Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor242/Pdt.G/2019/PA. Pare dari register perkara.2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).Ditetapkan di Parepare,Tanggal, 5 September 2019Ketua Majelis,Dra. Hj. Hadira

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaiPengadilan Ulang Yudex Facti agar bisa memberikan putusan yang adil danbenar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telahdiperiksa, dipertimbangkan dan diputus di Pengadilan Agama Solok terhadapperkara a quo, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padangakan memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati denganseksama berkas perkara banding putusan Pengadilan Agama Solok Nomor242

Nomor 1 tahun 2016,sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok dalam perkara a quo sudah tepat danbenar dan Majelis Hakim banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnyapertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sepanjang mengenai permohonantalak (konvensi) yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana yangtercantum dalam putusan Pengadilan Agama Solok Nomor242

tingkat pertama dibebankankepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkatbanding dibebankan kepada Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Syara/ Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Solok Nomor242

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.BjiBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsitentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor242/Pdt.G/2019/PA.Bji yang dibacakan di muka persidangan, ternyataTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sertaketidakhadirannya

Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkanTergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukaneksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor242/Pdt.G/2019/PA.Bji, yang dibacakan di muka persidangan, ternyataTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak

Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. jo. Nomor 371 K/TUN/2014 tanggal 15 Desember2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2014Halaman 16 dari 33 halaman.

Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. jo.

Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tanggal 25 Februari 2014 #Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. yang telah menguatkan Putusan PengadilanHalaman 20 dari 33 halaman.

Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tanggal 25 Februari 2014 Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. yang telah menguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juli 2013 Nomor07/G/2013/PTUN.BDG. tersebut;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 482K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, pada pokoknya telah menyatakansuatu kaidah hukum:Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatanhukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan padaperundangundangan

Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tanggal 25 Februari 2014 #Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. yang telah menguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juli 2013 Nomor07/G/2013/PTUN.BDG.; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamsemua tingkat peradilan;Atau: Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI di Jakartaberpendapat lain

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli2013, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanAsembagus, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor242/11/V1I/2013 tanggal 11 Juli 2013 dengan status Penggugat Janda Ceraidan Tergugat duda Cerai;2.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan3512135512910002 tanggal 23 Nopember 2012, bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai kemudian diberi tanda P11;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo Nomor242/11 /VII/2013 tanggal 11 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberimeterai

Menetapkan agar Terdakwa Suprayogi alias Yoyok membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor242/Pid.Sus/2018/ PN Sag tanggal 21 November 2018 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor242/Pid.Sus/ 2018/PN Sag, tanggal 21 November 2018 yangdimintakan banding tersebut;Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1589 K/Pid.Sus/20193. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;4.

Islam,pendidikan terakhir S1 (Pendidikan) pekerjaan Guru SMP,bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan PemohondanTermohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonancerai talak yang terdafatar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambontanggal 23 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor242

,MHdan berdasarkan laporan mediator menyatakan mediasi gagal;Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonanPemohon yang bertanggal 23 Agustus 2016 di bawah register perkara Nomor242/Pdt.G/2016/PA.Ab dan oleh pemohon tetap mempertahankan isipermohonannya tersebut;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan bahwatidak akan mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan alat bukti surat berupa; Fotokopi

Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, KabupatenKlaten, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor242/Kua.11.10.15/PW.01/06/2018 tanggal 28 Juni 2018, karena Yustofa MuklisSugiharta bin Mugiyono usianya belum mencapai 19 tahun ;4.

diKecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, oleh karena itu permohonan Pemohonsecara formal dapat diterima Pengadilan Agama Klaten ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tertanda P.2 berupa Foto copyKutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 289/V/II/88 tanggal 04 Februari1988, maka terbukti Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah denganSuharini binti Yoso Miharjo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa SuratPenolakan Nikah dari KUA Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor242

./2021/PN Lskyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwaTerdakwa.telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21September 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor242/Pid. Sus/2021/PN. Lsk tanggal 21 September 2021;Halaman 11 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNA2.

Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor242 / Akta Pid./2021 / PN Lsk tanggal 4 Oktober 2021;6. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 242 / AktaPid./2021 / PN Lsk tanggal 5 Oktober 2021;7. Relaas Penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor242/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021;8. Relaas Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor242/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021;9.

barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (Satu) Unit Hp Merk Phone 1 (Satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;Atau:Halaman 23 Putusan Nomor 397/PID/2021/PT BNADalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kamimohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor242

Terdakwa maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan kepada Tertdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalamtingkat banding;Memperhatikan, pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku danbersangkutan;MENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor242

yang berperkara dan para saksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,Nomor: 1421/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan IV AngkatCandung sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor242

gagal , maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai denganpembacaan surat gugatan Nomor 1421/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tertanggal 7 Oktober2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor242

., tanggal : 05 Agustus 2015, sejaktanggal : 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal : 03 September 2015; Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor242/Pen.Pid.B/2015/PN.Yyk., tanggal 5 Agustus 2015 tentang PenunjukkanMajelis Hakitij=22 sen seme see seine ei nniementne snes Penetapan Majelis Hakim Nomor : 242 / Pid.B / 2015 / PN.Yyk., tanggal6 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan; seneenenene Setelah mendengar keterangan saksi

eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugattidak jelas atau kabur karena Penggugat telah menyatakan bahwa ParaTergugat , Tergugat Il sampai dengan Tergugat X telah melakukanperbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap Turut Tergugat X tidakdiuraikan alasanalasan/dasardasar hukum ataupun peristiwa hukum apayang menyebabkan Turut Tergugat X digugat selaku Turut Tergugat dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagianoleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor242

Nomor 212 PK/Pdt/2019seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard); Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita PengadilanNegeri Bandung tanggal 11 #Januari 2012, Nomor242/Pdt.G/2011/PN Bdg., dinyatakan tidak sah dan tidak berharga,dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bandung untukmengangkat sita jaminan tersebut; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan yang

untuk tingkat bandingsebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan dibatalkan olehMahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1346 K/ Pdt/2013 tanggal 24 Juli2014, yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EDYWIRAWAN tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor429/PDT/2012/PT BDG., tanggal 6 Desember 2012 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor242/Pdt/G/2011/PN Bdg., tanggal

CHANDRA TAMAYONG tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/2013tanggal 24 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor 429/PDT/2012/PT BDG., tanggal 6 Desember 2012yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor242/Pdt.G/2011/PN Bdg., tanggal 12 Januari 2012;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Rangka MHKV1AA217K015757 dan Nomor Mesin DN 56204;1 (Satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. 6019 0026 7968 9903;1 (Satu) buah Sim A dan 1 (satu) buah Sim C atas nama Suprayogi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barangbukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Effendi Bin Phan CinKhin Alias Afen;Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor242/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 23 November 2018 terhadap

Sanggau baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2018;Hal 16 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTKMenimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 242/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag, tanggal 26 November 2018,masingmasing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum dan pada tanggal 28 November 2018 telah diberikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor242

/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag terdakwa telah menyerahkan memori bandingnyadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 November 2018 danberdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor242/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag, pada tanggal 28 November 2018 telah diserahkankepada Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum sampai perkara inidiputus tidak menyerahkan memori bandingnya, serta kontra memori bandingnyaterhadap memori banding yang diajukan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan

kesempatan untukmempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajaridengan seksama permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umummaupun Terdakwa tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau,diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan olehUndangUndang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor242

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor242/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 21 November 2018 yang dimintakanbanding tersebut;3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;4. Membebankan biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkatbanding dibebankan kepada Negara sebesar nihil;Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hariKamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami Erry Mustianto, S.H.,M.H. sebagaiHakim Ketua, Absoro, S.H. dan Jhon Halasan Butar Butar, S.H.,M.Si.

Berkas perkara Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor242/Pid.Sus/2017/PN.Kag dan surat surat yang bersangkutan denganperkara tersebut ;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriKayu Agung tertanggal O02 Mei 2017 NO.REG.PERK: PDM113/K/Euh.2/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :KESATU :Bahwa terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim pada hariRabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017, bertempat diRumah Makan

Terdakwa tetap dinyatakan bersalahmaka berdasarkan pasal 222 KUHAP maka kepadanya harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat banding;Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta UndangUndang No.8 Tahun1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundang Undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor242

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor242/Pdt.G/2007/ PN.Mdo.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor242/Pdt.G/2007/PN.Mdo.

Bahwa dalil PELAWAN dan II tersebut sama sekali merupakandalil yang keliru dan tidak benar serta membuktikan bahwaPenetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor242/Pdt.G/2007/PN.Mdo. tanggal 9 April 2015 yang melakukanpengangkatan sita dan pelaksanaan eksekusi pengosongan yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado CACAT HUKUM dan HARUSDIBATALKAN.23.

Nomor : 145/PDT/2008/PT MDO ; sebagai objek sengketa dalam gugatan pailit adalah jugamerupakan objek sengketa dalam perkara Nomor242/Pdt.G/2007/PN Mnd jo.

Tanggal 13 April 2009 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor242/Pdt.G/2007/PN.Mdo.

,oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatanPenggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalamgugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Sela Nomor242/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 15 Juni 2020;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat,namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yangmenggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat(1) Undangundang Nomor 7 Tahun

bahwa Majelis Hakim berpendapat seorang saksibelum memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian alat buktiyang diajukan Penggugat bernilai sebagai alat bukti permulaan olehkarenanya kepada Penggugat dibebankan sumpah supletoir yang bersifatmutlak dan memaksa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1941 KUHPerdara dan Pasal 182 RBg;Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat mengajukan seorangsaksi dan menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lain lagi makakemudian Majelis Hakim menjatuhnkan putusan Sela Nomor242

dengan tanggal 20 September 2016; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejaktanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19November 2016; halaman 1 dari 15 halamanPutusan Nomor.242/Pid.B/2016/PN.Mrh.wonnennnn= Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untukdidampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telahdiberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;eaenen eens Pengadilan Negeri tersebut; wenennnnne Setelah membaca : e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor242

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuantersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkaraserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor242

maka Putusan PengadilanNegeri Simalungun Nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggimengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yangbersangkutan;MENGADILI : Menerima perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Simalungun Nomor242

Selatan, 12 Agustus 1998,umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,pendidikan SLTA, alamat Kecamatan DumogaUtara, Kabupataen Bolaang Mongondow, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26Maret 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor242

TentangPeradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon supayabersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dimuka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahuluakan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidakhadirannya ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor242

Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1987atas nama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 3.470 m? Sertifikat Hak Milik Nomor243/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1991atas nama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 7.000 m?

Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1987atas nama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 3.470 m?

Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1987 atasnama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 3.470 m? Sertifikat Hak Milik Nomor243/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1991 atasnama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanHalaman 22 dari 40 hal. Put.

Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1987atas nama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 3.470 m? Sertifikat Hak Milik Nomor243/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 993 Nomor 1991 atas namaEunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi,Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 7.000 m?