Relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan delegasi dariKetua Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa padatanggal 12 November 2021 kepada Terbantah II telah diberitahukan isiputusan tersebut;2.

menerangkan bahwa pada tanggal 25 NovemberHalaman 7 Putusan Nomor 17/PDT/2022/PT SBY2021 Para Pembanding semula Para Pembantah melalui KuasaHukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 9 November 2021 Nomor50/Pdt.Bth/2021/PN.Byw tersebut;Relaas pemberitanuan pernyataan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwatanggal 30 November 2021 kepada Terbanding , dan kepadaTerbanding Il telah diminta delegasi

Memori Banding tertanggal 3 Januari 2022 yang diajukan oleh KuasaPara Pembanding semula Para Pembantah dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 4 Januari2022;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriBanyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November2021 kepada Terbanding , dan kepada Para Pembanding sertaTerbanding Il telah diminta delegasi kepada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksaperkara Nomor : 251/B/2018/PT.TUN.SBY, terlebin dahulu akanmempertimbangkan mengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh KepalaDesa dalam hal pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukumACMI NIStAS j~ ~~~ nn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn ennnn nenMenimbang, bahwa wewenang Badan dan / atauPejabat Pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi

dan mandat, hal inisejalan dengan ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Hal 9 dari 17 Halaman, Put.Pkr No. 251/B/2018/PTTUNSBYTentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17Oktober 201 45 20 = 2 22 no nnn nnn nnn nnn nen on nn nnn nen nn nn aneMenimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatanPerangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifatatribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karenaberkaitan dengan tanggung gugat (/iability

atau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciridari wewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan sebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan denganmenyebut atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m),dan melaksanakan tugas (M..t); 2 522 222 oe nee nee neMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakanciri knas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi

, ketikaentitas atas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antaraHal 11 dari 17 Halaman, Put.Pkr No. 251/B/2018/PTTUNSBYwewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danKADUNS === 2= eo nnn non nnn nnn nnn nnn on enn nnn nc nnn con non nnn con cen ccc cen ncn ncc ceMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atasmandat tidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

., telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.PERLAWANAN DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATBahwa dasar Perlawanan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halmana didasarkan adanya permintaan delegasi dari Pengadilan Negeri JakartaBarat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan sita eksekusidan lelang eksekusi sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmasingmasing No. 010/2009.DeL/PN.Jkt.Pst. Jo No.08/2009.Eks. Jo. No.322/ Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. Jo.

Bar., yang dimohon eksekusi dan meminta delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah antara Terlawan melawan Turut Terlawan ;7.

Bahwa berdasarkan permintaan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barattersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan PenetapanNo.010/ 2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. 08/2009 Eks. Jo.

No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar., tanggal 11 Januari 2013 tentang Permintaan Bantuan (Delegasi)dilaksanakan Sita Eksekusi ;5S. Menyatakan tidak sah setidaktidaknya menyatakan batal PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. No. 08/2009Eks Jo. No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jkt Bar., tanggal 20 April 2009 dan BeritaAcara Sita Eksekusi No. 010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. No. 08/2009 Eks Jo. No.322/Pdt.G/2008/PN.Jkt Bar., tanggal 7 Mei 2009 ;6.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. : 322/Pdt.G/2008/PN/JakBar., tanggal711 Januari 22013 tentang Permintaan Bantuan (Delegasi) dilaksanakanSita Eksekusi ;2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 08/2009 Eks Jo. No. 322/PDTG/2008/PN.JKT.BAR., tanggal 11 Januari 2013 ;3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 010/2009 DEL/PN.Jkt.Pst. Jo. No.08/2009 Eks Jo.

rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat danditandatangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaituPanitera Muda.Perdata Muchsin SH,MH yang menyatakan bahwa pada tanggal24 Juli 2017 dengan Akta no 6/Akta.Pdt.2017/PN Pgp pihak Penggugat telahmengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh PengadilanNegeri Pangkalpinang. tanggal 13 Juli 2017, Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Pgp,untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;Membaca risalah Delegasi

bandingperkara no 23/Pdt.G/2016/PN.Pgp tertanggal 28 Nopember 2017 kepada KetuaPengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Panitera/atas nama Ketua PengadilanNegeri Pangkalpinang;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage) Nomor :23 /Pdt.G/.2017/PN Pgp, dengan surat noW7.UI/1744/HK.02.177/8/2017tertanggal 2 Agustus 2017 dan surat noW7.UI/374/HK.02.33/2/2018 tertanggal 8 Pebruari 2018 yang dibuat olehan.Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh Panitera AchyarParmika,SH,MH secara delegasi

yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri .Jakarta Pusat yaitu perihal Delegasi Pemberitahuan memeriksa berkasperkara(inzaghe). telah memberi kesempatan kepada pihak = Terbanding/semula Tergugat serta relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara(inzage) perkara banding dari Jurusita Pengganti Jakarta Pusat tertanggal 20Pebruari 2018 kepada Terbanding I/dahulu Tergugat ;Membaca risalah pemberitanhuan memeriksa berkas perkara(inzage)no 23/Pdt/G/2016/PN.Pgp tertanggal 2 Agustus 2017 serta tertanggal

kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mendalilkan perilakusubjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum bahwa kewenangan atau wewenang ituselalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukummengandung makna adanya standard umum (semua jenis kewenangan atau wewenang)dan standar khusus (untuk jenis kewenangan atau wewenang tertentu) (PhilipusM.Hadjon, Gema Peratun No. 12 Agustus tahun2000); Menimbang, bahwa cara untuk memperoleh wewenang pemerintah dengan carayaitu : atribusi, delegasi

Atribusi merupakan pemberian wewenangpemerintahan yang baru berdasarkan suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan, delegasi terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada olehadministrasi negara yang wewenang pemerintahan secara atibutif kepada administrasinegara lainnya.

dari Walikota Padang;Menimbang, bahwa wewenang delegasi tidak dapat ditafsirkan,dimana cukupjelas apa yang didelegasikan dari si pemberi delegasi kepada sipenerima delegasi dalamsurat keputusan, artinya Walikota Padang hanya memberikan kewenangan kepadaKepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang sebatas untuk menandatanganiIzin Mendirikan Bangunan atau dengan kata lain Kepala Dinas Tata Ruang dan TataBangunan Kota Padang dalam melakukan tindakan hukum hanya melakukantandatangan saja terhadap

kepada FeriyantoGani (Penggugat) (Vide Bukti Pidan TX), Majelis Hakim berpendapat tindakanhukum Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang (Tergugat) dalam halpenandatanganan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pendelegasian dari WalikotaPadang, merupakan tindakan hukum yang berbeda dengan tindakan hukum dalam halmenerbitkan surat perintah bongkar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Padang (Tergugat) yang menjadi objek sengketa;Menimbang, bahwa kewenangan delegasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam hal menerbitkanSurat Perintah Bongkar tanggal 6 Februari 2012 No. 640/2.04/DTRTBPP/2012kepada Feriyanto Gani (Vide Bukti P1dan TX) yang menjadi objek sengketa tidakmemiliki kewenangan, dimana Tergugat hanya berwenang melakukan tindakan hukumhanya sebatas menandatangani Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan delegasi

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilansidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang untukTergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat III, Turut TergugatIV, Tergugat, Surat Pengantar Nomor W11.U23/2204/HK.2/IX/2019/zz, tanggal30 September 2019, namun relaas panggilan sidang dari Pengadilan NegeriJakarta Utara belum dikembali; Turut Tergugat , relaas panggilan PengadilanNegeri Cikarang tanggal 4 Oktober 2019 ; Turut Tergugat II, Surat PanggilanSidang, delegasi

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04Oktober 2019; Turut Tergugat Ill, Surat Panggilan Sidang, delegasi dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Oktober 2019, untukpersidangan hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 ; Tergugat, Surat PanggilanSidang, delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12November 2019; Turut Tergugat I, Relaas Panggilan Pengadilan NegeriCikarang tanggal 8 Nopember 2019; Turut Tergugat II, Surat Panggilan Sidang,delegasi dari Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belumkembali; Turut Tergugat IV, relaas Panggilan Pengadilan Negeri Cikarangtanggal 25 November 2019, untuk persidangan hari Senin, tanggal 10 Februari2020; Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Surat Pengantar dari PengadilanNegeri Cikarang Nomor W11.U23/678/HK.02/II/2019/zz, tanggal 25 Februari2020, namun hasil relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatanbelum kembali, untuk persidangan hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 ; TurutTergugat II, Surat delegasi

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal06 April 2020; Turut Tergugat III, Surat delegasi dari Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 30 Maret 2019, untuk persidangan hari Senin, tanggal 20April 2020, telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidakmempergunakan haknya

dimana kemudian penetapan dariPengadilan Negeri Bandung tersebut, secara delegasi juga diikuti olehPengadilan Negeri Bale Bandung dimana pada tanggal 10 Nonember 2006telah Menerbitkan Penetapan Delegasi Nomor: 12/PDT.EKS.G/2006/PN.BB/Del. untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidangtanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi, Sertifikat HGB199/Utama, seluas 23.270 m?;No. 7 dari 15 hal. Put.

ditangguhkan sampai dengan gugatanperlawanan dalam perkara No. 312/PDT/G/2006/ PN.BDG. mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa berdasarkan penetapan penundaan tersebut butir 3 di atas,Ketua Pengadilan Negeri Bandung secara delegasi pada tanggal 13Desember 2006 juga Menerbitkan Penetapan Nomor: 12/PDT.EKS.G/2006/PN.BB/Del untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosonganterhadap sebidang tanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi,Sertifikat HGB 199/Utama, seluas 23.270 m?

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untukmenolak bantahan ini dengan alasan Pengadilan Negeri Bale Bandunghanya menjalankan delegasi untuk melaksanakan eksekusi dariPengadilan Negeri Bale Bandung sebagai pendelegasian eksekusi atasNo. 12 dari 15 hal. Put.

membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiattanggal 22 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor: 12/Akta.Pid/2019/ PN.Sgl jo 87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Terbanding/ Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019, berdasarkanRelaas Pemberitahuan Permintaan Banding( delegasi

permintaan bandingtersebut, Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangka Selatan, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27Mei 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2019/ PN.Sgl jo 87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, dan Memori Bandingtersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan Relaas PenyerahanMemori Banding delegasi

PN.Pangkalpinang) Nomor : 87/ Pid.Sus/ 2019/PN.Sgl, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukanKontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada PengadilanTingkat Banding maka pada tanggal 22 Mei 2019, kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara( Inzage) dalam perkara Pidana No.87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, dan kepadaTerbanding/ Terdakwa telah diberitahukan untuk Inzage melaluipemberitahuan delegasi ke PN.Pangkalpinang

Terbanding dan Terbanding IITanggal 8 Juni 2020 dan Turut Terbanding tanggal 11 Juni 2020 dan TurutTergugat II delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Juni2020;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding tangggal 6 Juli 2020 sebaimana terlampir dan pula ParaTerbanding tidak mengajukan kontra memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepadaPembanding dan

kepada Para terbanding, telah diberi kesempatan untukHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT TJKmempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam suratpemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing Pembandingdelegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Surat tanggal tanggal 23Juni 2020,Terbanding dan Terbanding Il tanggal 22 juni 2020, TurutTerbanding delegasi melalui Pengadilan Negeri Pesawaran tanggal 27 Juni20203 dan Turut Terbanding II delegasi melalui Pengadilan Negeri

DKIRelaas pemberitahuan banding Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.Jo Nomor 265/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 18 Maret 2019 kepada Terbanding III semula Tergugat III, telahdiberitahukan adanya permohonan banding tersebut;.

Jo Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019 kepadaTerbanding Ill semula Tergugat Ill, telah diberitahukan dan diserahkanmemori banding tersebut;.

Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 kepadaPara Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dandiserahkan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III;Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 kepadaPara Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dandiserahkan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II;Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Jo No. 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 kepadaPara Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang

,Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBYuntuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

ayat (1) hurufatersebut di atas, maka harus pula dihubungkandengan ketentuan di dalam :2no nee neeenn nnn snennnenanansPasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/ataudilakukan oleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangDErWEN AN I. nn nnn nnn nnn nnn nnn non noe non nen men nnn nn nee nnn nnn nnenne ne(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakanWewenang wajib berdasarkan :a. peraturan perundangundangan ; dan Pasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desamelakukan penjaringan dan penyaringan kembali calonPerangkat DeSa. n= won nnn nn nnn none nenMenimbang, bawa atas dasar delegasi perundangundangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 kemudian lahir Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 55Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa, terkait dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa ketentuannyaGIAIUT GI GLAM $~~ name mnnnnn

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 20019 tersebut di atas, maka tanggunggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada KewenanganAtribusi dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalamKewenangan Mandat adalah pada pemberi mandat bukan pada

KewenanganTerdakwa mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan pasal 9 PermendagriNo.2 Tahun 2007 maupun pasal 30 Perda Kabupaten Wonogiri No.2 Tahun 2009.48Bahwa perbuatan hukum pengangkatan Terdakwa sebagal Direktur PDAM Giri TirtaKabupaten Wonogiri oleh Bupati Wonogiri dalam tata pemerintahan adalah merupakanbentuk pelimpahan kekuasaan (delegasi), yang berakibat segala kekuasaan yang dimilikisi Pemberi Delegasi beralih kepada si Penerima Delegasi (delegatoris) termasukdidalamnya tanggung

jawab segala hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.Begitupula dengan pengangkatan pegawai PDAM Kabupaten Wonogiri oleh Direktursebelum dijabat oleh Terdakwa ataupun para pegawai yang diangkat oleh Terdakwa saatmenjabat sebagai Direkfur adalah merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan (delegasi)yang berakibat segala kekuasaan yang dimiliki si Pemberi Delegasi beralih kepada siPenerima Delegasi delegatoris fermasuk didalamnya tanggung jawab segala halberkaitan dengan tugas dan wewenangnya.Bahwa

Dengan adanya delegasi tersebut maka Direktur (Terdakwa) sudahtidak lagi memiliki kewenangan terhadap tugastugas bidang keuangan.

), yang berakibat segalakekuasaan yang dimiliki si Pemberi Delegasi beralih kepada si PenerimaDelegasi (delegatoris) termasuk di dalamnya tanggung jawab segala hal yangberkaitan dengan tugas dan wewenangnya.Bahwa dengan pengangkatan pegawai PDAM Kabupaten Wonogiri olehDirektur sebelum dijabat oleh Terdakwa ataupun para pegawai yang diangkatoleh Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur adalah merupakan bentukpelimpahan kekuasaan (delegasi) yang berakibat segala kekuasaan yang dimilikisi Pemberi Delegasi

Dengan adanya delegasi tersebut maka Direktur (Terdakwa) sudah tidaklagi memiliki kewenangan terhadap tugastugas bidang keuangan.

Tas.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais menerangkan bahwa padatanggal 22 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais telahHal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 97/Pid /2019/PT BGL.mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaPara Terdakwa melalui delegasi Jurusita/Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 81/Akta.Pid.B/2019/PNTas;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019 dari PenuntutUmum tersebut sebagai Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tais pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan kepada Para Terdakwa melalui delegasi Jurusita/Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 November 2019 Nomor 81/AktaPid.B/2019/PN Tas;Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Tais tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor 81/Akta.Pid.B

/2019/PN Tas telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dan kepada para Terdakwatertanggal 31 Oktober 2019 melalui delegasi surat dari Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Nomor 81/Akta.Pid.B/2019/PN Tas sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Bengkulu;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut

Agustus 2021Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mpw tersebut ;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor18/Pdt.G/2020/PN Mpw Jo Nomor 15/Akta.Pdt/2021/PN Mpw yang dibuatdan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah,menerangkan bahwa permohonan banding dari Penggugat telahdiberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melaluiHal 3 dari 11 halaman Putusan No. 83/PDT/2021/PT PTKkuasanya dilaksanakan melalui delegasi

Relaas penyerahan memori banding yang dibuat dan dilaksanakan olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwapada tanggal 23 September 2021 salinan memori banding dari Pembandingsemula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semulaTergugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanyatelah diserahkan/dilaksanakan melalui delegasi oleh Jurusita PengadilanNegeri Jakarta Barat pada tanggal 28 September 2021 ;.

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dandilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2021 masingmasingkepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semulaTergugat dan melalui delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri JakartaBarat menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2021 kepadaTerbanding Il semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untukmempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas)

bahwa atas Memori Banding dari pihak KuasaPenggugat/ Pembanding tersebut, pihak Kuasa Tergugat /Terbanding,Tergugat II/Terbanding pihak Tergugat Ill/Terbanding dan Kuasa TurutTergugat I/Terbanding, Turut Tergugat II/Terbanding telah menyerahkanKontra memori banding tertanggal 14 Januari 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuanmemeriksaberkas perkara (inzage) tertanggal 31 Desember 2015 melalui /delegasi

Pengadilan Negeri Solok yang dibuat dan ditandatangani olehMawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok telah memberikesempatan kepada pihak Kuasa Pengugat/Pembanding untuk mempelajariberkas perkara (inzage) dan untuk Kuasa Tergugat I/Terbanding, KuasaTergugat II/Terbanding, Tergugat III/Terbanding dan Kuasa Turut TergugatI/Terbanding, Turut Tergugat II/Terbanding melalui/delegasi ke PengadilanNegeri Solok dengan relaas tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat danditandatangani oleh Mawardi

lan@yahoo. co. idEmail delegasi : delegasi.pdtpnambonyahoo. com Ambon , 4 Januari 2015Nomor : w2701/ 2% sae. 02/1/2019Lampiran 2 Ll (satu) Berkas FasasiPerihal : Permohonan Pemeriksaan dalamTingkat Kasasi, Perkara PerdataNomor : 119/Pdt.G/2016/FH.Amb Kepada YTH :Bapak Ketua Mahkamah Agung RIUSP. Direktur Pranata dan TataLaksana Ferkara PerdataDirektecat Jenderal Badan PeradilanUmum Mahkamah Agung RIJin.

., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 Maret 2011, untuk Tergugat Il tidak hadir dan jugatidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mengadap dipersidangan meskipuntelah dipanggil secara patut sesuai surat nomor : W.10.U1/1844/Pdt.02/I/2011.04.RW tertanggal 17 Februari 2011 melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Timur untuk acara sidang tanggal 28 Februari 2011, Suratnomor : W10.U1/2123/Pdt.02/II/2011.04.Rw tertanggal 28 Februari 2011melalui delegasi ke Pengadilan Negeri JakartaTimur untuk

acara sidang keIItanggal 14 Maret 2011 ; Surat nomor : W10.U1/3344/Pat.02/III/2011.04.Rwtertanggal 29 Maret 2011 melalui delegasi ke Pengadilan NegeriJakartaTimur untuk acara sidang kelIl tanggal 11 April 2011, maka secarahukum Tergugat Il tidak lagi memperhatikan kepentingan hakhaknya;Menimbang, bahwa karena Tergugat Il tidak hadir menghadap kepersidangan yang telah ditetapbkan meskipun telah dipanggil secara patut,maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II ; Menimbang,

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwapada tanggal 28 September 2015 pihak Pembanding /dahulu Tergugat I dan TergugatII telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh PengadilanNegeri Sungailiat tanggal 01 Juli 2015, Nomor : 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl, untukdiperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembandingdengan delegasi

dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersamaandengan pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 14 Desember 2015 tersebut ;Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal 01 Desember 2015tersebut ;Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl , tanggal 02 Nopember 2015 kepada Terbanding dan RisalahPemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl,melalui delegasi

Dan TerlawanMengajukan sita Eksekusi dengan Penetapan nomor 18/2015/Eks Jo No17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok DenganPenetapan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk, dan setelah terjadijawabjinawab berikut memeriksa buktibukti yang menyangkut tentangkewenangan Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkanPutusan Sela Nomor 216/Pdt.G/2015/PN Dpk tertanggal 21 April 2016 yangamarnya

Termohon dahuluPelawan Mengajukan sita Eksekusidengan nomor Penetapan 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Timdan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depok Dengan Nomor Penetapan03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk.Bahwa Mengingat sengketa telah diputus bedasarkan putusan PengadilanNegeri Jakarta Timur yang telah berkekuatan Hukum Tetap, sehinggamengihindari putusan pengadilan yang satu sama lain saling betentangandan demi kepastian Hukum, terhadap perlawanan pelawan harus ditolakdemi Hukum, atau tidak

Bahwa Terlawan menolak Perlawanan Pelawan pada poin nomor 13, 14, 15.Termohon Mengajukan sita Eksekusi dengan nomor 18/2015/Eks Jo No17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan Negeri Depokdengan Nomor 03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk. yang sebelummengajukan sita eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudahmemperoleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan nomor17/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Tim yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap.DALAM EKSEPSI1.Menerima Eksepsi Terlawan.2.

Dan Terlawan Mengajukan sita Eksekusi dengan Penetapannomor 18/2015/Eks Jo No 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi KePengadilan Negeri Depok Dengan Penetapan Nomor03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk;2.

Termohon dahulu PelawanMengajukan sita Eksekusi dengan nomor Penetapan 18/2015/Eks JoNo 17/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dan delegasi Ke Pengadilan NegeriDepok Dengan Nomor Penetapan03/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk.Bahwa Mengingat sengketa telah diputus bedasarkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah berkekuatan Hukum Tetap,sehingga mengihindari putusan pengadilan yang satu samalain salingbetentangan dan demi kepastian Hukum, terhadap perlawananpelawan harus ditolak demi Hukum, atau tidak