Kesehatan Nomor : KP.04.02/Menkes/253/2019, tertanggal 7 Mei 2019,tentang Izin untuk melakukan perceraian;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang terurai diatas, maka Penggugat mohonagar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Penggugat dalam setiap persidangan;Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Sby.Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : KP.04.02/MENKES/253/2019 tanggal 07Mei 2019, oleh karenanya Penggugat dalam melakukan permohonan ceraltelah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasihalaman 2 dari 80 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Sinar Papua Jaya, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

IV Polda Kalbar ataspermintaan Penyidik PomAU Lanud Supadio dengan hasiltest urine negatif () mengandung zat AmphetamineBahwa jika apabila dikaitkan dengan Kep Menkes Nomor522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentangpenunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang merupakan pencabutan dari Kep Menkesnomor 1175/Menkes/SK/X/1998 dan Kep. Menkes nomor1352/Menkes/SK/XII/2004 khusus untuk wilayah Kalbarpemeriksaan spesimen Psikotropika dan Narkotika sesuaidengan lampiran Kep.

Menkes nomor522/Menkes/SK/V1I/2008 pada angka romawi II nomor urut15 adalah pada Unit Laboratorium Kesehatan PropensiKalimantan Barat di jalan Dr.

THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. sebagai KepalaDinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang juga bertindak selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005tentang Penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang diberi wewenang untukmelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja(Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan perintah pembayaran, danbendahara pengeluaran satuan kerja sementara peningkatan pelayanankesehatan

merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terdapat danaSisa Hasil Tender (SHT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara TahunAnggaran 2005 sebesar Rp3.022.414.700,00 (tiga miliar dua puluh dua jutaempat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah); Bahwa pada tanggal 25 April 2005 Menteri Kesehatan Republik Indonesiadengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor637/MENKES

Karena yang mengusulkan pengadaantersebut adalah Gubernur dengan menunjuk panitia yang dibentuk untukpengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2005 serta SK MenteriKesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 yang tertuang dalamPEMBELAAN ATAS SURAT TUNTUTAN NOMOR REG.PERK : PDS01/GORONTALO/12/2011 (DALAM LAMPIRAN), " tidak lagi membentukpanitia knusus" Cukup Jelas bahwa SK Panitia Berlaku untuk satu Tahunpada Tahun Anggaran berjalan.

"Kecakapan untuk membuat suatu perikatan" dalam hal ini kecakapanpara pihak di dalam perjanjian telah memenuhi syarat sah karena PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakaninstansi pemerintah yang disahkan berdasarkan SK Menteri KesehatanNomor 637/MENKES/SK/IV/2005 dan Direktur CV Daya Prima telahmemenuhi syarat cakap menurut undangundang yang berlaku;3.

Thamrin Podungge, M.Sc.) sesuai dengan lampiran SKMenteri Kesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005;Dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hanyasebagai bawahan Gubernur melakukan perintah dengan menindak lanjutiSurat Usulan tersebut. Sedangkan secara teknis yang mengurus proyekpengadaan tersebut adalah Hj. Suwarti Ismail, S.Pd. selaku PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I).

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya jijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V1/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaan danKerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 6200 / NOF / 2013 tanggal27 September 2013 yang menerangkan bahwa tablet LLtersebut mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniraminayang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulispada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugasdan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

pemerintah sesuai dengan perundangundangan yangberlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akandipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatifsehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syaratterpenuhinya unsur secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 /Menkes

LL dan setelah terdakwa menyatakanmempunyai barang, kemudian saksi WISEN datang ke rumah terdakwaberalamat di Dusun Singgahan, RT. 07, RW. 03, Desa Sawahan, KecamatanWatulimo, Kabupaten Trenggalek untuk melakukan transaksi / mengambil pil LLdari terdakwa sebanyak 1 (Satu) bok atau sebanyak 100 (seratus) butir pil LLdengan harga Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka menurut MajelisHakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2012, kemudian Drs.

Kabupaten Pekalongan baruditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa DEVI REZA RAYA, S.E. selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yangbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

,dan ANDI RIZKIANTO, dan YUNUS KURNIAWAN melaksanakanperintah tersebut dengan berangkat ke Kementerian Kesehatan diJakarta dan menyerahkan dokumen tersebut;Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, setelah menerimaSurat Menteri Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatantanggal 10 Agustus 2012 Nomor: TU.01.02/1/1385/2012 tentangPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;7.

Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaihal 49 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa DEVI REZA RAYA, S.E. selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yangbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

hukum;Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggildengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan olehsesuatu alasan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkanKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES

Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor KP.04.02/MENKES/4758/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkanoleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka

Bahwa Laboratorium yang berkompeten dikota padang,lembaga resmi yang ditunjuk oleh Manteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 194/MENKES/SK/V1/2012tentang Penunjukan laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika untuk uji laboratorium yaituUPTD LABORATORIUM KESEHATAN jalan Gajahmada Gunung Pangilun Padang.4. Bahwa Tidak ada saksi yang melihat dan mengetahuikapan dan dimana Terdakwa mengunakan Narkoba.5.

Unsurbagi diri sendiri.Hal 3 dari hal 26 Putusan Nomor 21K/PM.1I03/AL/II/2019MenimbangBahwa dari keterangan di atas membuktikan Terdakwabukanlah seorang pengguna narkoba.Bahwa dari keterangan para Saksi BNNP SUMBAR tidakberkompeten sebagai Laboratorium hanya sebagai indikasiawal dan tidak dapat memastikan karena harus adapemeriksaan lanjutan dan sesuai denggan keputusanMENTERI KESEHATAN NOMOR : 194/MENKES/SK/V1/2012TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUMPEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN ~~ PSIKOTROPIKAdijelaskan

Militer berupa suratsurat tersebut denganmengemukan pendapatnya sebagai berikut :1. 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkotika dariBNNP Sumbar dimana urine Terdakwa terdeteksi (+) positifmengandung zat Amphetamine dan Methampetamine,namun hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaansecara laboratorium terhadap urine/darah Terdakwa dilembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagailembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menkes

RI Nomor: 194/Menkes/SK/V1I/2012, tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, agar dapat diketahui kandungan jenis Narkotikadi dalam tubuh Terdakwa termasuk dalam Narkotika Gol. sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oleh karena itu MajelisHakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut tidakdapat membuktikan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.2. 1 (satu) lembar Surat Labkesda Sumbar adalah hasil uji

urineTerdakwa untuk memperkuat atau sebagai pembanding darihasil uji Narkotika terhadap urine Terdakwa yang dilakukanpada saat di BNNP Sumbar tanggal 17 Juli 2018, danLabkesda Sumbar adalah lembaga resmi yang ditunjuk olehMenteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenangmelakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropikasebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor :194/Menkes/SK/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.

dinyatakanbatal demi hukum dan diabaikan.Bahwa mengenai kewenangan saksi3 yang tidak punyawewenang menginterogasi Terdakwa dan bukanmerupakan ahli terhadap jenisjenis obat yangmengandung Narkoba kami sependapat maka dari ituSaksi3 menyatakan dalam kesaksiannya pada tanggal22 Mei 2018 di persidangan bahwa test urine Terdakwahanya test pendektesian awal maka dari itu saksi3menyarankan agar dilakukan test di laboratorium sesuaiyang di tunjuk oleh undang undang yaitu KeputusanMenteri Kesehatan RI No. 194/MENKES

Hasil Uji Urine dan Darah berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 4432/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016menyatakan negatif () Narkotika.Dan kami selaku penasehat hukum perlu sampaikan jugabahwa pemeriksaan urine di satuan terdakwa Kodim0818 yang selanjutnya dibawa ke BNN pada tanggal 11April 2016, menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/MENKES/SKA/V/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan laboratorium yang berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika

adalah tidaksah, karena secara legalitas tidak berwenang melakukanpemeriksaan tes urine psikotropika dan narkotika yangdigunakan sebagai alat bukti pemeriksaan Terdakwa(Vide dipertegas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/ MENKES/ SKA / / 2012 tanggal 15 Juni 2012beserta lampirannya tentang penunjukan laboratoriumyang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika).Bahwa mengenai keterangan saksi4 yang tidakhadir dipersidangan dan dibacakan di pengadilan,kami penasehat hukum tetap pada

Sebagai mana yang dinyatakan dalamKepmenkes Nomor 194/MENKES/SK/VV/2012 tanggal 15 Juni2012 ~=tentang Penunjukkan laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika.

ApalagiBNN daerah Malang tidak termasuk lembaga yang ditunjukoleh Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VV2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksa Narkoba dan Psikotropika, sehingga harusdilakukan pengujian lebih lanjutan di laboratorium forensicyang berwenang yang ditentukan berdasarkan KeputusanMenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/V//2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkobadan Psikotropika.Bahwa benar Laboratorium Kriminalistik Forensik CabangSurabaya

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Atau :Kedua :Bahwa terdakwa Ridho Anindito Bin Suwito, pada hari Rabu tanggal 23Januari 2019 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos saksi Fajar Trio Sandi (terdakwadalam berkas terpisah) di JI.

Sisa Uji 0,00014 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaringan Urine PenggunaNarkoba No : SK1/24/1/2019/KKTBMS tanggal 24 Januari 2019 atas namaRIDHO

Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Sisa Uji 0,00014 gram; Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

Sisa Uji 0,00014 gram; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan BB0469/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaringan UrinePengguna Narkoba No : SK1/24/1/2019/KKTBMS tanggal 24 Januari 2019 atasnama

Pasal 5, Pasal22, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1999 jo.Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, sehingga SuratEdaran tersebut telah menyesatkan/merugikan konsumen pemakainya;Adapun isi pasalpasal dari peraturan perundangundangan tersebut di atasadalah sebagai berikut :* UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1996;Pasal 33 ayat (1) :"Setiap label dan atau iklan tentang pangan yangdiperdagangkan harus

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 :Pasal 15 ayat (1) :ayat (2) :"Makanan yang mengandung bahan tambahanmakanan, pada labelnya harus dicantumkan namagolongan bahan tambahan makanan.Selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, labelmakanan yang mengandung bahan tambahan makanangolongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet,pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan pulaHal. 4 dari 12 hal. Put.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 722/ Menkes/Per/IX/88;. Bahwa keberadaan Surat Edaran tersebut dapat dijadikan alasan untukmenghindar dari konsekwensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan olehprodusen/importir/distributor terhadap peraturan perundangundangan diatas;.

BB2776/2019/NNF.berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdadaftar dalam Golongan (satu) NomorUrut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 132 ayat (1) Jo

Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo Per Menkes RI No.50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

BB2557/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasnegative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)> BB2558/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok danBB2259/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI.

.> BB2776/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah :mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undangundang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

di atas adalah:mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Gol No.urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes No.50 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI.

KepalaSeksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan ProdukKomplemen, berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 12 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorum pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contohbarang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromotografi, lapis tipis, spektrofotometri,dan mikroskopit dengan hasil pengujian sebagai berikut: Pemeriksaan : Daundaunan kering disertai biyi dan batang

Kepala Seksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, ObatTradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RINo. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratortum Balai POM di Ambon telah melakukan pengujianterhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromotografi, lapis tipis,spektrofotometri, dan mikroskopit dengan hasil pengujian sebagai berikut: Pemeriksaan : Daundaunan kering disertai byi dan batang

,M.Pd dengan hasil pemeriksaankualitatif : Positif (+) mengandung alkohol jenis Etanol dengan kadarEtanol 21,27 % yang mana berdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras bahwa arak jowo yang dijualTerdakwa kepada saksi SUMANTO Bin ARJO JAMAL masuk dalamgolongan C dan jika orang yang mengkonsumsinya dapat menyebabkangangguan kesehatan ; Bahwa Terdakwa di dalam menjual arak jowo yang mengandungEtil Alkohol (MMEA) tersebut tidak miliki izin dari Direktorat Jenderal Beadan

,M.Pd denganhasil pemeriksaan kualitatif : Positif (+) mengandung alkoholjenis Etanol dengan kadar Etanol 21,27 % yang mana berdasarkanPermenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Kerasbahwa arak jowo yang dijual Terdakwa kepada saksi SUMANTO BinARJO JAMAL masuk dalam golongan C dan jika orang yangmengkonsumsinya dapat menyebabkan gangguan kesehatan,dimana Terdakwa dalam menjual arak jowo yang mengandung EtilAlkohol (MMEA) tersebut tidak miliki izin dari Direktorat JenderalBea dan Cukai

,M.Pd dengan hasilpemeriksaan kualitatif : Positif (+) mengandung alkohol jenis Etanoldengan kadar Etanol 21,27 % yang mana berdasarkan Permenkes RI No.86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras bahwa arak jowo yangdijual Terdakwa kepada saksi SUMANTO Bin ARJO JAMAL masuk dalamgolongan C dan jika orang yang mengkonsumsinya dapat menyebabkangangguan kesehatan, dimana Terdakwa dalam menjual arak jowo yangmengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut tidak miliki izin dari DirektoratJenderal Bea dan Cukai

halangan yang Sah:Menimbang, bahwa Majelis berusaha menasehati Penggugat namuntidak berhasil ; 222 oe neon nen n nnn nn een nn enna nn enna nn senanneesMenimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 039/MENKES

untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkaraTEINS DU tj nenecesese neces ees mec niTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : 039/MENKES

Rifudiansyah, tidak disumpahketerangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga

Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis

Rtae Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sabranmengedarkan obat zenith carnophen tersebut untuk mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian

,Apt bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan

pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebutdijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasienoleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah SakitTergugatl.Atas dasar uraian diatas, jelas tidak benar layanan kesehatan dirumah sakit Tergugatl dikatakan melanggar UU No.44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit Jo. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebutdijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasienoleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah SakitTergugatl.Atas dasar uraian diatas, jelas tidak benar layanan kesehatan diRumah Sakit Tergugatl dikatakan melanggar UU No.44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit Jo.

Menkes No. 647/Menkes/SK/2000 serta telahsesuai dengan Pasal 45, Pasal 51 UndangUndang No.29 Tahun 2004Tentang Praktek Kedokteran maupun UndangUndang No.44 Tahun2009 tentang Rumah Sakit Jo.

;Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1438/MENKES/PER/KX/2010Tentang Standar Pelayanan Kedokterantanggal 24 September 2010.;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran .;Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 3583 / X /2013 / PMJ / Dit.Reskrimum tanggal 11Oktober 2013.;Foto Penggugat pada saat proses persalinan didalam bak/kolam air.;Kwitansi No.

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 serta telah sesuai dengan Pasal 45, Pasal 51 UndangUndang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran maupun UndangUndang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo.

YENNY,MH Bahwa KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Kelas Batam programkegiatannya berada di bawah Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Bahwa dasar Hukum di bentuknya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan)Kelas Batam berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

/104/2020 tentangPenetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019/nCoV) sebagaipenyakit yang menimbulkan wabah dan upaya Penangulangannya,dengan pedoman pencegahan dan pengendalian Corona Virus disease(Covid19) diatur dalam Peraturan menteri kesehatan NomorHK.01.07/MENKES/413/2020 termasuk diatur didalamnya tentang penatalaksanaan jenazah Covid19 berdasarkan pedoman ini.

/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus(Infeksi 2019/nCoV) sebagai penyakit yang menimbulkan wabah dan upayaPenangulangannya;Bahwa benar penanganan terhadap kategori jenazah yang Positif CoronaVirus Disease (Covid19) adalah sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentangPenetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019/nCoV) sebagai penyakityang menimbulkan wabah dan upaya Penangulangannya, dengan pedomanpencegahan dan pengendalian

Corona Virus disease (Covid19) diatur dalamPeraturan menteri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 termasukdiatur didalamnya tentang penata laksanaan jenazah Covid19 berdasarkanpedoman ini.Halaman 63 dari 72 halamanPutusan Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN BtmBahwa pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazahpasien dengan COVID19 perlu dikelola dengan etis dan layak sesualdengan agama, nilai, norma dan budaya.

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VHI/2010yang menyatakan bahwa setiap kosmetika yang hendak diedarkan di masyarakatdalam wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan ke Badan POM RI untukmemperoleh nomor izin edar berupa nomor notifikasi, namun kenyataannya barangbarang Kosmetika yang dijual terdakwa di Toko Fadly tersebut tidak terdaftar diBadan POM RI dan tidak memakai nomor Izin Edar pada labelnya atau kemasannya.Perbuatan Terdakwa EIKMAN EFFENDIdiatur dan diancam

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VHI/2010yang menyatakan bahwa setiap kosmetika yang hendak diedarkan di masyarakatdalam wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan ke Badan POM RI untukmemperoleh nomor izin edar berupa nomor notifikasi, namun kenyataannya barangHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.Mshbarang Kosmetika yang dijual terdakwa di Toko Fadly tersebut tidak terdaftar diBadan POM RI dan tidak memakai nomor Izin Edar pada labelnya atau kemasannya

MalukuTengah tidak memiliki Nomor Izin Edar pada labelnyaatau kemasannya.Selain itu kosmetikaa tersebut telah lama menjadi objek pengawasanBalai POM di seluruh Indonesia sehingga sangat mudah bagi kamiselaku petugas pengawas untuk mengenalinya.Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Peraturan Menteri KesehatanNomor : 1176/Menkes/PER/VIII/2010 bahwa setiap kosmetika yangberedar harus mendapat izin edar dari Badan POM RI, izin edar yangdimaksud berupa nomor Notifikasi.

Selain itu kosmetikaa tersebut telah lama menjadi objekpengawasan Balai POM di seluruh Indonesia sehingga sangat mudah bagikami selaku petugas pengawas untuk mengenalinya.Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :1176 / Menkes / PER / VIII / 2010, bahwa setiap kosmetika yang beredarharus mendapat izin edar dari Badan POM RI, izin edar yang dimaksudberupa nomor Notifikasi.

Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai Peraturan Menteri Kesehatanan Nomor :1176 / Menkes / PER / VIII / 2010 bahwa setiap kosmetika yang beredarHalaman 17 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.Mshharus mendapat izin edar dari Badan POM RI, Izin edar yang dimaksudberupa Nomor Notifikasi. Hal ini merupakan peraturan pelaksanaan dariUndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1)disebutkan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar.

berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,01217gram.Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGABAGUS KUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapanbelas ) dalam Peraturan Menkes

irisandaun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,01217 gram.Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGA BAGUSKUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes

Smnadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGABAGUS KUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGA BAGUSKUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam