobot lahan tersebut berupa kebun sawit ;Bahwa Lahan sawit tersebut sudah ditebang tetapi masih ada yangtersisa sampai sekarang ;Bahwa Saksi tidak tahu yang menebang lahan sait tersebut ;Bahwa Lahan tersebut ditanami oleh jnon dengan tanaman jagung ;Bahwa Tergugat A sudah mensurvei keberadaan SHMnya ke BPNPasaman Barat dan hasilnya sampai sekarang BPN Pasaman Barattidak berkenan menyerahkan SHM TergugatA kepada TergugatA ;Bahwa Alasan BPN tidak menyerahkan SHM tersebut
73 — 15
KBAS ada melakukan penyerobotan tanah lahan milik PT. HKI;Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada sdr. Kamsen Saragih dan ternyata yangdipersoalkan adalah mengenai lahan pembibitan tersebut;Bahwa saksi membenarkan adanya flotting area yang dilakukan oleh DinasKehutanan Provinsi Kalbar pada bulan Juli 2013 yang hasilnya lahan pembibitankelapa sawit PT. KBAS diduga merupakan lahan konsesi PT.
79 — 29
B/660/X1/2006/DirI, tertanggal 1 Nopember 2006 yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, perihal Pengiriman berkaslaporan masyarakat tentang penyerobotan tanah oleh PT.Treekreasi Margamuliadan PT.Barat Selatan Makmur Investindo, bukti surat sesuai dengan surataslinya, yang diberi tanda bukti T11;Foto copy Pelaksanaan Rapat, Mediasi Permasalahan Kebun Plasma antara PT.Treekreasi Marga Mulia dan PT.
118 — 115
menerima dariTarmizi Lanso keperluan saksi seperti beras 1 bulan 1 satu karung,gula, cabai dan minyak;Bahwa Tarmizi Lanso ada memperlihatkan surat tanah kepada saksidimana Tarmizi Lanso mengantarkan surat tanah tersebut kepadasaksi, namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya pada saat itu;Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;Bahwa saksi tidak pernah berhubungan sendiri denganpemerintahan berkaitan dengan pembuatan surat tanah;Bahwa saksi pernah melaporkan Ayang Bahari ke Polisi tentangmasalah penyerobotan
tanah saksi;Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikantanggapan bahwa keterangan saksi benar;.
Halaman 77 dari 223 Putusan Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAKBahwa setelah saksi melakukan pengecekan di Kantor Desa MinasBarat terhadap ke 4 SKT atas nama Bomo, Kapo, Motik danM.Yusup tersebut, ternyata ke 4 SKT tersebut tidak terdaftar diKantor Desa Minas Barat dan tidak ada dalam Buku Register DesaMinas Barat tahun 1984 sesuai tahun pembuatan yang tertera padaSKT tersebut.Bahwa sebelumnya juga pernah Motik melaporkan saksi tentangmasalah tanah ke Polisi, pada waktu itu saksi dilaporkan Motikmelakukan penyerobotan
tanah;Bahwa pada waktu saksi dilaporkan Motik melakukan penyerobotantanah tersebut, Motik tidak dapat menunjukkan batas dari yangkatanya tanahnya Motik tersebut;Bahwa didalam fotocopi 4 SKT atas nama Ayum, Bomo, Motik danM.Yusup (Surat Keterangan Tanah) yang tertera tahun 1984 tersebutsaksi melihat adanya kejangggalan didalam isi surat tersebut,dimana pada luas tanah sepertinya ada penambahan angka 1didepan angka 2 dimana antara angka 1 dan angka 2 pada luastanah memakai spasi;Bahwa saksi sudah
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Negara R.I.
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
120 — 67
yangjuga kepagawaian Tergugat menyerobot tanah hak Tuwai Umar, dengansaat itu Kepala Badan Pertanahan bernama Maksum,SH mengatakantidak diterbitkan sertipikat apa saja, akan tetapi malah adanya terbitSertipikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 yang baru diketahuiPenggugat pada Tgl.01 Febuari 2019 dikantor Tergugat IV, hal ini jelasadanya perbuatan melawan hukum bagi Penguasa, sehingga beralasansertipikat hak pakai Nomor 82 Tahun 2013 tersebut dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum;Bahwa dengan adanya penyerobotan
tanah sengketa yang dikuasaiPenggugat maka terbitlah SHP No.165 atas nama Tergugat , akan tetapimengapa Tergugat II menerbitkan dengan SHP Nomor 82 denganpemegang hak Kakanwil Anggaran Palangkaraya dan bahkan berpindahpula atas nama Menteri Keuangan R.I.?
309 — 49
Mabar Elektrindo merupakan Akte Notaris ;Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Sumut tentang penyerobotan tanah ;Bahwa saksi tidak tahu batas dari Akte per Akte ;Bahwa saksi tahu berbatas dari Sungai Belawan dari alm.
1092 — 1622
yang melawan diamankan diseret kekantor Koramil dan dituduh ex PKI sehingga Penggugat tidak dapat berbuat apaapa lalu meninggalkan kampung halaman dan pindah menompang kerumahsanak saudara.Bahwa Penggugat diusirdari Tanah tersebut (dari objek Tanah tersebut) namundari sebagian masyarakat banyak yang bertahan dan kembali ke Objek Tanahtersebut, dan untuk mempertahankan Objek Tanah tersebut pada tahun 1976Kepala Desa banyak mengeluarkan surat Keterangan kepemilikan Tanah untukmengantisipasi atas penyerobotan
Tanah yang setiap tahunnya selalu digangguoleh pihak perkebunan contoh surat telah disebutkan dalam point 2 angkaRomawi IV diatas.Halaman 14PutusanPerkara No: 119/G/2018/PTUNMDNBahwa setelah berlakunya Undangundang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun1960 Penggugattetap berjuang untuk memilik legalitas atas kepemilikan Tanahtersebut dan pada tanggal 20 Oktober 1984 melalui Keputusan Gubernure SK Nomor : 592.176/DS/X/1984 Tanggal 20 Oktober 1984 Tentangmemberikan Hak Kepemilikan Tanah yang langsung dikuasai
143 — 68
menyelesaikan ;Bahwa Saksi tahu Pegawai Notaris tidak menandatangani blanko Jual Beli kosong ;Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Robby Salim ada perjanjian HutangPiutang ;Bahwa Saksi tahu jumlah hutangpiutang antara Penggugat dengan Robby Salim adalahRp.650.000.000, ( enam ratus lima puluh juta rupiah );Bahwa jangka waktu pengembalian adalah (satu) bulan dan pengembaliannya adalahRp.825.000.000, ( Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah ) ;Bahwa Saksi berada di kantor Polisi sehubungan dengan urusan Penyerobotan
tanah yangdilaporkan oleh Penggugat, An.Deitje Mawuntu pada bulan Juni 2008 ; Sesudah menandatangani AJB kosong ;Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Robby Salim ;Bahwa mengenai Akta Jual Beli yang diisi lengkap, nanti Saksi ketahui pada waktu dikantor polisi, akan tetapi tidak ditunjukkan kepada Saksi ; Sehingga Saksi tidak tahuapakah tanda tangan Akta Jual Beli yang dikantor polisi sama dengan tanda tangan padaAkta Jual Beli Kosong ;Bahwa benar Robby Salim menyerahkan uang kepada Penggugat pada
105 — 10
Pol.LP/B/811/X/2012/JABAR tanggal 17102012 atas nama Pelapor84: Magnus Jaya, Terlapor : Fandam Darmawan, dalam dugaantindak pidana penyerobotan tanah;e Penyidikan Polrestabes Bandung, Laporan PolisiNo. Pol :LP/421/ll1120123BRZPOLRESTABES tanggal 1622013atas nama Pelapor : Purnarna Sutanto, SH tentang pemalsuansurat.c. Sita Jaminan :Berdasarkan swat dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal8112012 No.
HR HERU HERMAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.Yayan Sopyian Anda
1.ACHMAD SUDIRMAN WICAKSANA
91 — 49
Anda) membuat LaporanPolisi terhadap Tergugat II Intervensi berdasarkan Laporan Polisi Nomor:Halaman 83 dari 132 halaman Putusan Nomor : 123/G/2017/PTUN.BDGLP/267/1I/2017/JBR/POLRESTABES tanggal 1 Februari 2017 tentang dugaan TindakPidana Penyerobotan Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUH Pidana. ;Telah jelas dan terang dalam Laporan Pidana tersebut dimana Pelapor (BambangSuherman) merupakan salah satu ahli waris yang mendapatkan kuasa dari Para AhliWaris H.
82 — 30
Bahwa warkah dan atau dasar terbitnya sertifikat HakGuna Bangunan Nomor: 1843T ahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 telah Tergugatsidangkan dalam tuduhan penyerobotan tanah dan atauperusakan oleh Penggugat, dalarn putusan perkara pidanaNomor 07/PID.C/2009/PN.Bpp. tanggal 30 DesemberPenggugat selaku Terdakwa tidak terbukti bersalah aliasOnslaag van Recht Vervolging, sehubungan Penggugatsebagai pemilik atas obyek tanah yang oleh Tergugatditerbitkan sertifikat tersebut;1414.
165 — 72
diatas, sebagaipemilik yang sah atas tanahtanah (Vide Bukti Pasal P1 s/d P205), makaPara Penggugat memiliki hak subyektif untuk melakukan tindakan hukumapapun terhadap tanahtanah miliknya tersebut diatas, termasuk dalam hal inidemi untuk mempertahankan status hak kepemilikannya pihak ParaPenggugat mohon perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan dan/atau43perlawanan terhadap pihakpihak yang dengan tanpa hak telah merampashak / mendaku sebagai pemilik dan/atau dengan melawan hukum telahmelakukan penyerobotan
tanah/melakukan penguasaan fisik / memanfaatkandan mengambil keuntungan dari tanahtanah milik para Penggugat (VideBukti P1 s/d P205) tersebut diatas.Bahwa berkaltan dengan hal tersebut dlatas, ternyata pihak Tergugat (PT.Pelabuhan Indonesia II / PT PELINDO II dengan tanpa hak dan secaramelawan hukum telah melakukan tindakan merampas hak mengaku sebagaipemlllk dan/atau dengan melawan hukum telah melakukan penyerobotantanah / melakukan penguasaan fisik / memanfaatkan dan mengambilkeuntungan dari tanahtanah
PELINDO ll) adalah, melakukan penyerobotan tanah/melakukanpenguasaan flsik / memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanahtanah milik Para Penggugat (Vide Buktl P1 s/d P205) tersebut diatas antaralain dengan melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan, dan sekaligusternyata Pihak Tergugat I (PT. Pelabuhan Indonesia II / PT.
180 — 62
Remin sedangkan terlapornya adalah H.Naman ,masalah yang dilaporkan adalah Penyerobotan tanah;Bahwa H. Naman ada dilaporkan ke Polres Bekasi oleh Mangku Derajat,dkk.
HENDRA S.S, SH
Terdakwa:
TOPAN YANUAR SYAH ALS TOPAN AK A KAHAR KARIM
788 — 485
Jadi Majelisbisa menegaskan bahwa ini harus diperjelas dulu keperdataannya, kalausudah jelas, maka kemudian bisa disidangkan kembali, banyak kasuskasusyang demikian itu untuk kasuskasus Penyerobotan Tanah, kasuskasuspenyerobotan tanah itu harus ditentukan siapa yang memiliki tanah, tidakbisa Majelis Hakim dalam persidangan pidana menetukan apakah Korbanyang berhak atau Terdakwa.
95 — 42
Sehingga atas perbuatanTERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGATsebagai terlapor atas dugaan Tindak Pidana Pengerusakan Lahan/TempatTinggal Petani dan/atau Penyerobotan Tanah Tani sebagaimana dimaksuddalam Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 385 KUHP melalui Markas BesarKepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal yangberlamat di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110 berdasarkanSurat Tanda Bukti Lapor Nomor : BL/579/VIIV 2016/Bareskrim tertanggal12 Agustus 2016
65 — 40
mengambil alin penguasaan dan pengusahaan bidangtanah objek sengketa, dengan tanpa seijin dan persetujuan dariPenggugat atau dari Almarhumah Ruminta Br Pardede atauAlmarhum Zittar Siahaan maupun Almarhum Budiman Siahaan semasahidup mereka masingmasing, atau dari Ahli waris dari AlmarhumahRuminta Br Pardede dengan Almarhum Zittar Siahaan dan AlmarhumBudiman Siahaan, maka pada Tanggal 29 January 2014 Penggugatmengadakan Laporan Pengaduan ke pada pihak Kepolisian ResortPematangsiantar dalam Perkara Pidana Penyerobotan
tanah, dimanaLaporan Pengaduan Penggugat adalah diadakan dalam bentuk PengaduanMasyarakat (Dumas) dengan atas petunjuk dari pihak Penyidik KepolisianResort Pematangsiantar;Bahwa Penggugat membiarkan Tergugat.