Ditemukan 2139 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0569/Pdt.P/2016/PA.Bwi
Tanggal 21 Oktober 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
150
  • Penetapan No.0569/Padt.P/2016/PA.Bwidiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama XX Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter!
Register : 17-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0204/Pdt.P/2016/PA.Lmg.
Tanggal 19 Desember 2016 — P
192
  • yang dijadikan dasar Pemohonmengajukan perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yangtertulis Majuri Sahari bin Munir, yang seharusnya adalah Madjuri binMunir, dimana nama tersebut ternyata tidak sesuai dengan namaPemohon yang tercantum dalam suratsurat lain yang dimiliki olehPemohon, sehingga Pemohon dalam mengurus akte kelahiran anakkedua akan mengalami kesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter
Register : 16-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 28-04-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Plh
Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
3025
  • Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca peneiapan)
Register : 23-08-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 09-01-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 21 Desember 2011 — Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);Menteri Keuangan Republik Indonesia
10846
  • AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter
Register : 23-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN DUMAI Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
SUHENDRI Als HENDRI Bin Alm ASNAN
648
  • Rani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barangbukti milik Terdakwa Suhendri Als Hendri Bin Asnan adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narotika; Bahwa benar, berdasarkan faktafakta yuridis tersebut diatas diketahuiperbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menter!
Register : 26-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0521/Pdt.P/2016/PA.Bwi
Tanggal 21 Oktober 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
121
  • Penetapan No.0521/Pdt.P/2016/PA.Bwisehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter!
Register : 19-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA CILACAP Nomor 0618/Pdt.P/2019/PA.Clp
Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
120
  • Acara Sidangpemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan namayang semula PEMOHON, seperti dalam buku kutipan akta nikah PemohonPenetapan Nomor.0618/Pdt.P/2019/PA.CIpHalaman 4 dari 9 halamanmenjadi Pemohon untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anakanakPemohon serta mengurus keperluan lainnyaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 25-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Png
Tanggal 9 April 2021 — Pemohon:
DJIE KIAN HWA
476
  • PN.Pngsebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempatpemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksu ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilannegeri olen Penduduk;Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Menter
Register : 31-10-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmg
Tanggal 26 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
687
  • LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
    LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
Register : 10-08-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 20 Desember 2010 — PT. Tawang Meranti;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
37123
  • Bahwa Usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhikelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalamLampiran 1 Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratanusulan RKUPHHK dalam hutan alamitterdiri atas1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam HutanAlam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal2. Peta Kawasan hutan dan Perairan Provinsi atau RITRWPpada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam ;3.
    Peraturan Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 tentang Rencana Kerja dan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayudalam hutan alam dan Restorasi Ekosistem Dalam hutanAlam pada Hutan Produksi ; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis
Register : 23-06-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 89/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 9 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : Dortje Buang Karundeng Diwakili Oleh : Dortje Buang Karundeng
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Minahasa
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : HARUN HAJADI,Dk
9039
  • ., Notaris diJakarta Pusat sebagaimana yang telah disahkan sesuai Surat dari Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.03 0137095 tertanggal 17 Mei 2017 Perihal : PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPUTRAINTERNASIONAL dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPT.
Register : 23-11-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.TLG
Tanggal 8 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
124
  • Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pwd
Tanggal 18 Oktober 2017 — pemohon
298
  • Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.7,dimana buktibukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocokdengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat dinyatakantelah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 34 Ayat(2) Peraturan Menter
Register : 02-06-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN LAMONGAN Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Lmg
Tanggal 16 Juni 2021 — Pemohon:
1.RODIAH
2.AKHMAD MUZAKKI
373
  • baik tindakan hukum sepihak maupuntindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo adalah mengenai jual bellitanah bahwa pelaksanaan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) yang salah satu tahapannya adalah pembuatan akta yang dalamhal ini pelaksanaannya melibatkan anak yang masih dibawah umur yang dalamhal ini tidak diatur secara jelas dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA,PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maupun Peratuan Menter
Register : 07-01-2019 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Bjb
Tanggal 15 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
159
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303144505890006 tanggal 27 Juli2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;.
Register : 18-07-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
1.M. SUSILAH
2.INDAH TAKARINA
3.FANTINUS SIGIT BUDIONO
4.ANDREAS SIGIT WISNU
5.CHATARINA RETNO UTAMI
6.SUSI WIDOWATI, S.Pd
7.ETY LARASATI
8.SIGIT BUDIATMOKO
9.OTTO SIGIT BUDIANTO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dr. Abu Tholib Khalik, M.Hum
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Romli, M.Pd
3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Himyari Yusuf
4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Sugeng Spd
5.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Fauzil Akbar,S.th.I
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Drs. Mat Jalil M.Hum
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dr.Ahmad Zayadi, M.Hum
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Dr. Ahmad Muharrom, M.Hum
9.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Dr. Abu Ammar Cs
10.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Prof. Dr. Machasin, MA
11.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama RI, Cq. Dirjen Pendais, Cq. Prof. Dr. Muhammad Ali
12.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Abdurahman Sarbini.
13.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Drs. Kirnali M.Yus, M.Si
14.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Syafril Alam, SE
15.SYARNUBI, S.Pd
16.YUSMANADI TAMIM, SE
Turut Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Gufron Zahid, SH.
189222
  • Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIIPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama R.I.Cq Dirjen Pendais DEPAG R.1Cq. Dirt Pendais DEPAG R.I,Cq Kepala Subdit kerjasamadan kelembagaan Dirtis,Ditjen.Pendais DEPAG R.I,CqDitien Pendais DEPAG RI,Cq Dr.
    Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IXPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI.Cq Dirjen Pendais CqDirt.Pendidikan Tinggi Islam Ditpendais DEPAG RI CqProf.Dr.Machasin,MA, beralamat di Jl.
    Lapangan BantengBarat No.34 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI, Cq.
    I Halaman 6 dari 4212.13.14.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana di maksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Dalam Negeri R. Cq Gubernur LampungCq Abdurahman Sarbini selaku kedudukanya sebagaiBupati Tulang Bawang Cq Umar Ahmad selakukedudukannya sebagai Bupati Tulang Bawang Barat,beralamat di Jl.
Register : 12-03-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0087/Pdt.P/2015/PA.Pwd
Tanggal 6 April 2015 — pemohon
194
  • Maka dengan demikianalasan permohonan Pemohon untuk Pembetulan nama di buku Nikahbukti P.3 dapat dikabulkan sehingga dapat digunakan untuk mengurusAkta Kelahiran anak para Pemohon dan penyesuaian dokumen lainnya; Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 Ayat (1) danPasal 34 Ayat (1) Peraturan Menter Agama Nomor 11 Tahun 2007menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukanoleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dantidak menghilangkan tulisan salah tersebut
Register : 26-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0510/Pdt.P/2016/PA.Bwi
Tanggal 21 Oktober 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
166
  • Pemohon dan Pemohon II dinilai cukup beralasansehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II halaman 143 dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter
Register : 11-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Blcn
Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
1111
  • yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
Putus : 17-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2009
Tanggal 17 Januari 2011 — HIMAWAN NOERDJAJA, S.E., Ak., VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Menter i KeuanganNo.486/KMK.03/2003 tentang PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah atas penghasilan pekerja daripekerjaanPasal 1 ayat (1)Pekerja yang mendapat perlakuan PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah adalah Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri yang bekerjasebagai Pegawai tetap atau Pegawaitidak tetap pada satu pemberi kerja diIndonesia, yang menerima gaji, upahserta imbalan lainnyadari pekerjaan yang diberikan dalambentuk uang sampai denganRp.2.000.000, (dua juta