Ditemukan 3123 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Plk
Tanggal 19 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
182
  • Dijawab sarna anak penggugat tergugat(M. Irfan) gimana mah kalau hukum karma berlaku, anakperempuan punya suami lari, anak laki punya isteri, isterinyalari, kata penggugat, penggugat marah, .. diam, bicara yanglain aja.4.d. pada tanggal 3 maret 2013, penggugat dibawa oleh ketua RTdan ibuibu ke panti sosial.,; mau apa !!damai, cerita punyaHal. 9 dari 58 hal.
Register : 19-05-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014IPN.Bdg.
Tanggal 20 Agustus 2014 — Drs. H. NANA SUNJANA, M.Ag. bin SOMADIN
9111
  • Bahwajabatan saksi sebagai teller di Bank BNI;e Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai teller diantaranya melayani nasabahdalam melakukan penyetoran ke rekening (menabung, transfer dan penarikan); Bahwa prosedur seorang nasabah untuk mengambil atau menarik uang di Bank BNIpertama nasabah datang ke Bank dan mengisi slip penarikan dan membawa bukutabungan ATM dan identitas nasabah tersebut, kemudian diperiksa slip tanggalnyasesuai atau tidak serta jumlah uang yang akan di tarik apakah sudah sarna
Register : 20-12-2016 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 1 Agustus 2018 — SUSI SURYANTI binti HASAN MUHZAR,Cs X PT. HANODA Co,Cs
748
  • Tahun 1960 yang menyatakan :Surat Paksa berkepala "atas Nama Keadilan" sertamemuat nama50penanggunghutang kepada Negara, keterangan cukup tentangalasanalasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintahmembayar; Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sarna sepertigrosse dari putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapatdiminta banding lagi pada hakim atasan;7. Setelah dilaksanakan pengurusan piutang negara berdasarkan UU 49tahun 1960 ternyata PT.
    Tahun 1960 yang menyatakan:Surat Paksa berkepala "atas Nama Keadilan" serta memuat namapenanggung hutang kepada Negara, keterangan cukup tentang alasanalasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sarna seperti grosse dariputusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta bandinglagi pada hakim atasan.8.Setelah dilaksanakan pengurusan piutang negara berdasarkan UU 49 tahun1960 ternyata PT HANODA & CO tidak melunasi hutangnya kepada
Register : 17-03-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 19/Pdt.G/2017/PN. Idm.
Tanggal 16 Oktober 2017 — WARSAEN T, SH, M.Si & REKAN, berkantor di Jalan Wirapati Sindang Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/Pdt-PN-W/III/17 tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat: L a w a n SARNA SUPARNA, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Desa Sumbermulya, Dusun Sumurwedi I, RT/RW 001/002 Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MAMAN LUKMAN, S.H, dan HERO SUBANDI, S.H, Para Advokat
719
  • WARSAEN T, SH, M.Si & REKAN, berkantor di Jalan Wirapati Sindang Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/Pdt-PN-W/III/17 tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:L a w a nSARNA SUPARNA, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Desa Sumbermulya, Dusun Sumurwedi I, RT/RW 001/002 Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MAMAN LUKMAN, S.H, dan HERO SUBANDI, S.H, Para Advokat
Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Mei 2015 — PT. WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA (d/h bernama PT. WAHYUNUSA WAHANA) VS White Horse Ceramic CO, LTD. TAIWAN, yang diwakili oleh Presiden Direktur Liao Jung Chu
292147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • didaftarkan oleh Termohon PK di Indonesiamaupun di mancanegara dan termasuk Taiwan;Bahwa dengan demikian, Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2001 aquo tidak dapat membatalkan dari/atau menjadikan Sertifikat Merek Nomor395705 tanggal 24 September 1996 milik Pemohon PK menjadi tidakberlaku lagi;Bahwa selain itu, Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus a quo juga tidakdapat memisahkan antara Sertifikat Merek Nomor 395705 (vide buktiTK/PR3) dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000202660 (vide buktiTK/PR4), karena sarna
Putus : 20-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
11551 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon dalampermohonannya sarna sekali tidak menguraikan secara jelas dankomprehensif mengenai kerugian yang diderita oleh karenaHalaman 17 dari 61 halaman.
Register : 12-06-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 45/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 14 Agustus 2017 — - REDY JURMONO SELAMET - PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, DKK
339121
  • Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat.2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmemiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen.3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmeliputi kegiatan:a menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dankewajiban dan kehatihatiankonsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;b memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;c bekerja sarna
Register : 15-05-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN DONGGALA Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Dgl
Tanggal 15 Mei 2024 — Penggugat:
PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Taweli
Tergugat:
Ariswan
260
  • 003/-, Kelurahan Wani I, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala;

    Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa Penggugat dan tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna

Register : 22-01-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 93/Pdt.G/2014/PAJU
Tanggal 25 Nopember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
4415
  • MILIK TERGUGAT jelas sebagai perbuatan "nusyuz" yangnyatanyata bertentangan dengan AGAMA dan bertentangan denganPERINTAH ALLAH serta bertentangan sengan Ketentuan Pasal 84 ayat (1),pasal 90 dan pasal 92 Kompilasi Huku Islm;Penegasan:16.TERGUGAT tidak pernah mengancam PENGGUGAT bahkan TERGUGATsedang meminta isrinya untuk kernbali ke rumah beserta anak dan harta yangdibawanya baik melalui telepon ataupun sms, tetapi PENGGUGAT selalurnenolaknya,Bahkan, sampai dengan diajukannya jawaban ini, TERGUGAT sarna
Register : 18-04-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 18/Pid.B/2016/PN Srp
Tanggal 14 Juni 2016 — Penuntut Umum:
NI PUTU TRISNA DEWI,SH,MH.
Terdakwa:
1.NUR ROZIKIN ALS. NUR
2.MUHAMMAD DUL ALS. DUL
6120
  • WAYAN SARNA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut:2 ahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani danbersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ; ahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Klungkung danKeterangan yang saksi berikan tersebut Sudah benar ; ahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan inisehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami olehorang asing yang bernama ZAGORODNII KONSTANTIN
Putus : 11-02-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Februari 2014 — AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN
271186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal Pemohon sarna sekalitidak berniat untuk melakukan tindakan teror atau kriminal lainnya.
Putus : 02-09-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/PDT/2015
Tanggal 2 September 2015 — IRWANTO SALIM, DKK. VS HERMAN LUMANGA, DKK.
10454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perilaku dan cara mengadili Hakim Bandingseperti ini adalah tidak benar dan bertentangan dengan keadilan serta asasaudie et altere pattem, dimana kedua belah pihak harus diperlakukan sarna danadil baik dari segi kesempatan maupun pembuktian.Bahwa cara mengadili seperti tersebut diatas merupakan pelanggaran hukumyang berlaku serta tata cara mengadili hal mana memenuhi syarat dan alasankasasi sesuai pasal 30 point b dan c undangundang Nomor 5 tahun 2004.Bahwa beradasarkan fakta persidangan dan alat
Register : 24-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMENEP Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Smp
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
MUNIR
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Sumenep
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAMEKASAN
8221
  • Jadi dengandemikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sarna nilainyadengan Obyek Sengketa pelaksanaan putusan serta merta danprovisional tidak boleh dilaksanakan.5.
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1983 K/PID.SUS/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — ERFAN SUHARTANTO
131249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagus Kontituante, Kepala SubDirektorat Pengembangan Aplikasi pada Direktorat JenderalPerbendaharaan; Sesuai dengan Pasal 184 KUHAcara Pidana,Keterangan ke 3 (tiganya) merupakan alat bukti yang sah;Fakta Hukum menunjukan:e Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi :Karena program sudah by system, maka sesuai dengan SOPPemohon Kasasi/Terdakwa hanya mencocokan hasil tayangan SPMdari soft copy ADK (Arsip Data Komputer) dengan hard copy SPM,hasilnya sarna dan tidak ada perbedaan.
Register : 09-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 7 Maret 2018 — Pembanding/Penggugat I : BERLIANA ALI
Terbanding/Tergugat I : SATRIA MOELIADI
Terbanding/Tergugat VIII : Nn. DEWI RAFIKA
Terbanding/Tergugat VI : BUDIMAN
Terbanding/Tergugat IV : Ny. DAROJAH
Terbanding/Tergugat II : Ny. VIVI KUMALA MOELIADI
Terbanding/Tergugat IX : SA'AD FADIL SA'DI
Terbanding/Tergugat VII : Ny. INDRI HERAWATI
Terbanding/Tergugat V : Drg. SONY
Terbanding/Tergugat III : Ny. RITA SURYANINGSIH MOELIADI
Terbanding/Turut Tergugat I : 10. RD. IIS RISMAWATI, RD. DEWI TETI TRESNAWATI, NUR ALIFAH, ACHMAD YUSUF, BARKAH NUGRAHA sebagai ahli waris dari IWAN DJUNAEDI ALI
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ny. MIMI SRI HENDARYANI
Terbanding/Turut Tergugat II : RASWI DJUNAILI
Terbanding/Turut Tergugat V : Ny. JENNY LILIANA MURJONO
Terbanding/Turut Tergugat III : Ny. HERAWATI DJUNAILI
Turut Terbanding/Penggugat II : LINDIANA SUGIARTO
8138
  • Wahyu Mulyadi dari Alm.Djunaedi Ali.halaman 17 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG23.Tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT Konvensi ada di RT 007sedangkan tanah Objek Sengketa ada di RTI O02 sertaterdapat perbedaan pada batasbatasnya.Bahwa guna didapatkan putusan yang Sseadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dapat diyakinibahwa secara yuridis tanah yang diklaim PARA PENGGUGATKonvensi sarna dengan tanah Objek Sengketa.V.
Register : 15-07-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 80/PDT.G/2015/PN Yyk
Tanggal 13 Juni 2016 — Marsda TNI AU (Pur) UDIN KURNIADI,SE,MM melawan 1.PT. SKYLIGHT AVIATION INDONESIA. 2.NY. WULANDARI ISMAIL
16532
  • Sub. 13 him. 6 : ".....Bahwa berhubung para Tergugat telah ingkar janji danmencemarkan nama baik Penggugat, Penggugat menuntut ganti rugi ataspenerimaan mahasiswa, biaya pengacara, kerugian immaterill denganjumlah kerugian seluruhnya Rp. 12.550.000.000, (dua belas miliar limaratus lima puluh juta rupiah); Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya tidak sarna antara wanprestasidengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya.
Putus : 02-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2148 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 2 Februari 2012 — Ir. ALFIAN AMAN ;
162133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dasarnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya memiliki kesempatan yang sarna untukmenghadirkan ahli di persidangan ;. Namun demikian, sudah seharusnya hukum acara yang berlaku tetapdijunjung tinggi, yakni hanya para pihak sebagaimana tersebut di atasyang memiliki wewenang (Penuntut Umum) atau hak (Terdakwa/Penasihat Hukumnya) untuk menghadirkan ahli di persidangan ;.
Putus : 18-09-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 4/Pdt.G/2014/PN-SGI
Tanggal 18 September 2014 — IR. H. MAHDY NURDIN, MM LAWAN DRA. HJ. HAFSAH BINTI A. WAHAB
14519
  • Adapun yang menyebabkangugatan Penggugat kabur adalah karena di dalam gugatannya sarna sekali tidakdiuraikan sejak kapan Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa danatas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa apakahsebagai hibah, warisan atau lainnya sedangkan dalam gugatannya Penggugathanya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah jenis peninggalan orangtuanya.
Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Hamid Usman, SE als.Mito
5844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • golongan IV ditentukansebesar Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincianuang lumpsum untuk 7 hari kali Ro 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tiketpesawat PP Ternate Makassar Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus riburupiah) dan biaya perjalanan dinas dalarn daerah Kabupaten Maluku Utarauntuk golongan IV ditentukan sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratusribu lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang perjalanan PP 7 hari kaliRp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sarna
Register : 19-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BDG
Tanggal 20 Nopember 2017 — Pemohon:
1.FARID MUADZ, S.H
2.PERHIASAN GINTING, S.H
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESORBOGOR POLRES BOGOR
14843
  • danmenjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan penundaankenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan; Bahwa dengan adanya fakta pelanggaran yang dilakukan oleh BrigadirEvan Geovany telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin makamenurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2011 tentangkode etik profesi Polri tidak dapat dikenakan Sidang KKEP; Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas, Termohon tidak dapatmelakukan penegakan hukun secara kedinasan yang kedua kalinyadalam kasus yang sarna