Ditemukan 2139 data
416 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian di Pasal 9 Ayat (1) butir c, jugamengatur bahwa penunjukan langsung tidak dibatasi nilaidengan menunjuk pada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yangmemenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan sehinggamendapatkan harga yang wajar dan teknis yang dapatdipertanggungjawabkan, setelah mendapat persetujuan prinsipterlebin dahulu oleh Pejabat yang berwenang;Di samping itu, berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) huruf aPeraturan Menter BUMN Nomor PER05/MBU/2008 yangmenyatakan, Penunjukan langsung sebagaimana
81 — 18
bulan Juni 2011 khususnya tentang perhitungan denganmenggunakan besaran gaji pokok yang telah dilaksanakan sejak awal kepesertaanhingga bulan Juni 2011 dan juga merupakan besaran gaji pokok yang diterimasesuai tuntutan Para Penggugat, dan telah dilindungi berdasarkan Pasal 9Undangundang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bahwa: Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi mantaatpensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampaisaat pengesahan Menter
62 — 18
Penetapan dimaksud tidakmemerlukan persetujuan Menteri//Kepala lembaga pemerintah NonDepartemen/Pejabat eselon I/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat atasan langsungyang bersangkutan .Menter/kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Pelelangan atauPemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, yang dibiayai dari dana APBNyang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ) ;Gubernuruntuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung yang dibiayaidari dana APBD Propinsi
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
77 — 31
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;7: 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten Banggal;8. 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;9. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menter!Perhubungan Cq.
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
363 — 411
Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangandari Turut Tergugat IV sebagaimana diatur dalam Keputusan Menter!
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2702 — 2273
DPPP yang akan dipresentasikan;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menerbitkan Keputusan Menter!
Kemudian SAFRI menjawab Ya gak apaapa wong sudahkenal Pak Menter';Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada SAFRI;Bahwa menurut Saksi, uang komitmen tidak hanya untuk SAFRI saja, tapiada yang memerintahkan;Bahwa tujuan Saksi memberikan uang adalah untuk Pak Menteri EDHYPRABOWAO lewat SAFRI;Bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan pertemuan awalSaksi dengan EDHY PRABOWO dimana EDHY PRABOWO mengatakanagar Saksi berkoordinasi dengan SAFRI;Bahwa setelah Saksi memberikan uang, sekitar seminggu
rumah dinas EDHY PRABOWO, Saksi membicarakan jinterkait kapal SS dan ekspor BBL, tidak membicarakan uang;Bahwa Saksi menindaklanjuti pemberian uang adalah menindaklanjuti atasdasar penyampaian AGUS KURNIYAWANTO yang sudah bertemu dengaSAFRI yang meminta uang komitmen, sehingga kemudian Saksimemberikan uang kepada SAFRI yang menurut Saksi adalah untuk PakMenteri EDHY PRABOWO;Halaman 366 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa saat itu SAFRI mengatakan Kan sudah kenal dengan Pak Menter
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutdapat dilakukan oleh Terbanding seperti halnya apabila terdapat dataperpajakan lain seperti jasa yang terutang PPh Pasal 26, maka pastiterutang PPN Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN),sehingga dalam menerbitkan SKP dengan cara verifikasi seperti penelitianSKP a quo, maka tidak harus tata caranya sesuai dengan yang diatur olehPeraturan Menter) Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tanggal 10September 2012, tetapi karena datanya telah sempurna, cukup lebihsederhana yaitu tidak perlu
1.Olga Ch Jafar
2.Drs. Riyanda Taswar
3.Ir. Ambar Pratoto
4.Bintang Suryandaru Risakotta, ST
5.Armanto Joedono
6.Satrio Wibowo
7.Sihol Halomoan
8.Inne Augustina Singawiria
9.Chaeriyah
10.Hendra Ardiwinata, BSC
11.Elsie Priyantini Y.
12.Aa Auliasa Ariawan
Tergugat:
1.Tentara Nasional Indonesia C.q. Panglima TNI C.q Komandan Denma Mabes TNI
2.Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI
3.Menteri Pertahanan RI
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Kekayaan Negara
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jendral Cipta Karya
209 — 472
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II :a) Sebagai pimpinan dari Tergugat , Tergugat II dengan jabatanya sebagaiPanglima TNI membuat Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/94/201tanggal 7 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Penertiban Rumdis bagiPrajurit dan PNS TNI yang pensiun sesuai dengan Peraturan Menter!
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
JUMADIANI BENTARA A.Ptnh Bin IDRIS BENTARA.
121 — 12
NomorPUM.100/56 tanggal 04Februari 2013 dari Bagian Umum Setkab Bireuen;Bahwa benar Terdakwa tidak memeriksa tersediannya sarana peta sepertipeta pendafataran atau dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yangdimohon.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b jo Pasal 6Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran IIBagian IV angka 1, huruf b, c dand dan Pasal 79 huruf a Peraturan Menter
ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Tergugat:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Intervensi:
PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).
324 — 235
Danhalaman 103 paragraf 3 yang berbunyi :Bahwa adanya norma baru tidak terlarang dalam norma yang bersifatturunan dari norma yang lebih tinggi sepanjang norma baru tersebutbersifat teknis administratif dan/atau teknis operasional dan darirumusan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 26, adalah bersifat teknisadministratif dan teknis operasional, yang memang menjadikewenangan menter selaku pelaksana UU dan PP, oleh karenanyapembentukan norma objek keberatan a quo tidak memiliki sifatpertentangan dengan asas
PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA
Tergugat:
1.BENNY GUMILAR
2.RONNY ACHMAD BANTERANG
3.Drs. YONGKIE BAYUKESTI SATRIAWAN
4.EDI BOEDHI SOESILA
5.Drs. HILMAN DJAJADIREDJA
6.ENGGAR SANTOSA
7.BUDI SETIAWAN
8.AYI SETIADI NUGRAHA
9.NAHAR IMRAN SYIANISH
10.AZHARI IRHAM
11.RADEN BOBBY BUDIMAN
12.DANDAN HARDIANA
13.DEDY RUSDARMADI PRAWIRODIPRODJO
14.DADANG KUSNADI
15.DICKY KUSNIADY
16.EMAN SURAHMAN
17.NATIKIN
18.GANI ABDURRACHIM
19.Drs. GOY GAUTAMA
20.DELLI
21.HERU LUKITA
22.IKMAN BANJAR SETIADI
23.INDRA PRANAJAYA
24.SETIA SUSILA
25.KANDAR
26.LUCKY HENDRAWAN
27.MOCHAMAD AYUB ZULKARNAEN
28.SUTRISMAN
29.SENA SAPTA NUGRAHA
30.ONDRE HERMANUS
31.SYAIFUL ILYAS
32.RAMLAN
33.ENO WARSITO
34.PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA
35.YULIANI IDAWATI, S.H., Sp.N
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1211 — 643
,M.KN, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahandari Menter!
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
1007 — 2508
I, IV DAN V juga telah mengabaikanperintah hukum dalam melakukan pengawasan sesuai dengankewenangannya, hal mana dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :9) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadapketaatan penanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yangditetapbkan dalam peraturan perundangundangan di bidangperlindunga dan pengelolaan lingkungan hidup;10) Menter
1.NELY HARTATI
2.DRS. ANDY HIDAJAT SUTANDI S., MM.
3.LIU TJHIUNG BONG
4.LIU BU DJUNG
5.JERRY LAURENTIUS LEONARDI
6.SUWARDI
7.DRS. SUYANTO TANDJUNG
8.MARIANA HUSIN
9.TJHI SOK KHUI
10.MUHAMMAD SAID
11.NINI MARIA
12.THJAI CUN CUNG
13.AISYAH SJOFIAN
14.HENDRA SUDJONO STYADI
15.ANGGRAINI TANDI
16.THEN MEAU TJHUNG
17.KARTINI
18.LAI TENG SIANG ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
19.HERNI ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
20.CHANDRA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
21.HENDRA KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
22.HENDRIK KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMADJONO
23.ROSALIA
24.SUGIANTO JUSRI
25.SAIFUL ARIFIN
26.Ir. JOE FORRESTER
27.TAZRI GUNARSO
28.SUKARDI
29.LIU KHIM SANG HERMAN
30.GOUW TI TONG
31.TJIHIN SIE PHIAU alias BUDIHARJO
32.SWANDOYO LUMANTO SIE
33.H. HAMSIR SIREGAR
34.HJ MURNIASIH
35.JULLY PHANLA OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Intervensi:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
1.WALIKOTA TANGERANG
694 — 461
Menteri, dalam hal:1) keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/ pengakuan,pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantaryang menjadi objek sengketa dan konflik diterbitkan olehKepala Kantor Wilayah BPN atau Menter!
173 — 53
Bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 8Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, susunan keanggotaan DKPBPB Batamterdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaiKetua merangkap Anggota; Menteri Dalam Negeri; Menter) Hukumdan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia; Sekretaris
116 — 17
IKRAR MITRA UTAMA(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau) orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil DosenKopertis Wilayah X yang diangkat berdasarkanKeputusan Menter i Pendidikan dan KebudayaanRepublik
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal demikian, prosedur pemeriksaan harusdiulangi melalui mekanisme tahapan administrasi yang benar yangdiatur sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa ketentuan SKPKB yang dapat dibatalkan dalam hal tidakdilakukan pembahasan akhir sebagaimana mestinya menurutketentuan yang berlaku, diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menter!
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUHERWANTO
118 — 73
hal tersebut bertentangan denganketentuan pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyebutkanApabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang ataudiperbaharul, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunanbangunan dan bendabenda yang ada di atasnya danmenyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekasHak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktuyang ditetapkan oleh Menter
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
243 — 143
Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn,Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan BajoSeluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;595. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office MuhamadAchyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor :02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An.
Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan BajoPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 210 dari halaman394575.576.577.978,979.580.981.582.983.584.585.586.587.588.589.990.991.992.993
Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 334 dari halaman394574.575.576.577.978.579.580.981.582.583.584.985.586.587.588.589.590.991.Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran
361 — 177
Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn,Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan BajoSeluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;595. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office MuhamadAchyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor :02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An.
Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan BajoPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 210 dari halaman394575.576.577.978,979.580.981.582.983.584.585.586.587.588.589.990.991.992.993
Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 334 dari halaman394574.575.576.577.978.579.580.981.582.583.584.985.586.587.588.589.590.991.Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
202 — 712
Bahwa Gubernur Kepulauan Riau mengirimkan surat kepada Menter!