Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru memahami danmenerapkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan PendelegasianWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Departemen Agama;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumputusannya menganggap terdapat kesamaan antara wewenang berdasarkanMandat/Kuasa dan wewenang berdasarkan Delegasi

Majelis Hakim Bandingtelah tidak cermat memahami wewenang berdasarkan Mandat/Kuasa danwewenang berdasarkan Delegasi, padahal didalam Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 tersebut jelasjelasperbedaannya;Bahwa kewenangan berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat diatursecara tegas didalam Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNo. 492 Tahun 2003 yang uraian mengenai pejabat yang diberi kuasa, jenisjenis mutasi, subyek yang terkena mutasi serta lingkup mutasi telah diatursecara

No. 186 K/TUN/2008mutasi telah diatur secara tegas pula didalam Lampiran Il Keputusan MenteriAgama RI No. 492 Tahun 2003;Bahwa putusan Majelis Hakim Banding nyatanyata mengandungkesalahan dalam penerapan hukum karena didalam pertimbangan hukumnyapada halaman 9 paragraf ketiga menyatakan kewenangan Kepala KantorWilayah Departemen Agama dalam menandatangani Surat Keputusan MutasiPenggugat/Pembanding adalah suatu delegasi dari Menteri Agama RTIdengan mengacu pada Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia

Ketentuan ini sejalandengan tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang memutasiTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Jabatan StrukturalEselon IV;Bahwa Majelis Hakim Banding telah pula tidak mencermati ketentuandidalam Lampiran Il Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003tentang wewenang berdasarkan Delegasi jelasjelas hanya menyangkutHal. 8 dari 11 hal. Put.

PAL SEO PUTRI sebagai Turut Tergugat (Turut Terbanding 1)melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Februari2020 ; CV Duta Prestasi sebagai Turut Tergugat II (Turut Terbanding Il)melalui delegasi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan NegeriTanjungpinang pada tanggal 19 Maret 2020 ;Menimbang bahwa, terhadap Putusan tersebut, Penggugat melaluiKuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dariAkta Permohonan banding Nomor Nomor 09/AKTA/PDT/2020/PN.

Btm joNomor 156/Pdt.G/2019/PN Bim, tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Batam.Bahwa Permohonan banding tanggal O4 Maret 2020 tersebutdiberitahukan kepada :Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 119/PDT/2020/PT PBR Ahli Waris Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batampada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam padatanggal 20 Maret 2020 ; Tutut Terbanding II melalui delegasi yang dilaksanakan oleh JurusitaPengadilan Negeri Tanjungpinang

pada tanggal 19 Maret 2020;Menimbang bahwa, Pembanding telah mengajukan Memoribandingnya tertanggal 17 April 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2020 ;Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telahdiberitahukan serta diserahkan kepada : Ahli Waris Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batampada tanggal 27 April 2020 ; Turut Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam padatanggal 27 April 2020 ; Tutut Terbanding II melalui delegasi

2020;Menimbang bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding, TurutTerbanding dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra MemoriBanding :Bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas perkara (inzage); Telah pula disampaikan pemberitahuan inzagemelalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada : Kuasa Pembanding pada tanggal 23 Maret 2020 ; Ahli Waris Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding II melalui delegasi

,mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.TJK tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang,Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitanukankepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020, kepadaPembanding II semula Tergugat II melalui surat bantuan delegasi kepada KetuaPengadilan Negeri Sukadana tertanggal 22 Juni 2020, dan kepada Pembandinglll semula Turut Tergugat melalui

surat bantuan delegasi kepada KetuaPengadilan Negeri jakarta Selatan tertanggal 25 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semulaTergugat diikuti dengan Memori Banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 30 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Jull2020, kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui surat bantuan delegasikepada Ketua

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.TJK tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut tidakdisertai/diikuti dengan Memori Banding ;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020, kepadaPembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2020, dan kepadaPembanding III semula Turut Tergugat melalui surat bantuan delegasi

Tanjungkarangtanggal 24 Oktober 2019, No.1098/SK/2019/PN.TJK.., mengajukan permohonanbanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor195/Pdt.G/2019/PN.TJK tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tanjungkarang ;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020, kepadaPembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2020, dan kepadaPembanding Il semula Tergugat II melalui surat bantuan delegasi

kepada KetuaPengadilan Negeri Sukadana tertanggal 25 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan MemoriBanding tertanggal 24 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Juli 2020,kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 01 Juli 2020, dan kepadaHalaman 5 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.Terbanding Il semula Tergugat II melalui surat bantuan delegasi kepada KetuaPengadilan

Pasal 1 angka 23 Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintah berbunyi sebagai berikut ; delegasi adalah pelimpahankewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badanHal 3 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUNMDNdan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dantanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, yang pada prinsipnyamemuat syaratsyarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di PengadilanTata Usaha

Panggilan delegasi tanggal 8 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;2. Panggilan delegasi tanggal 21 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;3.

Panggilan delegasi tanggal 21 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;4.

Panggilan delegasi tanggal 2 April 2019, yang dilakukan melalui PengadilanNegeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudian bertemu danditandatangani oleh tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnyatergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehkuasa hukum penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, kuasahukum penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:1.

Tergugat II adalahatas dasar klausula Pasal 11 tentang Penyelesaian Sengketa pada SuratPengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, Nomor: PK/OO0O 19/TL/25/IV/2017, tertanggal Sidoarjo, 25 April 2017 yang ditandatangani olehPenggugat, Tergugat dan Tergugat II dan ditandatangani pula oleh ParaPenjaminnya yakni Turut Tergugat serta Turut Tergugat II dalam gugatanPenggugat yang terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telahdimintakan bantuan panggilan delegasi

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utarasebagaimana surat bantuan panggilan delegasi masingmasing pada tanggal 08Mei 2019 dan pada tanggal Juni 2019, terlampir dalam berkas perkara namunrelaas bantuan panggilan delegasi tersebut tidak pernah sampai ke majelis hakimpemeriksa perkara sampai dengan saat putusan perdamaian ini dibacakan sertapula pihakpihak Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut tidak ternyataHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PN.SDA.hadir dalam persidanganpersidangan

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 06 / Pid.CR / 2020 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

REKONVENSI e Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI e Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 3 256.000, (tiga juta dua ratus lima puluh enam riburupiah) ;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi

dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada kuasa TergugatII dan Tergugat VII, karena pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat II danTergugat VII tidak hadir dalam persidangan;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Tergugat III,karena pada saat

putusan tersebut diucapkan Tergugat III tidak hadir dalam persidangan; Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Kuasa TergugatLIV,V,VI,VUIIX dan X karena pada saat putusan tersebut diucapkan TergugatLIV,V,VI,VUIIX dan X tidak hadir dalam persidangan

;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Desember 2013, yang merupakan relasPage 5 of 12pemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Tergugat XIkarena pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat XI tidak hadir dalam persidangan;Membaca akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan

,Menimbang ternyata Pemohon tidak hadir walaupun menurut BeritaAcara Panggilan Sidang pertama Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr, tanggal 16 Juli 2018, yang telah dibacakan disidang dan menurut Berita Acara Panggilan Sidang kedua Delegasi PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr, tanggal 31 Juli 2018,Pemohon tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh kuasanya atau orang lainyang sah untuk hadir dipersidangan;Menimbang berdasarkan Pasal 2 ayat (4)

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 7 /Pid.CR/ 2020/PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama

Ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 24 /Pid.CR/ 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama lengkap : NONA KADER Alias Cl NONA;Tempat lahir : Ternate ;Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 11Desember1973

AzisAngkat MSP) dengan mengatakan "Pak Ketua, bagaimana kalau kitaterima 10 orang saja delegasi pengunjuk rasa PROTAP" lalu dijawaboleh Alm. Drs. Azis Angkat MSP "Boleh silahkan suruh masuk"dan delegasi pengunjuk rasa masuk yang dipimpin oleh Ir. ChandraPanggabean, bersama Juhal Siahaan beserta Panitia Protap lainnyayang ketika itu Jnon Eron Lumban Gaol terus menekan Ketua DPRDSumut Als Drs.

AzisAngkat MSP meminta agar Sidang Paripurna Protap dilakukankeesokan harinya setelah terlebih dahulu dibahas dan disetujuidalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus) yang diagendakan padahari itu sekitar pukul 15.00 Wib, namun delegasi massa pengunjuk rasatidak menyetujul untuk dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009dan memaksakan untuk dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 3Februari 2009 sehingga massa pengunjuk rasa semakin anarkisdan merusak barang inventaris yang berada diruang rapatparipurna

AzisAngkat MSP) dengan mengatakan "Pak Ketua, bagaimana kalau kitaterima 10 orang saja delegasi pengunjuk rasa PROTAP" lalu dijawaboleh Alm. Drs. Azis Angkat MSP "Boleh silahkan suruh masuk"dan delegasi pengunjuk rasa masuk yang dipimpin oleh Ir. ChandraPanggabean, bersama Juhal Siahaan beserta Panitia Protap lainnyaHal. 9 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010yang ketika itu Jnon Eron Lumban Gaol terus menekan Ketua DPRDSumut Als Drs.

tim 315 yaitu tim yang memperjuangkan pengaktifankembali UndangUndang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat yaitu UUNo.45 tahun 1999 khususnya mengenai pemekaran Provinsi Irian JayaBarat yang sempat dinon aktifkan oleh pemerintah pusat;Bahwa Tim 315 adalah gabungan beberapa unsur masyarakat yangmeliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemudadan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana Penggugatberasal dari unsur LSM Kabupaten Manokwari;Bahwa Penggugat juga ikut sebagai delegasi

tim 315 yang berangkat keJakarta pada bulan September 2002 dengan penanggung jawab KomnasReaktivitas Provinsi Iraian Jaya Barat dibawah panji Irian Jaya CrisisCenter;Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya ditampungdi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya bertemudengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Il DPR RI dan terakhir bertemudengan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri;Bahwa hasil dari pertemuan di Jakarta tersebut, Pemekaran

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,memberikan pengertian Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha yakni Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangyang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang ataubadan hukum perdata;Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Brbd Bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untukmemperoleh wewenang pemerintahan yaitu Atributif dan Delegasi

Sedangkan wewenang Delegasi adalahpelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yangdiberikan dari pihak atasan kepada bawahan dengan ketentuan :Kewenangan tersebut tidak beralih menjadi kewenangan dari penerima delegasi;Penerima delegasi wajib bertanggungjawab kepada pemberi delegasi;Pembiayaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut berasal dari pemberi delegasikewenangan;eBahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jelasdisebutkan adanya kewenangan Desa

Putusan Nomor 32 P/HUM/2020tinggi (Permen delegasi) dengan Permen yang dibentukberdasarkan kewenangan (Permen otonom). Permen delegasihanya boleh mengatur lebih lanjut materi yang jelasjelasdidelegasikan tanpa diperbolehkan menambah pengaturan laindiluar apa yang telah didelegasikan. Sementara Permen otonompengaturannya bisa lebih luas dari pada Permen Delegasi.

Butir 214 inisekaligus mengkonfirmasi bahwa delegasi kepada direkturjenderal bukanlah dalam bentuk Pendelegasian kewenanganmengatur hal ini dikarenakan secara tegas Pasal 8 ayat (1)UU P3 tidak mengakui Peraturan Dirjen sebagai peraturanperundangundangan. Delegasi kepada Dirjen olehperaturan perundangundangan di bawah UU hanyalahHalaman 43 dari 100 halaman.

Putusan Nomor 32 P/HUM/20204.2.4.berupa delegasi dalam pembuatan keputusan (Beschikking)atau tindakan faktual administrasi pemerintahan;Bahwa dalil delegasi dalam Pasal 15 ayat (5) PermentanRekomendasi Impor Produk Hortikultura adalah delegasiuntuk membuat penetapan/keputusan sehingga memenuhiketentuan Lampiran II Butir 214 UU P3 adalah dalil yangtidak tepat.

Peraturan pelaksana bersumber darikewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber darikewenangan atribusi.

Attamimi dalam disertasinya yang berjudulPeranan Keputusan Presiden Republik Indonesia DalamPenyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi AnalisisMengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan DalamKurun Waktu Pelita IPelita VI, dijelaskan bahwa delegasi dalambidang perundangundangan alah = pemindahan/penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dar pemegangkewenangan asal yang memberi delegasi (delegans) kepada yangHalaman 73 dari 100 halaman.

Negeri JakartaSelatan tanggal O8 Februari 2017 pada register perkara Nomor75/PDT.G.PLW/2017/PN.JKT.SEL. telah mengajukan perlawanan terhadapTerlawan dengan alasanalasan sebagai berikut ;1.Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Putusan No. 788/PDT.G/2015/PN.Jkt.SelPengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus dengan putusan Verstek (tidakhadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan sidangdari Pengadilan Jakarta Selatan maupun Pengadilan Negeri Tangerang(delegasi

Sel.pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 1 Februari 2017.Bahwa Pelawan telah menghadiri panggilan aanmaning pada tanggal 1Februari 2017, namun persidangan aanmaning ditunda ke tanggal 22Februari 2017, maka dengan demikian pengajuan Verzet aquo masihmemenuhi jangka waktu yang ditentukan.Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalildalil Terlawan, semulaPenggugat dalam Perkara

Sel.pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 1 Februari 2017.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Perlawanannya makaPelawan telah mengajukan suratsurat bukti yang diberi tanda dengan suratbukti P1 sampai dengan bukti P4, dan 1 (Satu) orang saksi;Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya para Terlawan, gunameneguhkan dalildalil Jawabannya telah pula mengajukan sSuratsurat

No. 788/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 1 Februari 2017.

Sel. pada tanggal 26 Januari 2017 dariPengadilan Negeri Tangerang (delegasi) untuk menghadiri persidanganaanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari2017 ;Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Pelawan dalam mengajukan perlawanannya telah memenuhi tenggangwaktu yang ditentukan oleh Undangundang, yaitu selama 14 (empat belas hari)terhitung setelah tanggal diterimanya pemberitahuan putusan oleh Pelawanatau pada hari kedelapan sesudah aanmaning

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 7 /Pid.CR/ 2020/PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama

Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Wes Ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 32 / Pid.CR/ 2020 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama lengkap : LENI ;Tempat lahir : Jailolo ;Umur /

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELASIB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 11 /Pid.CR / 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Pemohon Eksekusi dan Pengadilan Negeri terkait, apalagiyang meminta bantuan Pengadilan Negeri yang lain (delegasi), tentunyatidak dapat memperinci di muka setiap barang yang ada dalam suatu"bangunan" yang hendak di sita eksekusi. Tidak ada hukum acara yangmengharuskan agar setiap barang yang ada harus dirinci satu persatubaru kemudian bisa disita eksekusi.

Di sinilah peranan JuruSita untuk mengidentifikasi pada saat suatu sita eksekusi dilaksanakan.Jika sita dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang menerima delegasi,maka tentunya Juru Sita Pengadilan Negeri tersebutlah yang akanmelakukan fungsi ini. Pengadilan Negeri yang memberikan delegasihanya akan secara umum menyampaikan datadata aset yang hendakdisita untuk kemudian diidentifikasi oleh Juru Sita pelaksana.

Sepanjangaset yang disita termasuk dalam lingkup barang yang dimaksud dalampenetapan Pengadilan Negeri pemberi delegasi, maka Juru Sita bisaHal. 18 dari 31 hal. Put.

Sehubungan dengan pendelegasian sita eksekusi, timbul persoalanyang berkenaan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi untuk menilai surat penetapan. Apakah berwenangmenilai benar atau tidaknya dan tepat tidaknya isi surat penetapan?Jawabannya adalah tidak!""Bukankah yang mengetahui seluk beluk perkara adalah PengadilanNegeri yang mendelegasikan? Sedangkan Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi sama sekali tidak mengetahui sengketa yangsebenarnya!"

No. 473 K/Pdt/2008Persamaan dilakukan).Apa efektifitas pelaporan jika baik Pengadilan Negeri Cilacap maupunPengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri sebagai pihak yangmemberikan delegasi sudah mengetahui seluruh dalil bantahanPembantah dan PT Magna Finance?