Ditemukan 2616 data
Terbanding/Terdakwa : DEDI IRAWAN Bin Alm H MALIK
41 — 14
Bahwa dalam Putusan nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dalam pertimbangannyaMahkamah Agung berpendapat ; Bahwa pihak penyidik/kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quornempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yangditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pastimemberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan.Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benarbenarHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT SMRdiberikan secara bebas, netral, objektif
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara Nomor :1531 K/Pid.Sus/2010 dan putusan Nomor : 2591 K/Pid.Sus/2010 secara beranimenegaskan caracara penyelidikan dan penyidikan seperti hal ini sarat denganrekayasa dan pemerasan.Adapun alasanalasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebutsebagai berikut : Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentinganterhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehinggaketerangannya pasti memberatkan
33 — 18
Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung, vide putusanNo.1531 K/Pid.Sus/2010, saksi dari petugas Kepolisian, hanyadapat ditarik sebagai saksi verbalisan, tidak sebagai saksi faktayang dapat menguatkan posisi pembuktian, karena menurutpencermatan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung,saksi Polisi cenderung mempertahankan faktafakta subyektif dancenderung adanya rekayasa.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SAMUEL SINAGA
133 — 37
sebagaimana dalamdakwaan Alterntif Ketiga merupakan suatu Putusan yang sangat keliru dansudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada TingkatBanding yang mengadili perkara a quo;MAJELIS HAKIM YANG KAMI HORMATISehubungan dengan teori hukum tersebut diatas, izinkanlah kami mengutipbeberapa contoh putusanputusan Mahkamah Agug telah membebaskanTerdakwa karena pihak aparat Penegak Hukum menangkap dan Sesorangdengan cara Penjebakan antara lain sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1531
28 — 10
pidana yang dijatuhkan Majelis Hakimkepada Terdakwa adalah sangat terlalu tinggi tidak sesuai dengan kesalahanyang dilakukan Terdakwa, walaupun Majelis Hakim sendiri sadar akan kelemahanmendasar dari pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum yangmenghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan tuduhanyang tidak dapatdibuktikan secara hukum;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT SMRBahwa berkaitan dengan keadaan yang disebutkan, Pembanding mengutipputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531
107 — 25
76(7) 2(10) 1(1) 76(466) 2(11) 1(6) 2(V4) 2((((((((BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 539.00 821.00 Im/F12 1 TE(1) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 544.00 821.00 Tm/F12 1 TE(65) 2(66) TIETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 557.00 821.00 Tm/F12 1 TECL faETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 561.00 821.00 Im/F12 1 TE(171) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 798.00 Tm/F12 1 TE(26) 27) 26) 2(((((((6) 2(156) 2(13236) 2(4) 2(1L) 305(1531
32 — 18
Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2018/PT MDNMenimbang, bahwa apakah keterangan Terdakwa II dapat di dukungbukti lain, misalnya sebagai bukti petunjuk yaitu BAP Penyidik, didasarkanpertimbangan tersebut diatas tentang kebenaran keberadaan Penasihat hukumTerdakwa, dan Terdakwa dipaksa dalam keadaan tertekan, dimana BAPPenyidik tersebut bertentangan dengan pasal 114 KUHAP dan 117 Ayat (1)KUHAP, demikian juga dalam keadaan demikian kedudukan Penyidik 3 orangsaksi tidak tepat sejalan pula dengan putusan MA No. 1531
65 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padatradisi Jawa yang dipraktekkan sejak jaman Raja Airlangga disebutkanbahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi saksi adalah tidakberkepentingan di dalam perkaranya, selain syarat sudah berkeluarga danpenduduk asli bahkan hal ini sudah menjadi kaedah hukum yang tetap yakniYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010tanggal 27 Juli 2010 dalam perkara Terdakwa Ket San alias Cong KetKhiong alias Atun. Atas dasar itu semua kiranya bisa memperjelas bahwaHal. 11 dari 22 hal.
98 — 62
Pol.S.Plg/1531/VI/2014/Reskrim dengan laporan Penipuan ,Tergugat I memagar dengan seng tanah yang akan di bangun waktu memulaipekerjaan persiapan memagar dengan seng tanah sengketa tukang dan mandordiusir dan diancam dengan Parang oleh Penggugat dan sebagainya .
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : D I A H, S H
45 — 18
adalahsaksi yang memberikan keterangan sarat dengan kepentingandengan pekerjaannya sehingga keterangan saksi dari pihak BNNProvinsi adalah saksi yang tidak bebas, objektif dan jujur.Oleh karena itu keterangan Saksi Kepolisian yang mempunyaikepentingan dalam tugasnya dalam memberikan keterangan wajibmelampirkan bukti tambahan agar untuk menguatkanketerangannya di persidangan.Bahwa Mahkamah Agung pernah mempertimbangkan kekuatankesaksian saksisaksi dari Kepolisian dalam putusannya, yaitudalam Putusan Nomor 1531
193 — 45
AE4331KZwarna hitam biru, diberi tanda T2728.Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penetapan Penyitaan barang barang dari tersangka kepada PN Ngawi, tertanggal 25 Juni 2015 diberitanda T28;29.Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Penyitaan barang barang daritersangka kepada PN Ngawi, tertanggal 29 Juni 2015 diberi tanda T29;30.Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan tidak dilakukanpenahanan terhadap Tersangka (WIGIG PRIYO DARMONO, S.Pd.)tertanggal 02 Juli 2015 diberi tanda T30 ;1531
Terbanding/Penuntut Umum : BERKAT MANUEL HAREFA, SH
50 — 45
Maka dengan demikian, kesaksiansaksi Rahmad Ritonga dan saksi Hendra K Manullang pantasdikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 yangpokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaanperkara a quo mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalamperkara ini tentunya; Dengan alasan di atas, maka keteranganRahmad Ritonga dan Saksi Hendra K.
YULHAIDAR SIMATUPANG, ST.
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
137 — 62
Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, SekretarisDirektorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor:1531/75/SDB/2018 hal Pelaksanaan Pemberhentian AparaturSipil Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi,menginformasikan bahwa terdapat 1 (Satu) orang PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pidana PengadilanNegeri Pangkal Pinang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgptanggal 22 Agustus 2014 a.n. Sdri.
SekrertarisBPH Migas, Nomor 8328/74/SJP.3/2018, tertanggal4 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);19 BuktiT19 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral DanBatubara kepada Kepala Biro Sumber DayaManusia, Nomor 1531/75/SDB/2018, HalPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil NegaraYang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tertanggal 11 Oktober 2018 (fotokopi sesuai denganfotokopi);20 BuktiT20 : Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusiakepada Sekretaris Jenderal Nomor0692/70/SJP.3/2018,
SekretarisBPH Migas, Nomor 8328/74/SJP.3/2018, tertanggal4 Oktober 2018;Bukti T19 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral DanBatubara kepada Kepala Biro Sumber DayaManusia, Nomor 1531/75/SDB/2018, HalPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil NegaraYang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tertanggal 11 Oktober 2018;Bukti T20 : Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusiakepada Sekretaris Jenderal Nomor0692/70/SJP.3/2018, Hal Laporan PermaslahanKepegawaian a.n. Sdri.
88 — 3
Sudaryanto, ahmad lailatul.y, arif rohman,ato, deden, dian susanto, herman, heru, imam, johansyah, nudi walman, parminem, rizalngaziz, rohman, rudi, safaat, saipul bahri, satiri, siti reni, supriyanto, suryani, waridi, wawansyahbandi.Daftar pekerja harian lepas (amprah) bulan nopember 2015 periode kedua (1531 )sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yaitu ach.
Sudaryanto, ahmad lailatul.y, arif rohman,ato, deden, dian susanto, herman, heru, imam, johansyah, nudi walman, parminem, rizalngaziz, rohman, rudi, safaat, saipul bahri, satiri, sit reni, supriyanto, suryani, waridi, wawansyahbandi.Daftar pekerja harian lepas (amprah) bulan nopember 2015 periode kedua (1531 )sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yaitu ach.
SUDARYANTO, AHMADLAILATUL.Y, ARIF ROHMAN, ATO, DEDEN, DIAN SUSANTO, HERMAN, HERU,IMAM, JOHANSYAH, NUDI WALMAN, PARMINEM, RIZAL NGAZIZ, ROHMAN,RUDI, SAFAAT, SAIPUL BAHRI, SATIRI, SITI RENI, SUPRIYANTO, SURYANI,WARIDI, WAWAN SYAHBANDI.Daftar Pekerja Harian Lepas (Amprah) bulan Nopember 2015 periode kedua (1531 )sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yaitu ACH.
64 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecuali, kehadiranPolisi penyelidik atau Penyidik di persidangan tersebut sifatnyasebatas verbalisan saja (Vide, Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010);Bahwa Hakim (Judex Facti) menyatakan Terdakwa dalam amarnyaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan narkotika golongan bukan tanaman jenisshabushabu adalah putusan yang keliru, karena Terdakwa tidakpernah melakukan
55 — 4
2017 telah diperiksa tiga orang saksi yaitu saksi Saptono, saksiHadyanto Pasaribu dan saksi Lukni Hasani.Menimbang bahwa, persoalan dalam Tuntutan penuntut Umum ternyatahanya memuat dua orang ketrangan saksi yang diperiksa didepan persidangan,maka Putusan Pengadilan tidak teroengaruh dengan kesalahan surat tuntutanpenuntut Umum tersebut ;Menimbang bahwa, selanjutya keberatan Penasihat Hukum terdakwaatas keterangan saksi dari Pihak kepolisian dengan mendasarkan pada adanyaPutusan Mahkamah Agung 1531
102 — 38
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan Hukum yangmana tentang keterangan saksisaksi selama persidangan Terdakwa 1 atauAbdul Rahman TUNA alias Ais tidak pernah berada pada tempat kejadianHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/PID/2019/PT PALjam 02.30 wita atau pada tempat kejadian korban 1 dan korban 11sehingga menimbulkan salah penafsiran secara subyektif.Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan pembuktianTENTANG saksi verbalisan : dalam Putusan no 1531 k/Pid.sus
1.RATNA METTAVATI
2.HADIYANTO ARIFIN DJOJO
3.RIADI ARIFIN DJOJO
Tergugat:
1.MAWARDI
2.LILIS
3.ANTO
4.AHMADIANSYAH
5.MALIKUL
6.JONO
122 — 22
- Menyatakan Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 13/Pts.Pdt.G/1989/PN.Spt, tanggal 28 Juli 1990 Jo Nomor: 52/PDT/1990/PT.PR,tanggal 5 Januari 1991 Jo Nomor:1531 K/Pdt/1991 tanggal 25 Nopember 1993 Jo Nomor : 713 PK/Pdt/1994, tanggal 27 Pebruari 1997 adalah Sah Menurut Hukum;
- Menyatakan sertifikat Hak Milik atas nama ARIFIN DJOJO masing-masing
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 Tahun 1989 dengan luas 6.644 M2 (Enam ribu enam ratus empat
31 — 3
Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor pada Kepolisian Resor KotaBesar Medan, Nomor STBL/1531/K/VII/2018/SPKT RESTA MEDAN,tanggal 25 Juli 2018, yang diberi tanda dengan bukti T 10;11.
82 — 8
bangunan milik Penggugat tersebut telah dijaminkanoleh Turut Tergugat kepada Tergugat untuk memperoleh fasilitas kreditinvestasi (Take Over) fasilitas kredit dari Bank Bumi Putra sebesar Rp.15.000.000.000, (Lima belas Milyar Rupiah) dan Fasilitas KreditInvestasi sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh Milyar Rupiah),sehingga total seluruh pinjaman Turut Tergugat adalah sebesar Rp.25.000.000.000, (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktupelunasan selama 48 bulan sebagaimana tertuang dalam surat NO.1531
PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS SEBAGAI PENGGUGATMajelis Hakim yang kami muliakanSebagaimana telah diakui oleh Penggugat bahwa tanah dan bangunan yangsebelumnya adalah milik Penggugat (objek lelang) telah dijaminkan oleh TurutTergugat kepada Tergugat untuk memperoleh fasilitas kredit investasi denganjangka waktu pelunasan selama 48 bulan sebagaimana tertuang dalam suratNo.1531/DKM/III/2003 tertanggal 27 Maret 2003 perihal Surat PersetujuanPemberian Kredit Investasi dan Perjanjian Dengan Memakai Jaminan